Kereta Api Indonesia(DKARI);Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan, Tenaga danPekerjaan Umum Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1950 Nomor 2 Tahun1950, terhitung mulai tanggal Januari 1950 Djawatan Kereta Api RepublikIndonesia (DKARI), perusahaan kereta api Negara (SS) dan perusahaan kereta apiswasta (VS) digabung menjadi satu Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api(DKA) berkedudukan di Bandung ;HALAMAN lIdari halaman 69Bahwa, pada tahun 1963, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Peta 4/8/19 ;Bahwa, pada 11 November tahun 1961 atas objek perkara berdasarkan Surat No.61430/61 Direktur Djenderal Kepala Djawatan Kereta Api di bandung melaluiDepartemen Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata dimohonkanpenguasaannya untuk pemanfaatan rumah dinas pegawai Djawatan Kereta Apikepada J.M Menteri Agraria melalui Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat diBandung ;Bahwa pada tahun 1967 penghunian terhadapat objek perkara dihuni oleh SentotAlibasyah sebagai pegawai Djawatan Kereta

RadenSoedja ;: Surat No. 51417156, Surat dari Balai Besar Djawatan Kereta Api kepada Jth.Kementerian Kehakiman (Bagian Urusan Hukum Sipil) tertanggal 20 Djuli1956 ;: Surat dari Balai Besar Djawatan Kereta Api Nomor 61430/61 PerihalPembelian tanah hak atas eigendom termasuk bangunanbangunan rumah diDjl.

Peta 4/8/19 berdasarkanSurat Permohonan Raden Mustopa, Ketua Tata Usaha Djawatan Kereta Api DKA, tgl :20 Juli 1956 Selaku Kuasa Negara R.I, memberikan Izin kepada Negara Indonesia untukmemindahkan atas namanya hak Eigendom atas 2 bidang tanah Vervonding No: 3905dan 3926 luas persegi;Bahwa pada 11 November 1961, atas objek perkara berdasarkan Surat No: 61430/61,Dirjen Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung, dimohonkan penguasanya untukpemanfaatan Rumah Dinas Djawatan Kereta Api, kepada Y.M.

Sebidang tanah Eigendom Vervonding 3926, terletak di Kota Besar Bandung,transaksi Jual Beli tersebut pada hari selasa tg : 19 Djuni 1951, pembeli: TuanRaden Moestopo, Penata Usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api, denganharga Rp. 55.000;(lima puluh lima ribu rupiah), transaksinya di hadapan NotarisRaden Soedja di Bandung, maka dapatlah dibuktikan bahwa tanah dengan dasarEigendom Vervonding No : 3095 tersebut telah syah dibeli oleh Tuan RadenMoestopo, Penata Usaha Balai Besar Djawatan Kereta Api

Juariyah dikaruniai 4 (empat) orang anak masingMAaSiNg :e@ = Arsiati 2252222e Fatmah 9222e Syaadah 3 Bahwa Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Cabang Malang tanggal 1411957 telahmenerbitkan Surat Keputusan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas namaCholik b.

Achmad (Penggugat)dengan nomor huruf C481 yang dikeluarkan Djawatan Pendaftaran Tanah Milik CabangMalang tanggal 1411957 ; Dan tidak tepat tidak gugatan ditujukan kepada TERGUGAT, seharusnya Penggugatmengajukan gugatan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pratama Malangyang telah menerbitkan bukti yang dimiliki Penggugat dan tidak ada hubungan hukumkaitannya dengan tanah milik yang tercatat Buku Leter C Desa No. 481 a/n B. Cholik btH.

Achmad (Penggugat)dengan nomor huruf C481 yang dikeluarkan Djawatan Pendaftaran Tanah Milik CabangMalang tanggal 1411957 ;Kaitannya catatan Buku Leter C Desa No. 481 a/n B. Cholik bt H. Djuariah yang telah dibagiwaris kepada anakanaknya sesuai perubahan catatan Leter C Desa No. 481tanggal.........tanggal 5 April 1986 ke Leter C Nomor : 1054 a/n. Hj. Sufatmah dan tanggal 27 Maret 1986sesuai ke Leter C Nomor : 1050 a/n. Arsiati yang terletak di Desa Mendalan KecamatanWinongan Kab.

Huruf C. 481 yangdikeluarkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Cabang Malang.

Djuariah dengan No. huruf C 481yang dikeluarkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Cabang Malang ( vide bukti P1 ), makatidakseharusnya Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Cabang Malang diajukan sebagai Tergugatkarena bukan sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa ;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alas an gugatan Penggugat adalah bahwaTergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas Kecermatansebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf

Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Juli 1966 telahmendapatkan Surat Keterangan No: W.200/0201/21/23/1966 yangmenerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat TjalonPegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil,Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkut dalamperkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU) dananggauta tersebut telah diadakan pemeriksaan oleh Sie Pol. A.U.LANUMA Panasan, Pangkalan Udara Utama Panasan;5.

SUBKOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telahdiadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan pada tanggal21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibatperistiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagaianggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasa dan bukti SuratKeterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yangmenerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat TjalonPegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil,Djawatan

Desa Ponggok yang melaporkan Penggugatsebagai aktifis politik biro Partai Komunis Indonesia dan sayap politik(underbow) yang dilarang dan dibubarkan oleh Pemerintah RI serta saksisaksi Pelapor yang memang aktifis dari Politik Biro Partai KomunisIndonesia dan Tergugat dalam pemeriksaannya melalaikan adanya SuratKeterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yangmenerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat TjalonPegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil,Djawatan

Bahwa Tergugat Ill ditarik dalam gugatan ini dikarenakan telahmenerbitkan Surat Keputusan Menhankam RI Nomor Skep/195/V1/1985,tanggal 11 April 1985 yang mengakibatkan Penggugat diberhentikansebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dan Tergugat II dengaanmelalaikan adanya Surat Keterangan No: W.200/0201/21/23/1966, tanggal2 Juli 1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO,Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie AdministrasiPersonil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara

Dalam hal ini seyogyanya sebelum pemeriksaan Tergugat harus memperhatikan kewenangan, prosedur dan substansi permasalahansehingga terkesan dipaksakan dan pihak PUPERDAM Surakartamelalaikan Surat Keterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO,Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie AdministrasiPersonil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkutdalam perkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU

Eksepsi Plurium Litis Consortium;1.Bahwa gugatan Penggugat tidak menyertakan Badan PertanahanNasional (dulu Kepala Djawatan Pertanahan DT Il Bekasi) yangmerupakan bagian dari Panitia Pembebasan Tanah yang dilakukan padatahun 1967, sehingga dalam gugatan Penggugat pihak yang ditariksebagai Tergugat kurang pihak. Hal ini penting karena pembebasantanah yang dilakukan terhadap tanah milik H.

Perihalpembebasan tanah a quo secara teknis melalui panitia yang dibentuksecara khusus berdasarkan ganti rugi tanah untuk Saluran BekasiTengah Pr.114Pr.197, Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah TK. DjawaBarat Seksi Bekasi, Karesidenan Djakarta, Kabupaten Bekasi, denganrincian Penjelenggara dan Panitia sebagaimana berikut:a. Penjelenggara adalah:i. M. Mochlis selaku Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum SeksiBekasi;ii. Kasejoen selaku Bupati Kepala Daerah Angg. B.P;b. Panitia adalah:i. S.

Djody B.A. selaku Kepala Djawatan Agraria Dt. Il Bekasi;ii. Tesna Wiganda selaku Asisten Wedana Bekasi;iii. Moh. Saleh selaku Kepala Pertanian Dt. ll Bekasi;iv. Sunarko selaku Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Dt. Il Bekasi;v. Lurah Desa Gapuramuka;Terhadap uraian fakta di atas, sangatlah jelas secara hukum yang memilikitanggung jawab dan tentunya mengetahui situasi dan kondisi yang pastipada saat terjadinvya proses pembebasan a quo adalah Penjelenggara danPanitia sebagaimana dimaksud.

Asmarsendiri;Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru memberikan pertimbanganbahwa pembayaran uang ganti rugi telah dibayarkan denganberdasarkan bukti Tl1 dan Titi perihal Peta Ganti Rugi Tanahuntuk Saluran Bekasi Tengah dan Pr.114Pr.197 Djawatan PekerjaanUmum Daerah Tk.

Djawa Barat seksi Bekasi Karesidenan Djakartadangan nomor urut 107 dan 79;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan mempertanyakan pertimbanganJudex Facti sehubungan dengan Peta Ganti Rugi Tanah untuk SaluranBekasi Tengah dan Pr.114Pr.197 Djawatan Pekeriaan Umum DaerahTk.

Kimia DalamNo. 12 A, Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat tersebut.Hal. 3 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.Bahwa Penggugat sampai sekarang masih terus menghuni rumahtersebut secara beritikad baik dan terusmenerus tanpa adanyagangguan dari pihak manapun, dan penghunian mana adalahberdasarkan SURAT IZIN No. 3251/Um/56 tertanggal 10 Juli 1955dan SURAT IDZIN No. 2398/S/60 tertanggal 22 Juli 1960, yangdiberikan oleh DJAWATAN KEBUDAJAAN KEMENTERIANPENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN (Sekarangmenjadi

ruangan tersebut harus diserahkankembali kepada Djawatan Kebudayaan dan sekalikali tidakdiperbolehkan menyerahkan kepada pihak lain.4) Apabila telah ada pengeluaran biayabiaya dengan kemauansendiri untuk memperbaiki/menambah ruangan tersebut di atasmaka mengenai itu Sdr.

Berdasarkan Surat Idzin No. 2398/S/60 tertanggal 22 Djuli 1960setelah PENGGUGAT memperoleh rumah atas usaha sendiri, makaseharusnya PENGGUGAT menyerahkan ruangan/ bangunantersebut kepada Djawatan Kebudayaan, apalagi sejak tahun 1967PENGGUGAT sudah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipillagi.

