Adapun tanggal efektif untuk menandatangani Form E bagiLi Qingsong adalah tanggal 01 Juli 2012, tetapi Li Qingsong tidak membacanya, sehinggamenandatangani sertifikat sebelum tanggal efektif tersebut;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Li Qingsong tidak berhakmenandatangani Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012, dengan demikian PIBNomor: 302073 tanggal 23 Juli 2012 tidak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ACFTA;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION

spesimen tanda tangan maka dikenakan tarif bea masuk MEN atau tidakmendapat preferensial tarif ACFTA, kalaupun pihak Terbanding meragukan keabsahan SKA (Form E)tidak seharusnya pihak Terbanding mengkoreksi kurang bayar, tetapi terlebih dulu ditunggu jawabanklarifikasi atau konsultasi kepada Negara penerbit SKA (Form E) otoritas Negara China untukmenyelesaikan sengketa dimaksud, apakah SKA (Form E) sah atau tidak dikeluarkan atau tidakditandatangani oleh pejabat berwenang China;bahwa menurut Hakim Dissenting

berpendapat SKA (Form E) yang telahmenjelaskan identitas barangnya dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China dan telahdikeluarkan dari Negara China dan Terbanding tidak dapat membuktikan dari pejabat berwenang Chinayang menyatakan bahwa SKAForm E yang diakui oleh Pejabat China salah membaca effective dateadalah tidak sah, oleh karenanya Hakim Dissenting berpendapat Form E Nomor: E125103000150287tanggal 27 Juni 2012 adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensial Tarif Bea Masuk

Olehkarenanya Hakim Dissenting berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atauPejabat Pemerintahlah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form E berdasarkan hasilKonfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang China;bahwa Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 telah dinyatakan benar diterbitkan olehSichuan EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China sesuai dengansurat jawaban konfirmasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

berpendapat Form E Nomor:E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 adalah sah dan mendapat preferensi Tarif ACFTA denganpembebanan Bea Masuk 0%, oleh karenanya Hakim Dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnyapermohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP5276/KPU.01/2012tanggal 21 September 2012 sehingga tagihannya menjadi Nihil;MbhgiagatUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan

spesimen tanda tanganmaka dikenakan tarif bea masuk MEN atau tidak mendapat preferensial tarifACFTA, kalaupun pihak Terbanding meragukan keabsahan SKA (Form E)tidak seharusnya pihak Terbanding mengkoreksi kurang bayar, tetapi terlebihdulu ditunggu jawaban klarifikasi atau konsultasi kepada Negara penerbitSKA (Form E) otoritas Negara China untuk menyelesaikan sengketadimaksud, apakah SKA (Form E) sah atau tidak dikeluarkan atau tidakditandatangani oleh pejabat berwenang China.bahwa menurut Hakim Dissenting

Oleh karenanya Hakim Dissenting berpendapat bahwa Terbandingsebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahlah yangberkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form E berdasarkan hasilKonfirmasi yang tegas dari pejabat berwenng China.bahwa Form E Nomor E125103000150282 tanggal 21 Juni 2012 telahdinyatakan benar diterbitkan oleh Sichuan EntryExit Inspection andQuarantine Bureau of the People's Republic of China sesuai denganCertification yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Sichuan

EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China)dan Terbanding tidak dapat membuktikan surat jawaban konfirmasi ataukonsultasi dari Pejabat China, oleh karenanya Hakim Dissenting berpendapatKeputusan Terbanding Nomor KEP4922/KPU.01/2012 tanggal 06September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon BandingTerhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalamSPTNP Nomor: SPTNP013145/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 10Juli 2012 dibatalkan.bahwa berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK235/PMK.010/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif BeaMasuk Dalam Rangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA), apabilabarang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yangditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada TerbandingMemperhatikanMengingatMemutuskanbersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuaidengan Tarif Bea Masuk ACFTA.berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting berpendapatForm

E Nomor: E125103000150282 tanggal 21 Juni 2012 adalah sah danmendapat preferensi Tarif ACFTA dengan pembebanan BM 0%, olehkarenanya Hakim Dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnyapermohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor:KEP4922/KPU.01/2012 tanggal 06 September 2012 sehingga tagihannyamenjadi Nihil.: Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan danpembuktian dalam persidangan.: 1.

