MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Almen Yusri bin Judek) terhadap Penggugat (Yurella Tirqahma binti Wildanis);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar

bagiPenggugat untuk membuktikan bantahannya perihal Akta Hibah atas objekGugatan Rekonpensi angka 2;Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam kontra memoribandingnya menyatakan sebagai berikut :Bahwa Putusan judex facti Mahkamah Syariyanh Meuruedu tertanggal20 Maret 2018, No.0041/Pdt.G/2017/MsMrd, yang dimohon banding telahtepat dan benar baik dilihat dari sudut penilaian atas dan terhadap faktafakta hukum yang terungkap di depan persidangan maupun ataspertimbangan hukum yang telah diambil oleh judek

facti dalammemutuskan Perkara ini, kebenaran mana telah tercermin dalamPutusannya yang mengandung konsekwensi hukum sesuai dengan buktisehingga tidak nampak dalam putusan judek facti adanya kesalahanmaupun kekeliruaan dalam penerapan hukum sebgaimana tercantumdalam putusan Nomor 0041/Pdt.G/2017/Ms.Mrd, tanggal 20 Maret 2018,Hal. 8 dari 25 hal.

menyatakan judex facti telah melakukankekeliruan dalam memahami konsep pewaris/ahli waris/ahli warispengganti dalam memutuskan perkara a quo tidak berdasarkan hukumadalah pernyataan yang sangat tidak rasional alasan hukumnya, pada halpertimbangan hukum yang dilangsir oleh judex facti dalam Perkara Nomor0041/Pdt.G/2017/MsMrd, tanggal 20 Maret 2018 , adalah telahterlandasi kepada faktafakta dan kepada buktibukti yang diajukan olehPenggugat/ Termohon Banding, maupun Tergugat/Pemohon Banding,dimana Judek

No.53/Pdt.G/2018/MS.Acehdifaraidhkan sesama ahli waris yang berhak atas peninggalannya, makapenolakan Gugatan Rekonpensi oleh Majelis judek factie telah tepat danbenar, sehingga putusan Nomor; 0041/Pdt.G/2017/MsMrd, tanggal 20 Maret2018 patut untuk dipertahankan di tingkat Banding dengan menolakPermohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat seluruhnya ;Bahwa putusan judek facti Mahkamah Syariyanh MeureuduNo.0041/Pdt.G/2017/MsMrd, tertanggal 20 Maret 2018 telah tepat dalammenerapkan hukum

atau penerapan hukumnya telah sesuai dengan hukumdan Undangundang, persesuain mana telah sangat terang dalampertimbangan hukumnya, dimana Judek factie memberikan dengan apa yangterungkap, baik ungkapan tersebut melalui jawaban Duplik dan pembuktian,maka berdasarkan hal tersebut hakim memberikan putusan, sehingga tidakmenimbulkan kontroversi dengan fakta di Persidangan dimanaTergugat/Pembanding telah mengakuinya bahwa objekobjek terperkara yangtersebut dalam gugatan adalah benar harta/tirkah peninggalan

PT SMGsecara formal dapat diterima ;22n0no meno noeMenimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksaperkara a quo setidaknya tidak dikuatkan dan mohondikesampingkan karena hal ini sangat bertentangan denganhakekat hukum yang benar dan klien kami telah siapmengembalikan kredit dengan cara menjual asset untukmenutup pinjaman dan asset tersebut nilainya lebih daricukup adalah Judek

Faktie Dalam hukum perdata;Bahwa pemohon banding tidak sependapat atas amarputusan Judek Factie Aquo (Pengadilan Negeri Sukoharjo)yang dalam pertimbangan hukum tanpa memberikan azaskepatutan hukum dalam waktu masih tenggang waktu aturanbisnis Judek Factie Aset Dapat Dijual Untuk Menutup KreditBahwa berdasarkan halhal tersebut prinsipnya nasabah(klien) kami adalah merupakan manusia yang tanpa inginmerugikan pihak lain dan pinjaman pasti terbayar hanyamundur waktunya sja dan kalaupun menual asset

Pertimbangan Judek factie PNBaturaja dalam memutus perkara ini seharusnya tidak berpedoman padayurisprudensi tersebut karena :a. Bahwa dalam sistem hukum nasional, sumber hukum yang palingutama adalah undangundang. Namun demikian, Indonesia jugamengenal sumbersumber hukumlainnya yaitu yurisprudensi,kebiasaan, traktat atau perjanjian dan doktrin atau pendapat para ahlihukum terkemuka ;b.

