Nomor 660 PK/Pdt/2017atau menganalisa fakta dan bukti hukum dengan cermat sehingga padagilirannya salah menerapkan pertimbangan hukum karena hanya melihatdan membaca bukti formil yang diajukan oleh termohon tanpamempertimbangkan bukti materiil dan bukti formil yang diajukan olehpemohon padahal uraian ini harus dikaji dengan cermat dan telitisehingga tidak keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum;Pendapat Pemohon beralasan karena pada tahun 1986 almarhum KubaUsman selaku Kepala Desa Labuan Bajo

Apabila bukti P3 dikaji dan dianalisa dengan cermatdan dapat dijadikan pertimbangan, mengapa sehingga Surat Pernyataanyang diajukan oleh para saksi pada saat sidang pembuktian tidak dikaji dandianalisa sehingga tidak dijadikan pertimbangan dalam menerapkanhukum? Kajian atau analisa pertimbangan dan penerapan hukum tentangbukti P3 amat sangat dangkal sehingga menghasilkan penerapan hukumyang salah.

Jika dikaitkan dengan kutipan halaman 10 alinea 1yang menjelaskan tentang keterangan saksi Usman Dua, sungguh nyatatapi aneh apa bila dikaji dan dianalisa dengan cermat:Pendapat pemohon diatas beralasan karena saksi menerangkan pada saattransaksi jual beli tidak ada pemberian uang kepada Laane, Kalau demikianmaka pertanyaannya bahwa Kalau tidak menerima uang maukah Laanemenandatangani Transaksi jual beli? Benarkah Laane yang dimaksudadalah Laane Ibrahim? Ataukah Laane adalah Laane?

Hal inipenting dikaji karena bertalian erat dengan bukti yang diacungkan olehtermohon ada tercantum nama Laane dan bukan Laane Ibrahim. Dalilpemohon diatas beralasan karena sesuai dengan bukti baru yang diajukanoleh pemohon sebagaimana terlampir. Dengan demikian maka daliltermohon tidak dapat dipertahankan karena tidak bernilai hukum dan olehkarena itu mohon majelis hakim peninjauan kembali menolak semua buktiyang diajukan oleh termohon dalam perkara ini;6.

Berdasarkan halhal yang menimpa pemohon sebagaimana diuraikanterdahulu diatas mohon dikaji dan dipertimbangkan oleh majelis hakimpeninjauan kembali karena berindikasi adanya persekongkolan ataupermufakatan, betapa tidak?

BPR Artha Mitra Kencanasetelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surattersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain makaoleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barangbukti mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol D 1749 AAH tertanggal22 November 2013.adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan permohonan pinjam pakaibarang bukti dari Leasing BCA Finance

setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaiandengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalamperkara ini.dBarang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barangbukti Toyota Acanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO tertanggal 26November 201adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan permohonanpinjam pakai barang bukti yang ditandatangani oleh Sdr.

Tagam Pasaribu Bondarsetelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surattersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain makaoleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barangbukti Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1589 NO tertanggal 26November 2013 adalah barang bukti berupa surat yang menerangkanpermohonan pinjam pakai barang bukti yang ditandatangani oleh Sdr.

EvanEkviand setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupasurat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lainmaka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Surat perjanjiaan pembiayaandengan jaminan fidusia dari ACC adalah barang bukti berupa surat yangmenerangkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia setelah dikaji danditeliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut

IwanVicky setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surattersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain makaoleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan bukti tambahan sebagaiberikut :3 (tiga ) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan Terdakwa akan membantukerugian dan akan memberi uang DP mobil serta kwitansi bantuaan kerugiansebesar 5.000.000, (lima juta rupiah) pada tanggal 6

sebagaimana tujuan adanya pernikahan;Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain danyang satu telah menikah dengan orang lain menunjukkan komunikasi yang tidakharmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yangkurang kondusif serta jauh dari Suasana utuh dalam kebahagiaan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa apabila dikaji

