• Dirka Ayu Marsella, umur 16 tahun danJetmi Aspila, umur 9 tahun, sekarang dipelihara oleh Penggugat;6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengeugat dan Tergugat rukunrukun saja, namunsekitar bulan Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihandan percekcokan namun Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya;7.

• Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru;
  Dikembalikan kepada Saksi OVIRA DIRKA

• Putusan Nomor 696/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor085/DIRKA/HIT/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa Merujuk Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini Pemohon BandingMengajukan Permohonan Banding atas Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1650/WPJ.07/2013 tanggal 01

• Bangli;

• 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;

dikembalikan kepada I NENGAH DIRKA;

• 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno 125, warna hitam, nomor polisi: DK 3785 QR, Noka: MH1JFB116CK353819, Nosin: JFB1E1354689;
• 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy, warna hitam abu, nomor polisi DK 6383 OV, Noka: MH1JM3118JK494822, Nosin: JM31E1498102;
• 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam kombinasi biru

• Putusan Nomor 695/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor079/DIRKA/HIT/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa merujuk Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini Pemohon Bandingmengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding NomorKEP1606/WPJ.07/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang

• dan negosiasi, setelah itu rekanan ditetapkan oleh PejabatPengadaan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti dengan diterbitkan SuratKeputusan Penunjukan Rekanan Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian penandatanganankontrak dan Surat Perintah Mulai Pekerjaan.Bahwa Kegiatan Pembuatan Taman Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup KabupatenLumajang Tahun Anggaran 2012 Khususnya Pembuatan Taman Median Jalan tersebutmenurut klausul pekejaan merupakan pekerjaan kontruksi, tetapi ketika melihat rincian diRKA

  klarifikasi dannegosiasi, setelah itu rekanan ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan kemudian PejabatPembuat Komitmen menindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Keputusan PenunjukanRekanan Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian penandatanganan kontrak dan SuratPerintah Mulai Pekerjaan.Bahwa Kegiatan Pembuatan Taman Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup KabupatenLumajang Tahun Anggaran 2012 Khususnya Pembuatan Taman Median Jalan tersebutmenurut klausul pekejaan merupakan pekerjaan kontruksi, tetapi ketika melihat rincian diRKA

  dan negosiasi, setelah itu rekanan ditetapkan oleh PejabatPengadaan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti dengan diterbitkan SuratKeputusan Penunjukan Rekanan Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian penandatanganankontrak dan Surat Perintah Mulai Pekerjaan.Bahwa Kegiatan Pembuatan Taman Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup KabupatenLumajang Tahun Anggaran 2012 Khususnya Pembuatan Taman Median Jalan tersebuta.menurut klausul pekejaan merupakan pekerjaan kontruksi, tetapi ketika melihat rincian diRKA

• Bahwa benar struktur pelaksana dalam kegiatan pengadaan pakaianHansip dan Linmas tersebut, yakni:Nama Kegiatan : Pengadaan Pakaian Hansip Linmas Pilkada tahun2012.Satuan Kerja : Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Pagar Alam.Anggaran diRKA : Rp. 942.580.380;Anggaran diSPK : Rp. 928.979.850,Sumber : APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012.Struktur pelaksanaPA : FIRMANUDIN, S.Sos Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.PPK : HAZRIL NOVRIANDLI S.H,MM;PPTK =: Drs. SUHARDI, MM ;Penyedia : CV.

• Dalam 2hari kerja DKA akan menyampaikan hasil reviewkepada DIRKA untuk disetujui. Persetujuan iniakan dijadikan dasar sebagai transfer dana kecabang / SBU. bahwa di ketentuan ini jugamengatur wewenang persetujuan pengeluaranuang.

