, hal ini lah menunjukan tipu muslihat dariPELAWAN;bahwa atas Surat yang telah disampaikan oleh PELAWAN, makaTERLAWAN sudah memberikan jawaban atas surat PELAWANsebagaimana tertuang dalam Nomor : 800/041/BKPSDMD/II/2019, Hal :Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :467/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat PNS, pada bulan Februari 2019, yang pada dasarnya menyatakansebagai berikut :7.

Bahwa memperhatikan surat TERLAWAN Nomor : 800/041/BKPSDMD/II/2019,11,Hal : Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :467/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS,pada bulan Februari 2019 tersebut yang telah menolak atau tidak dapat diterimakeberatan PELAWAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf b jo Pasal 7Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PertimbanganKepegawaian, maka PELAWAN hanya dapat menempuh Upaya BandingAdministratif ke Badan

P1 : Fotokopi Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor467/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n.Muhammad Rabin, SE.,MM., Nip. 196404291984031001;2. P2 : Fotokopi Surat tertanggal 3 Desember 2018, Perihal Keberatanatas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor467/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 A.n.Muhammad Rabin, SE.

P4 : Fotokopi Surat Walikota Pangkalpinang Nomor800/041/BKPSDMD/II/2019, tertanggal Pangkalpinang.....Februari 2019, Hal Keberatan atas Surat Keputusan WalikotaPangkalpinang Nomor 467/KEP/BKPSDMD/X/2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Februari2009 ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalisanggahannya, pihak Terlawan dalam persidangan telah mengajukan buktibuktitertulis berupa fotokopi suratsurat bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya atau pembandingnya

T3 : Fotokopi Surat Walikota Pangkalpinang Nomor800/041/BKPSDMD/II/2019, tertanggal Pangkalpinang.....Februari 2019, Hal Keberatan atas Surat Keputusan WalikotaPangkalpinang Nomor 467/KEP/BKPSDMD/X/2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (sesuaidengan asili);Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Pelawan jugamengajukan 2 (dua) orang saksi bernama EVIHERIYANTO dan ERWAN TARUNAJAYA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuaidengan agamanya

Mewajibkan Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/ 322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd. sampai dengan Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap ; DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ; 2.

Menyatakan Batal Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd.; 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd. ; 4.

Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPemintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.

Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD tanggal28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPemintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.

Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD 28November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPemintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.

(fotokopi sesuai dengan Asli) ;Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)Kota Jambi Nomor: 1109/BKPSDMD, tanggal 2 November2017 perihal Tindaklanjut PNS yang tersangkut tindak pidanaa.n. Suryati, S.Pd.

/BKPSDMD tanggal 26 Mei 2017perihal Mohon penandatanganan Surat Pertimbangan Statusdan Kedudukan Hukum PNS yang terkait tindak pidana a.n.Suryati, S.Pd.

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017.

Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, sesuai dengan nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);

Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, sesuai dengan nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali kota PaluNomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 TentangPemberhentian Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palusesuai dengan nomor lampiran surat keputusan Wali kota Palu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SAADIASAEHAMI, S.Pd, SD. dengan Nomor urut 23 (Dua Puluh Tiga);4.

BuktiP4 : Keputusan Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentangPemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan PemerintahKota Palu. (Fotokopi dari fotokopi);5. BuktiP5 : Keputusan Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentangPemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan PemerintahKota Palu. (Fotokopi dari fotokopi);6.

BuktiP6 : Keputusan Walikota Palu Nomor :821.2/711/BKPSDMD/2017tanggal 31 Oktober 2017 tentang pengangkatan dalam jabatanPengawas Sekolah. (Fotokopi dari fotokopi);7. BuktiP7 : Keputusan Walikota Palu Nomor :821.2/687/BKPSDMD/2017tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pengangkatan KepalaSekolah Dasar dilingkungan Pemerintah Kota Palu.

Bukti P18: Rekapitulasi NamaNama Kepala Sekolah Berdasarkan SKNomor : 821.2/687/BKPSDMD/2017 yang menjadiPembanding Objek Sengketa.