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut MajelisHakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)huruf a pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunmaka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harusmempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspekagama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang fitrah manusiakhususnya ikatan tali kasih maka ibunya mempunyai hubungan yang lebih dekatdengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak;Menimbang, apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum, ketentuanhak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakah ketentuanhukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengatur ataukah perlupenafsiran lain untuk mencapai tujuan dari Suatu pasal atau norma dalam suatuaturan yang mengatur hal tersebut;Menimbang

, bahwa agar bisa memilah dan memilih keputusan yangberhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatuaturan atau hukum tertentu;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, tujuan utama adalah pencapaianmanfaat dan menghilangkan mafsadat;Hal.15 dari22 Nomor :0574/Pdt.G/2017/PA.TgtMenimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan utama hukum Islam tersebut,dan dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak, maka ketentuan yang harusditerapkan adalah terwujudnya mashlahat dan hilangnya mafsadat

mengatur dan bukan bersifat memaksa;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur,maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya mashlahat bagi anak;Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspekyang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacukepada ketentuan yang bersiafat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspekaspek lain yang berkaitan dengan orang yang akan memelihara anak tersebut;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

Bahwa dalam hal perkara tanah karena berbenturan dua (2)Sertifikat antara Sertifikat Hak Milik Gambar Situasi milik Penggugatmelawan Sertifikat Hak Milik Surat Ukur milik Tergugat II Intervensi(Sertifikat Hak Milik obyek sengketa), maka eksistensi SertifikatGambar Situasi milik Penggugat juga harus dikaji (bukan semataobyek perkara yang langsung dikaji dari 3 aspek otoritas, prosedurdan substansi); Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor: 253/B/2018/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KimMenimbang, bahwa

jika Sertifikat Gambar Situasi milikPenggugat sebagai bukti hak atas tanah dikaji, bukti hak ini berdiriadiatas alas hak atas tanah yang berdasarkan bukti yangdilampirkan Penggugat adalah berasal dari jualbeli sesuai denganakta jual beli Nomor: 27/JB/BH/C/1965, namun setelah dicermatiternyata bukti/akte ini kacau/tidak masuk akal dan sulitdipertanggung jawabkan, sebab; Akte jual beli tahun 1965 No. 27/)B/BH/C/1965 namunterjadinya jual beli Kamis tanggal 28 Nopember 1990, itupunobyek tanah yang dijual

harus diemban oleh seorang ayahterhadap anak kandungnya adalah ayah memikul kewajiban yang luhur untukikut serta mengawal tumbuh kembang anak, dan tujuan tersebut hanya bisadicapal jika serorang ayah tetap berperan dalam memperdulikan tumbuhkembang anak;Pertimbangan Hukum atas Petitum GugatanTentang Gugatan Cerai :Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Pasal 147 Ayat (2)Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);Tentang Gugatan Hak Asuh Anak :Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3tentang hak asuh anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebin dahulu secaramendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapantersebut.

Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilaidan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut

Mlg.terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide Buku Pembaruan Hukum SengketaHak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, Ull Press, 2015, h.19);Menimbang bahwa jika dikaji Secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyakuntuk

Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anaktersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satudengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwakepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuanpemegang hak asuh anak;Menimbang bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historismaka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasioleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias gender oleh pembuat UndangUndang

oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteramdan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa apabila dikaji

Hakimdalam memutus perkara harus memperhatikan serta mengusahakan secaramaksimal agar putusan yang dijatuhkan akan menyelesaikan masalah dan tidakmenimbulkan perkara baru;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, perlu dikaji terlebin dahulu secara mendalam tentang parameteryang dijadikan landasan dalam penetapan tersebut.

