• Bahri makasecara hukum perjanjian kontrak tersebut tidak sah dan cacad demi hukum ;Bahwa dan oleh karena surat keterangan waris yang dibuat oleh TergugatIX dan almarhumah Siti Hasanah pada tanggal 25 Nopember 1982 tersebuttanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat dan juga tidakmencantumkan para Penggugat selaku pewaris pengganti dari almarhum H.Moh.

  Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan waris yang dibuat olehTergugat IX dan almarhumah Siti Hasanah pada tanggal 25 Nopember 1982dengan dibantu oleh turut Tergugat VI dan turut Tergugat VII tersebut tidaksah dan cacad demi hukum ;Menyatakan menurut hukum bahwa akta pembagian harta warisanNo.084/V1/1982 dan akta hibah No.085/V1I/1982 yang telah diterbitkan olehturut Tergugat VII tersebut tidak sah dan cacad demi hukum ;8.

  Sebab isisurat kuasa diatas ditemukan cacad formal sebagaiberikut :Tidak menerangkan secara spesifik/khusus bahwa gugatan warisan diajukandiwilayah peradilan yang sama.

  VHI)dengan Tergugat X atas tanah sengketa tersebut tidak sah dan cacad demihukum ;6.

  Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan waris yang dibuat olehTergugat IX dan almarhum Siti Hasanah pada tanggal 25 Nopember 1982dengan dibantu oleh Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tersebuttidak sah dan cacad demi hukum ;Menyatakan menurut hukum bahwa akta pembagian harta warisanNo.084/V1/1982 dan akta hibah No.085/V1/1982 yang telah diterbitkan olehTurut Tergugat VII tersebut tidak sah dan cacad demi hukum ;8.

• mempunyai hak 50 % (lima (limapuluh persen) ; Kemudian yang 50% (lima puluh persen) dibagi diantaraahli waris berjumlah 6 (enam) orang termasukPenggugatAkibat pembagian hak bersama tersebut Penggugat menjaditerlantar tidak memiliki tempat tinggal sendiri danhidupnya menumpang pada Tergugat II ; Berdasarkan fakta tersebut maka Akta Pembagian HakBersama Nomor : 728/PHB/KJN/2004 tanggal 31 Desember2004 atas tanah obyek sengketa yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT di Pekalongan Ny.Setiana Komara,SH terdapat cacad

  Menyatakan bahwa pembagian hak bersama tanah obyeksengketa berdasarkan Akta Pembagian HakBersama Nomor : 728/PHB/KJN/2004 tanggal 31Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT diPekalongan Ny.Setiana Komara,SH terdapat cacad hukum danbatal demi hukum; . Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa SHMNomor : 1794 menjadi j aminan hutang = antaraTergugat 11 dengan Tergugat III ;.

  Apakah benar pembagian harta bersama berdasarkan AktaPembagian Hak Bersama No.728/PHB/KJN/2004 tanggal 31Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT SetianaKomara cacad hukum dan batal demi hukum : Menimbang, bahwa untuk membuktikan Apakah benarPenggugat beserta kelima anaknya adalah ahliwaris dariAlmarhum = Icshantoro terlahir Liem Sing Ek, Majelismempelajari dan meneliti bukti surat P1 berupa AktaKeterangan Hak Waris No.01/WRS/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004dan Bukti surat P2 berupa Akta Pernyataan

  sehingga Majelisberpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 3 dapatdikabulkan ; Menimbang, bahwa persoalan selanjutnya adalahapakah benar pembagian harta bersama berdasarkan AktaPembagian Hak Bersama No.728/PHB/KJN/2004 tanggal 31Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Setiana Komaracacad hukum dan batal demi hukum, terhadap permasalahan iniPenggugat mengajukan bukti surat bertanda P3 dan P4 ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkanbahwa Akte sebagaimana bukti P3 dan bukti P4 cacad

  hukum = apabila dikarenakanpejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau tanda tanganpejabat didalamnya adalah palsu atau isi yang terdapatdidalamnya telah mengalami perubahan baik berupa penguranganatau. penambahan kalimat sehingga dengan memperhatikan dalilPenggugat yang menyatakan bahwa akta sebagaimana bukti P3dan P4 tersebut dibuat karena kekhilafan Penggugat sehinggamembuat hidup Penggugat terlantar tidak menjadikan~ aktatersebut cacad ; eee eee Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat suratbukti

• Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Konvensi / Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 24 Desember 1973 Nomor : 661/1973 yang dibuat oleh dan dihadapan KARSO PERMANA, BA Kepala Patih Kepala Wilayah Tegallega Kotamadya Bandung yang saat ini Jabatan PPAT-nya berada pada Turut Tergugat II cacad

   dalam Konvensi /Tergugat dalam rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengajukan permohonan Sertipikat dan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401 Kecamatan Astanaanyar kepada Turut Tergugat III dengan didasarkan pada Akta Jual Beli tanggal 24 Desember 1973 Nomor : 661/1973 yang dibuat oleh dan dihadapan KARSO PERMANA, BA Kepala Patih Kepala Wilayah Tegallega Kotamadya Bandung yang saat ini Jabatan PPAT-nya berada pada Turut Tergugat II yang cacad

   hukum ;

