Perangkat Desa hanya dalammasa jabatan selama 6 (enam) tahun saja.157.10.11.12.Bahwa pada tanggal 2 April 2012 Kepala Desa bernama HUSNULARKAM mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kempo Nomor: 003Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatKepala Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu bernamaSUDIRMAN ABIDIN dalam Jabatan sebagai Kepala Urusan EkenomiPembangunan dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun.Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 Bupati Dompu mengeluarkanKeputusan Nomor: 800/432/DPMPD

Bukti T3 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/432/DPMPD/2017tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala DesaKempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, padatanggal 30 Desember 2017(fotokopi sesuai denganaslinya);4. Bukti T4 Keputusan Kepala Desa Kempo Nomor : 14 tahun 2018tentang pemberhentian perangkat Desa Kempo, tanggal31 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);5.

(vide Bukti P3 = Bukti T4 dan Bukti T13);32Menimbang, bahwa Kepala Desa Kempo atas nama Abdul Hak tersebutdiangkat berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/432/DPMPD/2017Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Kempo KecamatanKempo Kabupaten Dompu, tertanggal 30 Desember 2017 (vide bukti T3);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan faktafaktahukum tersebut dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugatterbukti

Pegelolaan Dana Simpan PinjamPerempuan di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;1 (satu) Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MandiriPedesaan Nomor : 414.2/3717/PMD, tanggal 05 November 2008;1 (satu) Buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO;1 (satu) Buku Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaantahun 2014:1 (satu) Buku Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTOPNPM Mandiri Pedesaan tahun 2014;1 (satu) Buku Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil KegiatanPNPM MPD Nomor : 134/DPMPD

Keputusan Bupati Sintang Nomor 821.2/1273/KEP- BKPSDM/2021 Tentang Pengangkatan Penyetaraan Pejabat Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kab.Sintang Tanggal 29 Desember 2021;

satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Camat Ketungau Tengah Nomor 141/225/KEP/2021 Tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Swadaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tanggal 15 April 2021;

Tentang Syarat-Syarat Pencairan Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil, dan Alokasi Dana Desa Pertahapan Tahun 2021 Tanggal 29 Januari 2021;

1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan APBN TA.2021 Nomor 142/396/DPMPD-C Tanggal 13 September 2021 Desa Swadaya pengajuan Dana Desa sejumlah Rp. 684.325.600 (II 40%);

Ketungau Tengah tanggal cetak 02-05-23 oleh 1303;

Namun,sebagaimana keterangan Kepala DPMPD Sdr SATIRIN bahwa Pemda Kediripada tahun 2015 belum membuka pengisian jabatan Perangkat desa yangkosong, dan baru mensosialisasikan ke Jajaran Camat se Kab Kediri, sekirabulan Maret 2017, setelah Perda yang mengatur pengangkatan perangkatdesa turun.

Namun,sebagaimana keterangan Kepala DPMPD Sdr SATERJN bahwa PemdaHalaman 11 putusan Perkara Nomor 294 /PID/2021/PT SBY.Kediri pada tahun 2015 belum membuka pengisian jabatan Perangkat desayang kosong, dan baru mensosialisasikan ke Jajaran Camat se Kab Kediri,sekira bulan Maret 2017, setelah Perda yang mengatur pengangkatanperangkat desa turun.

berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga)bulan yang lalu;> Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalahTergugat atas keinginan Tergugat sendiri;> Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernahterlinat berkumpul baik lagi hingga saat ini;> Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepadaPenggugat untuk bisa mempertahankan rumah tangganya denganTergugat, namun tidak berhasil;Ervan Saputra bin Asmara, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaanTenaga Non PNS DPMPD

;Jabatan Kabid Pemerintahan Desa pada DPMPD KabupatenPandeglang;4. Al Anshar Nur, S.H., M.H.;Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pandeglang;5. Asep Saepudin, S.H., M.Si.;Halaman 1 dari 30. Putusan Nomor 36/G/2017/PTUNSRGJabatan Kasi Tata Pemerintahan Desa pada DPMPD KabupatenPandeglang;6. RD. Nikko Pratama Putra, S.STP.;Jabatan Kasi Administrasi Pemerintahan pada DPMPDKabupaten Pandeglang;7. Hasan Slamet, S.H.

APBDES Perubahan Sebesar Rp.916.406.000,00, yang terdiri: Dana Desa Rp.746.520.000,00 Alokasi Dana Desa : Rp.169.886.000,00;Bahwa Saksi menerangkan terkait Tata cara/prosedur penyerapananggaran (APBDes) Ta.2017 Desa Pa Sire, yaitu dari Desa mengajukanpermohonan pengajuan pencairan dana ke DPMPD Nunukan Tembusanke Kecamatan.