Dengan demikiananggapan PENGGUGAT bahwa dirinyalah yang paling berhak atastanah tersebut adalah anggapan yang salah dan keliru, sehinggaharus ditolak dan dikesampingkan, apalagi surat izin menempatiruangan/ bangunan yang dikeluarkan oleh Djawatan KebudayaanNomor 3251/Um/56 tanggal 10 Djuli 1956 yang diperpanjang denganSurat Idzin No. 2398/S/60 tanggal 22 Djuli 1960, berdasarkan suratKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:109155/A1.3/LK/2012 tanggal 19 Oktober 2012, surat izin menempatiruangan

Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat adalah berdasarkan surat izin no.3251/Um/56 tertanggal 10 Juli 1955 yang diperpanjang dengansurat idzin nomor 2398/S/60 tertanggal 22 Djuli 1960 yangdiberikan oleh Kepala Djawatan Kebudayaan KementerianPendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI (sekarang menjadiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl)..

Bahwa pada masa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON(suami Pemohon)adalah Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena almarhum SUAMI PEMOHON(suami Pemohon) meninggal dunia, maka Pemohon berhak menerimatunjangan janda pensiunan Pegawai Negeri Sipil tersebut, hal ini berdasarkanKeputusan Kepala Djawatan Penerangan Agama Propinsi Sumatera SelatanNomor: Kpna I/A/P1/056/1967 tanggal 12 Desember 1967;.

Bahwa, Surat Kepala Djawatan Penerangan Agama Propinsi Sumatera SelatanNomor: I/A/P1/056/1967 tanggal 12 Desember 1967 tersebut di atas belumdapat dilakukan pencairannya dikarenakan Pemohon diminta persyaratanadministrasi berupa Buku Nikah sebagai bukti sah perkawinan antaraPemohon ( PEMOHON binti ALI) dengan suami Pemohon almarhumSUAMI PEMOHON;6.Bahwa untuk mengurus pencairan uang duka, uang kematian dan pengalihantunjangan janda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil tersebut, Pemohonmemerlukan Buku Nikah

Foto copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Djawatan Penerangan AgamaPropinsi Sumatera Selatan nomor: Kpaa I/A/P.1/069/68 yang dikeluarkan olehKepala Djawatan Penerangan Agama Propinsi Sumatera Selatan tanggal 10Agustus 1968 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, telah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya bukti (P.4)Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon jugamengajukan saksisaksi di persidangan yang mana di bawah sumpah masingmasingmengaku bernama:1.

Dist Sakra ProvinsiNTB, dan dalam Buku Djawatan Pendaftaran dan PadjakPnghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Daerah ke XII tjabang,Nomor Persil 177, Kelas Desa V.

Dist Sakra Provinsi NTB, dan dalamBuku Djawatan Pendaftaran dan Padjak Pnghasilan TanahMilik Indonesia Kantor Daerah ke XII tjabang, NomorPersil 177, Kelas Desa V, Luas 4 Ha 950 m2, terletak diSubak Sejawe II Orong Sawe dengan BatasBatas sbb: Sebelah Selatan : Laut; Sebelah Utara : Tanah Sawah yang dikuasai AmaqSumilAmag Sumiati; Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Jumerahdan Jerit;Halaman 18 dari 43, Put. No. 0980/Pdt.G/2015/PA.Sel. Sebelah Barat : Tambak H.

Dist Sakra Provinsi NTB, dan dalamBuku Djawatan Pendaftaran dan Padjak Pnghasilan TanahMilik Indonesia Kantor Daerah ke XII tjabang, NomorPersil 177, Kelas Desa V, Luas 4 Ha 950 m2, terletak diSubak Sejawe II Orong Sawe dengan BatasBatas sbb:Halaman 30 dari 43, Put. No. 0980/Pdt.G/2015/PA.Sel. Sebelah Selatan : Laut; Sebelah Utara : Tanah Sawah yang dikuasai AmaqSumilAmag Sumiati; Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Jumerahdan Jerit; Sebelah Barat : Tambak H.

Dist Sakra ProvinsiNTB, dan dalam Buku Djawatan Pendaftaran dan PadjakPnghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Daerah ke XII tjabang,Nomor Persil 177, Kelas Desa V. Luas 5 Ha 100 m2, terletak diSubak Sejawe II Orong Sawe dengan BatasBatas sbb: Sebelah Selatan : Tanah Embung yang dikuasai AmaqKasmayadi; Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Rumenah; Sebelah Timur : Telabah dan Tanah Sawah Sinarah danAmaq Jumarah;Sebelah Barat : Kali/Menange;Halaman 32 dari 43, Put.

Dist Sakra Provinsi NTB, dan dalamBuku Djawatan Pendaftaran dan Padjak Pnghasilan TanahMilik Indonesia Kantor Daerah ke XII tjabang, NomorPersil 177, Kelas Desa V, Luas 4 Ha 950 m2, terletak diSubak Sejawe II Orong Sawe dengan BatasBatas sbb:Halaman 34 dari 43, Put. No. 0980/Pdt.G/2015/PA.Sel. Sebelah Selatan : Laut; Sebelah Utara : Tanah Sawah yang dikuasai AmaqSumilAmag Sumiati; Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Jumerahdan Jerit; Sebelah Barat : Tambak H.