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401 Kecamatan Astanaanyar dan balik nama atas Sertipikat tersebut menjadi atas nama TAN TJOEI NIO/Tergugat dalam rekonpensi, karena didasari oleh Akta Jual Beli yang cacad hukum, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401 Kecamatan Astanaanyar dan balik nama atas Sertipikat tersebut menjadi atas nama TAN TJOEI NIO/Tergugat dalam rekonpensi, cacad hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Para

   hukum ;Bahwa bukti kepemilikan lain yang didasarkan sebagaibukti kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketayaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401 atas nama TanTjoei Nio, Karena Sertipikat tersebut diterbitkan atas dasarAkta Jual Beli tanggal 24 Desember 1973 Nomor :661/1973 yang dibuat oleh dan dihadapan KARSOPERMANA, BA Kepala Patin Kepala Wilayah TegallegaKotamadya Bandung yang saat ini Jabatan PPATnyaberada pada Turut Tergugat yang cacad hukumkarena dijual setelah objek sengketa tersebut

   terlebihdahulu dibeli oleh Tergugat ; maka Sertipikat Hak MilikNomor : 1401 Kecamatan Astanaanyar dan balik namaatas Sertipikat tersebut menjadi atas nama TAN TJOEINIO, cacad hukum dan haruslah dinyatakan batal demihukum ;Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimanadiuraikan tersebut diatas, maka Perbuatan Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill tidaklah dapat dikategorikantelah melakukan perbuatan melawan hukum, karenamenguasai tanah yang menjadi objek sengketa dengandidasari oleh alas hak yang sah

   hukum, maka Sertipikat Hak MilikNomor : 1401 Kecamatan Astanaanyar dan balik namaatas Sertipikat tersebut menjadi atas nama TAN TJOEINlO/Tergugat dalam rekonpensi, cacad hukum danharuslah dinyatakan batal demi hukum ;Putusan Nomor 28/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 22 dari 38Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dalamrekonpensi yang telah mengajukan permohonan Sertipikatdan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401Kecamatan Astanaanyar kepada Turut Tergugat III dalamrekonpensi dengan didasarkan

   hukum ;Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401 KecamatanAstanaanyar dan balik nama atas Sertipikat tersebut menjadiatas nama TAN TJOEI NIO/Tergugat dalam rekonpensi, karenadidasari oleh Akta Jual Beli yang cacad hukum, maka SertipikatHak Milik Nomor : 1401 Kecamatan Astanaanyar dan baliknama atas Sertipikat tersebut menjadi atas nama TAN TJOEINIO/Tergugat dalam rekonpensi, cacad hukum dan haruslahdinyatakan batal demi hukum ;Putusan Nomor 28/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 26 dari 38 Menyatakan Penggugat

   hukum ;Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401Kecamatan Astanaanyar dan balik nama atas Sertipikat tersebutmenjadi atas nama TAN TJOEI NIO/Tergugat dalam rekonpensi, karenadidasari oleh Akta Jual Beli yang cacad hukum, maka Sertipikat HakMilik Nomor : 1401 Kecamatan Astanaanyar dan balik nama atasSertipikat tersebut menjadi atas nama TAN TJOE!

• puluh sembilan), yang10.11.12.13.14.memuat keterangan dan data yang palsu, seolaholah quodnonTERGUGAT adalah anak kandung dari Almarhum SUKIADuJI ;b) TERGUGAT II s/d TERGUGAT VIII bukan pemilik atas persil tanahyang dibeli oleh PENGGUGAT ;c) TERGUGAT telah mengetahui persil tanah tersebut sudah menjadihak PENGGUGAT sejak tahun 1998, yaitu Pajak Bumi danBangunan atas nama TERGUGAT telah diganti menjadi atas namaPENGGUGAT; Artinya Ikatan Jual Beli antara TERGUGAT s/dTERGUGAT VIII dengan TERGUGAT IX cacad

  hukum karena adapihak lain, yaitu PENGGUGAT 5Bahwa walaupun TERGUGAT s/d TERGUGAT IX mengetahui dengan pasti bahwaPENGGUGAT telah membeli tanah tersebut, namun berusaha membuat rekayasaAkta Jual Beli yang cacad hukum untuk menghalanghalangi penguasaan kepemilikanhak atas tanah oleh PENGGUGAT ; 2022222 20220 nono enn ennBahwa TERGUGAT s/d TERGUGAT IX mengetahui penetapan Pengadilan NegeriNo.816/Pdt.P/1989 berisi keadaan yang tidak benar dan oleh karenanya cacadhukum, namun membuat Ikatan Jual Beli

  dengan mendasarkan pada penetapanNo.816/Pdt.P/1989 tersebut ;2 nn nnn enn nnn nnn en nnennnnn nnn nnnBahwa mengingat penetapan No. 816/Pdt.P/1989 memuat isi yang tidak benar, makapenetapan tersebut mengandung cacad hukum sehingga tidak mempunyai kekuatanberlaku dan tidak sah ;0 22202 2ns conc onc nn ncnnonsBahwa dengan demikian perbuatan para TERGUGAT tersebut jelas dapatdikwalifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagiPENGGUGAT;2 2 nnn nnn n nnn nnn nnn cence nnn

  Menyatakan Penetapan No.816/Pdt.P/1989 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25April 1989 mengandung cacad hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum berlaku ;0 no 2n nnn nn onc nc nnn ncenen6. Menyatakan akta Jual Beli No.02, tanggal 01 Juni 2005, Akta Jual Beli No.03, tanggal01 Juni 2005, Akta Jual Beli No.04, tanggal 03 Mei 2005, Akta Jual Beli No.05,tanggal 03 Mei 2005 cacad hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum berlaku dan mengikat ;7.