Parameter tersebutnantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan kelayakanpemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak (vide Buku Pembaruan Hukum SengketaHak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UllPress: 2015, h. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh

Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anaktersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satudengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwakepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuanpemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historismaka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasioleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias gender oleh pembuat UndangUndang

sapi milik saksi korban dan menyembelih danmemotongmotong dagingnya dan akan dibawa pulang, dengan tanpameminta ijin terlebin dahulu serta dengan maksud untuk dimiliki makadengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka unsur dakwaantunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa,sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ternak;Menimbang, bahwa dikaji

Majelis Hakim berpendapat dariketerangan saksisaksi bahwa yang dicuri adalah sapi betina satu adik dansudah melahirkan empat ekor sapi dan sapi tersebut juga telah disembelih dandipotongpotong dagingnya, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa kerugian saksi korban tidak dimungkinkan akan kembali lagi karena sapitersebut telah mati dan sepatutnya untuk menjadi pertimbangan pemidanaanTerdakwa;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis / relegiusdimana Terdakwa tinggal dan di besarkan

bermasyarakat sendiri telah dikenalkandan diajarkan bahwa mengambil barang yang bukan miliknya adalah perbuatanyang dilarang oleh undangundang, dari segi agama Kristen Protestan yangdianut oleh Terdakwa, yang mana baik Kristen Protestan maupun agamaagamayang lainnya melarang perbuatan mencuri karena hal tersebut adalah perbuatandosa dan merugikan orang lain, dalam kitab Injil disebutkan ajaran janganmencuri seperti halnya yang termaktub dalam Injil Keluaran 20:15 dan Ulangan5:19:Menimbang, bahwa dikaji

dapat merugikan orang lain, mendidik tingkah laku manusianyamenjadi rajin bekerja dan menghormati hakhak orang lain, saling menghormatiyang mana dapat menciptakan kemakmuran, semua hal tersebut seharusnyadapat diresapi dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa khususnya danmasyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapathalaman 15 dari 19Putusan Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN Olmmerugikan orang lain seperti hal perobuatan Terdakwa mencuri ternak milik oranglain;Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek Policy/filsafat pemidanaan gunamelahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaanyang dianut sistem hukum Indonesia, apabila dikaji dari perspektif model sistemperadilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut aspekmodel keseimbangan kepentingan atau daaddader strafrecht.

suatu berkasperkara.Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militerkepersidangan berupa suratsurat:1) BarangbarangNihil.2) Suratsurat:1 (Satu) bundel Daftar absensi bulanFebruari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021atas nama Terdakwa Praka Hamsah MadogoNRP. 31080236010189, Jabatan Tamudi PokkoRaipur C Yonarmed 13/2/1 Kostrad.Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti suratsurat yang diajukanoleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:Setelah dikaji

II09/AD/VIII/2021MenimbangMenimbangalasan yang jelas sejak tanggal 22 Febuari 2021 secaraberturutturut lebih lama dari 87 (delapan puluh tujuh)hari.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Yonarmed13/2/1 Kostrad sudah melakukan pencarian danpemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidakberhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehinggatidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim

menilai bukti ini menerangkan bahwa Kodim0612/Tms sudah membuat surat permohonanmelakukan pencarian dan pemanggilan kepadaTerdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkapatau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwaTerdakwatidak hadir di Kesatuan Yonarmed 13/2/1 Kostrad tanpaalasan yang jelas sejak tanggal 22 Februari 2021secaraberturutturut lebih lama dari 30 (tiga

puluh) hari.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa KesatuanYonarmed 13/2/1 Kostra. sudah melakukan pencariandan pemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwatidak berhasil ditangkap atau) menyerahkan dirisehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadapTerdakwa.Bahwa alat bukti berupa suratsurat tersebut dapatdikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yangdidakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa,sehingga dapat dijadikan alat bukti

GugunGumilar adalah merupakan surat hasil visum yang dikeluarkan olehRumah sakit Cimacan yang menerangkan hasil pemeriksaan Saksi1Sdr.Gugun Gumilar, setelah diteliti dan dikaji Majelis Hakim menilaibarang bukti berupa Visum Et Repertum tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain oleh karenanyadapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.2; 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 31/XI/RSUD/2018,tanggal 08 Nopember 2018 dari Rumah Sakit Cimacan a.n.