Selanjutnya pihak kecamatan melakukan veifikasikelengapan berkas meliputi:Surat Permohonan Pencairan Dari Desa;Rekomendasi Camat;Surat Pengantar lembar Konfirmasi;Lembar Konfirmasi Transfer Dana Setiap Tahapan;Foto Copy Rekening Koran f).Laporan Realisasi29209 5 Rincian Usulan dan LPJ Tahun sebelumnya,Selanjutnya apabila sudah lengkap, berkas tersebut oleh pihakkecamatan akan mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukanpencairan,Kelengkapan berkas tersebut, kemudian dikirim ke Kantor DPMPD KabNunukan

Kegiatan Pembangunan Usaha Peternakan Itik 4 Pokja TP PKKBesaran Angggaran Rp.104.000.000,00 (Seratus Empat Juta Rupiah);Bahwa Saksi menerangkan terkait Tata cara/prosedur penyerapananggaran (APBDes) Ta.2017 Desa Pa Sire, yaitu dari Desa mengajukanpermohonan pengajuan pencairan dana ke DPMPD Nunukan Tembusanke Kecamatan.

Selanjutnya pihak kecamatan melakukan veifikasikelengapan berkas meliputi:Surat Permohonan Pencairan Dari Desa;Rekomendasi Camat;Surat Pengantar lembar Konfirmasi;Lembar Konfirmasi Transfer Dana Setiap Tahapan;Foto Copy Rekening Koran f).Laporan Realisasi2929 5 Rincian Usulan dan LPJ Tahun sebelumnya,Selanjutnya apabila sudah lengkap, berkas tersebut oleh pihakkecamatan akan mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukanpencairan,Kelengkapan berkas tersebut, kemudian dikirim ke Kantor DPMPD KabNunukan

Bahwa pencairan tahap keII Untuk Kegiatan di Desa PaSire adalah SebesarRp. 298.608.000,00;Bahwa Terdakwa menerangkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Ta.2017 Desa Pa Sire Tahap dan Tahap II telah terserap100%;Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Tata cara/prosedur penyerapananggaran (APBDes) Ta.2017 Desa Pa Sire Sebagai Berikut:Desa mengajukan permohonan pengajuan pencairan dana ke DPMPD(BMPD) Kab.

;Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.SRGJabatan : Kabid Pemerintahan Desa DPMPD KabupatenPandeglang;3. Nama : Al Anshar Nur, S.H., M.H.;Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda KabupatenPandeglang;4. Nama : Rasik, S.E., M.M.;Jabatan : Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa DPMPDKabupaten Pandeglang;5. Nama : Asep Saepudin, S.H., M.Si.;Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Desa DPMPD KabupatenPandeglang;6. Nama : Helmi Faisal Alfarriz, S.H.

Bahwa terdapat keberatan dari PENGGUGAT, yang telah disampaikansecara tertulis pada tanggal 02 Juli 2021 kepada TERGUGAT a quodengan tembusan kepada Camat Kec.Sindangresmi, Panitia KecamatanSindangresmi, DPMPD Kab.Pandeglang, Bupati Pandeglang, InspektoratKab.Pandeglang, Kementerian Desa RI, Kementrian Dalam Negeri RI;. Bahwa yang menjadi keberatan PENGGUGAT adalah salah satu bakalcalon atas nama ENI BINTI ILYAS telah di uluskan sebagai Calon KepalaDesa Pasir Lancar Kec.

38 huruf (f)Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 Panitiamempunyai kewajiban untuk melakukan upaya pembuktiankeabsahan berkas persyaratan adminsitrasi bakal calon maka panitiamengeluarkan surat kepada lembaga berwenang untuk mendapatkansurat keterangan tertulis;10.Bahwa atas dasar hal peristiwa tersebut PENGGUGAT telah berkirimsurat pada tanggal 02 juli 2021 dan surat kedua pada tanggal 19 Juli 2021terkait permohonan keberatan, pengaduan dan laporan kepada pihakPanitia Kecamatan, Pihak DPMPD

Halmahera barat, maka secara kompetensi relatifPengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini;Menimbang Penggugat adalah seorang PNS, maka berdasarkanPP.Nomor: 45 Thn 1990, tentang Perubahan PP Nomor: 10 Tahun 1983,pasal3 ayat (1) tetang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,mengatur bahwa PNS yang melakukan perceraian wajib memperoleh Izinterlebin dahulu dari Pejabat yang berwewenang dan terbukti Penggugat telahmendapatkan surat izin dimaksud, Nomor: 496/DPMPD