Bahwa pada akhirnya Pembanding mohon agar Surat KeputusanObyek Sengketa dinyatakan batal dan dicabut, dan memulihkan hak hakPenggugat, kemampuan dan martabatnya;Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Tergugat /Terbanding sampai perkara a quo diperiksa di Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, tidak mengajukan Kontra MemoriMenimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mencermatiseluruh uraian pertimbangan dalam putusan a quo, ternyata terdapat HakimAnggota I yang berpendapat lain ( Dissenting

Opinion ) dalam perkaraNomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks , dimana pendapat tersebut diuraikanpada halaman 37 s/d 48;Menimbang, bahwa Dissenting Opinion dari Hakim Anggota Itersebut, pertama dari sisi kewenangan, disimpulkan dimana Tergugatdengan mendasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa dan PERDA Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2006,memiliki kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa ( dalam DO hal.38 s/d 41 alinea 1, dan pendapat inipun sejalan dengan PertimbanganMajelis

Hakim Tingkat Pertama ( Ketua dan Hakim AnggotaMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap aspek Prosedur danSubstansi dari penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo, adalahbertentangan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2006 Kabupaten Bulukumbasebagaimana diuraikan dalam Dissenting Opinio tersebut, maka disimpulkanbahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa mengandung cacatAdministrasi dan bertentangan dengan Peraturan Perundang Undanganyang berlaku serta melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang

No. 76/B/2013/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati,Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Dissenting Opinion HakimAnggota I dan Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, maka MajelisHakim Banding menyatakan tidak Sependapat dengan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks denganargumentasi yuridis sebagaiberikut :Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Keputusan ObyekSengketa vide bukti P2 = T3, dimana konsiderannya mendasarkan

No. 76/B/2013/PT TUN Mks.diterima dan sependapat pula dengan Dissenting Opinion Hakim Anggota Itersebut diMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa cukup beralasan hukumuntuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks yang diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2013, dan denganmengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;Menimbang

berkesimpulan untuk mempertahankan koreksiTerbanding, sehingga nilai pabean atas impor barang Fireworks (20 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 196703 tanggal 16 Mei 2012 ditetapkan sebesarCIF USD 220,714.50;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan hargapasar dengan perhitungan faktor multiplikator, tetapi Terbanding tidak dapat membuktikandata pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kwitansi ataufaktur pembelian barang sebagai pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 danketentuan angka 4 Lampiran VIII: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan BeaMasuk, oleh karenanya Hakim dissenting

Terbanding Nomor: KEP3770/KPU.01/2012 tanggal 18 Juli 2012, pada Diktum Menimbang huruf h antara laindisebutkan bahwa dari Laporan Hasil Audit (LHA) nomor LHA119/KPU.01/BH/2012tanggal 15 Juni 2012 disimpulkan bahwa tim audit tidak dapat meyakini kebenaran nilaipabean yang diberitahukan dalam PIB nomor 155968 tanggal 20 April 2012 dengan nilaiMenimbangMengingatMemutuskanCIF USD 56,300.00, sedangkan yang menjadi sengketa adalah PIB Nomor: 196703tanggal 16 Mei 2012 dengan nilai CIF USD 103,244.50, Hakim dissenting

berpendapat,karena yang dipertimbangkan oleh Terbanding bukan PIB yang disengketakan, makaKeputusan Terbanding batal demi hukum;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Terbanding tidak dapatmembuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupakwitansi atau faktur pembelian barang sebagai pembanding dan Terbanding tidakmempertimbangkan PIB yang disengketakan, Hakim dissenting berpendapat membatalkanKeputusan Terbanding Nomor: KEP3770/KPU.01/2012 tanggal

18 Juli 2012 danmenetapkan nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor:196703 tanggal 16 Mei 2012 sebesar CIF USD 103,244.50 adalah nilai transaksi yangsebenarmya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Hakim dissenting berkesimpulanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan Tagihan sebesar Rp140.649.000,00 menjadi Nihil;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah

Plastic PVC Card HiCo (2750 OE) Danamon Travel Card dengan PIBNomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor:KEP796/WBC.06/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar CIF USD 18,000.00;Mengingat, Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

XXXAir Port of Loading : Kuala LumpurAir Port of Delivery : JakartaDescription : Plastic PVC Card HiCo (2750 OE)Gross Weight : 556 kgsbahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Dissenting terhadap dokumen impor yang disampaikanPemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan InvoiceNomor: S148813 tanggal 21 Juni 2012 adalah Plastic PVC Card HiCo (2750 OE) Danamon TravelCard dari DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia dengan harga sebesar CIF USD11,911.00;bahwa barang

