Hal ini juga telah dibuktikan bahwa Ayah Pemohon yang telahdipanggil 2 (dua) kali untuk didengar keterangannya namun tidak pernah hadlir.Menimbang, bahwa oleh karena itu dan sesuai dengan ketenuan pasal18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo pasal 23 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon yang bernamaXXXXtersebut dapat dinyatakan sebagai wali Adlol.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (4) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 Tahun 2007, maka dengan sendirinya

karena selama ini Terdakwa ditahan maka lamanyaterdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diriatau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka diri Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP dan ketenuan

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebin pada bulan Juni 2019, yangakibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;11.Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidaklagi dapat dibina dengan baik dan sudah sulit dipertahankan lagi ;12.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara inisesuai dengan ketenuan yang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon kepada BapakKetua

Hal ini juga telah dibuktikan bahwa Ayah Pemohon yang telah dipanggil 2 (dua)kali untuk didengar keterangannya namun tidak pernah hadlir. begitu juga calonsuami Pemohon beserta orang tuanya tidak pernah ditemui oleh ayah Pemohonpada saat melamar PemohonMenimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketenuan pasal 18 ayat (5)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo pasal 23 ayat (2) KompilasiHukum lslam, maka wali nikah Pemohon yang bernama XXXX tersebut dapatdinyatakan sebagai wali Adlol.Menimbang

Membebankan Termohon untuk membayar biaya yang timbuldalam perkaraMenimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor :8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuatketentuan tentang Praperadilan mulai dari pasal 77 s/d pasal 83 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 77KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutussesuai dengan ketenuan yang diatur dalam undang undanginitentang :a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian

Kepada Penggugat sebesar Rp.150.000, (seratus limapuluh ribu rupiah) akan tetapi tidak ada jawaban dan telah diberi waktu selama 1(satu) bulan Penggugat belum memenuhi kewajibannya ;Menimbang, bahwa pangilanpanggilan yang telah dilaksanakan olehJusita Pengadilan Negeri Yogyakarta, terhadap pihakpihak yang berperkaratelah sesuai dengan ketenuan hukum acara yang berlaku ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR yangmenyatakan bahwa jika Penggugat yang telah dipanggil dengan sah dan patutnamun

kontra memori banding berdasarkan surat keteranganPanitera tanggal 25 Mei 2016;Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan denganpatut untuk memeriksa dan mempelajari berkas untuk Pembanding pada tanggal 11 Mei2016 dan untuk terbanding 09 Mei 2016; ternyata baik Pembanding maupunTerbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak dalam peemeriksaanperadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketenuan

suatu perkawian , Sehinggalebih baik diputus karena perceraian;10.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, permohonan Pemohon11.untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atasdasar ketidak cockan yang prinsipal dan tidak mungkin hidup rukundalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf(f) Praturan Pemerintah Tahun 1975 Jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasihukum lslam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakanpermohonan carai talak in dikabulkan;Bahwa unuk memenuhi ketenuan

Nomor 180/Pdt.P/2018/PN Bnadapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untukmengurus perbaikan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Banda Aceh;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnyasepihak, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, biaya perkara permohonan inidibebankan kepada pemohon;Mengingat, dan memperhatikan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUdang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, ketenuan

talak pada suatu sifat, maka tertalaklah perempuan itu jika syarat tersebutternyata adanya ; 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 116huruf g Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, olehkarena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ; Menimbang bahwa untuk memenuhi ketenuan

semi permanen milik Panti Asuhan Wisma Harapantelah dirobah dan dibangun kembali oleh Penggugat dengan bangunanpermanen 2 lantai tanoa adanya protes Tergugat ; nonn Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Kontra Memori bandingTergugat/Terbanding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : e Bahwa Tergugat/Terbanding menolak seluruh dalildalil dalam Memoribanding Pembanding, kecuali yang secara tegas diakui ; e Bahwa Puusan Pengadilan Negeri Denpasar telah memuat alasan dandasar yang benar sesuai ketenuan

sebelum menjatuhkan pidana yangsetimpal dengan kesalahan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;Hal hal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedanggiatgiatnya memberantas segala bentuk perjudian ;Hal hal yang meringankan : Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali pebuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP dan ketenuan

telah sepakat dan mnejetujui rencanapernokahan antara Pemohon dengan calon istri Pemohon serta bersedia menjadiwali nikah;Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi suami kepala rumahtangga dan sudh mempnyai pekerjaan tetap berpenghasilan Rp.1.200.000 ( SatuJuta dua Ratus Ribu rupiah) setiap bulan, begitu pila calon isteri Pemohon telahdewasa siap menjadi seorang isteri ibu rumah tangga;Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon telah memenuhi syaratsyarat dantidak ada larangan jawin baik menurut ketenuan

