17 Desember 2014;Bahwa selama bekerja pada Tergugat di mana Para Penggugat selalumenjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan tidak pernahmelakukan kesalahan yang merugikan Tergugat yang mana ParaPenggugat tidak pernah menerima sanksi dalam bentuk apapun dariTergugat;Bahwa Para Penggugat adalah benar karyawan pada kebun Tergugatyang tergabung dalam keanggotaan Pengurus Komisariat FederasiKehutanan, Perkayuan, Industri Umum, Pertanian dan PerkebunanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia ( PK F HUKATAN

Tidak mendapatkan Upah sesuai UMSK Kabupaten Paser;Bahwa Pengurus Komisariat Federasi Kehutanan, Perkayuan, IndustriUmum, Pertanian dan Perkebunan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PKF HUKATAN SBSI) PT. Anugerah Abadi Multi Usaha telah menyampaikanpengaduan kepada Disnakertrans Paser berdasarkan surat Nomor023/PKSBSI/F Hktn/AAMU/X/2014 tertanggal 3 Oktober 2014 perihalpengaduan terkait :a. Upah karyawan di bawah UMK/UMSkK;b. Adanya karyawan yang tidak mendapatkan THR tahun 2014;c.

AAMU), untuk menindak lanjutipermasalahan hubungan industrial tersebut, maka Pengurus Komisariat(PK F HUKATAN SBSI) telah melaksanakan perundingan Bipartit padahari Kamis tanggal 29 Januari 2015 dengan Tergugat, namun tidaktercapai kesepakatan;Bahwa dikarenakan penyelesaian hubungan industrial melalui Bipartittidak menemui jalan penyelesaian.

Maka Para Penggugat yang diwakilidan atau dikuasakan kepada Dewan Pengurus Cabang FederasiKehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan PerkebunanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F HUKATAN SBSI), karenanyamemilin untuk diselesaikan di Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Paser, dan Mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Paser telah mengeluarkan Anjuran Nomor:565.5/351/DTKT, bahwa Diktum pada angka kedua dalam AnjuranDisnakerTrans Kabupaten Paser menyatakan

Hutan Jihau Mas) Site Gunung Sari, mempekerjakanburuh sebanyak 542 orang, yang sebahagian tergabung dalam Serikat BuruhSejahtera Indonesia PK FSB Hukatan SBSI, dan pada tanggal 6 April 2009,Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Mohok Kerja dari PK FSBHukatan SBSI No. 010/HHM/IV/2009 Tanggal 3 April 2009, yang akandilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di lokasi kerja, dengan alasan : Sekretariat PK FSB Hukatan SBSI dan COS yang belum diberikanPenggugat ; Melakukan Mutasi terhadap PK FSB Hukatan

Pekerjaan,Karyawan PT.Pantai Timur Jaya yang beralamat Jalan SriwijayaNo.25 Palu; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATPara Penggugat diwakili oleh Kuasanya, NI PUTU DARMAWATI,SH, KARLAN S.LADANDU dan UNDING, semuanya Pengurus DPC FSBHukatan SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan HukumKonfederasi Serikat Buruh Sejatra Indonesia ( LBH KSBSI )Propinsi Sulawesi Tengah pada Kantor DPC FSB Hukatan SBSIKota palu yang beralamat Di Jalan Sriwijaya Nomor : 25 Palu, baikbersama sama maupun sendiri sendiri, selanjutnya

Pekerjaan,Karyawan PT.Pantai Timur Jaya yang beralamat Jalan Sriwijaya No.25Palu; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya, NI PUTU DARMAWATI,SH, KARLAN S.LADANDU dan ABDUL HALIK, semuanya Pengurus DPC FSBHukatan SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KonfederasiSerikat Buruh Sejatra Indonesia ( LBH KSBSI ) Propinsi SulawesiTengah pada Kantor DPC FSB Hukatan SBSI Kota palu yangberalamat Di Jalan Sriwijaya Nomor : 25 Palu, baik bersama samamaupun sendiri sendiri

JUNAEDI I.GAOL Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Federasi Hukatan Kabupaten Kapuas di JalanPatih Rumbih IV Nomor 129 Kuala Kapuas, KabupatenKapuas, Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 3 Nopember 2015 yang sudah di daftar di bukuregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka RayaNomor 383/XII/2015/SK/PHI/ PN.PLK tanggal 11Desember 2015, yang selanjutnya disebut sebagaiPenggugat; nn nnn nnn nn nnn nnnLawanPT.