  DirKa (pengeluaran diatas Rp 15.000.000,s/d Rp.500.000.000,;c. Kepala DKA (pengeluaran diatas Rp1.000.000, s/d Rp.15.000.000, ;d. Kepala Divisi/SP/SPI (dapat menyetujuipengeluaran uang sesuai dengan ketentuanpengelolaan kas kecil).Bahwa pengeluaran melalui Kas Kecil disetujuioleh Kepala Bagian Dukungan Usaha danPengeluaran diluar Kas Kecil diatur sebagaiberikut :a. Kacab / SBU (jumlah pengeluaran diatas Rp.1.000.000, s/dRp.15.000.000.;b.

  Dalam 2hari kerja DKA akan menyampaikan hasil reviewkepada DIRKA untuk disetujui. Persetujuan iniakan dijadikan dasar sebagai transfer dana kecabang / SBU. Saksi juga ingin menjelaskankepada Jaksa penyelidik bahwa di ketentuan inijuga mengatur wewenang persetujuanpengeluaran uang.

  Paraf yang adadi bawahnya sepengetahuan saksi adalahparaf Yogi Paryana Sutedjo dan ArifZainuddin.Bahwa mekanisme pemindahan uang darirekening pendapatan ke rekening pengeluaran /opersional PT Surveyor Indonesia, yang dapatmelakukan pemindahan uang perusahaandari rekening pendapatan PT SurveyorIndonesia ke rekening pengeluaran /operasional PT Surveyor Indonesia adalahsebagai berikut :=> Dirut (pemindahan uang diatas Rp 500.000.000,);= Dirka (pemindahan uang diatas Rp 15.000.000 s/d Rp500.000.000.,

  Sedangkan tentangwewenang persetujuan pengeluaran uangwewenang ini sepenuhnya berada pada direksinamun untuk kelancaran operasional direksimendelegasikan sebagian wewenang tersebutpada tingkat manajemen yang lebih rendah dandiatur sebagai berikut :=> Dirut (pengeluaran diatas Rp 500.000.000,);= Dirka (pengeluaran diatas Rp 15.000.000 s/d Rp 500.000.000.= Kepala DKA (Pengeluaran diatas Rp 1.000.000, s/d Rp15.000.000,)= Kepala Divisi / SP/SPI (dapat menyetujui pengeluaran uang sesuaidengan ketentuan

• selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga padaBagian Umum, serta AGUS YULIANTO selaku Ajudan Terdakwa ;Bahwa pada saat Terdakwa berada di ruang kerja GUNANDAR tersebut, TERDAKWAmemerintahkan kepada GUNANDAR antara lain Pak Kabag, saya mau pinjam uang,tolong sisihkan anggaran yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub BagianTata Usaha Pimpinan dan Protokol untuk membantu menyelesaikan pembayaran kredit,itu kan uang saya ;Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut GUNANDAR menjawab : nanti saya lihat diRKA

  No. 2547 K/PID.SUS/2011tolong sisihkan anggaran yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub BagianTata Usaha Pimpinan dan Protokol untuk membantu menyelesaikan pembayaran kredit,itu kan uang saya ;Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut GUNANDAR menjawab : nanti saya lihat diRKA Pak.

  Terdakwa : maaf pak ini bukan uang operasional tapi ini uangkegiatan ;Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh saksi agar disetorkan hasil penyisihannya,lalu saksi bilang : jangan pak , ini bukan uang operasional bapak tapi ini untukkegiatan. lalu saksi juga bilang kepada pak Gunandar dengan mengatakan : inigimana pak Gun, lalu pak gun menjawab : itu teknis ;Bahwa pada saat pertemuan di ruang Kabag Umum tersebut, Terdakwa bilangberapa yang bisa disetor saat itu sambil menghitung pajak kegiatan yang ada diRKA

• Saksi LANDRI, S.T Bin TARMADI, disumpah dipersidangan pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2012 pada Kesbangpol dan Linmas Kota Pagar Alamada melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian hansip linmas pilkada;Bahwa struktur pelaksana dalam kegiatan pengadaan pakaian Hansip danLinmas tersebut, yakni:Nama Kegiatan : Pengadaan Pakaian Hansip Linmas Pilkada tahun 2012.Satuan Kerja : Badan Kesbangpol dan Linmas KotaPagar Alam.Anggaran diRKA : Rp. 942.580.380;Anggaran diSPK :

• Dalam 2hari kerja DKA akan menyampaikan hasil reviewkepada DIRKA untuk disetujui. Persetujuan iniakan dijadikan dasar sebagai transfer dana kecabang / SBU. bahwa di ketentuan ini jugamengatur wewenang persetujuan pengeluaranuang.

