PUTUSANNomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotawaringinBarat, telah memutus perkara Terdakwa:Nama Koorporasi : PT. KUMAI SENTOSA (PT. KS);Nomor dan tanggal Akta : Akta Notaris Tanggal 9pendirian November yang Koorporasibeserta perubahannya dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra,S.H.,M.Kn.

Menyatakan Terdakwa Koorporasi PT.

KUMAI SENTOSA yang diwakilioleh Pengurus, KETUT SUPASTIKA bin WAYAN SUKARDA tidakHalaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa Koorporasi dengan identitas tersebut di atasoleh karena itu dari dakwaan alternatif Penuntut Umum;Menetapkan memulihkan hakhak Terdakwa Koorporasi dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam kedudukansemula

mengikat, maka MahkamahAgung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan judex facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakanTerdakwa Koorporasi

KUMAI SENTOSA Yang diwakili olehPengurus, KETUT SUPASTIKA bin WAYAN SUKARDA tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana"sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum"dan membebaskan Terdakwa Koorporasi dengan identitas tersebutdiatas oleh karena itu dari dakwaan alternatif Penuntut Umum, telahHalaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021benar dan telah menerapkan peraturan hukurn sebagaimana mestinyaserta telah mempertimbangkan fakta

Unsur Setiap orang ; Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diaturdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang peroranganatau termasuk koorporasi;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst adalah orangperorangan atau koorporasi.

Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalambahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan koorporasi dapat berbentukbadan hukum atau tidak.

Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan ;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu KOOrpOraSi ; 222202 2n one eeenn nner nen re nnn ree en nnnnnennceenenenMenimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi mengandung makna alternative kata, atau dalam unsur ini artinyamempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana denganterpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi sama artinya dengan mendapatkan untuk dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian koorporasi sesungguhnyajuga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi subtansi pengertian koorporasi yang berbedadengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang30lain atau suatu koorporasi =;3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara ;5. Dilakukan secara berlanjut ;Ad. 1.

Unsur "Setiap Orang"Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1ayat (3) Undang Undang Nomor. 31 tahun 1999 bahwa yangdimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dantermasuk pula koorporasi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa PenuntutUmum telah menghadirkan dipersidangan untuk diperiksa dandiadili nama SUFITJE M.

Unsur " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu koorporasi"Menimbang, bahwa dalam menafsirkan pengertian unsuredengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau. suatu koorporasi, Majelis berpendapat bahwa unsuretersebut mengandung 2(dua) elemen unsure yaitu : "dengan31tujuan" dan "menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi" ;Bahwa elemen unsure "Dengan Tujuan" adalah menunjukpada keadaan bathin sipelaku didalam rangka mewujudkantujuan yang

dikehendaki, sedangkan kata "menguntungkan"didalam elemen unsure menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi, dapat diartikan sebagai suatukeadaan dimana pelaku atau orang lain atau suatu koorporasitidak harus bertambah harta bendanya, akan tetapi termasuksarana, fasilitas kenikmatan diperoleh sehubungan denganjabatan/kedudukan ;Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan,bahwa Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memberibantuan dana kepada sekolah sekolah dengan

dan ternyata terdakwa dipersidangan mengakui uangyang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut semuanyadipakai sendiri ;Bahwa perbuatan terdakwa meminta uang dari bendaharadana BOS dengan alas an pembelian alat Bantu pembelajarandan yang lainnya sebagaimana diuraikan diatas dan ternyataterdakwa tidak ada membelinya dan uang tersebut dipakaiuntuk keperluan pribadinya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sehinggaunsure "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Oranglain atau Suatu Koorporasi

Setiap Orang :Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diaturdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk koorporasi ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst, adalah orangperorangan atau koorporasi.

Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalambahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan koorporasi dapatberbentuk badan hukum atau tidak.

DIREKSI PT.POSINDONESIA (PERSERO) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbadanhukum ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999menyebutkan bahwa Koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan Pasal1 Ayat (2) d menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi orang yang menerima gajiatau upah dari suatu Koorporasi yang menerima bantuan dari kKeuangan Negara atau daerah ;Menimbang

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;Menimbang ............49Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi mengandung makna alternative, kata atau dalam unsur keduadiatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimanadengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang

Dengandemikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi (vide R.

