yang terus menerus sudah barang tentudiantara mereka tidak dapat lagi saling membantu dan saling melengkapi danapabila terjadi hal yang demikian maka hubungan perkawinan tersebut tidakperlu untuk dipertahankan lagi sebab apa yang diamanatkan ketentuan pasal 1UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin akan dapatterwujud lagi, dalam perkara ini karena perkawinan Antara Penggugat danTergugat dilangsungkan secara hukum agama Hindu, maka rujukannya adalahjelas yaitu di dalam Kitab Manawa Dharmasastra

yang terus menerus sudah barang tentudiantara mereka tidak dapat lagi saling membantu dan saling melengkapi danapabila terjadi hal yang demikian maka hubungan perkawinan tersebut tidakperlu untuk dipertahankan lagi sebab apa yang diamanatkan ketentuan pasal 1UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin akan dapatterwujud lagi, dalam perkara ini karena perkawinan Antara Penggugat danTergugat dilangsungkan secara hukum agama Hindu, maka rujukannya adalahjelas yaitu di dalam Kitab Manawa Dharmasastra

para pemohon telah pula mendapat persetujuan;4 Dalam pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pemerasan yang dipuput olehIda Pedanda istri Nyoman Jelantik Kania dan telah disiarkan di lingkungan keluarga paraPemohon (bukti P8);Menimbang, bahwa menurut hukum Hindu yang diperkenankan untuk mengangkat anakadalah apabila yang mengangkat tidak punya anak/keturunan, mengenai warisan menjadi beralihkepada orang yang mengangkat (dari lakilaki atau purusanya), hal ini berdasarkan pasal 169Manawa Dharmasastra

yang terus menerus sudah barang tentudiantara mereka tidak dapat lagi saling membantu dan saling melengkapi danapabila terjadi hal yang demikian maka hubungan perkawinan tersebut tidakperlu untuk dipertahankan lagi sebab apa yang diamanatkan ketentuan pasal 1UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin akan dapatterwujud lagi, dalam perkara ini karena perkawinan Antara Penggugat danTergugat dilangsungkan secara hukum agama Hindu, maka rujukannya adalahjelas yaitu di dalam Kitab Manawa Dharmasastra

yang terus menerus sudah barang tentudiantara mereka tidak dapat lagi saling membantu dan saling melengkapi danapabila terjadi hal yang demikian maka hubungan perkawinan tersebut tidak perluuntuk dipertahankan lagi sebab apa yang diamanatkan ketentuan pasal 1 UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin akan dapat terwujud lagi,dalam perkara ini karena perkawinan Antara Penggugat dan Tergugatdilangsungkan secara hukum agama Hindu, maka rujukannya adalah jelas yaitu didalam Kitab Manawa Dharmasastra

Kelurahan Pemecutan Kecamatan DenpasarMenimbang, bahwa menurut hukum Hindu yang diperkenankan untuk mengangkatanak adalah apabila yang mengangkat tidak punya anak/keturunan, mengenai warisanmenjadi beralih kepada orang yang mengangkat (dari lakilaki atau purusanya), hal ini16berdasarkan pasal 169 Manawa Dharmasastra (Weda Smrti), disamping dapat harta(materiil) juga si anak mempunyai kewajiban yang sifatnya immateriil, yakni memeliharasanggah/merajan juga termasuk Pura dari lakilaki yang mengangkatnya

Gede Muja:Bahwa namun demikian sesuai ajaran Agama/Adat Hindu dalam KitabManawa Dharmasastra halaman 570 Pasal 160 yang menegaskan bahwaanak dari wanita yang tidak dikawini secara sah, anak dari wanita Sudra yangtidak dinikahi adalah keluarga/famili (bukan pewaris yang berhak mewaris),maka sebagai penganut ajaran Hindu, para Penggugat telah berbaik hatimembiarkan para Tergugat menempati sementara tanah sengketa hinggadewasa dan mandiri.

yang terus menerus sudah barang tentudiantara mereka tidak dapat lagi saling membantu dan saling melengkapi danapabila terjadi hal yang demikian maka hubungan perkawinan tersebut tidakperlu untuk dipertahankan lagi sebab apa yang diamanatkan ketentuan pasal 1UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin akan dapatterwujud lagi, dalam perkara ini karena perkawinan Antara Penggugat danTergugat dilangsungkan secara hukum agama Hindu, maka rujukannya adalahjelas yaitu di dalam Kitab Manawa Dharmasastra

Badung), keluarga dan undangan;Menimbang, bahwa menurut hukum Hindu yang diperkenankan = untukmengangkat anak adalah apabila yang mengangkat tidak punya anak/keturunan,mengenai warisan menjadi beralih kepada orang yang mengangkat (dari lakilakiatau purusanya), hal ini berdasarkan pasal 169 Manawa Dharmasastra (WedaSmrti), disamping dapat harta (materiil) juga si anak mempunyai kewajiban yangsifatnya immateriil, yakni memelihara sanggah/merajan juga termasuk Pura darilakilaki yang mengangkainya itu

yang terus menerus sudah barang tentudiantara mereka tidak dapat lagi saling membantu dan saling melengkapi danapabila terjadi hal yang demikian maka hubungan perkawinan tersebut tidakperlu untuk dipertahankan lagi sebab apa yang diamanatkan ketentuan pasal 1UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin akan dapatterwujud lagi, dalam perkara ini karena perkawinan Antara Penggugat danTergugat dilangsungkan secara hukum agama Hindu, maka rujukannya adalahjelas yaitu di dalam Kitab Manawa Dharmasastra

Hal ini dapat pula dilihat dalam MANAWA DHARMASASTRA IX.141 yang menyatakan:Jika anak laki yang mempunyai anak angkat lakilaki yang mempunyaisifatsifat mulia yang sama akan mewarisi walapun lahir dari keluargalain;MANAWA DHARMA SASTRA. X.142 menyatakan:keluarga dan harta warisan dari orang tua yang sebenarnya.

verstek;

Bahwa sesuai KITAB MANAWA DHARMASASTRA Hukum Hinduyang berpengaruh pelaksanaan perkawinan sesuai dengan adat istiadatBab IX Sloka 32. Isinya mereka menyatakan bahwa putra dari seorang wanitaadalah milik suami, tetapi akan artinya dari istilan itu sebagai manadiwahyukan oleh tuhan berbeda dalam kitab suci; ada yang mengatakan anakdari ayah, yang lain menyatakan adalah pemilik dari yang punya tanah;Merupakan penerus waris yang bersifat patrinial merupakan garis kebapakan;19.