• Wayan Arta merupakanadik kandung dari Wayan Sadia Adnyana dan kondisinya cacat keterbelakanganmental dan fisik dari lahir ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidakmengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknyamenginginkan agar adik kandung Pemohon yang bernamalWayanArta yangsaat ini mengalami sakit (kondisi cacad

  bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.8serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang diajukan didepanpersidangan, serta saksisaksi maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa Pemohon lahir di Denpasar tanggal 6 Juni 1951 beralamat di JalanGlogor Carik Gang Mawar No. 8 Br.Gunung Perbekel, Desa Pamogan,Kecamatan Denpasar Selatan; Bahwa adik Pemohon yang bernama Wayan Arta , lakilaki, lahir diDenpasar tanggal 31 Desember 1963 mengalami sakit kondisi cacad

  atauketerbelakangan mental dan fisik; Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal ; Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal sekarangyang mengurus adik Pemohon yang bernama Wayan Arta ; Bahwa oleh karena adik Pemohon yang bernama Wayan Arta mengalamsakit kondisi cacad atau keterbelakangan mental dan fisik, maka untuk dapatmenjadi wali pengampu ; Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali pengampu dari Wayan Artadiperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;Halama 8 dari 11

  telahmemenuhi syarat untuk menjadi seorang wali;Menimbang, bahwa perwalian bagi seseorang anak berlaku baik untuk anakitu sendiri maupun harta bendanya (Vide pasal 51 ayat 3 s/d 5 UU No. 1 tahun1974);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganPemohon dipersidangan bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk walipengampu;Meimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan pemohon adalah sahsebagai Wali Pengampu dari Wayan Arta, lakilaki, lahir di Denpasar, tanggal 31Desember 1963, menderita cacad

  permanen sesuai dengan Surat Keteranganorang cacad No.Pem/3/4/312/Br.Gn/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yangdikeluarkan oleh Perbekel Desa Pamogan Dusun/banjar Gunung sehingga tidakcakap untuk nertindak di bidang hukum untuk dirinya sendiri selanjutnya Pemohonberhak menjadi wali pengampu dan selanjutnya sebagaimana Petitum pemohonangka 2 patutlah untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa

• tercatat pada Buku CDesa No. 882 Persil 34 S Luas 4225 M2 atas nama Sularni binti KrepinBahwa, atas permohonannya diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor : 90 tanggal 14 Agustus 1981; Gambar Situasi Nomor ;174/11/1981 tanggal 14 Agustus 1981 berdasarkan Pasal 18Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; Bahwa, tanah Obyek Sengketa III dikeluarkan 2 (dua) buah sertifikathak milik yaitu SHM Nomor : 90 dikeluarkan pada tahun 1981 danSHM Nomor : 1138 dikeluarkan pada tahun 1998; Bahwa, SHM Nomor : 1138 cacad

  SHM Nomor : 1138 cacad hukum kerena diterbitkansetelah SHM No. 90 yang sah lebih dahulu; 4.5.

  Bahwa, Tergugat menyatakan memiliki semua tanah Obyek Sengketasebelum tahun 1960, bertentangan dengan kelahirannya sendiri tahun1967 belum lahir sudah memiliki tanah tanah Obyek Sengketa; Bahwa, semua sertifikat tanah Obyek Sengketa cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum, begitu juga segala macam akta atau suratapapun jenisnya, bentuknya dan sifatnya yang diterbitkan dari sertifikat sertifikat tersebut cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa, Para Tergugat dan atau kepada siapa

  SMG10.11.12.1960 karena bertentangan dengan kelahiranya sendiri yang bam lahir tahun1967, oleh karena itu jual beli tanah tanah Obyek Sengketa cacad hukumbegitu juga SHM No.86; SHM No. 88; SHM No.90; SHM No. 1138 serta SHMNo. 90 cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka segalamacam akta atau surat apapun jenis, bentuk dan sifatnya yang diterbitkan darisertifikat sertifikat tersebut cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatanMenyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat menjadi dasarhukum

• Jubaedah yang telah dibalik nama ke atas nama TeddySupriyatna merupakan Sertifikat Hak Milik yang cacad hukum atau tidak sahmenurut hukum, karena sertifikat tersebut :a. Menunjuk pada lokasi tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak MilikNomor : 1022/Cipayung atas nama Suheli dengan G.S Nomor : 938/1975tanggal 1 Juni 1991 ;b.

  Jubaedah kepada Teddy Supriyatna tertanggal 11Februari 2002 yang dilakukan oleh Tergugat IV juga menjadi cacad hukum dantidak sah menurut hukum, karena proses balik nama sertifikat tersebutdidasarkan pada Akta Jual Beli Nomor : 9/2002 tanggal 21 Januari 2002 yangjuga cacad hukum ;bahwa adanya pembebanan hak tanggungan sebesar Rp. 500 jutaterhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1024/Cipayung Datar dari Tergugat kepada turut Tergugat Il (PT.

  Jubaedah yang telah dibalik nama ke TeddySupriyatna adalah cacad hukum dan tidak sah menurut hukum, karenaSertifikat tersebut :a. Menunjuk pada lokasi tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak MilikNomor : 1022/Cipayung atas nama Suheli dengan luas 1867 M2berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 938/1975 tanggal 1 Juni 1991.b.

  Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1022/Cipayung atas nama TergugatRekonpensi adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat ;4. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 218/HM/1968tanggal 12 Februari 1968, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat ;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yangtelah diletakkan tersebut ;6.

  Oleh karena kedua sertifikattersebut diakui kebenarannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,maka secara logika hukum harus ada salah satu sertifikat hak milik yangharus dinyatakan tidak sah dan cacad hukum oleh lembaga pengadilan ;.