  Persetujuan ini akan dijadikandasar sebagai transfer dana ke cabang / SBU.Saksi juga ingin menjelaskan kepada Jaksapenyelidik bahwa di ketentuan ini juga mengaturwewenang persetujuan pengeluaran uang.Wewenang ini sepenuhnya berada pada direksinamun untuk kelancaran operasional direksimendelegasikan sebagian wewenang tersebutpada tingkat manajemen yang lebih rendah dandiatur sebagai berikut :Dirut (pengeluaran diatas Rp 500.000.000,);Dirka (pengeluaran diatas Rp 15.000.000 s/d Rp500.000.000.,);Kepala

  yang masuk ke rekening PTSurveyor Indonesia terkait kegiatan pendataandan pemetaan satuan pendidikan TA 2010tertanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp76,428,635,724, dan tertanggal 30 November2011 periode transaksi 01 30 November 2011sebesar Rp 8,089,694,557, dan tertanggal 31Desember 2011 periode transaksi 10 31Desember 2011 sebesar Rp 31,859,363,408..Bahwa PT Surveyor Indonesia melaksanakanRUPS 2010 pada bulan Mei atau Juni 2011 danRUPS 2011, yang hadir adalah seluruh Direksi(Dirut : Fahmi Sadiq, Dirka

  danpenilaian terhadap fungsiunit kerja di DirektoratOperasi Il.Bahwa Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik juga ingin menjelaskan wewenangpenandatanganan kontrak diatur tersendiri dalam surat keterangan Direksi.Sedangkan tentang wewenang persetujuan pengeluaran uang wewenang inisepenuhnya berada pada direksi namun untuk kelancaran operasionaldireksi mendelegasikan sebagian wewenang tersebut pada tingkatmanajemen yang lebih rendah dan diatur sebagai berikut :Dirut (pengeluaran diatas Rp 500.000.000,);Dirka

• .: 910/67/2008 tanggal 8 Mei2008 ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya ide atau gagasan sehingga adaprogram pengembangan perkebunan kelapan sawit rakyat untuk 9 (sembilan)desa di Kecamatan Sepaku Kab.PPU (Panajam Paser Utara) ;Bahwa anggaran program pengembangan perkebunan kelapan sawit rakyatuntuk 9 (sembilan) desa di Kecamatan Sepaku Kab.PPU (Panajam PaserUtara) muncul pada saat anggaran APBD tahun anggaran 2008, pada hal diRKA (Rencana Kerja Anggaran) dokumen pelaksana anggaran bagianpemerintahan

• Direktur Keuangandan administrasi menugaskan DKA untuk mereviewpermohonan droping dana dari setiap cabang / SBU.Dalam 2 hari kerja DKA akan menyampaikan hasil reviewkepada DIRKA untuk disetujui. Persetujuan ini akandijadikan dasar sebagai transfer dana ke cabang / SBU.bahwa di ketentuan ini juga mengatur wewenangpersetujuan pengeluaran uang.

  DirKa (pengeluaran diatas Rp 15.000.000, s/dRp.500.000.000.;c. Kepala DKA (pengeluaran diatas Rp 1.000.000, s/dRp.15.000.000, ;d. Kepala Divisi/SP/SPI (dapat menyetujui pengeluaranuang sesuai dengan ketentuan pengelolaan kaskecil).Kantor Cabang / SBUPengeluaran melalui Kas Kecil disetujui oleh Kepala Bagian Dukungan Usahadan Pengeluaran diluar Kas Kecil diatur sebagai berikut :a.Kacab / SBU(jumlah pengeluaran diatas Rp.1.000.000, s/dRp.15.000.000.;b.