(Fotokopi sesuaidengan asli);Keputusan Wali Kota Palu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian KepalaSekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/391/BKPSDMD tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 20 Desember 2018, khususnya pada Diktum Kesatu pada bagian Terhitung Mulai Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tersebut;
3. Menghukum Penggugat

Objek Gugatan: Keputusan Walikota Jambi Nomor. 880/ 391/ BKPSDMD, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Tanggal 20 Desember 2018;ll. Syarat Formal Gugatan1. Kewenangan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara JambiBahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Pengadilantingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jo Pasal 47Jo.

Tenggang Waktu Gugatan;Bahwa Objek Sengekta (Keputusan Wali Kota Jambi Nomor Nomor.880/391/BKPSDMD, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, An. Penggugat, ditetapkanpada tanggal 20 Desember 2018. Dan Objek sengketa di ambillangsung oleh suami Penggugat di Dinas Pendidikan Kota Jambipada tanggal 21 Desember 2018 karena adanya pemberitahuan daristaf Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Keputusan WalikotaJambi Nomor. 880/391/BKPSDMD, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 20Desember 2018.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Wali Kota JambiNomor. 880/391/BKPSDMD, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 20Desember 20184.

Menyatakan sah Keputusan Keputusan Wakikota Jambi Nomor :880/391/BKPSDMD tanggal 20 Desember 2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan kepada Saudari FARIDAHERYANI, S.Pd. ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Walikota JambiNomor : 880/391/BKPSDMD tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 20Desember 2018, khususnya pada Diktum Kesatu pada bagian TerhitungMulai Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya SuratKeputusan tersebut;3.

/2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolahdi Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 31 Oktober 2017 sesuai denganLampiran Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017atas nama ERTAWATI, S.Pd dengan Nomor urut 12 (dua belas);A.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Kota PaluNomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian KepalaSekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Wali Kota PaluNomor: 880/685/BKPSDMD/2017 atas nama Ertawati, S.Pddengan Nomor urut 12 (dua belas);3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Kota Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.PLPalu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tentang PemberhentianKepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanggal 31Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 atas nama Ertawati,S.Pd dengan Nomor urut 12 (dua belas);4.

BuktiP1 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor:880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian KepalaSekolah Di Lingkugan Pemerintah Kota Palu tanggal 31Oktober 2017, sesuai dengan lampiran Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017(tanpa asli);2. BuktiP2 : Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor:880/685/BKPSDMD/2017 tentang Pemberhentian KepalaSekolah Di Lingkugan Pemerintah Kota Palu tanggal 31Oktober 2017 (tanpa asli);3.

2017 (tanpa asli);: Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor:821.2/711/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan DalamJabatan Pengawas Sekolah atas nama Dra.

OBJEK SENGKETABahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah;Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/357/BKPSDMD tanggal 21Desember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil kepada saudara GUNAWAN, SP yang diterbitkan olehTergugat;ll DASARDASAR GUGATAN :1.

Hal mana secara jelasHalaman 5 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 4/G/2018/PTUN.JBItercantum dalam diktum Memutuskan pada bahagian KESATU yang menyebutkan:Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipiltersebut di bawah ini : Nama : GUNAWAN, SP ;NIP : 199703271998031 004 ;Pangkat/Gol. : Pembina/lV.a;Jabatan : FungsionalUmum;Unit Organisasi :BKPSDMD Kota Jambi;b.

Menyatakan sah Keputusan Keputusan Wakikota Jambi Nomor880/357/BKPSDMD tanggal 21 Desember 2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara GUNAWAN, SP;Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 4/G/2018/PTUN.JBI3.

BuktiT2 :Foto Kopi Nota Dinas BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAHPEMERINTAH KOTA JAMBI Nomor 1626/BKPSDMD tanggal14 Desember 2017 perihal Mohon PenandatangananKeputusan Walikota Jambi tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil KepadaSaudara Gunawan, SP (sesuai dengan asili);3.

BuktiT3 : Foto Kopi Nota Dinas BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAHPEMERINTAH KOTA JAMBI Nomor 1502/BKPSDMD V.2tanggal 15 November 2017 perihal pemberhentian tidakdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. SaudaraGunawan, SP dan Hidlir, S.Pd (sesuai dengan asli);4. BuktiT4 : Foto Kopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah PemerintahKota Jambi Nomor Surat 1502/BKPSDMD V.2 perihalpemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil an.

M E N G A D I L I

1. DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat;

1. DALAM POKOK SENGKETA
   1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
   2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD Tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n.