• Di posita,mendasarkan gugatan pada Relass Panggilan Tegoran/Anmaning Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/204/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014 untuk menghadiri sidangAnmaning, agar Para Pelawan/Termohon Eksekusi bersediamemenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kepadaTerlawan/Pemohon Eksekusi yang mengandung cacad hukumdan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Adadan tidak adanya cacad hukum dapat diketahui tentang peristiwahukum yang mendasarinya.

  diakui kebenarannya olehTerlawan ;Bahwa Terlawan mohon agar apa yang termuat dalam eksepsitersebut di atas, terbaca kembali dalam konpensi ini ;Bahwa yang menjadi dasar gugatan perlawanan Para Pelawanadalah Relaas Panggilan Tegoran/Anmaning Pengadilan NegeriKendal Nomor : 02/Pdt.Eks/204/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014untuk menghadiri sidang Anmaning, agar Para Pelawan Il/Termohon Eksekusi bersedia memenuhi kewajibannya untukmelunasi pinjaman kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi yangdianggap mengandung cacad

  25Agustus 2014 yang dimohonkan Pemohon Eksekusi;Menimbang, bahwa Tuntutan provisionil merupakan permintaanpihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakanpendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhirdijatuhkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati danmempelajari perlawanan dari para Pelawan, substansi pokokperlawanan para Pelawan tersebut adalah mohon agar RelaasPanggilan Tegoran/ Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdltanggal 25 Agustus 2014 dinyatakan cacad

  Bahwa diposita Para Pelawan mendasarkan pada Relaas Panggilan Tegoran/Anmaning Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN kdltanggal 25 Agustus 2014 adalah untuk menghadiri sidang anmaningagar para Pelawan/Termohon eksekusi bersedia memenuhi kewajibanuntuk melunasi pinjaman kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi yangmengandung cacad hukum;Sementara di dalam petitum angka 1, Para Pelawan mohonuntuk menghentikan eksekusi yang notabene didasarkan pada RelassPanggilan Tegoran/ Anmaning Pengadilan

  hukum dan batal demihukum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokokperkara terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan formalitasperlawanan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam positanya para Pelawan mendalilkanbahwa Relaas Panggilan Tegoran/ Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014 cacad hukum dan bataldemi hukum, akan tetapi dalam petitumnya para Pelawan mohon agarPemohon Eksekusi/Terlawan membayar ganti rugi dan membayar uangpaksa;Menimbang, bahwa dalam

• Perjanjian Kerjasama Nomor : O007/PKG/VIII/2015 tertanggal 18Agustus 2015 tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah,tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi sertatidak mengikat Penggugat dan Tergugat. karena dibuat denganmelanggar hukum..

  Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 3 Agustus 2018 danPelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2018tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidakmempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidakmengikat Penggugat dan Tergugat. karena dibuat dengan melanggarhukum.Bahwa dengan dibatalkannya PerjanjianPerjanjian Kerjasama tersebutdiatas, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018, SuratPernyataan dari Penggugat tertanggal 3 Agustus 2018 dan PelepasanHak

  Majelis Hakimyang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, danmemutus perkara ini sebagai berikut :iL.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumterhadap Penggugat.Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SCIPKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Adendum Nomor : 003/SCIPKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2016 tersebut bataldemi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyaikekuatan hukum dan tidak berlaku

  lagi serta tidak mengikatPenggugat dan Tergugat. karena dibuat dengan melanggarhukum.Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/PKG/VIII/2015tertanggal 18 Agustus 2015 tersebut batal demi hukum, cacadhukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidakberlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.karena dibuat dengan melanggar hukum.Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus2018 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut batal demihukum, cacad hukum, tidak sah, tidak

  hukum dibuatmelanggar hukum hanya fiktif atau bohongbohongan dibuatnya syaratformalitas pengajuan pinjaman kredit Tergugat pada Turut Tergugat ,maka penunjukkan Pengadilan Arbitrase menjadi salah alamat tidakberwenang sebab perjanjian tersebut telan cacad hukum sebelumberlaku atau sebelum diberlakukan ;Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugatmengajukan pula Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memberikanalasan keberatan antara lain : Bahwa Terbanding/ Tergugat sependapat dengan

• Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 241/SK-73.15.UP.02.03/VII/2020, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 01180, Surat Ukur Nomor 00718/2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 01149, Surat Ukur Nomor 00687/2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01181, Surat Ukur Nomor 00719/2015, terletak di Desa Watangpulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Dengan alasan cacad

  Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 241/SK-73.15.UP.02.03/VII/2020, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 01180, Surat Ukur Nomor 00718/2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 01149, Surat Ukur Nomor 00687/2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01181, Surat Ukur Nomor 00719/2015, terletak di Desa Watangpulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Dengan alasan cacad

  . ~== anne nce e eee eeeceeeee neemKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ProvinsiSulawesi Selatan Nomor : 241/SK73.15.UP.02.03/VII/2020, tentangpembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 01180, Surat Ukur Nomor00718/2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 01149, Surat Ukur Nomor00687/2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01181, Surat Ukur Nomor00719/2015, terletak di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, KabupatenPinrang, dengan alasan cacad Administrasi, tanggal 07 Juli 2020;KEWENANGAN PENGADILAN

  Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan olehTergugat adalah cacad hukum karena tidak termasuk tanah yangditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik para penggugat in casu berada padalokasi lain;22 22222 c cen e nnn e cen cenne+6. Bahwa pasal 53 ( 2 ) UndangUndang Nomor : 9 tahun 2004 tentangperubahan UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986 tengang PeradilanTata Usaha Negara menyatakan alasanalasan yang dapat digunakandalam gugatan adalah :.0nnnensnnnananenannnnnananna.