38,202.46;bahwa Pemohon Banding menyatakan transfer kepada supplier sebesar USD 38,202.46 adalahuntuk pembayaran 7 (tujuh) Invoice dengan dengan perincian sebagai berikut:No POPO: 00471/74/75Invoice2 PO: 00456/60 S1487543 PO: 00461 S$1488134 PO: 00466 S1488145 PO: 00468 S1488766 PO: 00506 $1495597 PO: 00512 S1471 31Total2PIB$149003/03/04/05 122942098980108341105735112150171327Jumlah/NilaiUSD 18,543.75USD 4,025.00USD 11,911.00USD 1,150.00USD 858.00USD 1,150.00USD 564.71USD 38,202.46sehingga Hakim Dissenting

berpendapat atas harga barang sebesar USD 11,911.00 dalam danInvoice Nomor: S148813 tanggal 21 Juni 2012 telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai aplikasitransfer melalui Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2012;bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Dissenting berpendapat nilai pabean yang diberitahukanoleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 sebesar CIF USD11,911.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;MenimbangMengingatMemutuskan: bahwa atas

hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenarannilaitransaksi dan data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding danPemohon Banding, Hakim Dissenting berpendapat bahwa nilai pabean yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni2012 sebesar CIF 11,911.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yangseharusnya dibayar, oleh karenanya Hakim Dissenting berkesimpulan untukmengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, sehingga tagihannya menjadinihil

persidangan dan datayang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding UndangPemohon Banding, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut: Uraian Menurut Terbanding Menurut Majelis 4Bea Masuk Rp 8.663.000,00 Rp PPN Rp 7.881.327.000,00Rp FahunPPh Pasal 22 Rp 1.970.332.000,00/Rp 1.923.317.162,00Denda Rp 578.663.000,00Rp P 002AdministrasiRp 10.438.985.000.00 Rp 1.923.317.162.00tentang LdMengingat PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IXHarsinom Kamis, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketabanding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding, suraturaian banding, surat bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dalam sengketaini, Hakim Dissenting

impor Hardware, walaupun waktu imporsofttware dengan waktu impor hardware berbeda;bahwa impor ke dalam daerah pabean antara lain diatur dalam Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan *Imporadalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan Pasal 10B ayat (1) UndangundangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 menyebutkan Impor untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengantujuan untuk dipakai, menurut Hakim Dissenting

Tarif Bea Masuk yang ada diatur dalam postarif 8523 adalah yang mengatur klasifikasi atas media penyimpan software berupa cakram, pita, mediapenyimpan non volatile berbentuk padat, smartcard, dan media lain untuk merekam suara atau fenomenalain;bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, impor Software (Passive License dan equipment software)dengan cara mengunduh Software (Passive License dan equipment software) melalui internet tanpa denganmedia penyimpan berbentuk padat, menurut Hakim Dissenting

tidak termasuk yang diklasifikasikan ke dalampos tarif 8523 Oleh karenanva Hakim Dissenting bernpendapat nos tarif untuk software tidak ada dan belum IMenimbang: 7 : o F or re, v ; haley bersasarkaupart@bpuean jecabut di.atgs, ekim, Dissenting berrendapakHnnns sear ane tidak dite,PUARGRO RSS SHCA dan tidak diatur pos tarif bea masuknya dalam Buku Tarif Bea Masuk yang berlaku,oleh karenanya Hakim Dissenting berkesimpulan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding a quo terhadap Penetapan

berkesimpulan untuk mempertahankankoreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas impor barang Fireworks (7 jenis barang sesuai lembar lanjutanPIB) dengan PIB Nomor : 195299 tanggal 16 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD 99,660.00;Mbhgiaggtundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10 Tahun 1995Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturanperundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX HarsinomKamis, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketaPajak yang berbeda sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding, SuratUraian Banding, Surat Bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dalam sengketaini, Hakim dissenting

4 Lampiran VIII: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk dan Terbandingtidak dapat membuktikan dengan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Banding yangmengakibatkan nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagai nilai transaksi sebagai mana diatur dalamPasal 15 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya Hakim dissenting