pembayaran gaji sebagaimana diuraikan pada nomor 10 (sepuluh)diatas adalah tidak dibenarkan undangundang sebagaimana ketentuanpasal 162 UU Nomor 13 Tahun 2003, lagi pula alasan Tergugat tidakterbukti karena faktanya sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat belummembayar gaji Penggugat bulan September 2015; Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan No.851/SKSKB/HRDSMJL/IX/IX/2015, Tergugat tidak pernah merundingkan maksudtersebut dengan Penggugat maupun dengan Pengurus Komisariat KSBSFederasi Hukatan

Gaol Koordinator Daerah Kalimantan TengahSerikat Buruh Federasi Hukatan Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia, yang berkantor di Jalan Patin Rumbih IVNo. 129, Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;selanjutnya disebut PENGGUGAT;MELAWAN :PT. Bangun Karya Semesta Managemen Induk Siloam Hospitals Group,berkantor di Lt.5 PX Pavilion ST.

LPPPI yang telah bekerja diperusahaan Tergugat sejak 05 Mei 1994 di bagian Admin Pulp Making dengankonduite kerja baik terbukti yang besangkutan sudah bekerja 17 tahun lebih.Hal. 1 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012Bahwa Penggugat adalah salah satu Pengurus Komisariat FederasiSerikat Buruh Kehutanan, Perkayuan Dan Pertanian Serikat Buruh SejahteraIndonesia (PK FSB HUKATAN SBSI di PT.

jelas perbuatan Tergugatbertentangan dengan hukumyaitu bila dilihat redaksi PKB pasal 66 ayat 3 huruf(c), maka hal tersebut adalah persoalan hukum tentu didasarkan pada putusanhukum yang berkekuatan hukum tetap , sehingga kontradiktif PKB pasal 66ayat 3 huruf (c) dijadikan dasar melakukan PHK, karenanya patutlah PHKtersebut ditolak .Bahwa dari rangkaian proses PHK tersebut, Tergugat tidak pernahmerundingkan PHK tersebut dengan memberitahu kepada Pengurus SerikatBuruh dalam hal ini Pengurus PK FSB Hukatan

., dan kawankawan, ParaPengurus DPP F Hukatan SBSIdan Pengurus DPC F HukatanSBSI Kabupaten Pasuruan, berkantor di Jalan Cipinang MuaraRaya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, dan di Jalan rayaKetapan Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, KabupatenPasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1Desember 2013;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;dan1. PT.

Bahwa Para Penggugat masuk serikat buruh Federasi Hukatan SBSItanggal23 Desember 2013 dan telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja, Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan dengan Bukti Pencatatan 01/D.25.252/2013 tertanggal 13 Januari 2013;10.Bahwa tanggal 28 Desember 2012 upah bulan Nopember 2012 dibayar olehperusahaan dan tanggal 29 Desember 2012 hanya sebagian pekerja yangdisuruh masuk kerja yaitu di bagian packing itupun tidak semua bagiantersebut yang masuk kerja, tanggal 17 Januari 2013 upah

Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (GAPKI) cabang Riau dengan Pengurus Daerah Federasi SerikatPekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia(PD.F.SP.PP.SPS1) Provinsi Riau (Para Penggugat), Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Perkebunan (SPTPBUN), PT Perkebunan NusantaraV (PTPNV), Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia (Korwil K SBSI) Provinsi Riau, Koordinator Daerah (Korda),Federasi Serikat Buruh Hutan Kayu dan Pertanian Serikat Buruh SejahteraIndonesia (FSB HUKATAN

Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PD.F.SP.PPSPSI) ProvinsiRiau (Para Penggugat), Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan(SPTPBUN), PT Perkebunan Nusantara V (PTPNV), Koordinator WilayahKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil KSBSI) ProvinsiRiau, Koordinator Daerah (Korda), Federasi Serikat Buruh Hutan Kayu danPertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI RIAU)dan Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) Provinsi

Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PD.F.SP.PPSPSI) ProvinsiRiau (para Penggugat), Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan(SPTPBUN), PT Perkebunan Nusantara V (PTPNV), Koordinator WilayahKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil K SBSI) ProvinsiRiau, Koordinator Daerah (Korda), Federasi Serikat Buruh Hutan Kayu danPertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI RIAU)dan Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) Provinsi

gabunganPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau dengan PengurusDaerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerjaseluruh Indonesia (PD.F.SP.PPSPSI) Provinsi Riau (para Penggugat),Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan (SPTPBUN), PTPerkebunan Nusantara V (PTPNV), Koordinator Wilayah KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil K SBSI) Provinsi Riau,Koordinator Daerah (Korda), Federasi Serikat Buruh Hutan Kayu danPertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN

Bahwa Penerima Kuasa Terman Waruwu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992), Kabupaten Pelalawan tidakberwenang untuk mewakili Penggugat, karena Penggugat adalah anggotaKehutanan, Perkayuan & Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Hukatan SBSI) sampai saat ini.2.

Bahwa organisasi buruh yang ada di perusahaan Tergugat adalah Kehutanan,Perkayuan & Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Hukatan SBSI) danSPPPSPSI, sedangkan keberadaan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPCSBSI 1992) di perusahaan Tergugat tidak pernah ada, dan organisasi buruhtersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak managemenperusahaan selaku mitra.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan

PRAYIT, bertempat tinggal di DSN Ngesong, RT 001, RW 001,Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikuasa kepada Parulian Sianturi, S.H, dan Kawan kawan,DPP F Hukatan SBSI, beralamat di Jalan Cipinang Muara RayaNomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 1 Desember 2013, sebagai Para Termohon Kasasidahulu Para Penggugat;dan1 PT.

Putusan Nomor 640 K/Pdt.SusPHI2014Upah bulan Nopember 2012 akan dibayar paling lambat tanggal 15 Januari 2013 danupah bulan Desember 2012 akan dibayar paling lambat tanggal 20 Januari 2013 danpekerja diliburkan dan masuk kerja kembali setelah hakhaknya diberikan;910111213Bahwa Para Penggugat masuk serikat buruh Federasi HUKATAN SBSI tanggal23 Desember 2013 dan telah dicatakan di Dinas Tenaga Kerja, Sosial DanTransmigrasi Kabupaten Pasuruan dengan Bukti Pencatatan 01/ D.25.252/2013tertanggal 13 Januari

No. 574K/Pdt.Sus /2010kuasa kepada : PARULIANSIANTURI, SH. dankawan kawan, paraPengurus DPP FSBHUKATAN SBSI dan DPCFSB HUKATAN SBSI Kab.Ogan Komering Ilir(OKI), berkantor di Jl.Kelelawar No. 44,Kedaton Tanjung KarangBandar Lampung,berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 15November 2009, paraPemohon Kasasi dahulupara Penggugat ;melawanPT. WAHYUNI MANDIRA, berkedudukan di Gedung BRIIl Lt. 16, Jalan Jenderal Sudirman No.44 45,Jakarta Pusat 10210 dan Kantor Cabang PalembangJIn. Jaksa Agung R.

Wachyuni Mandira yang juga anggota FederasiHUKATAN SBSI dan telah memberikan kuasa penuh kepadaPengurus SBSI (DPP FSB HUKATAN dan DPC FSB HUKATAN SBSIKab. OKI) dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriPalembang denga Nomor /G/2009/PHI.PLG adalah sah dansesuai dengan Pasal 87/7 UndangUndang No.2 Tahun 2004.dalam hal ini yang di gugat adalah PT.

Bahwa ke 3 tuntutan tersebut sudahdilakukan prosedur perundinganbipartite oleh Pengurus Komisariat PKFSB HUKATAN SBSI PT. Wachyuni Mandiradimulai bulan September Desember2008, namun tidak pemah direspon olehTermohon Kasasi/Tergugat sehinggamenimbulkan reaksi mogok kerjatanggal 24 Desember 2008.7. Bahwa penyampain mogok kerja sudahdiberitahukan ke~ pihak TermohonKasasi/Tergugat ke Kepolisian POLDASurnsel dan POLRES OKI, keDisnakertrans Kab. OKI.8.