• Bahwa berdasarkan azas hukum tanah, jual bell dapat dilakukan dengan tunai danterang vang artinva tunai ada pembavaran, sedangkan terang penandatanganan jualbell dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Aida Tanah(PPAT), satu svarat raja tidakdilaksanakan maka jual beli itu menjadi cacad hukum atau batal demi hukum atau dapatdibatalkan;10.

  WAWORUNTU tanggal 18 September 1992adalah cacad menurut hukum karena tidak memenuhi sebagaimana yang ditentukanoleh Peraturan Pernerintah no. 24 tahun 1974 dan merupakan rekavasa dari PT.BankDanamon Indonesia Tbk dan PT.Agungmas Puragria sehingga jual bell harusCibatal kan; 2n 0 nnn nnn nn nnn ncn nnn nnn nnn ene anne nnn nn an nn ana macnn ann anaes11. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembavaran dalam jual bell oleh PT AgungmasPuragria kepada Ir.

  Bahwa adanya juai bell yang cacad hukum maka penguasaan atas sertifikat HGBNo.1968/clesa Jati oleh Tergugat adalah tidak sah dan dapat dikategorikan melakukanperbuatan melawan hukum karenanya serifikat tersebut haruslah dikembalikan kepadaPara PENQgugat;nnnnnnn nnn nnn nnn nnn cnn canna naan n ae13.

  No.3 seluas 722m2 dan No.4 Rawamangun,kecamatanPulogadung Jakarta Timur bersertifikat HGB No.1969/Desa Jati seluas 362 M2,Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yang mengandung cacad hukum adalah bataldemi hukum, dengan demikian sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan ;16. Bahwa oleh karena Para Penggugat dirugikan serta jangan sampai bangunan dantanah yang menjadi obvek sengketa dipindah tangankan maka mohon terhadapBangunan dan tanah yang terletak di JI.

• Anaries danSertipikat Hak Milik Nomor 7033/Ungasan atas nama TjhinKian Liung yang seluruhnya terletak di Desa Ungasan,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali,Karena Cacad Administrasi Sebagai Pelaksanaan PutusanPengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetapyang diterbitkan oleh TERGUGAT ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketaTata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara Orang atau BadanHukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata

  dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukumtata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individualdan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau Badan Hukum Perdata ;Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata SuratKeputusan Tergugat yang dijadikan sebagai obyekgugatan dalam perkara aquo adalah Surat No. 2341/Pbt/BPN.51/2011, tanggal 27 Juli 2011 tentang PembatalanSertipikat tersebut diatas Karena Cacad

  Putusan Pengadilan Yang TelahMemperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;Menimbang, bahwa menurut pasal 2 huruf e, UU No.5 Tahun 1986 ditentukan, Tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangUndang ini : Pasal 2 huruf e : Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilanberdasarkan ketentuan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan No. 2341/Pbt/BPN.51/2011, tanggal 27 Juli 2011 tentang PembatalanSertipikat Karena Cacad

• Penggugat yaitusebesar AUD 43,410 berikut bunganya sebesar 8%SCAU vac nccesssecscssscssscce10.11.setahun yang dihitung sejak penolakan inkaso atas warkatused TC yaitu sejak tanggal 17 Februari 1998 sampailunas seluruhnya ;Bahwa seandainya (namun kenyataannya tidak demikian)Tergugat asli I tidak mengetahui tentang adanya cacadatas TC tersebut, maka menurut pasal 1365 KUHP (KitabUndangUndang Hukum Perdata) Tegugat asli I selakupenjual tetap diwajibkan menanggung kerugian yangdiderita Penggugat asli atas cacad

  DKI Jakarta yang mengambilalih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada halaman 5 alinea 8 s/d 10 karena :Judex facti telah keliru dalam menerapkan hukumyakni tidak menerapkan ketentuanketetuan tentangsurat kuasa yang dipakai dipersidanan di PengadilanNegeri yang oleh Mahkamah Agung telah diberipetunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.2Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, danYursiprudensi Mahkamah Agung No.207 K/Pdt/1986tanggal 27 April 1987 ;Bahwa surat kuasa Termohon Kasasi cacad

  Bahwa dengantidak diuraikannya secara jelas dalam surat kuasagugatan apa yang diajukan Termohon Kasasiterhadap ssssasnmsscawassesesess16terhadap para Pemohon Kasasi, jelas dan nyatasurat kuasa Termohon Kasasi tidak sempurna, tidakbersifat khusus dan cacad hukum ;= Surat Kuasa Termohon Kasasi tidak menyebutkansaudara Sapto Pamungkas selaku Direktur dan diripribadi selaku pihak yang turut digugat, akan tetapidalam gugatan a quo Termohon kasasi telahmengikut sertakan Sdr.Sapto Pamungkas selakuTergugat

  Dengan demikian karena tidaksebutkannya dalam surat kuasa Sdr.SaptoPamungkas selaku Direktur dan diri pribadi selakuTergugat II/Pemohon Kasasi II maka gugatan a quoperkara tidak dapat diajukan kepada Sdr.SaptoPamungkas dan karenanya Sdr.Sapto Pamungkasharus dilepaskan dari gugatan aquo perkara ;Berdasarkan uraian diatas jelas dan nyata surat kuasaTerbanding dahulu Penggugat cacad hukum, tidaksempurna dan tidak bersifat khusus.