SPTNPNomor: SPTNP009335/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 23 Mei 2012,dengan Tagihan sebesar Rp58.529.000,00, batal demi hukum;Mbahwhangrdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Terbanding tidak dapat membuktikan datapendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kwitansi atau faktur pembelian barangsebagai pembanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukum aturan yang digunakan untukmenggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabean sebagai nilai transaksi, Hakim dissenting

berpendapatmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan menetapkannilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 195299 tanggal 16 Mei 2012sebesar CIF USD 53,304.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, olehkarenanya Hakim dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding danmenetapkan Tagihan sebesar Rp 58.529.000,00 menjadi Nihil;Mbhgiaggtundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Oleh karenanya, Majelisberkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding danmenetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa CO2 WeldingWire In Spool, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7229.20.00.00, yangdiberitahukan dalam PIB Nomor 440604 tanggal 31 Oktober 2012, tidak mendapatpreferensi tarif skema ACFTA dengan tarif bea masuk sebesar 5%.PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim PengadilanPajak

hal tersebutmerupakan kesalahan kecil, karena untuk mengetahui bahwa Surat Keterangan Asal(SKA) Form E adalah Third Party Invoicing sudah jelas terlihat dengan telahdicantumkannya Nomor dan tanggal Invoice pada box 10 (invoice nomor: OE121001tanggal 11 Oktober 2012) dan nilai FOB pada box 9 (FOB USD 140,642.40) SuratKeterangan Asal (SKA) Form E dan Invoice yang dikeluarkan oleh Kobe Mig Wire(Thailand) Co., Lid. turut dilampirkan pada saat diserahkan PIB kepadaTerbanding, sehingga menurut Hakim dissenting

Oleh karenanya Kamiberpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau PejabatPemerintah yang berkewajiban membuktikan syah atau tidaknya Form E berdasarkanhasil klarifikasi atau konsultasi atau Konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenangChina;bahwa menurut Hakim dissenting karena barang impor telah dilengkapi persyaratanprefferensi tarif ACFTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yangmenjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani olehPejabat berwenang

Oleh karenanya Hakim dissenting berpendapatMemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa SKA (Form E) tersebut adalah syah dan mempunyai hak untuk mendapatpreferensi Tarif Bea Masuk ACFTA;bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK117/PMK.010/2012tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka AseanChinaFree Trade Area (ACFTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi denganSKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan telahmencantumkan nomor referensi

SKA (Form E) dan lembar asli disampaikan kepadaTerbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB, maka diberikan tarif Bea Masuksesuai dengan Tarif Bea Masuk ACFTA;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dissenting berpendapatbahwa SKA (Form E) Nomor: E121802002800050 tanggal 15 Oktober 2012 adalahsah untuk mendapat preferensi Tarif Bea Masuk ACFTA sebesar 0%, Olehkarenanya Hakim dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding a quo dengan membatalkan

berkesimpulan untukmempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas impor barang Fireworks (10 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 263773 tanggal 27 Juni 2012 ditetapkan sebesar CIFUSD 120,434.82;Mbhgiaggtundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10 Tahun 1995Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006, danperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IXHarsinom Kamis, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa bandingsengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding,Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,dan buktibukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkaitdalam sengketa ini, Hakim dissenting

angka 4 Lampiran VIII: Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk danTerbanding tidak dapat membuktikan dengan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Bandingyang mengakibatkan nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagai nilai transaksi sebagai manadiatur dalam Pasal 15 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya Hakim dissenting

SPTNP Nomor: SPTNP012537/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 2 Juli 2012,dengan Tagihan sebesar Rp 55.605.000,00, batal demi hukum;Mbahwhangrdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Terbanding tidak dapat membuktikan datapendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kwitansi atau faktur pembelian barangsebagai pembanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukum aturan yang digunakan untukmenggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabean sebagai nilai transaksi, Hakim dissenting

berpendapatmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP4438/KPU.01/2012 tanggal 13 Agustus 2012 danmenetapkan nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 263773 tanggal 27Juni 2012 sebesar CIF USD 77,585.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnyadibayar, oleh karenanya Hakim dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding dan menetapkan Tagihan sebesar Rp 55.605.000,00 menjadi Nihil;Mbhgiagegtundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo menyatakan menolak (dengan dissenting opinion/perbedaan pendapat) atas permohonan banding yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding), danmengenakan bunga bea masuk sebesar Rp.150.458.000, 00 kepadaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), sehinggabunga bea masuk yang masih harus dibayar adalah sebesarRp.150.458.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluhdelapan ribu rupiah)

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili perkara a quo (dengan dissenting opinion /perbedaanpendapat) telah salah dalam menafsirkan hukum, padahal jelasjelas danterlinat nyata bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) Nomor: KEP04/BC.8/2012 tanggal 12 Maret 2012 tidakdidasarkan pada konsideran faktual yang menjadi pokok sengketa,dengan diktum Keputusan berupa penagihan Denda, bukan penagihanBunga