  Sedangkan tentang wewenangpersetujuan pengeluaran uang wewenang ini sepenuhnyaberada pada direksi namun untuk kelancaran operasionaldireksi mendelegasikan sebagian wewenang tersebut padatingkat manajemen yang lebih rendah dan diatur sebagaiberikut :e Dirut (pengeluaran diatas Rp 500.000.000,);e Dirka (pengeluaran diatas Rp 15.000.000 s/d Rp 500.000.000,)e Kepala DKA (Pengeluaran diatas Rp 1.000.000, s/d Rp15.000.000,) Kepala Divisi / SP/SPI (dapat menyetujui pengeluaran uangsesuai dengan ketentuan

• Mahanaim Kencana sudah ada diRKA;Setahu saksi Muklis adalah karyawan PT. Magnum Global Mandiri dansaksi kenal dengan Muklis sekitar tahun 2011 di Tanjung Balai setelahdikenalkan oleh Direktur dr. Hj.

• Bengkalis namun faktanya komisi Ill tidak ada membahasnyadan yang melakukan pembahasan terkait belanja hibah adalah Banggarbuktinya sebelum disahkan RAPBD Murni dan Perubahan, saksidipanggil oleh Ketua Fraksi Demokrat Terdakwa RISMAYENI selakuanggota Banggar untuk mengecek di RKA~ apakah namalembaga/kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD sudah masuk diRKA tersebut.

• : maaf pak ini bukan uang operasional tapi ini uang kegiatan ;Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi agar disetorkan hasilpenyisihannya, lalu saksi bilang : jangan pak, ini bukan uang operasinal bapak108tapi ini untuk kegiatan. lalu saksi juga bilang kepada Pak Gunandar denganmengatakan : ini gimana Pak Gun, lalu Pak Gunandar menjawab : itu teknis ;Bahwa pada saat pertemuan diruang kabag umum tersebut, terdakwa bilangberapa yang bisa disetor saat itu sambil menghitung pajak kegiatan yang ada diRKA

• keterlambatan saksi kurang memahami tentangsurat keterlambatan ;Bahwa yang menanda tangani Berita acara adalah KPA, PPKom dan penyediajasa ;Bahwa benar, dalam berita acara tertulis pekerjaan selesai 100 %;Bahwa letak pergola itu adalah didasarkan pada kebutuhan penghijauan; Bahwa yang membuat kontrak SPK yaitu dibawah kewenangan sekretariat;Bahwa setiap terbit SPK itu adalah terkait oleh pejabat KPA, PPKom danpenyedia jasa;Bahwa mengenai pemecahan pergola ditepi jalan dan untuk 26 Kelurahan yaitu DiRKA

• Bengkalis TA. 2012; Bahwa terhadap permohonan proposal baik dari kelompokmasyarakat/ organisasi yang masuk melalui saksi untuk dianggarkandalam APBD murni maupun perubahan, pada waktu diselaselapembahasan Ranperda tentang RAPBD antara Banggar denganTAPD, pimpinan fraksi menyuruh saksi untuk melihat/ mengecek diRKA apakah usulan proposal melalui saksi sudah dianggarkan ataubelum, dan pada waktu itu saksi tidak sampai selesai mengeceknyanamun sebagian dari usulan tersebut saksi lihat ada masuk dalamRKA

• Lembur untuk KPU seharusnya 24 orang tetapi diRKA terdapat 36 orang8. Penggandaan seperti foto copy suratsurat Rp 4.000.000,9. Belanja cetak antara lain Kop Surat Rp 4.000.000,10.Pengadaan inventaris kantor yang mengelola Pokja Logistikyaitu Saudara (Risdyansyah) Rp 162.000.000,11.Tunjangan kesejahteraan KPU Karimun diperuntukkan untukKomisioner dan Sekretariat KPU Karimun sebesar Rp47.750.000,12.Kelompok kerja di Permendagri hanya 10 orang sementara diRKA 13 orang.