MiradzS.A Munggara adalah merupakan surat hasil visum yang dikeluarkanoleh Rumah sakit Cimacan yang menerangkan hasil pemeriksaanSaksi6 Sdr.Miradz S.A Munggara, setelah diteliti dan dikaji MajelisHakim menilai barang bukti berupa Visum Et Repertum tersebutternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain olehkarenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.3. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :32/XI/RSUD/2018,Halaman .18 dari 35 hal.

keterangan rawat inapSdr.Miradz S.A Munggara di RS R.Syamsudin,S.H. kota Sukabumiadalah surat dari rumah sakit R.Syamsudin,S.H yang menerangkanbahwa Saksi6 Sdr.Miradz S.A Munggara pernah dirawat di rumah sakittersebut, setelah diteliti dan dikaji Majelis Hakim menilai barang buktiberupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara ini.5. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1982

GugunGumilar, setelah diteliti dan dikaji Majelis Hakim menilai barang buktiberupa Surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara ini.7. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Blade warna hitamNopol A 2371 PZ, No STNK 13271407/BT/2016 a.n. Ade Laelasari,alamat Kp. Cikatomas II RT.003/003 Cilograng Kab.

Ade Laelasari, setelah diteliti dan dikaji MajelisHakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungandan bersesuaian dengan buktibukti lain oleh karenanya dapatditerima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.8. 1(satu) buah SIM "A" umum dari Kepolisian No1205160402606 a.n.Dayat Setiadi adalah merupakan surat jjinmengemudi atas nama Dayat Setiadi, setelah diteliti dan dikaji MajelisHakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian

bahwaperbuatan terdakwa memasuki rumah yang tertutup pada malam hari yang tidak diketahuidan tidak dikehendaki yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka unsur dakwaan primer yangterkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa,sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbuki' secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, Menimbang, bahwa dikaji

Majelis Hakim bermendapat kerugian saksi Bermadina Sunart yangkesehariannya adalah berdagang klontong kecilkecilan, sengan kehilangan yang diderita hingga+ Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah) adalah besar;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis / relegius dimana terdakwatinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan, dari pemeriksaan terdakwa adalah pernahmengenyam pendidikan Sekolah Dasar, dalam hal ini karena keterbatasan pendidikan namun haltersebut bukanlah suatu alasan bagi

telahdikenalkan dan diajarkan bahwa mengambil barang yang bukan miliknya ad alah perbuatan yangdilarang oleh undangundang, dari segi agama Katholik yang dianut oleh terdakwa, yang manabaik Khatolik maupun agamaagama yang lainnya melarang perbuatan mencun karena haltersebut adalah perbuatan dosa karena merugikan orang lain, dalam kitab Injil Khatolikdisebutkan ajaran jangan mencun sepert halnya yang termaktub dalam Injil Keluaran 20:15 danUlangan 5:19; = += a na nn nnn maa Halaman 17 dari20Menimbang, bahwa dikaji

yangmana dapat menciptakan kemakmuran, semua hal tersebut seharusnya dapat diresapi dan dap atmenjadi pembelajaran bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tid akmelakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti hal perbuatan terdakwa mencunibarang milik orang lain, selain itu Kabupaten Manggarai Barat adalah daerah pariwisatainternasional, perbuatan terdakwa tersebut dapat berakibat buruk bagi citra pariwisata KabupatenManggarai Barat, == == a aR Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek Policy/filsafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan yang dianut sistem hukumIndonesia, apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesiamaka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daaddader strafrecht.Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis Hakim menyadari sepenuhnya modelhukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat dade rstrafrecht

Danlanud ATS Kadispers U.b Kasibinpers,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanyadapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.c. c. 1 (satu) lembar Buku Agenda daftar nama personel lapor pergi dari LanudATS an.