Bahwa yurisprudensi Nomor: 1226/KUHPdt/2001 tanggal 20 Mei 2002yang menjadi dasar pertimbangan Judek Facti Pengadilan Baturajadalam memutus perkara a quo tersebut, dipandang dari sudut teorihukum sebagaimana telah diuraikan diatas tidak mempunyai dasarhukum ;g.

Bahwa yurisprudensi Nomor: 1226/KUHPdt/2001 tanggal 20 Mei 2002ini juga tidak menjadi dasar pertimbangan Putusan Pengadilan NegeriBaturaja Nomor : 18/Pdt.G/2015/ PN Bta yang diputus tanggal 15 Maret2016, yang menjadi dasar perimbangan Putusan Judek Factie PNBaturaja tersebut adalah pasal 162 RBG dan pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

Bahwa Judek Factie tidak memuat secara utuh bunyi dan maksudketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dalam pertimbangan hukumnyatersebut. Adapun bunyi Pasal 1917 KUHPerdata adalah secara utuhadalah sebagai berikut : Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telahmemperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedarmengenai soal putusannya.

Judek Faktie PN Baturaja seharusnya tetap berpedomanpada pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW yangmenentukan :Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak,atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya,atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikanadanya hak itu atau adanya peristiwa itu.:14.

Tentang judek yuris melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR/189 ayat 2 dan3 R.bg. Bahwa judek yuris dalam putusannya telah memberi amarsebagai berikut :Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan No.82/Pdt.G/1999/PNMdn tanggal 27 Desember 1999 jo PutusanHal. 23 dari 28 hal.

berlaku sepanjang menyangkut tanah sengketaPadahal petitum Pelawan/Termohon Peninjauan kembaliV adalahberbunyi sebagai berikut :Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum putusanPengadilan Negeri Medan No. 82/Pdt.G/1999/PNMdn tanggal 27Desember 1999 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No.329/Pdt/2000/PTMdn tanggal 11 Nopember 2000 jo putusanMahakamah Agung RI No. 2122 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002Jo putusan Peninajauan Kembali No. 421 PK/Pdt/1993 tanggal 8September 2004 Bahwa dengan demikian judek

yuridistelah melanggar pasal 178 ayat 3 HIR/189 (2), (8) Rbg atasdasarmana sangat cukup alasan bagi Majelis Hakim Agungmembatalkan putusan judek juris ;8.

Bahwa pada halaman 14 Putusan judek yuris memberikanpertimbangan yang berbunyi :Akta Pernanjian No. 54 tanggal 15 Desember 1961 yang dibuatdihadapan Ong Kie Lian, bahwa akte ini adalah akte perjanjianbersyarat yang mana syaratsyarat yang digantungkan dalam akte inibelum ada realisasinya hingga sampai saat ini belum terpenuhi danHal. 24 dari 28 hal.

Putusan No.604 PK/Pdt/2009belum ada jual beli hingga sampai saat ini, oleh karena belum adasuatu hak menurut undangundangpertimbangan judek juris ini nyata kontradiksi dengan fakta dan alatbukti karena menurut Pasal 2 akte No. 54 tanggal 15 Desember 1961jelas dan tegas disebutkan syaratsyarat yaitu, harga jual beli tanahadalah Rp. 2.531.750 dengan syarat :a.