(a quo: Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menetapkan tagihan berupa Denda, padahal pokoksengketa adalah tagihan Bunga Bea Masuk)7) Bahwa dalildalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) ini sejalan dengan Hakim Ketua Sudirman S., SH MH yangtelah menyampaikan perbedaan pendapat (dissenting opinion), yangpada pokoknya menyatakan sebagaimana dikutip dari PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.45215PP/M.1X/19/2013 halaman 31alinea 1 yang berbunyi : ....Antara diktum KEDUA

Sudirman S., SH MH yang mengadili dan memeriksa perkaraa quo dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak tersebut, makakami mohon agar dalam memutus perkara peninjauan kembali ini,Yang Mulia Majelis Hakim Agung memperhatikan secara sungguhsungguh dissenting opinion perbedaan pendapat yang telahdinyatakan oleh Hakim Ketua Sudirman S., SH MH sebagaimana yangtertuang di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put45215/PP/M.1X/19/2013 Tanggal 12 Februari 2013 Yang DiucapkanTanggal 28 Mei 2013.8) Bahwa

dissenting opinion/perbedaan pendapat Hakim Ketua SudirmanS., SH MH yang mengadili dan memeriksa perkara a quo dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak tersebut telahmengisyaratkan adanya ketidakyakinan (keraguraguan) dari MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo.9) Bahwa dengan adanya ketidakyakinan (keraguraguan) Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpegang padaasas in dubio

Oleh karenanya, Majelisberkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding danmenetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Splenda SucraloseMicronized, negara asal Singapore, dengan pos tarif 1703.90.90.00, yangdiberitahukan dalam PIB Nomor 027649 tanggal 18 Februari 2013, tidak mendapatpreferensi tarif bea masuk skema ATIGA dengan tarif bea masuk sebesar 5%.PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim PengadilanPajak

menyatakan tidak melakukan Konfirmasikepada Pejabat berwenang Singapore dengan alasan Form D Nomor 20139601349tanggal 14 Februari 2013 tercantum RVC 300% tidak perlu dikonfirmasikeabsahannya karena sudah tidak memenuhi ketentuan OCP Asean Trade In GoodsAgreement (ATIGA).bahwa dalam perjanjian internasional, Terbanding seharusnya melakukan Konfirmasikepada Pejabat Singapore untuk membuktikan benar tidaknya atau syah tidaknyaForm D yang telah diterbitkan oleh Pejabat Singapore.bahwa menurut Hakim dissenting

Tercantumnya RVC 300% pada Form D Nomor 20139601349 tanggal 14 Februari 2013, menurutTerbanding dalam OCP ATIGA, criteria RVC maksimal 100%, berarti diakui oleh Terbanding terjadikesalahan penulisan RVC 300% seharusnya maksimal RVC 100%.bahwa Pejabat Customs Singapore mengeluarkan lagi Form D Nomor: 20139091736tanggal 26 Februari 2013, hanya mengubah kolom 8 Origin Criterion dari RVC300% menjadi RVC 92%"dengan seluruh data pengisian dan Pejabatpenandatangan Form D adalah sama.bahwa menurut Hakim dissenting

Splenda Sucralose Micronizea, pos tarif 1703.90.90.00, diberikantarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk ATIGA dengan tarif bea masuksebesar 0%.MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa berdasarkan asli Pengganti Form D Nomor 20139601349 tanggal 14 Februari2013 yang telah dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh Pejabat BerwenangSingapore, yaitu Form D Nomor: 20139091736 tanggal 26 Februari 2013 berhakmendapat preferensial Tarif ATIGA;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dissenting

berpendapatbahwa SKA (Form D) Nomor: 20139091736 tanggal 26 Februari 2013 adalah sahuntuk mendapat preferensi Tarif Bea Masuk ATIGA sebesar 0%, Oleh karenanyaHakim dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding a quo dengan membatalkan Keputusan Terbanding NomorKEP523/WBC.06/2013 tanggal 29 April 2013 mengenai penolakan keberatanPemohon Banding atas SPTNP Nomor: SPTNP SPTNP001642/WBC.06/KPP.0103/NP/2013 tanggal 20 Februari 2013, sehingga tagihannya menjadi Nihil.Surat

dalam surat BandingNomor: 0100/ADMBP/MTP/IV2013 tanggal 17 April 2013 sehingga tidak memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhanketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan PemohonBanding tidak diperiksa lebih lanjut;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

Menurut Hakim Dissenting prase Pengajuan banding ataspenolakan surat keberatan mengandung arti bahwa pengajuan banding terhadapApa yang menolak surat keberatan Pemohon Banding adalah KeputusanTerbanding.