Saudara SALEH,S.Pd;

Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang PemberhentianHalaman 4 dari 68 HalamanPutusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBITidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil DilingkunganPemerintah Kota Jambi a.n.

Bahwa sejak tanggal 31 Januari 2017 bertugas di KantorDinas Pendidikan Kota Jambi berdasarkan Surat Perintah Tugas an.Walikota Jambi dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah KotaJambi No. 800/146/BKPSDMD tanggal 31 Januari 2017;9. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Tergugat mengeluarkandan menetapkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil DilingkunganPemerintah Kota Jambi a.n.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Jambi Nomor :880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil DilingkunganPemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd;Halaman 26 dari 68 HalamanPutusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI3.

(Sesuai dengan fotokopi); wonennn nnn n eee Fotokopi Sekretariat Daerah Kota Jambi Nomor :800/803/BKPSDMD Perihal Undangan Tanggal 20 Juli2018. (Sesuai dengan fotokopi); Halaman 43 dari 68 HalamanPutusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBIFotokopi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia Daerah Notulen Rapat tanggal 26 Juli 2018.

Menyatakan batal Keputusan Walikota Jambi Nomor880/287/BKPSDMD Tanggal 7 Agustus 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. SaudaraSALEH,S.Pd;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanWalikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD Tanggal 7 Agustus2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n.Saudara SALEH,S.Pd;4.

bulan Desember 2018 sampai sekarangBahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satuba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil di SDI Tabaringan Kota Makassar dan telah mendapatkan izinperceraian yang dikeluarkan oleh Plt Kepala BKPSDMD

Tentang PemberianIzin Perceraian Nomor: 862/469/BKPSDMD/XII/2019 tertanggal 03Desember 2019Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.MksBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:1.

pada gugatannya dan telah mohon putusan;Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukupditunjuk halhal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakanbagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.MksMenimbang bahwa Penggugat selaku PNS, telah mendapatkan izinperceraian yang dikeluarkan oleh Plt Kepala BKPSDMD

tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 862/469/BKPSDMD/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019;Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi danpatut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap tanpaalasan yang sah dan pula tidak menguasakan kepada orang lain, harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasanyang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal inisesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Quran

Bahwa penggugat adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) dantelah diberi izin berdasarkan keputusan kepala Badan KepegawaianPengembangan Dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota MakassarNomor 862/20/BKPSDMD/1/2021 yang ditanda tangani oleh Pit.Kepala BKPSDMD atas nama Drs. H. Andi Muh. Yasir, M.Si.3.

dimulailah pemeriksaan perkara ini denganmembacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2021, yangpada pokoknya Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya, dan ataspertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap pada isi dan maksud dalildalilgugatannya tersebut;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telahdiberi izin untuk melakukan perceraian yaitu telah mendapatkan Surat IzinCerai dari Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber DayaManusia Daerah Kota Makassar Nomor 862/20/BKPSDMD

Undangundang nomor 3 Tahun 2006, dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undangundang Nomor 7 tahun1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salahsatu kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaUPT SPF SDN Cendrawasih Kota Makassar telah diberi izin untukmelakukan perceraian yaitu telah mendapatkan Surat Izin Cerai dariKepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya ManusiaDaerah Kota Makassar Nomor 862/20/BKPSDMD

Kepala BKPSDMD Makassar,sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknyamenghendaki perceraian dengan Tergugat dengan dalildalil yaitu sejaktahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karenatelah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara teruS menerus yangdisebabkan karena Tergugat suka berkata kasar, Tergugat seringHal 7 dari 14 Hal. Put.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunyaKeputusan Bupati Bungo = nomor : 821.22/150/BKPSDMD tanggal 3Agustus 2017 tentang pengangkatan Pejabat dalam JabatanHalaman 23 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.JBIPimpinan Tinggi Pratama selama pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap;2 22222220 B. Dalam Pokok Perkara:"2001. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Bupati Bungo nomor821.22/150/BKPSDMD tanggal 3 Agustus 2017 tentangpengangkatan Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Bungo nomor821.22/150/BKPSDMDtanggal 3 Agustus 2017 tentangpengangkatan Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4.

tersebutKASN memerbitkan surat rekomendasi hasil pelaksanaan seleksiterbuka JPT Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungotahun 2017 dengan Nomor surat B.2017/KASN/07/2017 tanggal25 Juli 2017 yang menjadi dasar penerbitan objek sengketaNomor 821.22/150/BKPSDMD Tanggal 3 Agustus 2017; Bahwa berdasarkan uraian diatas azas kepastian hukum yangmengutamakan ketentuan peraturan perundangundangan telahPER GUT nnnHalaman 31 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.JBI2.