Nomor 335 K/Pdt.SusPHI/2015dan mengingat Para Penggugat Muhaemin dkk (29) orang masih di bawahnaungan Dewan Pengurus Cabang (DPC) F Hukatan SBSI Kota Tangerang,serta diketahui Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;Bahwa Para Penggugat (Muhaemin) dalam struktur organisasi sebagaiSekretaris, secara resmi mengajukan angka pesangon sebesar satu (1) kaliketentuan kepada pihak : Perusahaan Tergugat, Dinas KetenagakerjaanKota Tangerang, dan pihak Dewan Pengurus Cabang F Hukatan SBSI KotaTangerang;Kepada

Yang Mulia Majelis Hakim, untuk saat ini Tergugat masihberanggapan Kuasa Hukum para Penggugat Muhaemin dkk (29 orang) dariDPC F Hukatan SBSI Tangerang, karena secara organisasi masih dalamnaungannya dan Surat Kuasa Hukum lama belum dicabut, tetapi sekarangmuncul Kuasa Hukum baru, yaitu dari Kantor Hukum ED& Partners :Endang Darajat, SH dan Rustam Effendi, S.H., yang berkantor di JalanPemda Tigaraksa, RT 02/01, Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa,Kabupaten Tangerang, sehingga Tergugat merasa heran dan

Juanda Nomor 27 AJakarta Pusat 10120 dan Pengurus pada Dewan PengurusCabang Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan danPertanian DKI Jakarta (DPC F HUKATAN SBSI DKI Jakarta)Beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 CipinangJatinegara Jakarta Timur 13420, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Desember 2013, sebagai Termohon Kasasidahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi

Bahwa dalam perkara ini para Kuasa Hukum Penggugat bertindakselaku kuasa hukum dalam kapasitasnya masingmasing selaku: Jhonry Evyryanto E Gultom, A.Md.Par,S.Th. selaku Sekretarispada Dewan Pengurus Cabang Federasi Niaga, Informatika,Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera IndonesiaJakarta Pusat (DPC F NIKEUBA SBSI Jakarta Pusat); Haris Isbandi selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang FederasiKehutanan, Industri Umum, Perkayuan dan Pertanaian DKIJakarta (DPC F HUKATAN SBSI DKI Jakarta) ;2.

Bahwa belum ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT Damai IndahGolf, Tok. yang dicatatkan pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan danTransmigrasi Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu jelas bahwaNIKEUBA dan HUKATAN SBSI tidak memiliki unit kerja diperusahaan Tergugat, sehingga jelas dan tidak perlu dibuktikan lagibahwa Penggugat pada waktu masih bekerja pada Tergugat, adalahbukan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh NIKEUBA SBSImaupun HUKATAN SBSI atau apapun namanya;Hal. 33 dari 39 hal.

2000, Federasi Serikat Pekerja/ Buruhdapat mewakili anggotanya apabila PUK Serikat Pekerja/Buruh di Perusahaan tersebut merupakan anggotanyadan Pekerja/ Buruh merupakan anggota dari SerikatPekerja/ Buruh, sehingga yang punya legal standingdalam mewakili Pekerja/ Buruh adalah PUK SerikatPekerja/ Buruh, dengan demikian Pengurus DPCFHUKATAN SBSIKabupaten Temanggung tidak dapat mewakili PemberiKuasa karena Pengurus DPC FHUKATAN SBSIKabupaten Temanggung tidak mendapat kuasa limpahandari PUK Pengurus HUKATAN

H.Juanda No. 27A, Jakarta Pusat dan Pengurus pada Dewan PengurusCabang Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan dan PertanianDKI Jakarta (DPC F HUKATAN SBSI DKI Jakarta), beralamat di JalanCipinang Muara Raya No.33 Cipinang Jatinegara Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2013;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat

No. 831 kK/Padt.SusPHI/2015Bahwa dalam perkara ini para Kuasa Hukum Penggugat bertindakselaku kuasa hukum dalam kapasitasnya masingmasing selaku : JHONRY EVYRYANTO E GULTOM, A.Md.Par,S.Th. selakuSekretaris pada Dewan Pengurus Cabang Federasi Biaga,Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh SejahteraIndonesia Jakarta Pusat (DPC F NIKEUBA SBSI Jakarta Pusat) ; HARIS ISBANDI selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang FederasiKehutanan, Industri Umum, Perkayuan dan Pertanaian DKI Jakarta(DPC F HUKATAN

