Putusan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan dan Majelis Hakim Judex Facti yang salah kaprah tersebutsecara hukum tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;Bahwa tidak ada dasar hukumnya Pemohon Kasasi dihukum untukmembayar uang paksa sebesar Rop1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepadaTermohon Kasasi setiap hari apabila Pemohon Kasasi lalai menjalankanputusan nantinya.

Putusan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan dan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Medanyang salah kaprah tersebut secara hukum tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan;Bahwa oleh karena fakta hukumnya Pemohon Kasasi telah menguasai danmenempati objek sengketa secara turun temurun dari orang tuanya selama64 (enam puluh empat) tahun maka sejalan dengan Yurisprudensi TetapMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24September 1957 yang berbunyi: Orang yang membiarkan

Objek sengketatersebut adalah milik dari Pemohon Kasasi;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim JudexFacti tanpa dasar hukum dan pertimbangan hukum telah salah kaprah atausalah menerapkan hukum mengenai putusan serta mertanya (uitvoerbaarbij voorraad) dalam perkara perdata ini, karena putusan tersebut sangatbertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2000 berbunyi Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmenetapkan tata cara, prosedur dan gugatangugatan

Jeneponto pada tanggal 25 Maret 1950 dalil ParaPenggugat keliru dan salah kaprah jika hal itu terjadi maka tentu sajaPara Penggugat dapat memperlihatkan selain bukti pembebasan tanahdan juga Para Penggugat mendapat Surat Kuasa dari Bupati Jenepontountuk melakukan Gugatan terhadap objek sengketa tersebut melainkanPara Penggugat memberikan dan mengangkat Surat KuasaInsidentilyang sangat meragukan kebenaran hukumnya danbahkanbertentangan dengan UU No. 18 tahun 2008 tentang Advokat karenaSurat Kuasa

Jeneponto dengan demikian Gugatan ParaPenggugat salah kaprah dan salah alamat;GUGATAN PARA PENGGUGAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM.Yaitu bahwa Gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena masih adapihak yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo, yaitu :5.Bahwa dalil Para Penggugat melalui Jawaban/Eksepsi Tergugatmembantah dalil Para Penggugat secara tegas berhubung dalil ParaPenggugat pada poin 7 yang mengaku mempunyai lokasi tanah danberdiri banngunan Masjid Raya Nurul Hidayah Jeneponto sejak tahun1955

Dongko dan/atauPemda Kabupaten Jeneponto, sehingga gugatan para Penggugat adalahsalah kaprah dan salah alamat;6. Gugatan Penggugat kurang pihak dan selain itu juga gugatan Penggugatkabur dan tidak jelas;7.

Bahwa Penggugat telah salah kaprah karena dalam hal ini saya dan keluargaadalah sebagai ahli waris dari atas nama sertifikat diantaranya sertifikatnomor 90 surat ukur 304 tahun 1981 dan sertifikat nomor 152 surat ukur 1303tahun 1981 atas nama Abdul Latif, Rohana, Nurdin, Idris dan Gadijah sebagaikaum Buya Tk Saliah (alm);2. Bahwa Penggugat seolaholah tidak mengetahui riwayat tanah yangsebenarnya;3.

Bahwa Penggugat telah salah kaprah karena dalam hal ini saya dan keluargaadalah sebagai ahli waris dari atas nama sertifikat diantaranya sertifikatnomor 90 surat ukur 304 tahun 1981 dan sertifikat nomor 152 surat ukur 1303tahun 1981 atas nama Abdul Latif, Rohana, Nurdin, Idris dan Gadijah sebagaikaum Buya Tk Saliah (alm);. Bahwa Penggugat seolaholah tidak mengetahui riwayat tanah yangsebenarnya;.

o neon nc nnn ncn encnnsRumah Kontrakan 222222 2 enn nn nnn n enn en nnn nennnns6.3 Lokasinya berada dikampung/didalam dan jalannya hanya masuk motor/setapakserta diperuntukkan masyarakat kecil, jadi dianggap tidak menguntungkan/profitable bagi Mereka; ======~2smene semen senescence cn samne nnn nnese6.4 Biaya pemakaian listrik & air PAM cukup besartiap bulan pengeluarannyasebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibayar sendiri oleh Tergugat(tidak dibebankan pada penghuni kontrakansalah kaprah