Serdang, sekarang dikenal dengan nama Dusun Il,Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai,dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara dahulu berbatas tanah Effendi Intan sekarangdengan tanah Kiki 40 m; Sebelah Selatan dahulu dengan tanah Siti Hafsah Nasutionsekarang berbatas dengan tanah Almarhum Sudianto alias Sudiatoalias A Kang alias A Lai 30 m; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan protokol/Jalan LintasPerbaungan Tebing Tinggi 6,2 m; Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Djawatan

Tanah Nomor 81689/A/V1I/41, tanggal 5Nopember 1974 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah DeliSerdang, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah utara dahulu berbatas tanah Effendi Intan sekarangdengan tanah Kiki 40 m, Sebelah selatan dahulu dengan tanah Siti Hafsan Nasutionsekarang berbatas dengan tanah Almarhum Sudianto alias Sudiatoalias A Kang alias A Lai 30 m, Sebelah timur berbatas dengan Jalan Protokol/Jalan LintasPerbaungan Tebing Tinggi 6,2 m, Sebelah barat dahulu berbatas dengan Djawatan

Keterangan Tanah Nomor 81689/A/V1I/41, tanggal 5Nopember 1974 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah DeliSerdang, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah utara dahulu berbatas tanah Effendi Intan sekarangdengan tanah Kiki 40 m, Sebelah selatan dahulu dengan tanah Siti Hafsan Nasutionsekarang berbatas dengan tanah Almarhum Sudianto alias Sudiatoalias A Kang alias A Lai 30 m, Sebelah timur berbatas dengan Jalan protokol/JIn LintasPerbaungan Tebing Tinggi 6,2 m, Sebelah barat dahulu berbatas dengan Djawatan

(sesuai denganalinya);Bukti T.VI :Salinan Surat Djawatan Agraria No. 1251/XII/AGR/DT/1963, bulan Agustus 1978.(sesuai dengan aslinya);Bukti :Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20 Desember 2011. (sesuai fotoT. VIII COpy)3Bukti T.IX :/Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 28 Desember 2011. (sesuai dengan fotocopy);Bukti T.X :Surat Djawatan Agraria No 1251/XII/AGR/DT/1963, tanggal 20 Desember 1963.

Reg 14/ B tanggal 12 Maret 1932 (videbukti tertulis TH intv 5) tercantum dalam Surat Djawatan Agraria nomor :1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkanoleh kantor agraria daerah batang hari dan kotapradja djambi an. Amat.Rais bin Mirin (vide Bukti tertulis T10 =TII intv 6);7 Bahwa pemegang Objek sengketa a quo merupakan para Ahli waris dariAlmarhum M.

Rais bin mirin) yang harus ditentukanterlebih dahulu dan jelas status kepemilikannya, sebab ketika dicermati bukti tertulisBukti tertulis T10 dan TII intv 6 yaitu Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkan oleh kantor agrariadaerah batang hari dan kotapradja djambi an. Amat. Rais bin Mirin (vide Buktitertulis T10 =TH 6) mencantumkan catatan sisa bidang tanah dari IB.

Reg 141 / Btanggal 12 Maret 1932 dalam Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkan oleh kantoragraria daerah batang hari dan kotapradja djambi an. Amat. Rais bin Mirin(vide Bukti tertulis T10 =TII 6); 2 Bahwa dengan memperhatikan Bukti TII5 yaitu Inlandsch bezitsrecht(IB). Reg 141.

Tanggal 12Maret 1932 Seperti terulis dalam Surat Djawatan Agraria Nomor 1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Agustus 1963 (Vide Bukti TX) dan Salinan Surat DjawatanAgraria Nomor 1251/XI/AGR/DT/1963 tanggal 20 Agustus 1963 (Vide Bukti TVI =T II6). Berdasarkan Surat Djawatan Agraria Nomor 1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal20 Agustus 1963 tanah yang dimaksud berada di sisi utara tanah pertamina ataudiseberang jalan Tangsi Pertamina, sedangkan didalam gambar tersebut tanah yangditempati PT.

Kemudian berdasarkan padaStaatsblad 1911 Nomor 110 dan Staatsblad 1940 Nomor 430 ditegaskanbahwa SS mempunyai hak penguasaan (beheer) atas tanah Grondkaarttersebut;Bahwa sejak terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia padatanggal 28 September 1945 semua asset SS, sebagaimana diuraikandalam grondkaart otomatis menjadi Aset Djawatan Kereta RepublikIndonesia.

Kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri PerhubunganTenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari1950, dibentuk Djawatan Kereta Api yang berada di bawah naunganDepartemen Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum sehinggaaset SS tersebut secara hukum kemudian menjadi aset DKA, yangselanjutnya menjadi aset PNKA, PUKA, PERUMKA dan sekarang menjadiaset PT Kereta Api Indonesia (Persero);Bahwa dasar hak penguasaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atasobjek gugatan juga merujuk

Pasal 1 PermenAgraria No. 9/1965 yang telah disebut di atas, maka telah jelas bahwatanah objek gugatan yang termasuk dalam Grondkaart 4e No. 6 Tahun1929 tentang Peta Tanah Emplasmen Stasiun Kemayoran berada dalampenguasaan dan berstatus hak pakai milik Djawatan Kereta Api yang saatini menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero);Bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala BadanPertanahan Nasional No.570/32/3594/D.IIl tanggal 22 Oktober 1992 yangpada pokoknya surat tersebut secara tegas

Kemudian berdasarkan pada Staatsblad 1911 Nomor 110 danStaatsblad 1940 Nomor 430 ditegaskan bahwa SS mempunyai hakpenguasaan (beheer) atas tanah Grondkaart tersebut;Bahwa sejak terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia padatanggal 28 September 1945 semua asset SS, sebagaimana diuraikandalam Grondkaart otomatis menjadi Aset Djawatan Kereta RepublikIndonesia.

Pasal 1 Permen AgrariaNo. 9/1965 yang telah disebut di atas, maka telah jelas objek gugatan yangtermasuk dalam Grondkaart 4e No. 6 Tahun 1929 tentang Peta TanahEmplasmen Stasiun Kemayoran berada dalam penguasaan dan berstatushak pakai milik Djawatan Kereta Api yang saat ini menjadi PT Kereta ApiIndonesia (Persero);Hal.24 Putusan No.446/Pd/2016/PT.DKI.64.Bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala BadanPertanahan Nasional No.570/32/3594/D.IIl tanggal 22 Oktober 1992 yangpada pokoknya

No. 65, Rt. 003, Rw. 01 Kelurahan Manggarai, SsSs Kecamatan Tebet, we dakar Selatan, yang menghuniaSe rumah di Jalan Menara Air No. 65, Rt. 0038, Rw. 011, = > =Ss Kelurahan M arai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta SYay ar= Selatan, bidasarkan Surat Penunjukkan Rumah (SPR) eSsy y sNei . 41/Sp/l/60 tanggal 22 April 1960 atas neeSOHAMAD ILJAS, yang ditandatangani ton Kepalyye Inspeksi 1 Djalan dan Bangunan Djawatan Kereta Api,es orSS dalam hal ini memberikan kuasa kepadat> wonnnnnnnnnnnnnnnn~4 1.

Kereta Api Indonesia in itissTaupun adanyasy SSdasa hak penguasaan sebagai syarat kepentingan Penggugat dalamSTengajukan gugatan sebagaimana attentulsany pasal 53 ayat (1) UndangNS & Undang Nomor 9 tahun 2004, selanjutnya d dalam pertimbangannya telah pulayy Ss/ Ss> ditegaskan, Penggugat bukanlah Pegawai Djawatan Kereta Api dan rumah>

Rais bin mirin) yang harus ditentukan terlebih dahulu dan jelas statuskepemilikannya, sebab ketika dicermati bukti tertulis Bukti tertulis T10 danTI intv 6 yaitu Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/ XI/AGR/DT/1963tertanggal 20 Desember 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria DaerahBatang Hari dan Kotapradja Djambi an. Amat. Rais bin Mirin (vide Buktitertulis T10 =TII 6) mencantumkan catatan sisa bidang tanah dari IB.

Reg141 / B tanggal 12 Maret 1932, hal ini menunjukkan bahwa bidang tanahyang tercantumkan dalam Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 Desember 1963 yang diterbitkan oleh KantorAgraria Daerah Batang Hari dan Kotapradja Djambi atas nama Amat.

Reg141 /B tanggal 12 Maret 1932 dalam Surat Djawatan Agraria nomor :1251/ XI/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yangditerbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Batang Hari dan KotapradjaDjambi an. Amat. Rais bin Mirin (vide Bukti T10 =TII 6);Bahwa dengan memperhatikan Bukti TH5 yaitu Inlandsch bezitsrecht(IB). Reg 141. Tanggal 12 Maret 1932 atas nama M.

Rais bin Mirinyang dihubungkan dengan Bukti tertulis TII 9 yaitu peta padalampiran surat rekomendasi batas tanah dan juga dihubungkan denganbukti T10 yaitu peta pada lampiran surat Surat Djawatan Agrarianomor : 1251/ XH/AGR/DT/1963 tertanggal 20 Desember 1963 yangditerbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Batang Hari dan KotapradjaDjambi an. Amat. Rais bin Mirin jika dicermati secara cermat petatersebut menunjukan adanya kepentingan M.

No.141/B. tanggal12 Maret 1932 seperti tertulis dalam Surat Djawatan Agraria Nomor1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Agustus 1963 (Vide Bukti TX) danSalinan Surat Djawatan Agraria Nomor 1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal20 Agustus 1963 (Vide Bukti TVI = T I6). Berdasarkan Surat DjawatanAgraria Nomor 1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Agustus 1963 tanahyang dimaksud berada di sisi utara tanah pertamina atau diseberang JalanTangsi Pertamina, sedangkan di dalam gambar tersebut tanah yangditempati PT.

Pekerdjaan Umum Swatantra TK: a Barat DaerahBogor adalah pihak yang melakukan ofa astanah terperkara kepada eo 20 demikian pihakDirektorat Jenderal Sumber Dar Gy mentrian Pekerjaan Umumdan Djawatan Pekerdjaan Um atantra TK.

Djawa Barat DaerahBogor harusikut digugat date kara ini, maka gugatan Penggugatharuslah ditolak ;an dan menggantiBahwa atas eks psi ereebut Para Penggugat dalam repliknya telahAo oan dengan menyatakan bahwa tanah milikpula mengajPenggugat tidak ada hubungannya dengan tanah milik NegaraDirekt deral Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umumsnares dan Djawatan Pekerdjaan Umum Swatantra: jawa Barat Daerah Bogor dan yang menjadi obyek sengketaQaren tanah hak milik Penggugat dan Penggugat Il dimanaPenggugat

Penyele Djawatan Pekerdjaan UmumSwatantra TK.

Sedangkan Terbanding II adalah pemiliktanah dengan cara turun temurun dari kakeknya Tji Tjeng Lay seluas2.167 M2 ; Bahwa berdasarkan Peta Ganti Rugi Tanah tahun 1959,Penyelenggara Djawatan Pekerdjaan Umum Swatantra TK. 28Djawa Barat Daerah Bogor melalui Panitia Pembebasan tanahtelah melakukan pembebasan tanah/lahan dan memberikan gantirugi kepada masyarakat yang terkena pembebasan dan namanyatercantum dalam Peta Pembebasan Tanah dan Daftar C yaitudaftar nama yang menerima ganti rugi atas pembebasan

Penjelenggara Djawatan PekerdjaanUmum ra TK.

No. 13 K/Pdt/2008Bahwa pada pokoknya berisi tentang penyerahan hakpenguasaan seluruh asetaset Perusahaan Kereta Api Negara(ss) eks milik Pemerintah Belanda kepada Djawatan KeretaApi (DKA). (Sekarang hak pengusaannya berada pada PTKereta Api) berkedudukan dan berkantor pusat di BandungJawa Barat ;b.

UndangUndang No. 86 Tahun 1958 ;Bahwa pada pokoknya undangundang tersebut berisi tentangNasionalisasi selurun harta kekayaan Perusahaan Kereta ApiEks Milik Swasta Belanda (VS) kepada Djawatan Kereta Api(DKA) ;b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 jo PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1959 jo Keputusan Menteri AgrariaNo.

Tahun 1968 JunctoInstruksi Presiden No.9 Tahun 1970 JunctoKeputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 JunctoKeputusan Menteri Keuangan Direktorat Jendral Pembinaan BUMNNo. 511/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1994 kepada Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang pada pokoknyamenyatakan bahwa tanahtanah yang diuraikan dalam Grondkaartadalah kekayaan negara sebagai Aktiva Tetap Perumka ;Maka menurut hukum,Dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa adalah Kekayaan Negarasebagai Aktiva Tetao Djawatan

I/KA tanggal 23 Oktober 1946 PerusahaanKereta Api dikelola oleh Djawatan Kereta Api Republik Indonesia(DKARI) ;Hal. 10 dari 24 hal. Put.

No. 13 K/Pdt/2008 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan, Tenagadan Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 1950,Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) menjadiDjawatan Kereta Api (DKA) ; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No. 22 Tahun 1963Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi Perusahaan Negara KeretaApi (PNKA) ; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No. 61 Tahun 171Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), diubah menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA); Bahwa berdasarkan

BOEKJAAR 1968 danNEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARVERSLAG BOEKJAAR 1969, van deDirectie der Naamlose Vennootschap Deli Spoorweg Maatschappij, ( Laporantahunan ke 78 dan ke79 untuk Tahun Buku 1968 dan Tahun Buku 1969 dariDireksi NV Deli Spoorweg Maatscappij), telah dinazegelend tetapi tanpa dapatmemperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti Tdk/Pdr. 17 ;Fotokopi Pengumuman Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950 Menteri Perhubungan,Tenaga dan Pekerjaan Umum tentang Penggabungan DKARI dan SS/VSdigabung menjadi satu Djawatan

yang mendukung dalil dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 86 tahun 1958tentang Nasionalisasi Perusahaanperusahaan Milik Belanda dan Pengumuman MenteriPerhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Djanuari 1950, tanahDSM dinasionalisasi menjadi tanah negara dan selanjutnya berdasarkan PeraturanPemerintah No.41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan TilponMilik Belanda yang dikuasai (Hak Beher) oleh Djawatan

Kereta Api (DKA) ;Menimbang, bahwa bukti T dk/P dr 18 berupa Pengumuman MenteriPerhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum menyatakan bahwa sejak tanggal 1Januari 1950 Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) dan Staats Spoorwegen(SS) serta Verenigde Spoorwegbedrift (VS) digabung menjadi satu Djawatan dengannama Djawatan Kereta Api ( DKA), sehingga semua kekayaan, hakhak dan kewajibanSS dan VS mulai 1 Januari 1950 dioper kepada Djawatan Kereta Api Indonesia ( DKA);Menimbang, bahwa walaupun