Bahwa sungguh sangat naif alasan memori bandingPembanding/Penggugat yang tercantum pada halaman 1 (satu)memorinya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalahmiliknya adalah hal yang mengadaada untuk mempengaruhi Judek Factie,sebab Majelis judek faktie sebelum menjatuhkan putusannya telah dengansangat cermat, teliti dalam mempelajari tiori atau dogma hukumnya dan darianalisa serta penilaian~ alatalat bukti yang diajukan olehPenggugat/Pembanding tidak ada satu buktipun yang menunjukkan objekterperkara

milik Penggugat, sehingga dalam mempertimbangkan perkaratersebut Majelis Judek Factie telan memberikan pertimbangan terlebihdahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapatsuatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu putusan yang benardalam dalam perkara a quo, sehingga di dalam putusannya Majelis JudekFactie yang memeriksa dan mengadili perkara No.5/Pdt.G/2019/PNBir,tertanggal 23 Januari 2020 telah memberikan pertimbangan hukum yangcukup matang dan sangat jelas, maka dengan

demikian pertimbanganhukum judek faktie tidaklah dalam posisi tidak menerapkan hukum, akantetap sebaliknya telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar,karenanya putusan a quo patut dipertahankan pada tingkat banding;Halaman 32 dari 36 halaman putusan Nomor 34/PDT.G/2020/PT BNA3.

Bahwa putusan Judek faksi Pengadilan Negeri Bireuen yang di MohonBanding No.5/Pdt.G/2019/PNBir, tertanggal 23 Januari 2020, telah tepatdan benar dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya telahsesuai dengan hukum dan Undangundang, ketepatan mana telah nampakdari isi putusannya, sebab dalam pertimbangan hukum telah sangat jelasdan terang dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas,maka terhadap pokok perkara Judek Factie tidak mempertimbangkan lagibaik terhadap buktibukti Surat maupun

keterangan saksi yang diajukankedua belah pihak serta putusan tersebut didasari atas pertimbanganhukum yang tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlakudari sisi hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benarsama sekali, untuk mana pertimbangan hukum Judek Faksi PengadilanNegeri Bireuen atas perkara a quo sudah tepat dan benar, karenanyasangatlah tepat putusan No5/Pdt.G/2019/PNBir, tertanggal 23 Januari2020

., tanggal 22 Agustus 2017 telah diajukan dalam tenggang waktudan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding,Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding padapokoknya mengemukakan sebagai berikut :Bahwa Penggugat/Pembanding berkeyakinan bahwa Judek FactiePengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksadan mengadili

Adanya pertimbangan dalam putusan Judek Faktie Tingkat Pertama yangmenyimpang dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan1.2.

Tergugat / Terbanding dan disamping itu pulaada warung penjual gorengan, penjual es dan bengkel sepeda motor di manamereka membayar kontribusi ke Pengadilan Negeri Pelaihari setiap bulan,sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakanbahwa gugatan Penggugat / Pembanding adalah cacat formil karena kurangpihak Plurium Litis Consurtium.Bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat Pembanding di dalam memoribandingnya haruslah dikesampingkan karena tidak menyebutkan secara jelasbahwa Judek

Faktie Tingkat Pertama telah melanggar penerapan asas hukumacara perdata dan adanya pertimbangan dalam putusan Judek Faktie TingkatPertama yang menyimpang dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan.Penerapan asas hukum acara perdata yang mana yang telah di langgar, danpertimbangan yang menyimpang dan bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang mana yang menyimpang tidak di jelaskan,sehinggga alasan alasan yang termuat dalam memori banding Penggugat /Pembanding tidak jelas, padahal

Judek facti Salah menempatkan kedudukan hukum Pemohon Kasasisemula Pembanding/Penggugat sebagai pihak penerima objek perkarain casu berlandaskan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2015b.

Judek facti Salah menilai gugatan PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat kadaluarsa, dengan mengganti istilah :diterimanya yang tercantum dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan istilah :mengetahui.c. Judek facti Salah menilai alatalat bukti.d. Judek facti Salah menilai keterangan saksisaksi.2.

Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urineTerdakwa adalah positif mengandung Methapetamin danAmphetamin maka atas perintah Wadan yon Zipur /DD Terdakwadilimpahkan ke Denpom I/5 Medan guna diperoses lebih lanjut.Menanggapi pertimbangan judex factie tersebut di atas, kamiPenasehat hukum Terdakwa sangat tidak sependapat denganpertimbangan Judex facti tinggkat pertama Pengadilan Militer I02Medan adapaun keberatan kami selaku penasehat hukumTerdakwa terhadap pertimbangan unsur Judek Factie

Bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapatdengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan judek facktidalam unsur pertama, karena judek fackti sama sekali tidak bisamenunjukan barang bukti yang di gunakan oleh Terdakwa dalamunsur pertama mengatakan bahwa benar Terdakwa pada tanggal26 Maret 2016 sekitar pukul 23.30 Wib bersama Sdri.

Selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganapa yang telah diungkapkan dan diuraikan judex fackti tingkatpertama tersebut karena didalam persidangan saksi yangdihadirkan oleh Oditur Militer hanya saksi yang melihatpemeriksaan urin saja, bukan saksi yang melihat peristiwapenyalahgunaan narkotika jenis ekstasi.10Dengan demikian kami penasehat hukum Terdakwa tidaksependapat dengan Judex factie pengadilan Militer lO2 Medankarena semua unsur telah terbantahkan.Bahwa judek fackti tidak mempertimbangkan

isi dari pasal 54,55 dan 103 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, namun judek fackti malah memasukan pertimbanganpertimbangan diluar dari pada konteks hukum yang berlaku diIndonesia, sehingga menurut kami sebagai penasehat hukumTerdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjalankanaturan perundangundangan sebagaimana mestinya, sehinggadalam putusannya menjadi keliru.Kesimpulan Dan PermohonanPada akhirnya sampailah kami untuk menyampaikan, kami selakuKuasa Hukum Terdakwa bukan untuk

setelahmemperhatikan dan mempelajari secara seksama prosespersidangan berdasarkan berita acara persidangan PengadilanAgama Sumbawa Besar dalam perkara ini, bahwa Pembanding danTerbanding adalah suamiisteri sah yang menikah padatanggal 16 Juni 1988, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor63/26/VI/1988, tanggal 23 Juni 1988 ;Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan tentang eksepsi Termohon/Pembanding,menurut pendapat majelis Hakim banding, apa yang menjadipertimbangan hukum judek

fakti tersebut telah tepat danbenar, karena itu pertimbangan hukum judek fakti diambilalih menjadi pertimbangan majelis Hakim banding ;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan tambahan majelisHakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dikirimkan kePengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 5 Mei 2011 padapokoknya1.

menjadi esensiperlawanannya dalam hal ini akibat kacaunya putusan yang telah adaputusan dan menjadikan kesimpang siuran bentuk putusan, maka harusdikembalikan kepada lembaga Hukum yang berhak yaitu Mahkamah Agung,R.I. melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang; Bahwapertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo setidaknya tidakdikuatkan dan mohon dikesampingkan, karena hal ini sangat bertentangandengan hakekat hukum yang benar, dan kilien kami telah menjadi korbansistem judek

factie dalam hukum perdata; Bahwa Pemohon banding tidak sependapat atas amar putusan judek factieaquo (Pengadilan Negeri Pemalang) yang dalam pertimbangan hukum tanpamemberikan azaz kepatutan hukum dalam waktu masih tenggang waktuaturan judek factie; Bahwa berdasarkan halhal tersebut, prinsipnya kami adalah merupakanmanusia yang tanpa ingin merugikan pihak lain; Bahwa dengan alasan pembanding formal limiyative, dan judek factienormative maka juridiksi putusan perkara perdata Nomor 3/Pdt.Bth/2017

Bahwa bila Judek faktie masih menggunakan teori pembalasan untukmenghukum seseorangkami selaku Penasehat Hukum Hawatir terdakwaorang yang tadinya tidak pernah dihukum dan berkenalan dengan penjahatulung maka pengaruh ruang tahanan dan para penjahat disekitarnya akanmenjadikan orang sebagai penjahat karena dibinadi dalam penjara olehpenjahat lainnya dan hukuman tersebut akan menghancurkan karir pemohonBanding sebagai Advokad, dan mematikan mata pencahariannya.6.

Bahwa Judek faktie yang berkesimpulan untuk mengenyampingkan pledoiterdakwa adalah hanyalah ingin menyatakan terdakwa bersalah.