Sehingga menurut hemat kami, kalau penggugatmencari tanah warisannya di wilayah ulayatnya desa lewohala, penggugat telahsalah kaprah, karena bidang tanah yang disengketakan sekarang ini tidak adahubungannya sama sekaii dengan penggugat.e Selain itu dalam gugatannya, Penggugat juga telah melakukan spekulasisejarah Flores Timur pada umumnya dengan menyatakan bahwa Penggugatadalah berasal dari turunan moyangnya bernama Talu dan Suban, sedangkanTalu dan Suban dilahirkan oieh Langit dan Bumi, hingga kini

Lukas, tetapiTergugat berhubungan kontrak dengan Nyonya Andajani sebagaiPenyewa dengan fuas bidang tanah yang dikontrak tersebut adaiahseiuas 10.224 M2, bukan selus 1.200 M2 yang dimaksudkan olehpenggugat dalam dalil gugatannya tersebut.Bahwa seiain itu, Penggugat juga telah keiiru dan saian kaprah, dimanadalam gugatannya angka 13 menyatakan bahwa Tergugat tidakmentaati putusan perkara adat oleh pengadilan negeri larantuka,walaupun sudah mendapat penjelasan oleh Pengadilan NegeriLarantuka waktu turun

Tergugat, dengan alasan sebagaimana yang termuatdalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman ke tiga atau lembaran ketiga, angka 12, yang pada intinya Penggugat mengatakan bahwa : Tergugattelah memberikan kontrak kepada Turut Tergugat/Mr Lukas PT PRIMO INDOIKAN sebidang tanah dengan ukuran 40 M x 30 M = 1200 M2 untuk didirikanhangunan gedung guna dijadikan tempat pengawetan ikan.16Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas, kami tanggapisebagai berikut:e Penggugat telah salah kaprah

Panca Amara Utama (PAU)tidak digugat, atau setidaknya gugatan para Penggugat keliru alamat atau salah kaprah,sebab, bagaimana mungkin lokasi proyek yang sedang dilaksanakan oleh PT. PancaAmara Utama (PAU) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara A QUO..........:c:cccccceeteceeeeeeeesHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 49/Padt.SusPHI/2016/PN. Pal.4. Bahwa dengan demikian pula, pencantuman alamat PT.

Panca Amara Utama(PAU)yang salah kaprah adalah menjadikan gugatan para Penggugat sangat kabur/tidak jelas(obscur libel), sehingga sangat patut dan sah jika gugatan Perselisihan HubunganIndustrial yang diajukan oleh para Penggugat untuk tidak diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard / N.O)....cc.ccccccecececeecececececes cece ca cae eee ceceeeeaeaeaeeeeeeeececes eases seeeeeaeecaeaeaeaeaeeeeeeeeeeeeseneeesB.Tentang Hubungan Hukum antara para Penggugat dengan Tergugat Ill;1.Bahwa dalam fundamentum petendi

Panca Amara Utama (PAU) yang berada diJakarta bearti PT.Panca Amara Utama tidak digugat, atau setidaknya gugatan paraPenggugat keliru alamat atau salah kaprah,sebab, bagaimana mungkin lokasi proyekyang sedang dilaksanakan oleh PT.

Panca Amara Utama(PAU) dilibatkan sebagai pihakdalam perkara a quo, bahwa dengan demikian pencantuman alamat PT.Panca AmaraUtama(PAU) yang salah kaprah adalah menjadikan gugatan para Penggugat sangatkabur/tidak jelas (obscuur libel) sehingga sangat patut dan sah jika gugatan perselisihanhubungan industrial yang diajukan para Penggugat untuk tidak diterima (NietOntvankelijke Verklaard/N.O);e Bahwa dalam Posita para Penggugat, sangat terang dan jelas serta pengakuan yangsempurna bahwa para Penggugat

setelah dibagi sendiri oleh Ibunyadan ahli waris lainya dengan masingmasing sebagai hal tersebut di atasmendapatkannya dari Almarhumah NURHASANAH. kecuali Tergugatsendiri tidak mendapat bagian tersebut Oleh karena bukan merupakan ahliwaris, sehingga apabila Penggugat melancarkan gugatannya kepadaPutusan gugatan waris Nomor 626/Pdt.G/2019/PA SgtaHalaman 7 dari 16 halamanTergugat adalah salah kaprah, oleh karena merupakan hasil pembagiandan sudah terbagi sendiri oleh Almarhumah NURHASANAH.Bahwa tanah

dengan Panjang 130 M danLebar 21 M adalah bagian yang telah dibagi kepada masingmasing abhliwaris.Bahwa Penggugat salah kaprah dan keliru) sama sekali bahwakenyataannya ukuran Panjang 130 M dan lebar 21 M atau luasan 2.730 M2didapatkan oleh Tengugat setelah diambil jalan dengan lebar 4 M danPanjang 130 M atau luasan 520 M? setelah ada pembagian dariAlmamumah NURHASANAH sendiri yang berasal dari tanah warisan asalyaitu Panjang 130 M dan lebar 46 M atau luasan 5.980 M?.

menyampaikan kepada saksi bahwa sudahmelakukan survey atas tanah tersebut dan kemudian Tergugatmeminta saksi untuk menjadi saksi atas pencairan dana pinjamanoleh Penggugat dari Tergugat. tu artinya bahwa Tergugat telahmenyetujui perjanjian dan karena itu lalu mencairkan dana pinjaman kepada Penggugat ;Maka jika kemudian yudex facti menafsirkan bahwa tanah tersebuthanya sebagai jaminan semata sebagaimana diuraikan pada halaman14 dan 15 putusan Nomor 43/ Pdt.G/ 2017/ PN.MIl, maka jelas terjadisalah kaprah

telahmenafsirkan secara keliru dan sangat subyektif adalah dalil keberatan yangsangat berlebihan oleh karena pada pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama sudah tegas dan jelas bahwa isi dari surat perjanjianHalaman 15 dari 22 HalamanPutusanNomor 315 PDT 2018 PT Mkstertanggal 24 April 2017 hanyalah menyangkut penegasan terhadap perikatanhutang piutang tertanggal 21 Maret 2016 ; Bahwa Pembanding mengatakan pula dengan sendirinya surat perjanjiantertanggal 21 Maret 2016 gugur adalah salah kaprah

alasanalasan dan dasardasarputusan;Selanjutnya dalam Pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan:Hakim karena jabatannya atau secara exofficio wajib mencukupkan alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;Bahwa yang membuktikan Judex Facti in casu Hakim Pengadilan TinggiDenpasar sangat tidak paham dan tidak menguasai materi perkara ini sehinggamemberikan pertimbangan hukum yang sangat tidak benar bahkan melanggartertio hukum acara pidana adalah bahwa di pertimbangan ini Judex Facti telahsalah kaprah

No. 758 K/Pid.Sus/2013Bahwa namun apa yang dilakukan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Denpasar)adalah salah kaprah yaitu membuat pertimbangan hukum mengenaipencurian (Pasal 362 KUHP) namun untuk membuktikan perbuatanmemindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumenelektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) jo.

Atas dasar pertimbanganpertimbangantersebut, keberatan Terdakwa pada angka 3 harus juga dikesampingkan;Bahwa pertimbangan hukum ini sangat wajar kalau tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya, karena pertimbangan ini bertitik tolak padapertimbangan hukum sebelumnya yang telah salah kaprah dan tidakmenerapkan hukum material sebagaimana mestinya;Bahwa dalam pertimbangan hukum ini, Judex Facti (Hakim Pengadilan TinggiDenpasar masih menggunakan kata pengambilan dalam pertimbanganhukumnya, sehingga

Dalildalil Para Penggugatkeliru serta salah kaprah didalam menguraikan batas tanah pada bagiansebelah Timur, karena batas tanah yang dimaksud Para Penggugatmerupakan suatu hasil rekayasa, karena sesungguhnya tanah milik SuddinSampeala akan tetapi terdapat rekayasa di atas tanah sengketa tersebutdan secara diamdiam terdapat rekayasa Arief Hendarwan mengakui objektanah tersebut dengan dasar Akta Jual Bell Nomor 22/AJB/WT/2013 seluas19.665 m?

Husen, S.H., dan mengapa barumengakui objek tanah sengketa tersebut bukan pada saat masih hidupSampeala kakek Tergugat dan/atau orang tua Tergugat , di sisi lain ParaPenggugat beralasan tidak mau ribut bukan suatu alasan yang tepat tapi dalilyang keliru, sehingga mengajukan suatu gugatan dengan dasar bahwaTergugat II telah divonis bersalah, dalil Para Penggugat sangat keliru dan ParaPenggugat tidak mengetahui kedudukan dalam mendalilkan alasan hukumnya,Para Penggugat sangat jelas dan salah kaprah

Caracara demikian adalah Penerapandari Praktek Hukum yang salah kaprah bahkan telah meyalahgunakankewenangan dalam Perjanjian Kredit. Hal semacam ini harus dilakukangugatan (sengketa) yang wajar dan benar, bukan dalam konteks JurisdiksiVolunteer (Permohonan Sepihak);14. Bahwa ketentuan Peraturan Hukum dan Undang Undang Perbankan tidakdiperbolehkan mengatur harga jual objek jaminan bahkan dibeli sendiri danorangorangnya.

Nomor 330 K/Pdt2016Membatalkan Eksekusi Pengosongan atas Rumah/Tanah Milik Pelawankarena proses pengajuan yang nyata Cacat hukum atas Perjanjian Kredityang salah kaprah;Memerintahkan kepada Terlawan III untuk merubah kembali sertipikat yangsudah berganti nama Terlawan IV kembali menjadi nama Pelawan;Menyatakan Pelawan selaku penjamin untuk melunasi/membayar pinjamanTerlawan VI dan VII:Menghukum Terlawan sampai dengan VII tunduk pada Putusan;Menghukum Terlawan sampai dengan VII membayar biaya yang

penetapan yang seadiladilnya, terhadap petitum tersebut dikaitkandengan posita pemohon, bahwa pemohon hanya ingin melengkapi salah satupersyaratan mengikuti ujian TNIAD untuk adiknya yang bernama Diki Setiawan;Menimbang, bahwa terhadap esensi dari permohonan ini yaitupemohon menginginkan menjadi wali dari adik kandungnya yang bernama DikiSetiawan dengan tujuan sebagai salah satu syarat dari kelengkapan berkas ujianmasuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNIAD), menurut Hakimtelah terjadi salah kaprah

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa terhadap klaim Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut, pihakTergugat tidak pernah menunjukan tanda bukti kKepemilikan beserta denganriwayat perolehan tanah tersebut; Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan klaim bahwa obyek sengketamerupakan asset Pemerintahan Kota Serang yang didapat melaluipengadaan tahun 2002 dan 2003 sebagaimana tersebut dalam angka 6huruf a dan b, adalah tindakan penguasa yang sewenangwenang (abuse ofpolitican power), salah kaprah

Penggugat dalam posita gugatan halaman 06 angka 8menyebutkanBahve, tindakan Tergugat yang melakukan klaim objek sengketamerupakan aset Pemerintah Kota Serang yang didapat melaluipengadaan tahun 2002 dan 2003 sebagaimana tersebut dalamangka 6 huruf a dan b adalah tindakan penguasa yang sewenangwenang (abuse of politican power) salah kaprah.

Penggugat dalam posita gugatan halaman 06 angka 8 menyebutkan : Bahve, tindakan Tergugat yang melakukan klaim objek sengketamerupakan aset Pemerintah Kota Serang yang didapat melaluipengadaan tahun 2002 dan 2003 sebagaimana tersebut dalam angka6 huruf a dan b adalah tindakan penguasa yang sewenangwenang(abuse of politican power) salah kaprah.

Nomor 2463 K/Pdt/2017Para Tergugat mengatasnamakan dalam buku pendaftaran PBB danmenghapus namanya Bonro bin Padu alias Bonro Dg, Nyonri, ParaPenggugat beranggapan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang keliruserta salah kaprah karena sebagai subjek hukum yang baik dan benar suatukewajaran apabila seseorang memiliki dan menguasai bidang tanah wajibhukumnya untuk patuh dan taat membayar pajak dan pemerintah tidakbegitu saja mengeluarkan sporadik dan menerbitkan PBB apabila tidakmengetahui kedudukan

Nyonri, Para Penggugat beranggapan perbuatan melawanhukum adalah dalil yang keliru serta salah kaprah karena sebagai subjekhukum yang baik dan benar suatu kewajaran apabila seseorang memilikiHalaman 11 dari 27 hal. Put.

Nomor 2463 K/Pdt/2017Penggugat (Bonro bin Padu) masih hidup dengan demikian pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Banding keliru dan salah kaprah dalam menanggapiserta membenarkan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Sgm., sesuai dalamhalaman 34, 35, 36, 37, 38 dari halaman 43, Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak mendalami eksepsi/jawaban Para Tergugat/Pemohon Kasasi bahwakedudukan dari pihak pembeli sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agungtanggal 10 Januari 1957 Nomor 210 K/Sip/1955 "Pembeli sawah yangdengan iktikad

Penggugat/Termohon Kasasi telahmengakui memiliki Sertifikat namun tidak menguasai objek hal tersebutTermohon Kasasi teroukti membuat dan merekayasa fakta serta melakukanPengelabuan hukum supaya pihak penegak hukum dapat percaya dalildalilhukum yang dikemukakan dalam gugatan para Penggugat semula dan kinisebagai Termohon Kasasi sekalipun merupakan kebohongan belaka saja, olehkarena itu Pertimbangan Majelis baik tingkat pertama maupun tingkat Bandingadalah pertimbangan yang sangat keliru dan salah kaprah

K/Sip/1971 berfatwa yang intinya objek sengketa yang dikuasaioleh Tergugat ternyata batasbatasnya yang tercantum dalam Surat Gugatantidak sama sehingga patut dan bersyarat pertimbangan Majelis Hakim tingkatpertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding bersyarat untukdibatalkan dan mengabulkan Permohonan Kasasi Tergugat;Menerangkan Gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak/batasbatas tanah sengketa;ALASAN KASASI KETIGA:Bahwa Judex Facti tingkat banding keliru dan salah kaprah dan

Oleh sebab itu gugatan para Penggugat yang ditujukankepada Tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum maka sudahselayaknya dan patut gugatan para Penggugat ini dinyatakan tidak dapatdidapat di terima (Niet onvantkelijke Verklaard);Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala DinasTenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur salah kaprah, olehkarena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02Tahun 2001 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, padaPasal

Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda, dengan jumlahTransmigrasi Sebanyak 300 Kepala Keluarga, namun yang tinggal di lokasiTransmigrasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda ini hanyatersisa 233 KK saja, sedangkan 67 Kepala Keluarga telah meninggalkanlokasi Transmigrasi tersebut;Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat yang menyatakanditempatkan oleh para Tergugat di lokasi Transmigrasi Simpang Pasir,Kecamatan Palaran Kota Samarinda;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini salah kaprah

sebagai transmigrasi di Simpang PasirPalaran tersebut, bukan hanya para Tergugat saja yang terlibat, karenapenempatan para Penggugat sebagai warga transmigrasi Simpang PasirPalaran termasuk dalam Program Nasional sehingga melibatkan beberapainstansi baik pusat maupun daerah guna untuk mensuskseskan programPemerintah tersebut, dan program ini melibatkan semua instansi teknisterkait untuk penempatan para Penggugat sebagai Transmigrasi di SimpangPasir, Kecamatan Palaran Kota Samarinda, jadi salah kaprah

TENTANG EKSEPSI PROSESUALExceptio Error in Persona.Bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dan salah kaprah denganmenarik dan melibatkan lbu Hj.

adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, karena:Menurut terminologi hukum Pengikatan JualBeli baru merupakankesepakatan dan merupakan perjanjian obligatoir yang mengikat parapihak (tidak mengikat Turut Tergugat), demikian pula menurut ketentuanhukum perdata Pengikatan JualBeli belum mengakibatkan beralinnya hakmilik suatu benda dari penjual kepada pembeli;Lebihlebih dengan apa yang dilansir oleh Para Penggugat denganmengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1961, adalah kelirudan salah kaprah

Exceptio Error in Person.Bahwa gugatan Para Penggugat telsh keliru dan salah kaprah denganmenarik dan melibatkan Hj. Cicin Kuraesin sebagai Turut Tergugat sertaharus menanggung risiko aatas perjanjian antara Penggugat denganTergugat, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian dapatdikualifikasikan pada gugatan Error in Persona dan konsekwensi yuridisnyagugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;3. Gugatan Para Penqqugat Kurang Pihak.3.1.