Keyakinan Tergugat berdasarkan Kitab Manava Dharmasastra Bab IXsloka 101102, sebagai berikut :Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah,Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parahHalaman 7 dari 25 hal.

Pada zaman KerajaanMajapahit ( kerajaan Hindu di Indonesia ) Kitab Manawa DharmaSastra itu tidak diberlakukan, seperti dinyatakan oleh Almarhum Prof.Slamet Mulyono dalam tulisan berjudul Sejarah KetetatanegaraanMajapahit;.

Manawa Dharmasastra IX.101102 disebutkan :Hal 11 dari 30 halaman Putusan Perdata Nomor 294/Pdt/G/2014/PN DpsAnyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah, Esa dharmahsamasenajneyah stripumsayoh parah ; (Hendaknya hubungan yang setiaberlangsung sampai mati, harus dianggap sebagai hukum tertinggisebagai suami istri) ;Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakirayu, Jatha nabhicaretam tauwiyuktawitaretaram ,(nendaknya lakilaki dan perempuan yang terikatdalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemujemunyasupaya

Menurut hemat Majelis Hakim halini tidak menjadi persoalan, seperti halnya adanya perbedaanPenggugat dalam perkara ini tidak menjadi persoalan, karena antaraDharma Sastra dengan Rani Susanti adalah suami Isteri yang manaHalaman 65 dari 69 Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PN.Pdl.Rani Susanti dan juga Budi Darma Sastra Putra, Satria Dharma, EkaDharma Sastra, Mega Dharma Yanti adalah ahli waris dari DharmaSastra.

Begitu pula dengan Melky Supandi yang merupakan ahli warisdari Tanianah Alias Pang Nio, yang artinya Perkara No.4/Pdt.G/2004/PN.Pdg dan Perkara ini yaitu No 9/PDt.G/2019/PN.Pdl terdapatperbedaan pihakpihak dalam gugatan dikarenakan pihakpihaktersebut merupakan ahli waris dari Tanianah Alias pang Nio (MelkySupandy (Tergugat)) dan ahli waris dari Darma Sastra (Rani Susantidan juga Budi Darma Sastra Putra, Satria Dharma, Eka DharmaSastra, Mega Dharma Yanti (Para Penggugat));Menimbang, bahwa dengan demikian

No.1331 K/Pdt/2010.Ditinjau dari sisi Hukum Agama Hindu, di dalam Compendium HukumHindu ( Manawa Dharmasastra / Weda Smrti ) atau disebut pula IntisariHukum Hindu telah pula ditegaskan dalam sloka 132, 133, 134, 135 dan 136,halaman 564 dan 565 tentang dibenarkannya seorang wanita menjadi Purusa(pancar laki) yang disebut dengan Putrika , sehingga perkawinan denganstatus negen bareng adalah sah dan keberadaannya diakui, ditetapkan olehdan dalam masyarakat Hindu di Bali, sesuai dengan hasil penelitian

Pdt/2010.bahwa sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Bali adalah sistemPatrilineal, yaitu keturunan dilacak dari garis bapak, dan lebih dikenaldengan istilah kapurusa atau purusa dengan konsekwensi dalam suatuperkawinan si isteri masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya dananakanak lakilaki sebagai purusa (ahli waris) ;bahwa akibat dari sistem patrilineal tersebut, pasangan suami isteri yangbelum mempunyai anak lakilaki merasa belum memiliki kKeturunan ;bahwa dalam Pasal 16 Buku IX Mawana Dharmasastra

Dengan adanyaperbuatan dan pelanggaran tersebut maka Akta yang telah diterbitkan olehTURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III pantas untuk dibatalkan;Bahwa NI WAYAN SUARTINI, SH (TERGUGAT) yang sebenarnya adalahsebagai Anak angkat/anak asuh dari NENGAH GIMPES dan NI LUHMERTHA, sama dengan halnya NI MADE ANGGRENA YALESTIA anakdari PENGGUGAT;Bahwa menurut Kitab Hukum Hindu Manawa Dharmasastra yangkemudian dipertegas dalam Hukum Waris Adat Hindu Bali yang termuatHalaman 6 dari 35 hal. Put.

JONANTA DWI ERINZA, S.H.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Konsultan WHukum= padaKantor Advokat Dharmasastra, beralamat diJalan H.M.O.

Bukti P.4 : Tanda Terima SuratKeberatan dari Kantor Advokat Dharmasastra yangditerima oleh Tergugat pada hari Jumat, 09082019Pukul 11.30 WIB yang diparaf oleh Lies (fotokopi sesualdengan asli);5. Bukti P.5 : Akta Persetujuan BersamaNomor : 8 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh danHalaman 48 dari 98 HalamanPutusan Perkara Nomor : 21/G/2019/PTUN.JBI.dihadapan SUPRIYANTO KANG, S.H, M.M., Notaris diKota Jambi (fotokopi dari fotokopi);6.