Bahwa disamping itu juga dalam pertimbangan hukum Putusan PengadilanJudex Facti a quo tidak cermat dengan tidak mempertimbangkan bukti dariPenggugat/ Pembanding berupa Bukti kode P12 Berupa Foto Copy SuratPermohonan Pemblokiran dan Mediasi dari Drs.Anak .AGung Ngurah Jaya(Penggugat) kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung(Tergugat III); Bukti ini diajukan kepada BPN Badung (Tergugat Ill) untukmemblokir dan diadakan mediasi dengan pihak Termohon Kasasi I, Il,sehubungan dengan ditengarai

adanya sertifikat lain (ganda) terhadap obyekyang sama; Dan Bukti kode P13 Berupa Foto Copy Surat Permohonan yangdiajukan oleh Kuasa hukum dari Drs.Anak .AGung Ngurah Jaya (Penggugat)kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat III)yang ditembuskan kepada BPN Prov.Bali dan BPN Pusat di Jakarta, bukti inidiajukan kepada BPN Badung (Tergugat Ill) agar tidak mengusulkanpembatalkan Sertifikat Hak Milik No: 19252/Kel.

Namun dalam hal ini Terlebih lagi tanah yangdimohonkan Sertifikat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalahtanah warisan yang tidak mengenal dan tidak tunduk kepada lembagadaluwarsa (vide Yurisprudensi MARI Nomor 916 K/Sip/1973 ,tanggal 19Desember 1973 jo Putusan MARI Nomor 157 K/Sip/ 1975 tanggal 18September 1975); Mengingat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor19252/Kelurahan Jimbaran atas nama Drs.Anak Agung Ngurah Jaya yangdimohonkan sertifikat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat adalahberdasarkan

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rop227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

Barata Indonesia tertanggal 3 Februari 2003;2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBBdari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tigatertanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp160.297.716,00 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut copySurat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT.

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadil1.adilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :Penggugat hadir di persidangan diwakill oleh Kuasa Hukumnya Drs.Anak Agung Gede Sekar, SH, MH, C.I.L, A.A.

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

Barata Indonesia tertanggal 3 Februari 2003;2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBBdari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tigatertanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp160.297.716,00 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut copySurat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT.

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Ro227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

Barata Indonesia sebesarRp306.028.746,00;Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rop227.453.798,00yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung GedeAstawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan danSDM PT.

.103.388.09087 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas namaPT Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBByang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 07 Januari 20002 sebesarRp.206.776.180, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wayibpajak PT Barata Indonesia sebesar Rp.306.028.746,88 Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor Pelayanan PajakBumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp.227.453.798, yangditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak

Agung Gede Astawa, berikut1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan dan SDM PT BarataIndonesia tertanggal 3 Februari 200389 2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBBdari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga tertanggal11 Maret 2004 sebesar Rp.160.297.716, yang ditanda tangani oleh KepalaKantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut copy Surat tanda BuktiTerima Setoran (STTS) wajib pajak PT Barata Indonesia sebesar Rp.160.297.716, tertanggal 29 Desember

PN.Sby3383389192939495Bangunan atas nama wajib pajak PT Barata Indonesia tanggal 1 Desember2004 yang ditanda tangni oleh Kepala Kantor KP PBB Surabaya TigaROBERT NAPITUPULU, beserta lampirannya berikut Surat tanda BuktiTerima Setoran (STTS) wajib pajak PT Barata Indonesia sebesar Rp.160.297.716, tertanggal 29 Desember 2004 RI nomor : 1295/WPJ.11/KB.0307/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Pemberian Pengurangan PajakBumi dan Bangunan yang terutang atas nama PT Barata Indonesia yangditandatangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak

.103.388.0901 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PTBarata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yangditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 07 Januari 20002 sebesarRp.206.776.180, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajakPT Barata Indonesia sebesar Rp.306.028.746,Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumidan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp.227.453.798, yang ditanda tanganioleh Kepala Kantor Drs.Anak

pajak PT Barata Indonesia tanggal 1 Desember 2004 yangditanda tangni oleh Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ROBERTNAPITUPULU, beserta lampirannya berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran(STTS) wajib pajak PT Barata Indonesia sebesar Rp. 160.297.716, tertanggal29 Desember 2004Copy Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 1295/WPJ.11/KB. 0307/2003tanggal 23 Juni 2003 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi danBangunan yang terutang atas nama PT Barata Indonesia yang ditandatanganioleh Kepala Kantor Drs.Anak

Banjar Cabe,Desa Darmasaba, Kecamatan Mengwi,KabupatenBadung ;Semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding ;MELAWAN ; Gede Sadia jUmur 72 tahun, lakilakii Agama Hindu, Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal JalanSekuta Gang VII,Lingkungan Sekuta, Kelurahan Sanur, KecamatanDenpasar Selatan ; Made Sadi,Umur 65 tahun, lakilaki, Agama Hindu,Warga Negara Indonesia, pekerjaanTukang, bertempat tinggal Jalan Sekuta Gang VII, Kelurahan Sanur,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.ANAK

menjadi atas namaTergugat ( Drs.Anak Agung Ngurah Putra Subagia ) dan menjadi hak milikTergugat ( Drs. Anak Agung Ngurah Putra Subagia ), hal ini telah sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 16 ayat ( 1 ) huruf a.

Dkk melawan Drs.Anak Agung Ngurah Putra Subagia yang membuktikan bahwa antara Penggugatdengan Tergugat telah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Denpasar padatahun 2016. Bukti yang bertanda P16 adalah berupa Surat dari KantorPertanahan Kabupaten Badung tentang pemblokiran HM 05716 buduk, dan buktibertanda P17 adalah berupa Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2016 dari AnakAgung Ngurah Oka, Prof. DR. Gusti Ngurah Agung, Dr.