Tersangka Sertu Teguh Suryoadmojo NRP. 520070 adalah merupakansurat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengisi daftar lapor pergi dariLanud ATS pada tanggal 17 September 2015, setelah dikaji dan diteliti MajelisHakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalamperkara ini.d. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Danlanud ATS Nomor : Sprin/1330/1X/2015tanggal 15 September 2015 adalah merupakan surat

yang menerangkan bahwasejak dikeluarkan surat perintah tersebut Terdakwa sebagai Ba ElektronikaRUOPS Lanud Jayapura, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surattersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain makaoleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.e. 1 (satu) lembar Surat Dinas dari Set Lanud ATS adalah merupakan surat yangmenerangkan kelengkapan perjalanan dinas Terdakwa, setelah dikaji dan ditelitiMajelis Hakim menilai surat tersebut

ternyata berhubungan dan bersesuaiandengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat buktidalam perkara ini.f. 1 (satu( lembar Surat Telegram dari Danlanud ATS kepada Pangkoopsau Nomor : T/12/2016 tanggal 18 Januari 2016 adalah merupakan surat yang dariDanlanud ATS yang ditujukan kepada Pangkoopsau yang memberitahukanMenimbangMenimbang13bahwa Terdakwa telah diberangkatkan dari Lanud ATS, setelah dikaji dan ditelitiMajelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan

bersesuaiandengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat buktidalam perkara ini.1 (satu) lembar Surat Telegram dari Pangkoopsau Il kepada Pangkoopsau tembusan Danlanud ATS Nomor : T/542/2016 tanggal 22 Februari 2016 adalahmerupakan surat dari Pangkoopsau2 yang dikirimkan kepada Pangkoops yangberisi pemberitahuan bahwa Terdakwa belum melaksanakan lapor datang diLanud Jap, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebutternyata berhubungan dan bersesuaian

oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteramdan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

Hakimdalam memutus perkara harus memperhatikan serta mengusahakan secaramaksimal agar putusan yang dijatuhkan akan menyelesaikan masalah dan tidakmenimbulkan perkara baru;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,replik dan duplik telah nyata gugatan hak asuh anak telah disepakati beradadalama asuhan Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan hak asuh anakpada Penggugat, perlu dikaji terlebin dahulu secara mendalam tentangparameter yang dijadikan landasan

Parametertersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukankelayakan pemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanhalaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4703/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlgterwujudnya kepentingan terbaik anak (vide Buku Pembaruan Hukum SengketaHak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UllPress: 2015, h. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa

Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anaktersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satudengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwakepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuanpemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historismaka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasioleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias gender oleh pembuat UndangUndang

Pengangkutan bahan baku;Putusan Perkara Nomor : 30/G/LH/2017/PTUN.MKs.Halaman 7 dari 131 Halaman Penggilingan bahan baku (crusher dan raw mill ); Pembakaran ( Klin ); Pencampuran dan penggilingan material semen(semen mild); 2202220 Pengantongan semen (cement packer); Pengoperasian PLTU/ power plant;Kegiatankegiatan tersebut diatas seharusnya dimasukkan dandikaji dalam AMDAL a quo oleh karena kegiatan termaksudmenimbulkan polusi dan perubahan lingkungan misalnya padapenambangan tanah liat, harus dikaji

Sehingga dengandemikian setiap kegiatan a quo harus dikaji dampak apa yangditimbulkan dan bagaimana cara mengatasinya;Satu hal yang pasti bahwa akan terjadi perubahan polusi danperubahan lingkungan hidup serta perubahan tatanan sosialmasyarakat setelah beroperasinya industri semen dan power plantdan perubahan ini tidak diteliti dan tidak dikaji dalam AMDAL a quosehingga layaklah jika Surat Keputusan mengenai KelayakanLingkungan (objek sengketa) tidak dikeluarkan oleh karena tidakmemenuhi Syarat 22222222

Model Amdal hanyalah berupa diskripsi keadaan lingkungantertentu tetapi sama sekali tidak ada kajian mendalam danholistik mengenai entitas industri semen dan power plant.Demikian juga tidak ada kajian tentang bagaimana lingkungankelak jika entitas industri semen dan power plant terwujud danmasih banyak lagi yang harus dikaji secara mendalam danholistik mengenai hal tersebut;e.