Menurut Terbanding Pemohon Banding tidak mencantumkan nomorkeputusan yang dibanding, Menurut Hakim Dissenting bukan berarti bandingPemohon Banding tidak jelas atau kabur, karena dalam surat banding telah jelasmencantumkan penyebab timbulnya sengketa yaitu penetapan Terbanding SPTNPNomor: 000073/NOTUL/WBC.03/KP.10/2012 tanggal 8 November 2012 yangmerupakan judul dari Keputusan Terbanding, dan Surat Keputusan Terbanding yangdiajukan banding juga telah dilampirkan pada surat banding memenuhi Pasal 36ayat

(3) serta alasanalasan banding yang jelas atau kurang lengkap dapat dipenuhisesuai dengan Pasal 50 ayat (3) Undangndang Nomor 14 Tahun 2002 danPemohon Banding dalam Surat Bantahan telah mencatumkan alasanalasan dannomor Keputusan yang diajukan banding;: Berdasarkan perimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting menetapkanpemeriksaan dilanjutkan ke pemeriksaan formal berikutnya;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap penolakan

Olehkarenanya Hakim dissenting berkesimpulan Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP06/WBC.07/2012 Tanggal 12 Januari2012 adalah batal demi hukum, sehingga Tagihannya menjadi Nihil.Il. Pemeriksaan atas Freight yang belum ditambahkan pada Nilai Pabean;Bahwa koreksi nilai pabean terhadap 167 PIB atas pembayaran Freight tagihanforwarder PT.

Tabel uji klasifikasi pembebanan: nomor urut 554555 jenis barang: 3PortHDMI Switchbsak 301 diberitahukan dalam PIB oleh Pemohon Bandingdalam Pos Tarif 8536.50.20.00 BM:5%, diklasifikasikan oleh Terbanding kedalam Pos Tarif 8517.62.49.00 sebagai aparatus untuk sistem saluranpembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital BM:10%, Ditetapkanoleh Hakim Dissenting ke dalam Pos Tarif 8504.40.90.00 BM:10% (Ditolak);.

BM:0%, diklasifikasikan oleh Terbandingke dalam Pos Tarif 8517.62.49.00 sebagai aparatus untuk sistem saluranpembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital BM:10%, Ditetapkanoleh Hakim Dissenting ke dalam Pos Tarif 8504.31.50.00 sebagai PowerSupply BM: 10%.

Tabel uji klasifikasi pembebanan: nomor urut 554555 jenis barang: 3PortHDMI Switchbsak 301 diberitahukan dalam PIB oleh Pemohon Bandingdalam Pos Tarif 8536.50.20.00 BM:5%, diklasifikasikan oleh Terbandingke dalam Pos Tarif 8517.62.49.00 sebagai aparatus untuk sistem saluranpembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital BM:10%,Ditetapbkan oleh Hakim Dissenting ke dalam Pos Tarif 8504.40.90.00BM:10% (Ditolak);.

BM:0%,diklasifikasikan oleh Terbanding ke dalam Pos Tarif 8517.62.49.00sebagai aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atausaluran sistem digital BM:10%, Ditetapbkan oleh Hakim Dissenting kedalam Pos Tarif 8504.31.50.00 sebagai Power Supply BM: 10%.

Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding akanmempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sebagai Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya padahari : Kamis tanggal 24 Juni 2021 tidak tercapai permufakatan bulat dalammemutus perkara ini, dimana didalam musyawarahnya, Hakim Ketua Majelisberbeda pendapat dengan Hakim Anggota dan Hakim Anggota II, sehinggaterdapat perbedaan pendapat (Dissenting

Olehkarena itu menurut Hakim Dissenting pendapat Hakim PengadilanTingkat Pertama yang menyatakan penyelesaian sengketa terlebihdahulu harus dilakukan di Peradilan Umum tidak sesuai dengan HukumAcara Peradilan Tata Usaha Negara, karena Peradilan Tata UsahaNegara secara mandiri dapat memeriksa dan memutus pokok sengketatanpa terlebih dahulu menunggu penyelesaian sengketa Perdata diPeradilan Umum;Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Olehkarena Tergugat II Intervensi dalam uraian eksepsinya tidak mempersoalkanHalaman 18 Putusan No.81/B/2021/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMketidak cakapan Penggugat/Pembanding melakukan tindakan hukum, makaHakim Dissenting berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding selakusubyek hukum haruslah dipandang sebagai orang yang cakap bertindakuntuk mengajukan gugatan ini.