Indonesia Nomor 19 Tahun 1998, PerusahaanUmum Kereta Api (PERUMKA) diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia(Persero);Menimbang, bahwa perubahan perubahan nama dan bentuk perusahaan DSM(De Deli Spoorweg Maatschappij) di atas sesuai dengan keterangan saksisaksi baiksaksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan pendapat ahli di persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, TenagaKerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Djanuari 1950, dinyatakan bahwa sejaktanggal 1 Januari 1950 Djawatan

Kereta Api (DKA) dan SS/VS digabungkan menjadisatu Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA) sehingga dapat disimpulkanbahwa De Deli Spoorweg Maatschappij/DSM adalah salah satu cikal bakal dariPT.Kereta Api Indonesia (Persero) karena DSM adalah salah satu Perusahaan Kereta ApiSwasta di Hindia Belanda ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T21 berupa Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belandayang dihubungkan dengan keterangan saksisaksi

sipil (PNS) padaPerusahaan Djawatan Kereta Api (PUKA), yang telah secara sahmenghuni dan merawat dengan baik rumah di JI.

Rawamangun Muka Barat No. 23 RI/RW 002/012 Kelurahan Rawamangun' Kec.Pulogadung, Jakarta Timur, sejak tahun 1962 sampai dengansekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Eksplotasi Baratdari Djawatan Kereta Api, No. 36/D.B.P/61.Tertanggal 18November 1961.

Pulogadung,Kota Jakarta Timur, sejak tahun 1962, berdasarkan SuratKeterangan Kepala Eksplotasi Baratdari Djawatan Kereta Api No.23/D.B.P/61 tertanggal 18 November 1961.PENGGUGAT XLI, TEDJO KUNTJORO, adalah ahli waris dari(alm.) Auw Tjoan San/Hans Afandi, yang telah secara sahmenghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl.

Jakarta Timur, sejak tahun 1962 sampai sekarang,berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan danBangunan dari Djawatan Kereta Api No.10/R6/62, tertanggal 9Januari 1962.

Putusan Nomor : 241/G/2014/PTUNJKT239.240.241.242.243.244.245.246.247.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP 239P 240P 241P 242P 243P244P 245P 246P 247: Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunandari Djawatan Kereta Api No.84/R6/62, tertanggal 4 April1962 (fotokopi sesuai dengan aslinya).: Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunandari Djawatan Kereta Api No.26/Rd/V68, tertanggal 27 Mei1968 (fotokopi sesuai dengan aslinya).: Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan

OEI KIM ENGyang diterbitkan Kepala Djawatan Imigrasi Medan tanggal 22Mei 1958 No. MED: 16 A/ 257/58;5. Fotocopy Surat Akte Kelahiran An. PO KWANG berdasarkanpetikan dari Daftar besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa diBinjai tertanggal 27 Agustus 1952 ;6. Fotocopy Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan keputusanPresidium Kabinet No. 127/V/Kep/12/1966 dari namasebelumnya PO KWANG diganti nama menjadi TONIHAN ;Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Bnj7. Surat Keterangan Kematian An.

OEI KIM ENG yangditerbitkan Kepala Djawatan Imigrasi Medan tanggal 22 Mei 1958No. MED : 16 A/ 257/58, diberi tanda bukti P4;Fotocopy Surat Akte Kelahiran An.

Putusan Nomor 508 K/TUN/2015Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mengakui bahwa orang tua ParaPenggugat yaitu R.J Nainggolan memiliki hak menempati RumahBrawijaya Vill Nomor 8 berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh KepalaInspeksi Djalan dan Bangunan Djawatan Kereta Api tanggal 28November 1958 di atas rumah dinas milik PT.

Putusan Nomor 508 K/TUN/2015dari almarhum Rogan Jansen Nainggolan yang telah menempatibidang tanah a quo berdasarkan Surat Kepala Inspeksi Djalan danBangunan Djawatan Kereta Api tertanggal 28 November 1958;Selain itu, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidakmengindahkan dan mempertimbangkan bukti tertulis P 3, P 10a,P10b, P 10c,P 10e. P 10f bersesuaian dengan bukti T.II. Intv 3, T.ll.

Pada akhir Tahun 1958 pegawai dinas Djawatan Kereta Apiatau DKA (sekarang PT KAI) yang bernama RJ. Nainggolanyang sebelumnya berdinas dan tinggal di Semarang, dimutasike Jakarta dan kepada yang bersangkutan diberikan Izinmenempati Rumah Dinas DKA (sekarang PT KAI) yang terletakdi Djalan Brawidjaja 8 Blok P 4 (sekarang Jalan Brawijaya VIIINomor 8, RT 002 RW 03, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan.