  Bahwa berdasarkan bukti P2 s/d P4 (purcheseRecipt/kwitansi pembelian Trevel Cheque Panin Bank)maupun bukti P5 (surat dari Panin Bank kepadaTermohon Kasasi) tidak jelas menunjukkan dari manaasal Trevel Cheque yang dibeli oleh Panin Banktersebut dan dinyatakan stolen report (cacad), apakahberasal

• perkara ini,karena Tergugat memperoleh tanah tersebut dari H.Nurdin dan jugaagar dapat dibuktikan hak kepemilikan maupun asal usul tanahsengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat sehingga putusantersebut menjadi tuntas dan sempurna sebagaimana ditentukandalam perbuatan gugatan yang baik secara formil dan di alenia 2 Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penarikan tersebutagar memenuhihalaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT BJMsyaratsyarat formil suatu gugatan (tidak terdapat cacad

  formil suratgugatan) dimana gugatan ditujukan terhadap pihakpihak yangmempunyai hubungan hukum dimaksudkan agar jelas dan lengkaphubungan hukumnya Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Pembandingmenolak dan tidak sependapat dengan alasan :Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti menelaah buktiyang diajukan Tergugat/Terbanding, walaupun eksepsi ini bukanmasuk ke ranah pembuktian tetapi Majelis hakim menyatakangugatan Penggugat /Pembanding cacad formil dengan dasar buktiyang diajukan

  oleh Tergugat/Terbanding;Bahwa adapun dasar Majelis Hakim menyatakan gugatanPenggugat/Pembanding cacad formil adalah berdasakan bukti T5 ,bukti T6 dan bukti T7 (lihat putusan halaman 23 alenia 7 ),dimana Tergugat /Terbanding mendapat kan/membeli tanah objeksengketa dari H.NURDIN, kalau Mejelis Hakim jeli dan telitimembaca bukti T5 objek yang disebut dalam bukti T5 adalahletak tanahnya di Jalan Guntung Manggis Guntung Payung,walaupun tertulis ada nama H.NURDIN sebagai pembeli dan adanama SIRAJUDDIN

  sebagai penjual tentunya harus dilihat duluapakah kuitansi/tanda terima (bukti T5) objek nya sama denganyang termasuk di dalam gugatan.Bahwa lihat objek sengketa di dalam gugatan letak tanah nyaadalah di Jalan Trikora Rt.13 Rw.02 Kelurahan Guntung ManggisKecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sementara bukti T5(kuitansi) yang disebut dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakimmenyatakan gugatan cacad formil letak tanah di bukti T5 tersebutadalah di Jalan Guntung ManggisGuntung Payung, tentunyaterdapat

  segel/materainya tidak berwarnasemestinya kalau asli segel/meterainya berwarna dan didukungoleh saksi dari Tergugat bernama HAMSAN pernah melihat dimanaTergugat pernah menunjukkan bukti T8 tulisannya fotocopy danbaru diberi materai 6.000, atau dalam satu surat ada 2 materalyang satu cop segel 6.000 dan satu materai tempel 6.000,Bahwa dengan dasar dan penjelasan di atas maka satusatunyabukti yang utama dimiliki oleh Tergugat/Terbanding berupa T8yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tidak sah dan cacad

• 2015tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 515/PDT/2019/PT.BDG.Untuk Kepentingan umum, dimana Tergugat III telah menyerahkanLaporan Hasil Penilaian per tanggal 30 Nopember 2015, dan hinggakini belum ada Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atasPengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cinere JagorawiDengan tidak adanya Musyawarah maka Penetapan Besaran GantiRugi sesungguhnya belum terjadi, dan Penetapan Konsinyasi(Penitipan) Besaran Ganti Rugi pun menjadi cacad

  Para Penggugat memohon kepada untuk menyatakan cacad hukumatau setidak tidaknya tidak mempunya kekuatan hukum terhadap:a. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/ BA. ClIJAGO/ 2017, tanggal26 April 2017b. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/ BA. CIJAGO/ 2017, tanggal26 April 2017c. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/ BA. CIJAGO/ 2017, tanggal26 April 2017Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 515/PDT/2019/PT.BDG.d. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/ BA.

  CIJAGO/ 2017, tanggal26 April 201716.Oleh karena TIDAK ADA MUSYAWARAH, maka proses dan prosedurPengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol CinereJagorawimenjadi cacad hukum;17.Pengadilan Negeri Depok tanggal O5 Pebruari 2018 telahmemutuskan Permohonan Konsinyasi yang diajukan oleh Tergugat I,meskipun Para Penggugat telah memprotes Penetapan PengadilanNegeri Depok sebelumnya yang cacat hukum karena TIDAK ADAMUSYAWARAH dalam penilaian yang diajukan oleh Tergugat III tidakdapat dijadikan acuan sebagai

  yang terlibat dalalam prosespembebasan tanah termasuk Tergugat dan Tergugat II untukmenghentikan kegiatan pembangunan fisik Jalan Tol Cinere Jagorawi(Cijago) selama Penyelesaian Ganti Rugi kepada pihak yang berhakbelum diselesaikan, namun korena motivasi Tergugat dan Tergugatberupaya menyisaiati dengan melakukan Penitipan Ganti Rugi sehinggaHalaman 20 dari 52 Putusan Nomor 515/PDT/2019/PT.BDG.45.seolaholah seluruh proses pengadaan tanah telah terpenuhi, padahalproses dan prosedur pengadaan tanah cacad

  Menyatakan Proses dan Prosedur Pengadaan Tanah Pembangunan JalanTol Cinere Jagorawi cacad hukum berserta akibat hukumnya5. Menyatakan Musyawarah tanggal 10 Desember 2015 dan/ atau tanggal 26April 2017 tidak sah berserta akibat hukumnya6. Menyatakan cacat hukum atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatanhukum terhadap:a.Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/ BA. ClIJAGO/2017 tanggal 26 April2017Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/ BA.

• Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005mengandung cacad hukum dalam penerbitannya dan tidak sah;a.

  hukum dan oleh karenanya tidak sah menuruthukum;Selanjutnya oleh karena kepemilikan PT Dasa Bagja cacad hukum dantidak sah menurut hukum sehingga segala bentuk peralihnan hak atas tanahdari PT Dasa Bagja kepada PT Makmur Jaya Utama menjadi cacad hukumdan oleh karenanya tidak sah menurut hukum;Bahwa oleh karena kepemilikan/peralinan hak atas tanah dari PT DasaBagja kepada PT Makmur Jaya Utama cacad hukum dan tidak sah menuruthukum sehingga segala bentuk peralinan hak atas tanah dari PT MakmurJaya

  Dengan tidak ditandatangani Peta Bidang TanahNomor 23/2005 oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat Ilmaka Peta Bidang Tanah tersebut belum dapat digunakan dalam kepastianbatasbatas tanah tersebut;Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005mengandung cacad hukum dalam penerbitannya dan tidak sah karena:a.

  demikian kepemilikan hak atas tanah oleh PT Dasa Bagja adalahcacad hukum dan oleh karenanya tidak sah menurut hukum;Selanjutnya oleh karena kepemilikan PT Dasa Bagja cacad hukum dantidak sah menurut hukum sehingga segala bentuk peralihnan hak atas tanahdari PT Dasa Bagja kepada PT Makmur Jaya Utama menjadi cacad hukumdan oleh karenanya tidak sah menurut hukum;Bahwa oleh karena kepemilikan/peralinan hak atas tanah dari PT DasaBagja kepada PT Makmur Jaya Utama cacad hukum dan tidak sah menuruthukum

  Nomor 3510 K/Padt./2015berbatasan atau Contradiktur Delimitasi, sementara Para PemohonKasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengetahuipelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/dahuluTerbanding II/Tergugat II;Oleh karena Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 terbit tidak berdasarkanketentuan yang berlaku maka dapat dinyatakan peta bidang tanah Nomor23/2005 tanggal 20 September 2005 cacad hukum dan harus dibatalkan;b.

• Bahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan oleh Pembantah dengan disertakan Buktibuktinya, maka jelas Akte Jual Beli No.257 /1X/Kebayoran Baru/1991mengandung Cacad Yuridis.4. Bahwa begitu juga Grosse Akte Hipotik No.465/Kebayoran Baru /1992 yang dibuat dihadapan Terbantah VI mengandungGacad Yuridis.5. Bahwa begitu juga segala Catatan yang dibuatoleh Terban tahV mengandung Cacad Yuridis.6. Bahwa Surat Penetapan PN.

  Jakarta Selatan No.71/Eks/Hip/1992/PN.Jak.Sel. tertanggal 27 Nopember 1992, dan BeritaAcara Penyitaan Eksekusi No.71 /Eks/Hip/ 1 992 /PN.Jak.Sel.tertanggal 2 Desember 1992 berdasarkan Pasal 224 HIR jugamengandung Cacad Yuridis.7. Bahwa begitu juga BuktiBukti yang sangat jelas sekali terlihat, dimana oknomoknom yang melakukan Perbuatan Hukum dihadapan Terbantah I, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, walaupun sudah dipanggil secara patut menu rutUndangUndang oleh PN.

  Menyatakan Demi Hukum bahwa Akte Jual Beli No.257 /IX/Kebayoran Baru/1991 yang dibuat oleh Terbantah IV mengan dung Cacad Yuridis, karena dibuat berdasarkan halhal/Keterangan yang tidak benar, maka Patutlah secara Hukum dibatalkan. 3. Menyatakan.D2P No. 00093193.

  Bahwa adapun maksud dan tujuan diajukannya Bantahan ini, kalau diteliti dalam surat bantahan Pembantah, ternyata Pem bantah minta supaya Pengadilan menyatakan : Akte Jual Beli No.257 /IX/Kebayoran Baru /1991 mengandung "cacad yuridis". Segalacatatan dalam Sertifikat tanah No.38/Gandaria Uta ramengandung "cacad yuridis". Grosse Akte Hipotik pertama No.465/Kebayoran Baru "secarahukum dibatalkan". Penetapan.....

  /D2P No. 0059321 Penetapan Sita Eksekusi No.71/Eks/Hip/1992/PN.Jak.Sel. mengandung"cacad yuridis". Memerintahkan demi hukum agar TerbantahI "mengembalikan"Sertifikat No.38 /Gandaria Utara kepada Pembantah.Lihat Petitum Bantahan Pembantah ;3. Bahwa tuntutan/permintaan Pembantah tersebut diatas ternyatakini sudah tidak mungkin lagi dikabulkan karena HIPOTIK yangdipermasalahkan telah di eksekusilelang pada tanggal2 Juni 1993 seperti ternyata dalam Risalah Lelang No.101/ 199394 terlampir (T.11) ;4.