Hal ini juga telahdibuktikan bahwa Ayah Pemohon yang telah dipanggil sebanyak dua kali untuk didengarketerangannya namun tidak pernah hadlir.Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketenuan pasal 18 ayat (5) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, makawali nikah Pemohon yang bernama Xxxxxx tersebut dapat dinyatakan sebagai wali Adlol.Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 tentang penolakan pernikahandari Kantor Urusan Agama Kecamatan

karenasudah saling cinta mencintai, sudah samasama dewasa dan berfikir matang,tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut Agama maupunperaturan perundanundangan.Menimbang, bahwa disamping itu juga telah ditemukan fakta bahwa AdikPemohon yang bernama M Tonny Yuli widhiono bin Mukani tidak menyetujuipernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bahkan tidak bersediamenjadi wali nikah dengan alasan Calon suami belum mapan dan terlalu mudaMenimbang, bahwa oleh karena itu dan sesuai dengan ketenuan

usaha swasta;Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkanadalah dengan menggunakan truck tanhgki pengangkutan yangharus memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order) atau LO(Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebutjuga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumenakhir, dan untuk agen dan transporter yang memiliki truck tangkiharus memiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan olehpemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sebagaimana ketenuan

bdan usaha swasta;Bahwa cara pengangkutan bahan bakarminyak yang dibenarkan adalah denganmenggunakan truck tanhgkipengangkutan yang harus' memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order)atau LO (Loading Order) dari badanusaha yang menjual BBM tersebut jugadisertai dengan surat jalan yang ditujukanke konsumen akhir, dan untuk agen dantransporter yang memiliki truck tangkiharus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melaluiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sebagaimana ketenuan

bdan usaha swasta;e Bahwa cara pengangkutan bahan bakarminyak yang dibenarkan adalah denganmenggunakan truck tanhgkipengangkutan yang harus' memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order)atau LO (Loading Order) dari badanusaha yang menjual BBM tersebut jugadisertai dengan surat jalan yang ditujukanke konsumen akhir, dan untuk agen dantransporter yang memiliki truck tangkiharus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melaluiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sebagaimana ketenuan

perkara a quo Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akantetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkanalasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadapTermohon, dengan alasan sebagaimana merujuk pada ketenuan

Membebankan biaya perkara menurut ketenuan hukum yang berlaku.B. SUBSIDAIR.Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berpendapat lain, mohonputusan yang seadil adilnya.

bakar minyak yang dibenarkanadalah dengan menggunakan truck tanhgki pengangkutan yangharus memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order) atau LO(Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebutjuga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumenakhir, dan untuk agen dan transporter yang memiliki truck tangkiharus memiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan olehpemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya MineralHalaman 15 Putusan No. 91/Pid.B/2014/PN Tjp(ESDM) sebagaimana ketenuan

bdan usaha swasta;Bahwa cara pengangkutan bahan bakarminyak yang dibenarkan adalah denganmenggunakan truck tanhgkipengangkutan yang harus' memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order)atau LO (Loading Order) dari badanusaha yang menjual BBM tersebut jugadisertai dengan surat jalan yang ditujukanke konsumen akhir, dan untuk agen dantransporter yang memiliki truck tangkiharus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melaluiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sebagaimana ketenuan

usahaswasta;Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalahdengan menggunakan truck tanhgki pengangkutan yang harus memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order) atau LO (Loading Order) daribadan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan suratjalan yang ditujukan ke konsumen akhir, dan untuk agen dan transporteryang memiliki truck tangki harus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM) sebagaimana ketenuan

dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang:sUndang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006, dan UndangUndang No.50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang No.7 Tahun 1989, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il.Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.Memperhatikan, segala ketenUan hukum dan peraturan perundangsundangan lainnya yang berkaiatan dengan permohonan ini.MENETAPKAN1.