Nainggolan adalah Pegawai PT KAI (Persero) yangsebelumnya bernama Djawatan Kereta API (OKA) yangkemudian berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA), setelah itu menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA), selanjutnya berubah lagi menjadi PerusahaanUmum Kereta Api (PERUMKA) dan terakhir berubah menjadiPT.

Putusan Nomor 508 K/TUN/2015dengan Surat Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Djawatan KeretaApi, tertanggal 28 November 1958;2.

Kijang, Kelurahan Kijang Kota, Kota Tanjungpinang, Pemohon telah kehilangan Asli Akta Hak Milik/Grosse Akta Pendaftaran Kapal SUNGAI DJANG I, Nomor 192, tanggal 6 Juli 1966, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut Djawatan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal-Kapal di Tanjungpinang, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang,Nomor B/64/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Bintan Timur;3.

permohonannya Pemohon pada pokoknya telahmendalilkan, bahwa Pemohon adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentukPerseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara RepublikIndonesia dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 22 Tahun 1968 dan AktaPerubahan terakhir Nomor 66 Tahun 2015, dan Pemohon sebagai pemilik atas satuunit kapal bernama Sungai Djang I, GT. 187 Nomor 127/LLo, berdasarkan Akta HakMilik Kapal Nomor 192, tanggal 6 Juli 1966, serta telah didaftarkan di DepartemenPerhubungan Laut Djawatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 89 Tahun 1961;Bahwa benar Kapal Sungai Djang I, dengan ukuran Panjang 32,10 meter,Lebar 7,70 meter, Dalam 2,46 meter, Isi Kotor 521,42 meter kubik atau184,06 register ton, Isi Bersih 315,56 meter kubik, Tanda Selar 315,39 KM111,39 T Nomor 486+Gga, semula merupakan milik dari Perusahaan NegaraTambang Bauksit Indonesia yang berkedudukan di Kijang, Tanjungpinang,berdasarkan Akta Hak Milik Kapal Nomor 192, tanggal 6 Juli 1966, yangdikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut Djawatan

BaliknamaKapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yangbersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, makayuridis formil Pemohon harus dipandang telah berhasil membuktikan dalil pokokpermohonannya, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini harus dinyatakan padaTahun 2010 Pemohon telah kehilangan Asli Akta Hak Milik/Grosse AktaPendaftaran Kapal Sungai Djang I, Nomor 192, tanggal 6 Juli 1966, yangdikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut Djawatan

Kijang, Kelurahan Kijang Kota, Kota Tanjungpinang,Pemohon telah kehilangan Asli Akta Hak Milik/Grosse Akta PendaftaranKapal SUNGAI DJANG I, Nomor 192, tanggal 6 Juli 1966, yangdikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut Djawatan PelayaranKantor Pendaftaran KapalKapal di Tanjungpinang, berdasarkan SuratTanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang,Nomor B/64/VITII/2016,tanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor BintanTimur;3 Memerintahkan Panitera atau pejabat lain yang sah pada

ratussembilan puluh lima hektar), Persil Nomor 153 kelas dt , Letter CNo.947.2.1 (satu) bidang tanah tambak seluas 10,760 Ha (sepuluh koma tujuhratus enam puluh hektar), Persil Nomor 154 kelas dt , Letter CNo.944.3.1 (satu) bidang tanah tambak seluas 8,690 Ha (delapan koma enamratus sembilan puluh hektar), Persil Nomor 155 kelas dt I, Letter CNo.945.Sebagaimana diuraikan dalam Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia (Petok D) Nomor 34, tercatat atas nama AWALNAHb.PARTO. yang dikeluarkan Kepala Djawatan

PARTO yangdikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik u.b. Kepala TjabangPadjak Hasil Bumi Surabaya, tanggal 1411962 telah dibagi waris, untuk Moh.Ismail alias Muhammad Ismail (suami Awaliyah b.Parto), Letter C No.944.PersilNo.153 Kelas dt , luas 2,395 Ha. Untuk Nurul Hidayati alias Noeroel Hidajati(Tergugat), Letter C No.947, Persil No.154 Kelas dt , luas 10,760 Ha. UntukNurman wahyudi (Penggugat), Letter C 945, Persil No.155 Kelas dt , luas8,690 Ha.

Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bertanggal 14 11960 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah MilikKantor Tjabang Soerabaya;P.6. Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah buku penetapan huruf CNo.945, tanpa tangal dan tanpa tanda tangan pejabat;P.7. Surat Keterangan bertanggal 6 Djanuari 1960 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Tjabang Padjak Hasil Bumi Surabaya besertalampirannya;P.8.

ratussembilan puluh lima hektar), Persil Nomor 153 kelas dt , Letter CNo.947;2) 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 10,760 Ha (sepuluh koma tujuhratus enam puluh hektar), Persil Nomor 154 kelas dt , Letter CNo.944;3) 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 8,690 Ha (delapan koma enamratus sembilan puluh hektar), Persil Nomor 155 kelas dt I, Letter CNo.945;Sebagaimana diuraikan dalam Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia (Petok D) Nomor 34, tercatat atas nama AWALUAHb.PARTO. yang dikeluarkan Kepala Djawatan