Bahwa segala apa yang telah dipertimbangan dan kemudian diputuskanOleh judek faktie Majelis Hakim yang memeriksa PerkaraNo.21/Pdt.G/2017/PN.BJM Tanggal 27 September 2017 adalah sudahsesuai dengan proses hukum acara perdata dan proses pemeriksaan alatbukti tertulis yang diajukan oleh pihak TERGUGAT PT.BANKPEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN;c.

Bahwa yang menjadi kunci dalam permasalahan ini adalah siapa yangsebenarnya melakukan wanprestasi pada perikatan dalam haktanggungan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yangtelah dibuat secara syah yang terjadi antara pihak PT.BANKPEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN selaku KREDITORdengan AHMAD RAMADHANI, dan hal tersebut telah diakui dan tidakdibantah oleh pihak PENGGUGAT DALAM KONVENSI atau TERGUGATREKONVENSI, telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh judek faktieHalaman 8 dari 11

banding dari Kuasa HukumPembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktudan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang telahditentukan oleh UndangUndang, maka oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PLGMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugattelah mengajukan memori banding tertanggal 7 Nopember 2019, denganalasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut :> Bahwa Judek

faktie salah menerapkan hukum dimana judek faktie tidakmempertimbangkan bukti bukti Pengugat P.I dan P.2 serta P.3 dengancermat, serta saksisaksi yang telah diajukan oleh Penggugat.> Judek faktie hanya menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsiTergugat Il dan perkara ini mengandung azas nebis in idem.

mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 06 Agustus 2015sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding olehTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan bandingtersebut secara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya, antara lainmengemukakan :Hal. 7 dari 15 Put No.72/PID/2015/PT.SMR.1Bahwa Judek

judexfactie telah melanggar Undang Undang Minerba No : 4 tahun 2009 pasal 135,136ayat dan 2 serta Undang Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;Hal. 9 dari 15 Put No.72/PID/2015/PT.SMR.9 Bahwa Pembanding berkeberatan atas dalil pertimbangan Judex Fakcti yangmenerangkan menolak pembelaan pembanding tanpa membuat pertimbangan yangjelas dan tidak utuh dalam mencantumkan dalildalil sanggahan pembanding padatingkat pertama dalam membuat dasar penolakannya ;10 Bahwa pembanding keberatan dengan pertimbangan Judek

hari setelah putusan diucapkan dan ternyata Kuasa Hukum Penggugat Idan II /Pembanding I dan pembanding II telah mengajukan banding pada tanggal 10November 2015, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalamtenggang waktu ndan sesuai dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukanoleh undang undang, oleh karena itu maka, permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima.Menimbang, bahwa Penggugat I dan II /Pembanding I dan II dalam memoribandingnya sebagai berikut;1.Bahwa Judek

Factie salah dalam menerapkan hukum ; Bahwa Judek factie slah dalam dalam menerapkan hukum dimana judekfactie tidak mempertimbangkan bukti Penggugat P IT yaitu MahkamahAgung RI Nomor 3357 /Pdt/tetanggal 18 Desember 2013.Judek factie hanya menyatakan perkara nomor; 55/Pdt.G/2015/Pn Plg adalahnebis in idem tanpa mempertimbangkan bukti Penggugat P II. tersebut, yangmenyatakan bahwa putusan yang telah dieksekusi itu tidak dapat dilakukandengan perlawanan tetapi melalui gugatan.Untuk itu kami Penasihat

Hukum Pemohon banding tidak sependapat denganisi putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut karena bertentangandengan rasa keadilan yang belum mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon,Dari faktafakta yang kita dapat kan dimuka persidangan yang tertulis dlamputusan perkara ini dan dalam buktibukti lannya jelas terlihat judek faktiesalah dalam menerapkan hukum, karena itu sudah saatnya putusan nomor 55/Pdt.G/2015/Pn Plg harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan faktafaktayang sebenarnya,Untuk itu