ANAK AGUNG NGURAH SHRI KRISHNA HARDY, LakiLaki.Tidak berhak untuk menuntut warisan harta kekayaan milik Tergugat ; DRS.ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, yang sudah dihibahkan kepada anaknyadari Perkawinan dengan Ruth Penny Sihombing yang bernama Anak AgungNgurah Arya Gauthama Hardy.Bahwa harta bersama yang menjadi bagian Pemohon/pihak ke 2 yangdiserahkan dan atau dimiliki atau dihibahkan kepada Anak Agung Ngurah AryaGauthama Hardy adalah :1.

hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 September2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di sebuah warung pinggir pantalWatu Klotok, Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, KabupatenKlungkung; Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga menyimpan,memiliki dan memelihara 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang tanpamemiliki Surat / Sertifikat (jin) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam; Bahwa berawal dengan adanya laporan dari nelayan saat Saksi Drs.Anak

selanjutnyatergugat dan tergugat Il telah mencabut kuasanya tertanggal 21 Oktober 2016dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Panca Sarini tempat lahirSemana/1 April 1982 beralamat Jalan Sekuta Gang VIl,Lingkungan Sekuta,Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, menjadi KuasaInsidentilmewakili Gede Sadia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember2016 dan selanjutnya tergugat dan tergugat Il telah mencabut kuasanyatertanggal 20 Maret 207 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada1.Drs.Anak

Anak AgungNgurah Oka (Tergugat I) dan Anak Agung Ngurah Gede Putra(Tergugat Il), berasal dari Ukiran dan bukan dari PuriPemecutan, sehingga tidak berkedudukan sebagai ahli warisyang sah dari almarhum Gusti Ngurah Jegu dari PuriPemecutan, maka penguasaan tanah sengketa oleh Drs.Anak Agung Ngurah Oka (Tergugat I) dan Anak AgungNgurah Gede Putra (Tergugat Il), setelah adanya eksekusiadalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapatHal. 9 dari 29 hal. Put.

Kantor Notaris HartonoJl.Sunset Road Komplek Dewa Ruci Kuta Badung dan dibuatkan kwitansiyang ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta uang lagikepada saksi dengan alasan untuk pengurusan suratsurat kepemilikantanah/ Sertifikat Hak Milik (SHM) dan saksi memberikan uang sebesarRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer yaitu padatanggal 29 Januari 2014 kerekening terdakwa yaitu BCA NomorHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2017/PN Dps0407078989 atas nama Drs.ANAK

Tlw I93;Foto copy tanda terima dari Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Ketua MajelisPengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali berupa Memori Bnding Atas Putusan MajelisPemeriksa Wilayah Noaris Provinsi Bali No.02/Pts/Mj.PWN Prov.Bali /02/2015tertanggal 13 Maret 2015 , selanjutnya diberi tanda Tlw.II10.11 Foto copy Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten KarangasemNo.UM.MPDN.Kab.Karangasem 10.04.05 kepada LKetua Majelis Pengawas WilayahProvinsi Bali perihal adanya laporan Masyarakat (Drs.Anak

Putusan No.976 /K/2015 (Liem VS Kodam III/Siliwangi);Putusan No.290 /K/2016 (Lisnawati VS Ivo L Bar,dkk);Putusan No.143/K/2016 (Ny Rochadini,dkk VS Pintarajo);Putusan No.170/K/2017 (Hamzah VS Harjanto Jasin);Putusan No.734/K/2017 (Menkeu VS Kodam III/Siliwangi)Putusan No.1318/K/2017 (Drs.Anak Agung Ngurah Jaya VS Anak AgungPutri,dkk)on fF & yang pada pokoknya jika terdapat sertifikat ganda atas tanaah yng sam dimanakeduaduanya samaa aoutentik maka bukti yang paling kuat adalah sertifikaatyang terbit

Anak Agung NgurahAgung, Anak Agung Ngurah Bagus, ST, Anak Agung Ngurah RaiAgung, Anak Agung Ngurah Agung untuk mengurus harta warisan yangditinggalkan oleh leluhur Penggugat; Bukti yang bertanda P3 adalah berupa Salinan Akta Kuasa tanggal 19Juli 2015 Nomor 14 atas nama Tuan Anak Agung Ngurah Bagus, TuanAnak Agung Ngurah Gede Agung Anak Agung Ngurah Agung, Drs.Anak Agung Ngurah Agung, Anak Agung Ngurah Agung/I Gusti NgurahAgung dan Anak Agung Ngurah Mayun/I Gusti Ngurah Agung Mayunsebagai pemberi

. berupa Pemberhentian Gubernur Bali danPengesahan Pengangkatan Gubernur Bali dan PengesahanPengangkatan Wakil Gubernur Bali:Individual:Bahwa yang dimaksud dengan bersifat individual adalah KeputusanTata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentubaik alamat maupun hal yang dituju, bahwa Keputusan Tata UsahaNegara Objek Sengketa jelas ditujukan kepada pihak tertentu baikHalaman 5 dari 58 Putusan Nomor 98 K/TUN/2015berupa siapa yang dituju, alamat dan hal lain yang dituju, yaitu Drs.ANAK

Urut atas nama Drs.Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan, S.H;Bahwa Saksi mengatakan DPRD Bali telah melewati batas waktu yang telahditentukan oleh Undang Undang ( yaitu 3 hari ) dalam mengusulkan kepadaMenteri Dalam Negeri untuk melakukan pengesahan pengangkatan pasangancalon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali;Bahwa Saksi menerangkan ada pemilih yang memilih lebih dari satu; Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Pembukaan kotak suara yang dilakukanoleh KPU Kabupaten Buleleng