ini.1 (Satu) buah alat Bong terbuat dari kaca warna hijaumuda dan putih adalah sarana yang dapat dipergunakanuntuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang buktitersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikansebagai barang bukti dalam perkara ini.1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camryadalah sarana yang dipergunakan untuk menimbangNarkotika jenis shabushabu yang ditemukan

di rumahTerdakwa ketika dilakukan pengledahan, setelah dikaji danditeliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebutternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibuktilain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barangbukti dalam perkara ini.1 (Satu) buah tempat kacamata yang berisi, 4 (Empat)buah pipa kaca yang masih ada sisa Narkotika, 2(Dua)buah botol Ginseng kosong yang diatas tutupbotolInya terdapat masingmasing pipet plastik kecil, 2(Dua) batang lilin kecil, 5 (Lima ) buah potongan

mes Terdakwa ketika dilakukanpenggeledahan yang ada kitannya dengan Narkotika jenisshabushabu , setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan danbersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanyadapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.m. 1 (Satu) buah tas warna hijau, adalah merupakan barang ygditemukan di gudang bekas dapur yang berisi sarana yangdipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu,setelah dikaji dan diteliti

Barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Surat Kepala BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak nomor:pm.001.05971.02.17.331 tanggal 10 Februari 2017 tentang hasilpengujian Laboratorium sampel barang bukti diduga sabu yangterdapat dalam bong kaca, adalah bukti otentik yang dikeluarkanoleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan MakananPontianak yang menerangkan sisa di kantong klip transparansetelah diuji hasilnya Positif mengandung Metamfetamin,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai

Mengenai bukti surat berupa 4 (Empat) lembar Surat BadanNarkotika Nasional Kota Pontianak Nomor:B/251/XI/KA/RH/2016/BNN Kota Pontianak tanggal 29Nopember 2016tentang pemeriksaan sample urine A.n KopdaAbdul Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, anggotaBabinminvetcaddam XIl/Tpr adalah bukti otentik yangdikeluarkan oleh BNN Kota Pontianak yang menerangkan urineTerdakwa positif mengandung Methampetamin dan positifmengandung Amphetamin, setelah dikaji dan diteliti MajelisHakim menilai barang bukti tersebut

dengan beberapa instansi daerah serta menyebutnya dengan suatukejahatan modern, diantaranya bertuliskan :e Perampasan Sungai dengan dalih pembangunan Peningkatan&NormalisasiSaluran Outlet Kalibutuh berubah fungsi menjadi jalan akses menujuApartemen Gunawangsa Tidar merupakan satu bentuk kejahatan modernyang telah mengambaikan hakhak warga sekitar, apalagi didalam prosesnyaterjadi pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;e setelah dikaji

Investatama denganbeberapa instansi daerah serta menyebutnya dengan suatu kejahatan modern,diantaranya bertuliskan:e Perampasan sungai dengan dalih pembangunan Peningkatan&NormalisasiSaluran Outlet Kalibutuh berubah fungsi menjadi jalan akses menujuApartemen Gunawangsa Tidar merupakan suatu bentuk kejahatan modernyang telah mengabaikan hakhak warga sekitar, Apalagi didalam prosesnyaterjadi pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,e setelah dikaji

penggugat untuk seluruhnya, majelis hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkait eratdengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasetelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yangmerupakan pokok dalil pertama yang menuntut jatuh talak satu bain sughraTergugat kepada Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

hadlanah tersebut sebagai berikut:Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1)halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Mn.UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, makakomulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak atau hak hadlanah, perlu terlebih dahulu dikaji

Parametertersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukanpemegang hak hadlanah;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalahhak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkankepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang

hakpemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut, khususya huruf (a), problematis dari

Hal inidikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuhanak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide bukuPembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif KeadilanJender, UlIPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak

Bahwa selama ikut bersama Penggugat, Tergugat selaku ayah kandunganak jarang menjenguk anak tersebut;Pertimbangan Analisis Fakta Hukum untuk Petitum Gugatan PenggugatMenimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitumgugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah(maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapatdisimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) penetapan hakasuh anak adalah agar kepentingan

selain ketentuan tersebut juga terdapat normadalam Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz adalahhak ibunya;Menimbang bahwa terhadap ketentuan norma Pasal 105 huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamtersebut perlu dikaji

Hal ini dikarenakanparameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anakberdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide BukuPembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia PerspektifKeadilan Jender, UllPress: 2015, h. 19);Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014dan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahamidan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lainsaling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaikanak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hakasuh anak;Menimbang bahwa Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam jika dikaji

Mlg.kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapayang berhak mendapatkan hak asuh anak;Menimbang bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentinganterbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua(Penggugat dan Tergugat) anak dalam perkara ini, siapa diantara keduanyayang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dialahyang diberi hak untuk mengasuh anak;Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dankomprehensif ada banyak

Untuk mendapatkan bantuan sosial ini pemohon bantuan harusmengajukan proposal dan atau permohonan secara tertulis kepada Bupati dengandilampiri persyaratan antara lain Rencana Biaya yang dibutuhkan, Susunan pengurus/panitia, Rencana kegiatan dan persyaratan lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan.Kemudian proposal dan atau permohonan tersebut akan diteliti dan dikaji kelengkapanpersyaratannya oleh Tim Pengkaji, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acarayang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati

SitiRomelah.S.Ag.mencocokan bukti berupa kwitansi dari dari para penerimaBansos ,ternyata jumlah yang telah diserahkan sesuai kwitansi tersebut sebesarRp.112.000.000,(seratus dua belas juta rupiah),dan sisa sebesar Rp.88.000.000,(delapan puluh delapan juta rupiah), Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 4 Peraturan BupatiNomor. 94 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di KabupatenAyat (2) Pengajuan bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelitidan dikaji

Nurida adalah istri sah dariTerdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaibarang bukti berupa surat tersebut di keluarkan dari daftarsuratsurat dan dimasukan dalam daftar barang bukti danternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara ini.b 1 (Satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 2403/1/2009 tanggal 23 Januari 2009 adalah merupakanbukti otentik yang menunjukan bahwa Sdri.

Nurida adalahistri sah dari Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti MajelisHakim menilai barang bukti berupa KPI di keluarkan daridaftar suratsurat dan dimasukan dalam daftar barangbukti dan ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikansebagai barang bukti dalam perkara ini.Cc 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor612/16/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, adalahmerupakan bukti otentik yang menunjukan bahwa Sdri.Nurida adalah istri sah dari Terdakwa

setelah dikaji danditeliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surattersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikansebagai barang bukti dalam perkara ini.d 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg2403/1/2009 tanggal 23 Januari 2009, adalah merupakanbukti otentik yang menunjukan bahwa Sdri.

Nurida adalahistri sah dari Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti MajelisHakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lainmaka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barangbukti dalam perkara ini.e 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai tanggal 19Juli 2019, adalah merupakan bukti pernikahan siri antaraTerdakwa dengan Saksi3, setelah dikaji dan diteliti MajelisHakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian

Putusan No. 67K/PM.II09/AD/IV/2020MenimbangMenimbangMenimbangf 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan talak/ceralbermaterai tanggal 10 Oktober 2019, adalah merupakanbukti talak/cerai pernikahan siri antara Terdakwa denganSaksi3, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaibarang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungandan bersesuaian dengan buktibukti lain maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.g 1 (satu) lembar foto copy akta cerai Nomor2502/AC/

• KTP an Vonny Sunarto;
• KTP an MIRA;

Diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk dikaji ulang mengenai keasliannya.

• 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1365-RL, NOKA MHYANC22SJJ108427, Nosin K15BT1008125 an MIRA Jl Pondok Benowo Indah Blok C.M/6. Ds. Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Dikembalikan kepada Terdakwa.