Bahwa Judek Facti dalam putusannya telah tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya sebagaimana dalam pertimbangannya padahalaman 9 dan 10 dalam pertimbangannya yang mengemukakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sama sekali tidakmemperdulikan dan memperhatikan dalil dalil yang di kKemukakan dandiurai dalam Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jumadibin Asmara sehingga Memori Banding Penasihat Hukum TerdakwaJumadi bin Asmara hanyalah di anggap sebagai cerita bohong belakakarena

Bahwa Judek Facti dalam putusannya telah tidak menerapkan hukumatau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, seperti yang tersebutdalam halaman 8 dan 9 mengenai barang bukti yang terurai dalamPutusannya yang menyebutkan bahwa barang bukti tersebut adalahmilik Terdakwa Jumadi bin Asmara padahal terungkap di depanPersidangan bahwa barang bukti yang tersebut di halaman 8 dan 9tersebut adalah milik Saprawan bin Sulanwar yang juga sebagaiTerdakwa dalam berkas terpisah, terkecuali yang nyata nyata di akuioleh

selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,, demikianpula karena mendapatkan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana telahdipertimbangkan di atas maka putusan hakim tingkat pertama dalamkonvensi ini harus diperbaiki sebagaimana tertuang dalam amar putusanPengadilan Tinggi Agama ini;Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, judex facti telahsalah menerapkan hukum dengan alasan sbb :Bahwa didalam pertimbangannya diatas judex facti telah mempertimbangkan bahwa judek

No. 403 K/AG/2010seharusnya mengetahui bahkan menguasai perihal tersebut, tetapidalam kenyataannya tidak demikian;Bahwa pertimbangan judek fakti tersebut telan salah menerapkanhukum, karena RBg sebagai hukum Acara yang berlaku di PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama telah diatur dengan sangat sederhanamengingat masyarakatnya yang umumnya awam hukum, sehingga tidakada ketentuanketentuan pasti yang harus dipenuhi, tetapi cukupapabila gugatan tersebut dapat dimengerti dan tidak diharuskan adanyapetitum

Majelis Hakim (Judek Factie) Pengadilan Negei Medan dalam Pertimbanganhukum telah memutus perkara a quo hanya berdasarkan keyakinan bukanberdasarkan atas alat bukti yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti.1) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo menghadirkan saksisebanyak 5 (lima) orang diantranya : 3 (tiga) orang dari Polisi atas namasaksi Nicolas Hutagalung, saksi Kharul Fajri Lubis, Saksi Eko Priya danIstri serta supir Pembanding/ Terdakwa yaitu Melva Sari Tanjung danZulherik;2) Bahwa

yang pada awalyamasih dalam proses Replik atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukumnamun tibatiba saja dilakukan pembacaan putusan pada hari itu jugasehingga Pembanding/ Terdakwa merasa dirinya merupakan korbanrekayasa hukum yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukankriminalisasi, terutama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medandalam perkara a quo;13)Bahwa oleh karena itu sangat beralasan dalil keberatan Memori BandingTerdakwa yang menyatakan jika dalam menjatuhkan putusan MajelisHakim (Judek

Majelis Hakim (Judek Factie) Pengadilan Negei Medan TelahMengenyampingkan Pencabutan Berita Acara Yang Disampaikan Terdakwa/Pembanding dan SaksiSaksi Didepan Persidangan.1) Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganPembanding/Terdakwa telah mencabut berita acara pemeriksaan yangHalaman 15 dari 26 hal Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2019/PT MDNditandatanganinya dihadapan Penyidik Polrestabes Medan yang padapokoknya menyakan barang bukti shabu seberat 46,98 gram adalah milikTerdakwa/

Putusan Majelis Hakim (Judek Factie) Pengadilan Negeri Medan telah kelirumenyatakan bahwa UnsurUnsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RINo.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi.1)2)Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medantelah keliru menyatakan semua unsur Pasal yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika telah terpenuhi (Vide Putusan Nomor404/Pid.Sus/2019/PN.Mdn halaman 36 alinea ke2);Bahwa Terdakwa

2018/PN.Sgl untuk seluruhnya;Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2018 yang padapokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, olehkarena judek