Ditemukan 33 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : depok dappa dpppkd dspp depk duppa djapa djpln djppi dkppk djppr doppk deppk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-08-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SOEGITO, BA, HERMANSYAH ROESLI, BBA VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
162 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bongkar Muat Barangdari dan ke Kapal di Pelabuhan (bukti P5);Fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif PelayananJasa Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal di Pelabuhan (bukti P6);Fotokopi Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan PengawasanKetenagakerjaan, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah, Nomor UM.008/41/2/DJPL11, Nomor93/DJPPK
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 262/PDT/2015/PT BDG
Tanggal 8 Juli 2015 — Pembanding/Penggugat : Donny H Wandra, Cs Diwakili Oleh : Sahat Maruli Situmeang, SH.,MH,
Terbanding/Tergugat : PT Dirgantara Indonesia, Cs
Terbanding/Tergugat : Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat : Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
66 — 185
  • masalah adalah putusanP4P yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga upaya paksapelaksanaan putusan adalah eksekusi bukan gugatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Turut Terbanding/TurutTergugat pada pokoknya menyatakan telah melakukan langkahlangkah terkaitdengan Putusan P4P dan melalui Direktur Jenderal Pembinaan PengawasanKetatakerjaan (Binwasnaker) sebagai pihak yang mempunyai kewenanganeksekusi pelaksanaan putusan a quo tanggal 5 Oktober 2004 dengan suratB. 169/DJPPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-04-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 19 April 2018 — JAFAR ABDUL GAFFAR
205 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:1).1 (satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.2).1 (satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomorUM.003/41/2/DJPL11, nomor 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan KoperasiTenaga Kerja
    DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:1). 1 (satu) bundle fotocopy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.2).1 (satu) bundle fotocopy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomorUM.003/41/2/DJPL11, nomor 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan KoperasiTenaga Kerja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-04-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/PID.SUS/2018
Tanggal 19 April 2018 — DWI HARI WINARNO
172 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 724 K/Pid.Sus/20181)2)1 (satu) bundle fotocopy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran;1 (satu) bundle fotocopy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NomorUM.003/41/2/DJPL11, Nomor 93/DJPPk/XII/2011 dan Nomor96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan PenataanKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat
    ratus tujuhpuluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilanpuluh tujuh rupiah);Disita dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:1) 1 (satu) bundle fotocopy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran;2) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NomorUM.003/41/2/DJPL11, Nomor 93/DJPPk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 22-10-2007 — Upload : 07-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 075K/PDT.SUS/2007
Tanggal 22 Oktober 2007 — PT Dirgantara Indonesia (Persero); PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero); Heryono; Nugroho; Sayudi
1817 — 3866 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. dengan suratNo.B.169/DJPPK/IX/2004 tanggal 5 Oktober 2004 telah menegurTermohon dengan tembusan ditujukan antara lain kepada KetuaSerikat Pekerja FKK PT. DIRGANTARA INDONESIA untuk membayardana pensiun dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelahmenerima surat tersebut (Bukti P3) ;5.2.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 10 Oktober 2018 — Abdul Wahid, dkk; Melawan; PERUM DAMRI;
113 — 43
  • Polis Asuransi Jiwasraya atas nama Asep Saepudin,tertanggal 27 Oktober 1994 ;Fotocopy Daftar Potongan Perum Damri atas nama BunbunSukarman dan Ama Sarim ;Fotocopy History Saldo Tenaga Kerja periode 2016 ;Fotocopy Surat Perusahaan Umum Damri Nomor1747/KP.2012/DK2014, kepada General Manajer Perum Damri,tertanggal 17 Juli 2014 ;Fotocopy Iklan Bank Mandiri pada Media Sosial ;Fotocopy Iklan Bank Mandiri pada Media Sosial ;Fotocopy Surat dari Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RlNomor : B.3015/DJPPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 06-05-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 6 Mei 2020 — DWI HARI WINARNO
734 — 396 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/202036.37.1).1 (Satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.1 (Satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor :UM.003/41/2/DJPL11, nomor: 93/DJPPK/XII/2011 dan nomor:96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan PenataanKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di
    ratus tujuh puluhlima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluhtujuh rupiah);Disita dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:1) 1 (satu) bundel fotocopy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran;2) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NomorUM.003/41/2/DJPL11, Nomor 93/DJPPK
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Putus : 12-09-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 19/Pdt.sus-PHI/2018/PN GSK
Tanggal 12 September 2018 — - PT. TITANI ALAM SEMESTA - UNTARI Dkk
184 — 194
  • Diberi tanda Bukti T20;24.Foto kopi sesuai aslinya, Surat Nomor: B.736/DJPPK/IX/2006, PerihalPemberlakuan PKB tertanggal 29 September 2006 dari Dirjen PembinaanHalaman 59 dari 76 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.SusPHI/2018/PN GskPengawasan Ketenagakerjaan kepada Pimpinan PT. Titani Alam Semesata.Diberi tanda Bukti T21;25. Foto kopi dari foto kopi, Putusan Nomor 115/PUUVII/2009. Diberi tanda BuktiT22;26.Foto kopi sesuai aslinya, Putusan Nomor 159/G/2008/PHI. Sby tanggal 13Februari 2009.
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 04-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Smg
Tanggal 2 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 11
  • Fotokopi Keputusan Direktur Jendral Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Nomor : Kep.3389/M/DJPPK/XII/2011 tanggal 20Desember 2011 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan KesehatanKerja Umum Direktur Jendral Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan denganaslinya lalu diberi tanda T4;5. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-10-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/G/2012/PHI/PN.BDG
Tanggal 18 Maret 2013 — ACHMAD ROSICH, Cs.; Lawan; PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero)
114 — 49
  • 2010,Alat Bukti tentang photo penandatanganan Risalah Pertemuanantara Tergugat dengan Pengurus SPEDI pada tanggal 15 April2011.Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor : 125/G/2011/PHI/PN.BDG, antara Achmad Hidayat dengan Tergugat.Kesepakatan Bersama Antara Ketua Umum SPFKKdenganTergugat (PT Dirgantara IndonesiaPesero) tanggal 10Desember 2001.SKEP Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor : SKEP/1694/030.02/PTD/HR00000/10/2002.Surat dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl NomorB.169/DJPPK
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI
Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PHI.G/2014/PN.MKW
Tanggal 16 Juni 2014 — - ARNI SUKARNI, DKK MELAWAN - PT. HENRISON IRIANA
281 — 2496
  • Henrison Iriana Arar Sorong, dansurat dari Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Nomor B.253/DJPPK/IX/2011 tanggal 9September 2011 tentang penanganan kasusketenagakerjaan, untuk selanjutnya diberi tanda buktiP12;Foto copy Notulen Meeting pertemuan antara TimPenanganan kasus PT. Henrison Iriana dengan ManajemenPT.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Putus : 21-12-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 945/Pid.B/2017/2017/PN.Smr
Tanggal 21 Desember 2017 — JAFAR ABDUL GAFFAR
877 — 1373
  • DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu : 1). 1 (Satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasan upah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.2). 1 (Satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubungan laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : UM.003/41/2/DJPL-11, nomor: 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Putus : 21-12-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 944/Pid.B/2017/2017/PN.Smr
Tanggal 21 Desember 2017 — DWI HARI WINARNO
171 — 67
  • DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu : 1). 1 (Satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasan upah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.2). 1 (Satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubungan laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : UM.003/41/2/DJPL-11, nomor: 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan