Tardi, SH, MH Warga NegaraIndonesia, jabatan Kepala Biro Hukum& Kepatuhan Perum Perhutani,berkedudukan di Gd. ManggalaWanabakti Blok VII Lantai 11, JalanGatot Subroto, Senayan, Jakarta. Heri Sumaryono, SH, Warga NegaraIndonesia, jabatan Kepala SeksiLegal & Kepatuhan PerumPerhutaniPerhutani Unit Jawa Tengah,berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 1517 Semarang; Susiyanto Dadiarso, SH, WargaNegara Indonesia, jabatan KepalaSeksi Hukum Perum Perhutani,berkedudukan di Gd.

Indianto Suhardi, SH, Warga NegaraIndonesia, jabatan Petugas KhususBiro Hukum & Kepatuhan PerumPerhutani, berkedudukan di Gd.Manggala Wanabakti Blok VII Lantai9, Jalan Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusati =

D I L I

DALAM EKSEPSI ---------------------------------------------------------------------------

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; ------------------------------------

DALAM POKOK SENGKETA -----------------------------------------------------------

• MengabulkanGugatan Penggugat untuk seluruhnya;------------------
• Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Bidang Kepatuhan

Internal Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur Nomor Kep-01/WBC.13/BD.05/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis, Tertanggal 28 September 2020, Atas Nama Zahrotun Nisa NIP. 196806111988122001;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penggugat:
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR

Oktober 2018; Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas danAdministrasi pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur periode Oktober2018 s.d. sekarang; 3.

Bahwa Kepala Seksi Kepatunan Pelaksanaan Tugas Administrasiadalah jabatan di bawah Bidang Kepatuhan Internal yang memilikitugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauanpengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja,analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin,dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahanrekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi,penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, sertapelaporan dan pemantauan tindak

Bahwa sementara pejabat/pegawai lain pada Kantor WilayahDJBC Bali, NTB dan NTT harus tetap melakukan WEFH daridomisili mereka di Bali, tindakan Penggugat yang merupakanPejabat Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan TugasAdministrasi pada Bidang Kepatuhan Internal di atas, merupakantindakan yang tidak memberikan teladan yang baik selayaknyaseorang pejabat pada Bidang Kepatuhan Internal dan dinilaimembawa dampak negatif pada unit kerja karena mengakibatkanHalaman 86 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor

Sos adalah KepalaSeksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administratif, JabatanStruktural Eselon IV.a (Vide Bukti P21); 2.

hukuman disiplin teguran tertulis berdasarkan surat keputusanKepala Bidang Kepatuhan Internal kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telahmenerangkan pada pokoknya Penggugat merupakan PNS yang bertugassebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksana Tugas Administrasi adalahjabatan yang berada di bawah Bidang Kepatuhan Internal; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat diatas Tergugatmerupakan atasan langsung dari Penggugat, karena

Agustus 2018 dengan register perkara Nomor :136/G/2018/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapantanggal 25 September 2018 dengan mengemukakan alasanalasan gugatansebagai berikut : 222202 2 22 nnn nnn nn nen nn nen ne nnn nneeAdapun yang menjadi objek gugatan adalah :Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Mei2018, Nomor 149/SHP/XVIII.SBY/05/2018 Hal: Hasil Pemeriksaan atas LaporanKeuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 (angka 3)Kepatuhan

Individual, karena objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalamLaporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan PemerintahDaerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017, sebagai tindaklanjut atasLaporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap KetentuanPeraturan PerundangUndangan tanggal 28 Mei 2018 Nomor:73.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 (Buku Ill), Yang rincian menyatakankelebihan atas pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan danAnggota DPRD mulai dari Bulan September sampai dengan bulanPutusan

Dasar atau alasan mengajukan Gugatan:1.Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakanhasil tindaklanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Tergugat atas LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017, LaporanHasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan PeraturanPerundang undangan Nomor: 73.C/LHP/XVIII.SBY/05/ 2018 Tanggal 28Met 2018; (Bik lj teeecescea anne nee eneneenenceseeni nerPutusan Perkara Nomor : 136/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 7 dari 80 Halaman2.

Walaupun, pemeriksaan yang telah dilakukan Tergugat atas LaporanKeuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak dirancang khusus untukmenyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuanperundangundangan.

Bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat sebagaimanadimaksud pada Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006Putusan Perkara Nomor : 136/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 9 dari 80 Halamantentang Badan Pemeriksa Keuangan dari Hasil Pemeriksaan adalah hasilakhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas,dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawabkeuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, danprofesional berdasarkan Standar

BPD Papua sebelumdiputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus meminta kajian dari DivisiManajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melaui Direktur Kepatuhan.Bahwa pada tahun 2013 PT. BPD Papua pernah memberikan fasilitaskredit kepada PT.

VITASAMUDERA.e Direktur Kepatuhan (FRENS MAMBRISAU) menandatangani danmengirimkan Nota Nomor : 424.a/RSK.Mri/2013 tanggal 29 Nopember2013 kepada Direktur Pemasaran, perihal Kajian Pembahasan KMKKontrakting A.n. PT.

VITA SAMUDERA/Aries Liem (KCU Jakarta),tembusan Divisi Kredit, Ketua SKAI, Ketua SKAF dan arsip.Kepala Divisi Kepatuhan (ABDUL KARIM) diketahui/disetujui olehDirektur Kepatuhan (FRENS MAMBRISAU) menandatangani danmengirimkan Nota Nomor: 04/KPHKr/2014 tanggal 17 Janauri 2014,kepada Divisi Kredit, perihal Kajian Permohonan KMK Konstruksi A.n.PT. VITA SAMUDERA/ARIES LIEM. Kesimpulannya adalah rencanapemberian KMK Konstruksi A.n. PT.

Pasal 4:Prinsip Audit Kepatuhan berupa:a. cermat, akurat, tepat, baik, dan benar; danb. temuan didukung dengan bukti yang kompeten, relevan, dancukup material.c.

Narkata Rimba di Kabupaten Kutai TimurProvinsi Kalimantan Timur;c) Waktu pelaksanaan audit kepatuhan yaitu tanggal 25November s.d. 4 Desember 2019;2) Surat Nomor S.490/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 19November 2019, kepada PT. Narkata Rimba yang menyampaikanHalaman 35 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUNJKTpemberitahuan akan dilaksanakan kegiatan audit kepatuhan olehTim Pelaksana dan meminta PT.

Narkata Rimba dengan suratNomor 005/NRPH/SMD/I/2020 tanggal 15 Januari 2020menyampaikan klarifikasi atas temuan Tim Audit Kepatuhan danmemenuhi permintaan data untuk bahan Tim Evaluasi;.

temuan 4) Berita AcaraEvaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan,Penatausahaan, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan PajakHasil Hutan Kayu Pada IUPHHKHA PT.

Narkata Rimba, yang ditujukan kepadaDirektur luran dan Peredaran Hasil Hutan (fotokopi sesuaidengan asli);Undangan Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan NomorUN.4/IPHH/TPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 21 Januari 2020 halUndangan Pembahasan Hasil Audit Kepatuhan (fotokopi darifotokopi);Daftar hadir Rapat Tindak lanjut Audit Kepatuhan PT.

BPD Papua sebelumdiputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus meminta kajian dari DivisiManajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melaui Direktur Kepatuhan.Bahwa pada tahun 2013 PT. BPD Papua pernah memberikan fasilitaskredit kepada PT.

VITA SAMUDERA/Aries Liem (KCU Jakarta),tembusan Divisi Kredit, Ketua SKAI, Ketua SKAF dan arsip.Kepala Divisi Kepatuhan (ABDUL KARIM) diketahui/disetujui olehDirektur Kepatuhan (FRENS MAMBRISAU) menandatangani danmengirimkan Nota Nomor: 04/KPHKr/2014 tanggal 17 Janauri 2014,kepada Divisi Kredit, perihal Kajian Permohonan KMK Konsiruksi A.n.PT. VITA SAMUDERA/ARIES LIEM. Kesimpulannya adalah rencanapemberian KMK Konstruksi A.n. PT.

VITASAMUDERA.Direktur Kepatuhan (FRENS MAMBRISAU) menandatangani danmengirimkan Nota Nomor : 424.a/RSK.Mri/2013 tanggal 29 Nopember2013 kepada Direktur Pemasaran, perihal Kajian Pembahasan KMKKontrakting A.n. PT.

Bahwa rumah tangga yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis,ternyata tidak berlangsung dengan mulus, dikarenakan sejak bulan Juni2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerusantara Pemohon dengan Termohon, dan yang menjadi penyebab adalahTermohon yang kerapkali tidak menerimakan nafkah pemberian Pemohon,padahal Pemohon telah berusaha memenuhi nafkah layak bagi Termohon.Pemohon sering menasehati Termohon namun Termohon tidakmemperlihatkan ketaatan dan kepatuhan;5.Bahwa

Pemohon seringmenasehati Termohon namun Termohon tidak memperlihatkanketaatan dan kepatuhan;Bahwa, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon, juga mendengar dari ceritadan keluhan Pemohon;Bahwa, sejak Oktober 2018 yang lalu Pemohon dengan Termohonsampai sekarang telah pisah rumah;Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap sabar danrukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;Halalam 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2019/PA.SmdgBahwa, saksi

Pemohon seringmenasehati Termohon namun Termohon tidak memperlihatkanketaatan dan kepatuhan;Bahwa, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon, juga mendengar dari ceritadan keluhan Pemohon;Bahwa, sejak Oktober 2018 yang lalu Pemohon dengan Termohonsampai sekarang telah pisah rumah;Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap sabar danrukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkanPemohon dan Termohon

tanggal XXXXXX; Bahwa, rumah tangga antara Pemohon denganTermohon semula rukundan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang rumah tanggakeduanya sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karenaTermohon yang kerapkali tidak menerimakan nafkah pemberian Pemohon,padahal Pemohon telah berusaha memenuhi nafkah layak bagi Termohon.Pemohon' sering menasehati Termohon namun Termohon tidakmemperlihatkan ketaatan dan kepatuhan

2019/PA.Smdg Bahwa, rumah tangga antara Pemohon denganTermohon semula rukundan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang rumah tanggakeduanya sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karenaTermohon yang kerapkali tidak menerimakan nafkah pemberian Pemohon,padahal Pemohon telah berusaha memenuhi nafkah layak bagi Termohon.Pemohon' sering menasehati Termohon namun Termohon tidakmemperlihatkan ketaatan dan kepatuhan

Klien Penggugat sebagaiHalaman 8 dari 76 Putusan Nomor 25/Pdt/2017/PT YYKWajib Pribadi perlu dipertanyakan karena apakah terhadap semuaWajib Pajak dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahuisejauh mana kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.5.

Bahwa terhadap pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak atas nama Ny.Delia Murwihartini tersebut, Ny.

Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat Vil dan Tergugat VIII untuk mewakiliKlien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadapKlien Penggugat;8.

Delia Murwhartini, beralamat di Taman GriyaIndah 1V/300, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dalampermasalahan pemeriksaan kepatuhan perpajakan selakupribadi sehingga klien Penggugat mendapat panggilan dariTergugat sampai dengan VII untuk menjalani pemeriksaandalam hal kepatuhan selaku Wajib Pajak pnbadiangka 8.2Tentang maten dan tujuan pemeriksaan adalah untuk mengujikepatuhan Wajib Pajak sehingga pada waktu itu Penggugatmempertanyakan dalam hal apa klien Penggugat............, telah terbukti

Bahwa selain itu, sangat keliru dan tidak berdasar hukum dalilPenggugat pada angka 4.7 posita Gugatannya yang menyatakan:bahvea caracara kerja Tergugat Il sampai dengan Tergugat VIIyang tidak mengenal lelah mengejar kepatuhan klien Penggugatsebagai Wajib Pajak pribadi perlu dipertanyakan karena apakahterhadap semua Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan lapanganuntuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dalam pemenuhankevajiban perpajakan.6.

yang melibatkankeluarganya, sehingga terdapat potensi resiko terhadap pemberiankreditkepada PT Likotama Harum.Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan dan Hukummemberikan pendapat sebagai berikut , hasil uji Kepatuhan ini dan hasiluji Kepatuhan terdahulu (U.p .

Pemimpin Grup Kepatuhan ) ; KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi ) ;RINA KISNINDIYANI (Pj. Pempimpin Divisi Kepatuhan) ;SENO PRABOWO (Pj.

Dalam RapatKomite Kredit kategori A dihadiri oleh unsur pengusul, Komite Kredittingkat , Komite Kredit tingkat II, Group Kepatuhan dan Legal, Direksi danDirektur Kepatuhan.

dari BagianKredit Menengah kepada Satuan Kepatuhan;1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 463/SPT/1/M/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Penyampaian Kertas KerjaUji Kepatuhan Kredit PT Gatramas Internusa dari SatuanKepatuhan kepada Divisi Kredit;1 (satu) bundel fotokopi Kertas Kerja Uji Kepatuhan KreditNomor 028/UKK/SPT/2014 tanggal 6 Mei 2014;1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanggal 6Mei 2014 perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PTGatramas Internusa dari Pemimpin Satuan Kepatuhan

kepadaDivisi kredit;1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat 7 Mei 2014perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PT GatramasInternusa dari Pengelola Pemantauan dan PengembanganOperasional Kepatuhan kepada Pemimpin Satuan Kepatuhan;Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.

, perihal Opini Kepatuhan KMK KreditModal Kerja Kontraktual atas nama PT Gatramas Internusa;1 (satu) bundel fotokopi Opini Kepatuhan Kredit Modal KerjaKontraktual PT Gatramas Internusa ditandatangani oleh Rozi Sabil;1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanggal 16Mei 2014 dari Pgs.

perihal Uji Kepatuhan;1 (satu) bundel fotokopi Surat Struktur Fasilitas terhadapRescheduling Kredit PT Gatramas Internusa tanggal 2Desember 2015;1 (satu) bundel fotokopi Surat Kertas Kerja Uji KepatuhanRestrukturisasi Nomor 011/UKKRestrukturisasi/KPN/2015tanggal 7 Desember 2015:1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 424/KPN/1.1/M/2015 tanggal 8 Desember 2015 dari Divisi KepatuhanHalaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.

perihal Opini Kepatuhan;1 (satu) bundel fotokopi Surat Opini Kepatuhan Kredit ModalKerja PT Gatramas Internusa tanggal 30 Desember 2015;Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.

Bahwa rumah tangga yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis,ternyata tidak berlangsung dengan mulus, dikarenakan sejak awal tahun2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerusantara Pemohon dengan Termohon, dan yang menjadi penyebab adalahTermohon yang kerapkali tidak menerimakan nafkah pemberian Pemohon,padahal Pemohon telah berusaha memenuhi nafkah layak bagi Termohon.Pemohon' sering menasehati Termohon namun Termohon tidakmemperlihatkan ketaatan dan kepatuhan;5.

Pemohon seringmenasehati Termohon namun Termohon tidak memperlihatkan ketaatandan kepatuhan;Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon dan saksi mendengar cerita dankeluhan dari Pemohon tentang permasalahan rumah tangganya;Bahwa sejak akhir tahun 2017 sampai saat ini Pemohon dan Termohonsudah pisah rumah;Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akantetapi tidak berhasil..

Pemohon seringmenasehati Termohon namun Termohon tidak memperlihatkan ketaatandan kepatuhan; Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon dan saksi mendengar cerita dankeluhan dari Pemohon tentang permasalahan rumah tangganya; Bahwa sejak akhir tahun 2017 sampai saat ini Pemohon dan Termohonsudah pisah rumah; Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya,

Pemohon sering menasehati Termohon namun Termohontidak memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan. Pemohon dan Termohon sejakakhir tahun 2017 telah pisah rumah, pihak keluarga sudah berusahamendamaikan namun tidak berhasil.

Pemohon sering menasehatiTermohon namun Termohon tidak memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan,sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, pihakkeluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidakberhasil.Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi Pemohon bersesuaian dancocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orangsaksi tersebut memenuhi pasal 171 dan Pasal 172 HIR / Pasal 308 dan Pasal309 R.Bg.

li>

1 (satu) bundel asli Kelengkapan dokumen KIP PLN No.183 tanggal 25 Agustus 2010

1 (satu) lembar asli Permohona TakeOver Fasilitas Kredit Pembiayaan No.054 tanggal 28 Februari 2012

1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian KIP PLN tanggal 08 April 2012

1 (satu) bundel asli MRP No.025 tanggal 04 April 2012

1 (satu) bundel asli Review MRP No.021 tanggal 18 April 2012

1 (satu) bundel asli Review Kepatuhan

bundel asli Permohonan Perpanjangan Grace Periode KIP PLN No.011 tanggal 12 februari 2013