Dengan alasan kepentingan tersebut makamenurut hemat Hakim Dissenting cukup beralasan bagiPenggugat/Pembanding untuk berproses = di Pengadilan gunamempertahankan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu dalil eksepsiTergugat II Intervensi yang menyoal /egal standing Penggugat/Pembandingtidak terbukti dan oleh karena itu eksepsinya harus ditolak ;Menimbang, tentang eksepsi gugatan error in persona yang diajukanTergugat/Terbanding.

Menuruthemat Hakim Dissenting dalil eksepsi ini tidak relevan sebagai eksepsi errorin persona karena tidak menunjuk secara eksplisit kepada pihak manaseharusnya gugatan ditujukan, maka eksepsi ini harus dikesampingkan danselanjutnya Hakim Dissenting menyatakan bahwa gugatan yang ditujukankepada Tergugat/Terbanding selaku Pejabat Tata Usaha Negara yangmenerbitkan keputusan yang disengketakan.

(videhalaman 18 putusan aquo) yaitu:e KURANG PIHAK sebagaimana Eksepsi dari para Terbanding/Tergugate TIDAK BERDASARKAN HUKUM.Bahwa apakah Dissenting Opinion hakim anggota MARSUDI, SH. danELIWARTI, SH. MH. tsb, di atas beralasan hukum dan obyektif berdasarkanfakta hukum dan buktibukti di persidangan? Bahwa setelah Pembanding/Penggugat mempelajari seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkaraaquo ternyata Dissenting Opinion hakim anggota MARSUDI, SH. danELIWARTI, SH.

MH. dalam Dissenting Opinionadalah Hadji Mohamad Harun bin Hadji Mohamad Zen sebagaimanadinyatakan dalam eksepsi para Terbanding/Tergugat (vide halaman 7putusan perkara aquo), hal ini dikarenakan Sertifikat Hak Milik No.1506/R tanggal 30 Desember 1980 yang dibuat oleh Terbanding I/Tergugat IItercantum atas nama yang bersangkutan.7 Bahwa telah terjadi KONTRADIKSI antara Dissenting Opinionmayoritas Hakim Anggota MARSUDI, SH. dan ELIWARTI, SH.

Artinya12Gugatan Pembanding/ Penggugat tidak cacat formil karena kurang pihakdan atau sudah lengkap.Bahwa dapat disimpulkan, kalau memang dalam Dissenting Opinion HakimAnggota MARSUDI, SH. dan ELTWARTI, SH.

Oleh karena itu Dissenting OpinionHakim Anggota MARSUDI, SH. dan ELTWARTI, SH.MH. harus ditolak atau dikesampingkan dan putusanpengadilan negeri Palembang dalam perkara aquoharus dibatalkan.b Ada gerangan apakah Hakim Anggota MARSUDI, SH. danELIWARTI, SH. dengan kompak dan sengaja memberikanpendapat hukum yang berbeda untuk dijadikan rujukandalam musyawarah memutuskan perkara aquo?

BINSAR GULTOM, SH, SE, MH berbeda pendapat (dissenting opinion)dengan pendapat dua hakim tersebut diatas. Salah satu.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan unsurpasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka PengadilanTinggi terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding Jaksa penuntut Umumdan pertimbangan dissenting opinion dalam pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama:; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dissenting opinion dan memoriJaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat bahwa suatupemeriksaaan

1957, Reg No 47/K Kr1956,yang menyatakan Yang menjadi dasar tuntutan Pengadilan ialah surat tuduhan(dakwadn).7 72222 orn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa di samping dasar hukum hukum tersebut di atas, jugakesalahan terdakwa tidak berada dalam kwalifikasi pasal yang didakwakan,sehingga kemungkinan dilakukan terobosan dalam pertimbangan suatu putusan; Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi dapatmenerima pendapat Ketua Majelis Hakim tingkat pertama (dissenting

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memperhatikandengan seksama keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti di mukapersidangan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tertanggal26 April 2012 Nomor: PDM07/KTKAL/02/2012 serta pertimbangan Hakim Ketuadalam dissenting opinion yang masing masing menyatakan bahwa kesalahanTerdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbanganhukumnya hakim tingkat pertama (dissenting opinion) tersebut Pengadilan Tinggidapat menyetujui dan membenarkan sehingga diambil alih dijadikan dasar dalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan PengadilanNegeri Kuala Tungkal tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 18/PID.B/2012/PN.KTL tidakdapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akanmengadili sendiri perkara

nilaipabean atas impor barang Plastic PVC Card HiCo dengan PIB Nomor: 098980 tanggal 15 Juni2012 ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor: KEP755/WBC.06/2012 tanggal 07Agustus 2012 sebesar CIF USD11,600.00;Mengingat, Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