• Kabupaten Batang tentang C No. 372 atas namaHal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG2.10.Izah bt Amdul Kadir tidak ada pada Dokumen Daftar Buku C DesaWarungasem;Bahwa, berdasarkan faktafakta tersebut diatas maka data data danbuktibukti Surat yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak MilikNomor 71/Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, KabupatenBatang tanggal 27 September 1990, Gambar Situasi Nomor :1241/1990 tanggal 29 Agustus 1990 Luas + 165 M2 atas nama Izah btAbdulkadir adalah cacad

  Abdul Kadir cacad hukum;Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG10.Menyatakan pembelian tanah obyek sengketa tanggal 29 April 1990dan tanggal perubahan 1112 1959 disesuaikan dengan daftar aslitertanggal 4 Mei 1990 cacad hukum;Menyatakan peralinan C Nomor : 16 Persil 4 Kelas D Luas 0,020da atas nama Umi Kulsum a B. Siti ke C Nomor : 372 atas namaIzah bt H.

  Abdul Kadir atau ke C Nomor 732 atas nama Izah bt H.Abdul Kadir cacad hukum tidak memiliki kepastian hukum;Menyatakan dalam Buku C Desa Warngasem, KecamatanWarungasem, Kabupaten Batang tidak ada atau tidak terdaftar CNomor 372 atas nama Izah bt H. Abdul Kadir maupun C Nomor 732atas nama Izah bt H.

  Abdul Kadir sebagai cacad hukum tidak memilikikepastian hukum;Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 71/Desa Warungasem terbittanggal 27 September 1990, Gambar Situasi Nomor : 1241/1990tanggal 29 September 1990 Luas + 165 M2 atas nama Izah bt H.Abdul Kadir yang diterbitkan dari C Nomor 372 atas nama Izah btAbdul Kadir sebagai cacad hukum dan tidak memiliki kekuatanhukum;Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 71/Desa Warungasem terbittanggal 27 September 1990, Gambar Situasi Nomor : 1241/1990tanggal

• haknya olehTergugat II Intervensi dapat dipastikan tidak sesuai dengan daftar yangada pada Kantor Pertanahan, oleh karena sebelumnya telah terbitSertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak MilikNomor 445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor 446/DesaCibeureum;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan menyebutkan "Cacad

  Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 1759/Desa Cibeureum dan Sertipikat HakMilik Nomor 1760/Desa Cibeureum Objectum litis yang mengakibatkanterjadinya tumpang tindihn (Overlap) secara keseluruhan denganSertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak MilikNomor 445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor 446/desacibeureum adalah termasuk dalam kiasifikasi/kategori cacad hukumadministratif

  sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 107 huruf g, yaituTerdapat tumpang tindin hak atas tanah, dan terhadap hal yangdemikian berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) diatur bahwa"Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkankarena cacad hukum = administratif dalam penerbitan keputusanpemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap", juncto Pasal106 ayat (1) menyebutkan bahwa "Keputusan pembatalan hak atastanah

  karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapatdilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabatyang berwenang tanpa permohonan";Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor1759/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1760/DesaCibeureum Objectum litis di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 444/DesaCibeureum, Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Desa Cibeureum danSertipikat Hak Milik Nomor 446/Desa Cibeureum adalah jugabertentangan dengan Asas Bertindak

• Sertifikat Hak Milik (Buku Tanah) No. 155 Kelurahan Bira, Gambar SituasiNo.1477 tanggal 24071 980 (kedua Sertifikat terlampir dalam gugatan ini);bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I a quo, mensertifikatkan tanah/ empangPenggugat, adalah nyatanyata telah merampas hak milik orang lain dan perbuatanmelanggar hukum/melawan hak orang lain (eigenrechting), di mana kedua sertifikattersebut mengandung cacad hukum/Naigtig dan batal demi hukum, karena oknum a quotidak ada hubungan hukum dengan pemilikan tanah

  Akta Jual Beli No. 87/JB/II/2000, dan ;2 Akta Jual Beli No. 88/JB/11/2000, tertanggal 2 Februari Tahun 2000 ;Pengalihan mana tidak sah/in konstitusional serta cacad hukum, oleh karena terbitnyasertifikat a quo ilegal alias tidak sah, apalagi dialihkannya juga tidak sah/tidak mengikatdan batal demi hokum ;bahwa dengan dijualnya tanah/empang a quo, berarti Penggugat selaku ahliwarisnya, sudah dua kali dirugikan meskipun pengalihan hak itu termasuk perbuatanmelanggar hak milik orang lain, karena jual

  beli ini adalah tidak sah/ tidak mengikatalias batal dengan sendirinya (karena kedua sertifikat tersebut terdapat cacad hukum/ilegal/inkonstitusional ;bahwa terhadap tanah/empang yang dijualnya a quo, Tergugat I, kepada pembeli(Tergugat II) hanya dibayar secara mencicil yang baru terbayar 60 % (enam puluhpersen) dari seluruhnya tanah/empang tersebut, dan sisanya 40 % yang belum terbayar,hal ini menandakan sifat keterburuburuan di dalam pengalihan hak milik tanah/empangtersebut, meskipun Tergugat

  Tutu, terhadap tanah empanga quo mengandung cacad hukum, naigtig serta tidak sah yaitu:1. Sertifikat (buku tanah) Hak Milik No. 154/Bira Gambar Situasi No. 1476 tanggal24071980 dan ;2. Sertifikat (buku tanah) Hak Milik No. 155/Bira Gambar Situasi No. 1477 tanggal24071980 tersebut ;6.

  Tutu, terhadap tanah empanga quo mengandung cacad hukum, naigtig serta tidak sah yaitu :1. Sertifikat (buku tanah) Hak Milik No. 154/Bira Gambar Situasi No. 1476 tanggal24071980 dan;2. Sertifikat (buku tanah) Hak Milik No. 155/Bira Gambar Situasi No. 1477 tanggal24071980 tersebut ;4.