(Fotokopisesuai dengan fotokopinya); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, PihakTergugat telah menyerahkan buktibukti tertulis berupa fotokopi surat yang telahdibebani materai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakimdipersidangandan diberi tanda T.1 sampai dengan T.15, yaitu sebagai berikut ; 1.T.1T.2Surat Bupati No. 800/353/BKPSDMD tanggal 17022017perihal Klarifikasi Pemberhentian Pejabat dan PermohonanRekomendasi Seleksi Terobuka JPT Pratama.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Bupati No. 820/1147/BKPSDMD tanggal 1272017perihal Mohon Persetujuan Penetapan dan Pelantikan JPTPratama hasil seleksi Terbuka Kabupaten Bungo Tahun 2017.(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat KASN No. B2017/KASN/07/2017 tanggal 25072017hal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Seleksi Terobuka JPTPratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten. Bungo.(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Keputusan Bupati Bungo No. 821.22/150/BKPSDMD.

tanggal 11 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :----------------------------

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/682/BKPSDMD/2018, Tanggal 17September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S.Pd NIP 19760727200212 2 006;3.

Bahwa, benar Tergugat menetapkan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S. Pd NIP.19760727200212 2 O06.3.

Bukti P4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMDaerah Nomor: 860/263/ BKPSDMD/2017, tertanggal 22September 2017, Perihal Surat Keterangan Telah SelesaiMelaksanakan Hukuman Disiplin atas nama Qaryati, S.Pd(fotokopi dari fotokopi).5.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama Qaryati, S.Pd.;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Qaryati, S.Pd.;4.

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil, di Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan telah mendapatkanizin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDMD, tentangPemberian Izin Perceraian Nomor: 862/544/BKPSDMD/II/2020, tertanggal03 Februari 20209.

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat.Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangterikat dengan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah mengajukanSurat Izin untuk melakukan perceraian Nomor : 862/544/BKPSDMD

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangterikat dengan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah mengajukanSurat Izin untuk =melakukan perceraian dengan Nomor862/544/BKPSDMD/II/2020 tertanggal 3 Februari 2020, sehingga perkara inidapat diperiksa lebih lanjut.Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya padapokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughraTergugat terhadap

Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkanSurat Izin Nomor 862/1013/BKPSDMD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021yang dikeluarkan oleh Pit Kepala Badan Kepegawaian Pengembangandan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :Primer :1.

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor862/1013/BKPSDMD

Putusan No.2168/Pdt.G/2021/PA.MksMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatanPenggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor862/1013/BKPSDMD/II/2021 tanggal 24

Penggugat hanyalah korban terhadap penerapan pasal 55KUHP dimana dalam amar putusan pengadilan tidak ditemukan buktikerugian Negara sehingga Penggugat tidak dikenakan hukumanpengembalian kerugian Negara maupun hukuman tambahan pencabutanhak sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN)UPAYA ADMINISTRATIFBahwa sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum terhadapKeputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5441/BKPSDMD/XII/2018tanggal 31 Desember 2018, maka Penggugatt melakukan upaya:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor:862/5441/BKPSDMD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada ZULKIFLI NURDIN, SH, S.IP, NIP. 196809011989031009sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah menurut hukum;4.

Bukti P6bFotokopi sesuai dengan aslinya; Surat KeputusanWalikota Makassar Nomor: 862/5441/BKPSDMD/XII/2018,tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat atas nama Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P.