Eksepsi Error in Persona:Bahwa mengenai apakah gugatan Para Penggugat tersebut telah keliru dansalah kaprah dengan menarik Turut Tergugat atau tidak dan apakah pasal1340 KUH Perdata dapat atau tidaknya diterapbkan dalam perkara a quobarulah dapat diketahui setelah melalui proses pembuktian, sehingga eksepsiTurut Tergugat tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara dan akandipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkara;3.

Nomor 136 K/Pdt/2016Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atasadalah Salah Kaprah bahkan Keliru dalam menerapkan hukum beracarayang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Klojen, Surat UkurNomor 46, luas 983 m7, yang terletak di Kelurahan Klojen, KecamatanKlojen, Kota Malang setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro Nomor 2Malang adalah sah dan memiliki Kekuatan hukum;Karena terbukti bahwa akta Hibah Nomor 162/KIj/11/1999 telah ditetapkan(inkracht van gewijsde)

tertinggi Negara RI,yaitu Mahkamah Agung RI dan Lembaga Peninjauan Kembali dalamputusannya Nomor 492 K/AG/2012, juncto Nomor 78 PK/AG/2013 yangmenjadi dasar dari Judex Juris;Maka pertimbangan Judex Facti yang dipakai oleh Pengadilan TinggiSurabaya dalam putusannya Nomor 05/PDT/2015/PT.SBY, pada angka 4(empat) halaman 20 (dua puluh) dalam pokok perkara, yang menyatakanNomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg. juncto Nomor 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby,juncto Nomor 492/AG/2012/MA adalah perbuatan wanprestasi; adalahsalah kaprah

Lagi lagi Pemohon salah kaprah dan salah persepsi dalammengartikan pencegahan yang dimaksud didalam pasal 19 Undang Undang No 1 Tahun 1974. Yang dimaksud didalam pasal 19 tersebutadalah apabila permohonan atau gugatan pencegahan perkawinan telahdiputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Halaman 30 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS19.

Pemohon sepertinya kurang memahami eksepsi yangdisampaikan oleh Termohon Il sehingga bantahan yang disampaikanPemohon menjadi salah kaprah dan tidak relevan sehingga tidakmengena kepada substansi eksepsi dari Para Tergugat. BantahanPemohon juga seolaholah mencoba mengaburkan fakta yang adadengan harapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakanberwenang untuk memeriksa perkara a quo.3.

Pemohon telah salah kaprah dan salah persepsi denganmengartikan bahwa pencegahan atas perkawinan yang tunduk dengancara agama Katolik adalah kompetensi Pengadilan Agama padahalsudah jelas adalah merupakan ranah absolut dari Pengadilan Negeri.Halaman 53 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS11. Kompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaanyang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaanpengadilan.

Pemohon tetap bertahan dengan kesalahan kaprah dankesalahan persepsi dalam mengartikan pencegahan yang dimaksuddidalam pasal 19 Undang Undang No 1 Tahun 1974. Yang dimaksud diHalaman 59 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JSdalam pasal 19 tersebut adalah apabila permohonan atau gugatanpencegahan perkawinan telah diputus dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap.26. Pemohon tidak bisa sekonyongkonyong dan berimajinasimenyatakan bahwa pencegahan yang diajukan telah berkekuatan hukumtetap.

Hal yang awalnya sangat mudah dimengerti menjadi sangatrunyam karena Pemohon salah kaprah dalam menafsirkan Pasal 17Undang Undang No 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwapencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerahhukum dimana perkawinan akan dilangsungkan.9. Pasal 63 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 1menyatakan :yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang Undang ini (1)*alaha. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islamb.

Bahwa apa yang menjadi pertinbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama adalah salah kaprah dan harus dianulir karena dalampertimbangan hukum tersebut khususnya di halaman 26 amarputusannya yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian JualBeli Nomor 13tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nining Herlina, S.H.