PO.00512 $1471312 USD564.71Total USD38,202.46sehingga Hakim Dissenting berpendapat atas harga barang sebesar USD4,025.00 dalamCommercial Invoice Nomor: SI48754/55 tanggal 8 Juni 2012 telah dibayar oleh Pemohon Bandingsesuai Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2012;bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Dissenting berpendapat nilai pabean yang diberitahukanoleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 098980 tanggal 15 Juni 2012 sebesar CIF USD4,045.13adalah nilai transaksi

yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;MenimbangMengingatMemutuskan: bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenarannilaitransaksi dan data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding danPemohon Banding, Hakim Dissenting berpendapat nilai pabean yang diberitahukanoleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 098980 tanggal 15 Juni 2012 sebesar CIFUSD4,045.13 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar,oleh karenanya Hakim Dissenting berkesimpulan

sehingga nilaipabean atas impor barang Plastic PVC Card HiCo dengan PIB Nomor: 088925 tanggal 30 Mei2012 ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor: KEP630/WBC.06/2012 tanggal 13Juli 2012 sebesar CIF USD5,400.00;Mengingat, Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

PO:00503/505/504 $149465/66/67 164617 USD3,450.00Total USD21,690.00sehingga Hakim Dissenting berpendapat atas harga barang sebesar USD2,875.00 dalamCommercial Invoice Nomor: Sl48649/50/51 tanggal 25 Mei 2012 telah dibayar oleh PemohonBanding sesuai Aplikasi Instruksi Pembayaran Bank ANZ tanggal 4 Oktober 2012;bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Dissenting berpendapat nilai pabean yang diberitahukanoleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 088925 tanggal 30 Mei 2012 sebesar CIF USD2,889.38adalah nilai

transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;MenimbangMengingatMemutuskan: bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenarannilaitransaksi dan data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding danPemohon Banding, Hakim Dissenting berpendapat nilai pabean yang diberitahukanoleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 088925 tanggal 30 Mei 2012 sebesar CIFUSD2,889.38 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar,oleh karenanya Hakim Dissenting

dalam surat Banding Nomor: 0099/ADMBP/MTP/IV2013 tanggal 17 April 2013 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga banding Pemohon Bandingtidak dapat diterima;bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formallainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

Menurut Terbanding Pemohon Banding tidak mencantumkan nomorkeputusan yang dibanding, Menurut Hakim Dissenting bukan berarti banding Pemohon Bandingtidak jelas atau kabur, karena dalam surat banding telah jelas mencantumkan penyebab timbulnyasengketa yaitu penetapan Terbanding SPTNP Nomor: 000107/NOTUL/WBC.03/KP.10/2012tanggal 7 Desember 2012 yang merupakan judul dari Keputusan Terbanding, dan Surat KeputusanTerbanding yang diajukan banding juga telah dilampirkan pada surat banding memenuhi Pasal

36ayat (3) serta alasanalasan banding yang jelas atau kurang lengkap dapat dipenuhi sesuai denganPasal 50 ayat (3) Undangndang Nomor 14 Tahun 2002 dan Pemohon Banding dalam SuratBantahan telah mencatumkan alasanalasan dan nomor Keputusan yang diajukan banding; Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting menetapkan pemeriksaan dilanjutkanke pemeriksaan formal berikutnya;Mengingat Undangundang Nomor 1 4 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Memutuskan Menyatakan permohonan

Akan tetapi Hakim Ketua Majelis pada Tingkat Pertama telah memberidissenting opinion yang berpendapat bahwa eksepsi tentang kadaluwarsapengajuan gugatan tersebut beralasan dan dapat diterima sehingga menurutHakim dissenting tersebut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari perkara ini maka pendapatHakim dissenting opinion yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat telahdiajukan Penggugat/Terbanding setelah melebihi tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari

Dengan demikian Majelis HakimTinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan Hakim dissenting tersebut telahtepat dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan bandingMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasmaka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan telah diajukan setelahmelebihi tenggang waktu yang ditentukan UndangUndang, dengan demikianeksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembandingmengenai hal itu telah dikabulkan sehingga gugatan