Kota Makassar Nomor862/5441/BKPSDMD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018perihal Keputusan Walikota Makassar TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil;Fotokopi sesuai dengan aslinya; Surat BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEk) Nomor645/BAPEK/S.1/2019 tanggal 3 September 2019, PerihalBanding Administratif atas nama Zilkifli Nurdin;Fotokopi sesuai dengan aslinya; Keputusan WalikotaMakassar Nomor: 862/5441/BKPSDMD/XII/2018, tanggal31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa KeputusanWalikota Makassar Nomor: 862/5441/BKPSDMD/XII/2018, tanggal31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatatas nama Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P., NIP. 19680901 1989031009sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P1 beserta lampirannya =bukti T8);6.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talaksatu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.10.Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil, di TK Nusa Kota Makassar dan telah mendapatkan izinperceraian yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDMD, tentang PemberianIzin Perceraian Nomor : 862/3033/BKPSDMD/VII/2019, tertanggal 15 Juli2019.Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai

dan tidakmenyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya yangsah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor1691/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 8 Agustus 2019 dan tanggal 5 September2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah.Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanizin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDMD

, Nomor862/3033/BKPSDMD/VII/2019, tertanggal 15 Juli 2019, oleh karena itu perkaraa quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya.Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan tetapmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini

Sekretaris Daerah dengan Nomor 806/4774/BKPSDMD/PPSDM.3/2019, tanggal 30 April 2019;10.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer :Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Bko.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa berhubung oleh karena Penggugat berstatus seorang PNS, telahmemperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat ditempat Penggugat bekerja dengan suratnya Nomor: 806/4794/BKPSDMD/PPSDM.3/2019 tanggal 30 April 2019, selanjutnya Penggugatbermohon supaya perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berdamai dengan

hadirke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kKuasanya yang sah sertatidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telahdilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnyaTergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus PNS, telahmemperoleh Surat Izin dari atasan ditempat Penggugat bekerja dengansuratnya No. 806/4794/BKPSDMD

M E N G A D I L I

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bungo Nomor : 188.45/888/07/BKPSDMD Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bungo Nomor : 188.45/888

/07/BKPSDMD Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;

OBJEK SENGKETABahwa ada pun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalahKEPUTUSAN BUPATI BUNGO Nomor 188.45/888/07/BKPSDMD TAHUN2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN TANGGAL 25FEBRUARI 2019;. SYARAT FORMAL GUGATAN :1.

Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI BUNGO Nomor188.45/888/07/BKPSDMD TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIANHalaman 25 dari 71 HalamanPutusan Nomor15/G/2019/PTUN.JBIKARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUTINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGANJABATAN Tanggal 25 Pebruari 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI BUNGONomor 188.45/888/07/BKPSDMD TAHUN 2019 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATANJABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN Tanggal 25 Pebruari 2019;4.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Bungo Nomor188.45/888/07/BKPSDMD Tahun 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaHalaman 69 dari 71 HalamanPutusan Nomor15/G/2019/PTUN.JBIKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari2019;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiBungo Nomor : 188.45/888/07/BKPSDMD Tahun 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan JabatanTanggal 25 Februari 2019;4.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan GugatCerai Telah memperoleh Surat Izin Atasan dengan Nomor:848/175/BKPSDMD/2018 tertanggal : 26 Juli 2018.Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primer :a. 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;b. 2.

;Fotocopi surat Izin Cerai Nomor 848/175/BKPSDMD/2018, tertanggal 26Juli 2018 yang dikeluarkan Kantor Pemerintah Kabupaten Tojo UnaUnaSekretariat Daerah Kabupaten, bukti tersebut setelah dicocokkan denganaslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisirPanitera Pengadilan Agama Poso (bukti P.);B. SaksiSaksi1. Abd.

Sebagaimana bukti P2 tentang Surat Keputusan Nomor848/175/BKPSDMD/2018, tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan KantorPemerintah Kabupaten Tojo UnaUna Sekretariat Daerah Kabupaten;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atasalasanalasan sejak awal bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak rukun lagi disebabkan antara lain Tergugat sering berkata kasar,Tergugat sudah menjalani hubungan dengan wanita lain, Tergugat terlalucemburu kepada Pengguat dan Tergugat tidak

Marsel Mau Meta NIP. 196108161994031004;

2. 2. Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.862.3/334/KEP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara Drs.

Anton Suri NIP. 196506071990031014;

2. 3. Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.862.3/335/KEP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara Romualdus Th. J. Manek, S.Pt.

NIP. 197206191997031005;

2. 4. Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.862.3/336/KEP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara Drs. Alfredo P.

Marsel Mau Meta NIP. 196108161994031004;

3. 2. Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.862.3/334/KEP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara Drs.

NIP. 197206191997031005;

3. 4. Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.862.3/336/KEP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara Drs. Alfredo P.