Ditemukan 28 data
86 — 21
ditunjuk untuk memeriksa barang;Bahwa sepengetahuan saksi alamat perusahaan yang menyediakanCT SCAN ada di Gorontalo;Bahwa sepengetahuan saksi ada negosiasi harga untuk pengadaan 1unit CT SCAN;Bahwa saksi tidak terlibat dalam negosiasi harga pengadaan CTSCAN;Bahwa yang terlibat dalam menentukan harga adalah Pak NIKSONTAHIR dan Pak EKO dan Kepala Dinas;Bahwa saksi mengetahui bahwa CV DAYA PRIMA yang ditunjukuntuk pengadaan CT SCAN tersebut adalah dari Pak EKO RAHMATSETIAWAN dan sekretaris saksi INDRYANTO
74 — 35
INDRYANTO JAROT RAHARJO, Msi selakuPLH. kepala Dinsosnakertrans pada tanggal 16 September 2013 telahmenerima CEK GIRO Bank BNI dari Kementerian Sosial RI yangdiserahkan oleh Menteri Sosial yaitu SALIM ASSEGAF AL JUFRI dengannilai sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) yang diperuntukanbagi 10 kelompok penerima bantuan Bedah Kampung melalui RS RTLHdi Desa Kalirejo Kec. Bawang Kab. Batang.
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indryanto Seno Adji, SH., MH., antara perbuatanmelawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satudengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat,adanya perbuatan melawan hukum ;Bahwa perbedaan tersebut di atas, juga secara tegas diatur secara tersendiri sendiri dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001, dimana penyalahgunaan kewenangan termuat dalam Pasal 3, sedangperbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ;Bahwa
SANTOSA HADI PRANAWA, SH.MH.
Terdakwa:
1.drg. TONI BAGUS BUDI PRASOJO
2.SUTARTI, Amd.Keb.
202 — 214
INDRYANTO WISNU H sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);e, AYU NURIYANTI, SH sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Uang tunai sebesar Rp. 1.750.000, (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pengempenerimaan dana saving kegiatan Panwaslu Kota Madiun tahun 2013 dengan rincian uang THR Rp. 750.000Halaman ke 57 Putusan Perkara No. : 184/Pid.sus/TPK/2018/PN.Sby72.73.74.uang saku ke Bali Sebesar Rp. 1.000.000,Uang tunai sebesar Rp. 40.367.267, (empat puluh juta tiga ratus
181 — 61
peraturan ,petunjuk kerja, dan berlawanan atau menyimpang dari tujuan sebenarnyapemberian kewenangan , sarana atau kesempatan tersebut ;Putusan Nomor :30/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG.Hal 95 dari 119 halMenimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH menyatakan yangdimaksudkan dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang mlekatpada jabatannya atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untukmengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa sementara Indryanto
160 — 62
Selain itu saksi juga meminta stafsaksi yaitu INDRYANTO (Kasubag Sumber Daya Energi) untuk mengecekkeberadaan PT. IMMS dan keadaan lapangannya seperti apa, laporan yangPutusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 104 dari 312saksi peroleh ada aktifitas di kantor PT. IMMS. Kajian/telaahan staf yangkami buat tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati Lumajang (DR.SYAHRAZAD MASDAR, MA). Bahan telaahan staf hanya berupa dokumenadministrasi saja karena penyesuaian sesuai UU yang baru.
57 — 20
INDRYANTO WISNU H sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; --------------------------------------------------------------------------------- e. AYU NURIYANTI, SH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------------71.