Damai IndahGolf, Tok. yang dicatatkan pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan danTransmigrasi Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu jelas bahwaNIKEUBA dan HUKATAN ~ SBSI tidak memiliki unit kerja diperusahaan Tergugat, sehingga jelas dan tidak perlu dibuktikan lagibahwa Penggugat pada waktu masih bekerja pada Tergugat, adalahbukan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh NIKEUBA SBSImaupun HUKATAN SBSI atau apapun namanya ;Bahwa berdasarkan Pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan

Kaltim yang ditujukan kepada PimpinanPerusahaan PT Kresna Duta Agroindo dan PT Tapian Nadenggan, secara tegasdisimpulkan bahwa Penggugat sudah memberikan hak karyawan danmelaksanakan SK Gubernur No. 561/K.634/2007;Bahwa setelah mendapat penjelasan dan kepastian UMK sebagaimanadiuraikan dalam surat tersebut kami melaksanakan sebagaimana isi suratNomor: 005/356/DisnakerKP/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, namun dalamperselisinan hubungan industrial yang melibatkan PT Tapian Nadenggandengan DPC FSB HUKATAN

SBSI, DPC FSB HUKATAN SBSI justrumemutuskan hal yang kontradiktif dengan metode penyelesaian perselisihanhubungan industrial sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal ini terlihat dariItikad kurang baik yang dilakukan oleh pekerja dengan melakukan mogok kerjasebagaimana tertuang dalam surat FSPPPSPSI nomor 001/FSPPPSPSI/IV/2008;Bahwa setelah keluarnya penetapan Nomor 005/356/DisnakerKP/IV/2008 tertanggal 8 April 2008 yang ditandatangani

tujuh) tahun 10(sepuluh) bulan ;Bahwa setelah almarhum Junaidi meninggal, ahli warisbelum memperoleh hakhaknya sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;Bahwa untuk mendapatkan hal halnya ahli waris almarhumJunaidi telah melakukan perundingan secara bipartit kepadapengusaha pada tanggal 05 Februari 2008, tanggal 17Februari 2008 dan pada tanggal 01 Maret 2008, akan tetapipada perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan atashak hak ahli waris almarhum Junaidi ;Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 DPC FSB HUKATAN

GAOLKetua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh SejahteraFederasi Hukatan Kabupaten Kapuas, berkantor di JalanPatin Rumbih Gang 4 Nomor 129 Kuala Kapuas,Kabupaten Kapuas, Kalimantan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 3 November 2015;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai

Nomor 538 K/Pdt.SusPHI/201615.16.17.18.18.maksud tersebut dengan Penggugat maupun dengan PengurusKomisariat KSBS Federasi Hukatan PT.Sakti Mait Jaya Langit sebagaiorganisasi Penggugat ;Bahwa tindakan mana bertentangan dengan Pasal 151 Ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang selengkapnya berbunyi Dalam halsegala upaya sudah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidakdapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh

pengupahan, jabatan,jam kerja, cuti per 3 bulan, cuti tahunan, THR, Premi angkut, Jaminanpemeliharaan kesehatan (JPK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan perumahannantinya akan diterima Penggugat apabila telah berada di Medan, tidaklah lebihrendah dari tempat mutasi sebelumnya, namun Tergugat tidak dapatmenjelaskan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh Penggugat,sedangkan ongkos dan biaya pindah saja ditanggung Penggugat, makaPenggugat MENOLAK MUTASI tersebut;Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Federasi Hukatan

Sarana Baja Perkasa ( F Hukatan KSBSI PT SBP) sektor Perawang dengannomar registrasi : ZDM/ 03.0531 .yang dikeluarkan oleh Dewan PengurusCabang (DPC) Kabupaten Siak Provinsi Riau;Bahwa Penggugat telah berupaya melalui kuasa hukumnya untukmenyelesaikan perselisihan ini secara musyawarah dengan mengajak Tergugatuntuk berunding secara Bipartit yaitu Bipartit . tanggal 31 072017.II .tanggal04082017.

P7 Fotocopy jawaban anjuran No. 119/F hukatan KSBSI/SBP/X2017tanggal 29 oktober 2017;8.