Yang melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan .Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang maksudnya adalah orangperorang atau termasuk koorporasi yaitu kumpulan orang dan atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum(pasal 1 Butir 3 UU No.31 Tahun 1999) atau siapa saja yang menjadi subjekhukum pidana,yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana,dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibatdari perbuatannya, serta

' melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi,undangundangNo.31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri,orang lain atau koorporasi ;Menimbang , bahwa menurut kamus umum bahas Indonesia, buahtagan Poerwadarminta menyebutkan Memperkaya artinya menjadikanbertambah kaya,sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta,sementara itu menurut R.Wiyono, SH. dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

atau setidaktidaknya tidak ada fakta yang dapat membuktikan berapa kekayaanTerdakwa atau kekayaan orang lain atau kekayaan suatu koorporasisebelum terdakwa melakukan perbuatan dan berapa kekayaan Terdakwaatau kekayaan orang lain atau kekayaan suatu koorporasi sesudah adanyaperkara terdakwa ini, oleh kareanya tidak dapat diketahui apakah diriterdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi bertambah kaya .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,menurut Majelis Hakim unsur memperkaya

Jadi , menguntugkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi adalah sama artinya dengan mendapatkanuntung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, yang dalampelaksanaannya adalah merupakan tujuan dari si pelaku tindak pidanakorupsi.Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.813 K/Pid/1987tanggal 29 Juni 1989, menyebutkan bahwa unsur meguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yangterjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa

sesuai dengankewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksudadanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf/sadar bahwatujuaannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandungmakna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwauntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, dansudah cukup menurut hukum

di tempat lain di kota Timika atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika, baiksendirisendiri atau secara bersamasama dengan Joni Wamu Haluk dan MarthenSalossa, SE. serta Manuel Herietrenggi, S.Sos. yang berkas perkaranya diajukan secaraterpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, atau menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi

Kantor PemdaKabupaten Mimika atau di tempat lain di Kota Timika atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika, baiksendirisendiri atau secara bersamasama dengan Joni Wamu Haluk dan MarthenSalossa, SE. serta Manuel Herietrenggi, S.Sos. yang berkas perkaranya diajukan secaraterpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan ataumenyuruh melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi

Hawali ;Tidak menerapkan atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalamhal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika tidak mempertimbangkan adanyadenda keterlambatan ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dalam putusannya telahmenyatakan bahwa unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendir atau. orang lain atau koorporasi dengan pertimbangan karena perbuatanTerdakwa melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan DaratPengelolaan Air

TANDIYONO, SE.MM. dan MANUEL HERIETRENGGI, S.Sos. tidakmemberikan keuntungan pada dirinya atau orang lain atau koorporasi ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika tidak memperhatikan keteranganpara saksi terutama saksi Nico Halatu, saksi Joni Wamu Haluk, Hadi Wiyono, saksiGeorge Roman dan saksi lainnya bahwa benar Terdakwa Beritaberita Acara yangdibuat (ditunjukan di depan persidangan) adalah tidak benar hanya formalitas untukkelengkapan administrasi proyek dan penagihan ;Bahwa benar Berita

No. 1683 K/Pid/2006 tanggal 11Januari 2006, hal. 27 31);Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika telah salahmenerapkan atau menafsirkan unsur melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

NASRUL ASHWIN telah memperkaya saksi Zaid Afif, S.Hatau setidaktidaknya suatu koorporasi yaitu CV Spasi.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa . DTM DHARUMSYAH dan Terdakwa II.NASRUL ASHWIN Negara RI telah dirugikan sebesar Rp116.569.700,00(seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratusrupiah) yang dilakukan bersamasama dengan Ir. Jhoni Sihotang danHal. 22 dari 80 hal. Put.

NASRUL ASHWIN telah memperkayasaksi Zaid Afif, S.H., atau setidaktidaknya suatu koorporasi yaitu CV Spasi.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. DTM DHARUMSYAH dan Terdakwa II.NASRUL ASHWIN Negara RI telah dirugikan sebesar Rp116.569.700,00(seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratusrupiah) yang dilakukan bersamasama dengan Ir.

Jhoni Sihotang, hal ini menguntungkanorang lain atau koorporasi.2. Bahwa apabila diteliti perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor921 K/Pid.Sus/2008 bertanggal 21 Oktober 2011 dengan Terdakwa Ir.Jhoni Sihotang dan perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1163K/Pid.Sus/2008 bertanggal 20 Januari 2009 dengan Terdakwa Zaid Afif,Hal. 59 dari 80 hal. Put.

Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012S.H, secara nyata Jaksa Penuntut Umum samasama mendakwa paraTerdakwa termasuk Pemohon Peninjauan Kembali semula Terdakawa dan Terdakwa II dengan Dakwaan Primair, baik sebagai Pelaku, yangmenyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.3.

Helmi Abidin danRisnandar, S.T., (yang penuntutannya diajukan sendirisendiri)...., merekayang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara.Perbuatan Terdakwa Muh.Yasin, sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 3 Jo.

SMP Negeri2 Kupang TimurNomor 420/112/ SMPN.2/ KTM/ PD.II /2010 tanggal 06Pebruari 2010, pada waktu antara tanggal 06 Februari 2010 sampaidengan tanggal 28Desember 2010 atau setidaktidaknya pada tahun2010, bertempat di SMP Negeri 2 Kupang Timur di Kecamatan KupangTimur ...Timur Kabupaten Kupang atau setidaktidaknya ditempat lain dimanaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang berwenang memeriksa danmengadili, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT diketahui bersama menarik TURUTTERGUGAT secara personal (person) sebagai salah satu pihak dalamperkara ini, padahal peran TURUT TERGUGAT dalam pembelianbarang kepada PENGGUGAT dari order (pemesanan) sampaipembayaran posisi beliau jelas adalah sebagai direktur yang mewakiliTERGUGAT sebagai badan hukum (koorporasi) yang tidak dapatdipisahkan;.

Ditariknya TURUT TERGUGAT sebagai salah satu Pihak dalam perkaraini menjadi tidak jelas proses jalanya hak dan kewajiban antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT, mengingat eksistensi TERGUGATsebagai koorporasi tidak akan jalan jika tidak digerakan oleh Persondalam hal ini adalah TURUT TERGUGAT ;.

Bahwa TURUT TERGUGAT melakukan pmebayaran kepada TURUTTERGUGAT Il pada tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 59,000,000, (limapuluh Sembilan juta) dan pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp774,912,000, (tujun ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus duabelas ribu rupiah) adalah menjalankan fungsinya mewakili perusahaan(koorporasi) dalam hal ini adalah TERGUGAT untuk menyelesaikanpembayaran pembelian besi baja kepada PENGGUGAT, dimana TURUTTERGUGAT saat itu adalah sebagai karyawan PENGGUGAT yangselalu

Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT~ sesungguhnya memilikihubungan bisnis yang cukup baik kurang lebih hampir 10 (Sepuluh) tahunsejak tahun 2007 sampai dengan saat ini gugatan diajukan olehPENGGUGAT, dimana TERGUGAT sebagai koorporasi yang bergerakdalam bidang rekayasa besi baja membutuhkan bahan baku yang dijualoleh PENGGUGAT, sehinga transaksi beli barang (besi baja) dariTERGUGAT ke ENGGUGAT sering terjadi;.

Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalahberasal dari PT.

Sang Hyang Seri(Persero) sebagai pelaksana program Gerakan Peningkatan ProduktivitasPangan Berbasis Koorporasi (GP3K) pada lahan seluas 219.249 Ha daritotal luasan 569.249 Ha yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dimulaipada musim tanam kedua pada akhir bulan Juni 2011.

Majalengka; Bahwa benar saksi mengetahui Dana CSR (Coorporate SocialResponsibility) melalui program Gerakan Peningkatan Produksi Panganberbasis Koorporasi (GP3K) tahun 20112012 Kab.

Cab.SerangBahwa benar saksi menjelaskan bahwa Gerakan Peningkatan ProduksiPangan berbasis Koorporasi (GP3K) , dimana perusahaan memberikanpinjaman kepada para petani melalui program ini, para petanimembentuk suatu kelompok tani yang dipimpin oleh ketua kelompokuntuk mengajukan pinjaman tersebut;Bahwa dasar pelaksanaan program Gerakan Peningkatan ProduksiPangan berbasis Koorporasi (GP3K) tahun 20112012 adalah AdanyaSurat Keputusan Direksi PT.SANG HYANG SERI (PERSERO) Nomor :242/SHS.01/Kpts/VII/2011

tanggal 12 Juli 2011, Tentang PembentukanTim Kawalan Pangan Terintegrasi Dalam Melaksanakan ProgramGerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) DiLingkungan PT.SANG HYANG SERI (PERSERO) yang ditandatanganioleh EDDY BUDIONO selaku Direktur Utama;Bahwa saksi ketahui sumber dana Gerakan Peningkatan ProduksiPangan berbasis Koorporasi (GP3K) tahun 20112012 tersebut dananyaberasal dari beberapa BUMN diluar PT.SHS, secara jelasnya saya tidakmengerti, yang dapat menjelaskan hal tersebut

Unsuretiap orang :Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perorangan atautermasuk koorporasi ;BwNsMenimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst adalah orang peroranganatau koorporasi.

Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHPdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan koorporasi dapat berbentuk badan hukumatau tidak.

RI Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan Setiap orang yangdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat (satu) Tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun atau denda Paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) danpaling banyak

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan ;3. Yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara ; Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsurunsur tersebut di atas dengandihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :Ad. 1.

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi ;Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lainartinya orang selain pribadinya, sementara pengertian koorporasi sesungguhnya juga bukanpribadinya seperti orang lain, tetapi subtansi pengertian koorporasi yang berbeda denganpengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkansatu persatu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta hukum yangterungkap didepan persidangan, yaitu sebagai berikutAd. 1.

Setiap Orang :Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telahdiatur dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 yaitu setiap orang adalahorang perseorangan atau termasuk koorporasi;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst, adalahOrang perorangan atau koorporasi.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan ;4 Yang dapat merugikan kKeuangan negara atau perekonomiannegara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsur tersebut bila dihubungkan dengan faktafakta hukum yangterungkap di persidangan, yaitu sebagai berikutAd. 1.

Setiap Orang : Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diaturdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk koorporasi;Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat ialah siapa saja.

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi sama artinya dengan mendapatkan untukdiri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi (vide R.

Unsur Setiap Orang:tMenimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalahOrang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yangsehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/ataukekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Muh.

pengakuan terdakwa sendiri 2 (dua) sachetshabushabu yang didapat didalam dompet terdakwa hanya untuk disimpan sajadan bukan untuk dikonsumsi ataupun untuk dijual;Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yangdidakwakan kepada terdakwa dalam unsur ketiga telah terbukti makaselanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua;Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu Tanpa hak ataumelawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Janpa hak atau melavanhukum dalam unsur ini ialah seseorang atau koorporasi

Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanankesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengaturbahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yangberwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undangundang dan harusdilengkapi dokumen yang sah, maka setiap orang atau koorporasi

YOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos yang telah mengembalikan kerugiannegara sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke kasumum pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 22 September 2011yang diberitahukan kepada Penyidik Kejati Papua oleh Penasihat HukumYOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos melalui surat No.63/SK/PE/X/201 1tanggal 22 September 2011;Demikian juga Terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi yang menerimadana atau uang yang bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Lanny Jayatahun 2010

M.Si.menimbulkan kerugianbagi Keuangan negara atau keuangan daerah sesuai hasil audit BPK perwakilanprovinsi Papua untuk dana hibah APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010berdasarkan surat Nomor 47c / LHP / XIX.JYP / 12 / 2011 tanggal 19 Desember2011 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PemerintahDaerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 sebesar + Rp3.216.250.000,00 (tigamilyar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dinikmatioleh Terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi

NICO RUMBINO, SE yang perkara mereka telah diputus olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura dan sudah mempunyai kekuatanhukum tetap sehingga telah dieksekusi dan bersama juga dengan DORENWAKERKWA, SH yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwasebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruhmelakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi, menyalangunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya

YOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos yang telah mengembalikan kerugiannegara sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke kasumum pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 22 September 2011yang diberitahukan kepada Penyidik Kejati Papua oleh Penasihat HukumYOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos melalui surat No.63/SK/PE/X/2011tanggal 22 September 2011;Demikian juga Terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi yangmenerima dana atau uang yang bersumber dari dana hibah APBDKabupaten Lanny Jaya tahun 2010

55ayat (1) ke1 KUHP mengandung unsur secara alternatif sebagaiberikut: Unsur "yang Melakukan" Unsur "yang Menyuruh Melakukan" Unsur "yang turut serta Melakukan"e Halaman 47 alinea ke2 Majelis Hakim merumuskan Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP antara lain menganjurkan atau sebagai penggerak bagiorang lain untuk melakukan tindak pidana: Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terdapat unsurmenganjurkan atau menggerakkan orang lain;Selanjutnya "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi

KantorWilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah ( diajukan dalamberkas terpisah ), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukandengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Nopember 2007 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007, bertempat di hotelCentral Palu atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa secara melawan hukummelakukan atau turut serta melakukukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi

2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah danPetunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung ( Block Grant ) APBN P Tahun Anggaran 2006.Bahwa sisa dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaanseluruhnya sebesar Rp.100.340.250. ( seratus juta tiga ratus empatpuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah ), atau sekitar jumlah itu,seharusnya disetor Ke Kas Negara tetapi oleh terdakwa dipergunakanoleh terdakwa untuk memperkaya diri terdakwa atau kepentingan diriterdakwa sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi

YaminKota Palu atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggadipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perouatan tersebutdilakukan

Tahun 2003 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Petunjuk PelaksanaanBantuan Langsung ( Block Grant ) APBN P Tahun Anggaran 2006.Bahwa sisa dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaanseluruhnya sebesar Rp.100.340.250. ( seratus juta tiga ratus empatpuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah ), atau sekitar jumlah itu,seharusnya disetor Ke Kas Negara tetapi oleh terdakwa dipergunakanoleh terdakwa untuk memperkaya diri terdakwa atau kepentingan diriterdakwa sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi

TANGAHU, ST., selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Proyek PerbaikanJembatan BogoBogo tidak mendapat tambahan kekayaan atau orang lainserta koorporasi sebagaimana maksud putusan Hakim Tinggi ;Bahwa yang dimaksud sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yaitu adanya penambahan kekayaan dariPemohon Kasasi/Terdakwa tindak pidana korupsi dari jumlah kekayaansemula yang terkait dengan adanya suatu perbuatan atau rangkaian tindakpidana korupsi sebagai

suatu hubungan sebab akibat ;Bahwa pada prinsipnya tentang pembuktian dalam perkara tindak pidanakorupsi, Hakim Pertama maupun Hakim Tinggi yang mempunyai bebanpembuktian sehingga kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwaberpendapat Hakim Pertama dan Hakim Tinggi harus melihat danmempertimbangkan alat bukti dan barang bukti secara akurat yaitu harusdapat memperhitungkan berapa nilai dan jumlah harta kekayaan PemohonKasasi/Terdakwa atau orang lain atau koorporasi yang dimaksud oleh HakimPertama

No. 596 K/Pid.Sus/2013keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak atau hartabenda setiap orang atau koorporasi yang diduga mempunyai hubungandengan perkara yang didakwakan sehingga yang menjadi penekanan dalamketentuan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh PemohonKasasi/Terdakwa tentang harta bendanya haruslah yang diduga mempunvaihubungan dengan yang didakwakan yakni dari proyek Perbaikan JembatanBogobogo ;Bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami

TANGAHU,ST atau orang lain atau koorporasi yangdimaksud oleh Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya ;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dariketerangan saksisaksi juga keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa,dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,kami Penasihat Hukum tidak menemukan adanyaindikator atauperbandingan yang terkait dengan penambahan kekayaan semula atausebelum adanya kegiatan Proyek Perbaikan Jembatan Bogobogo TahunAnggaran 2008 maupun dalam

tahapan Pelaksanaan Proyek ataupunsetelah proyek tersebut selesai, baik bagi diri Pemohon Kasasi/Terdakwa,Orang lain maupun koorporasi sebagaimana putusan Majelis HakimPertama, sehingga kami Penasihat Hukum tidak dapat melihat adanya unsurpertambahan kekayaan baik dari diri Pemohon Kasasi/Terdakwa maupundari orang lain serta koorporasi sebagaimana dalam putusan Majelis HakimPertama, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya menguraikanPemohon Kasasi/Terdakwa mendapat keuntungan atau penambahanpendapatan

., bin LA KULE tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi denganmelawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (

LA ARTA, M.Si., bin LA KULE telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan UndangUndang Nomor

(PKBL) untuk program GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalahberasal dari PT.

Majalengka ada Program GerakanPeningkatan Produksi Pangan berbasis Koorporasi (GP3kK) tetapi Saksitidak mengetahui kapan dan dimana dilaksanakannya;Bahwa saksi menjelaskan setiap Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi(CPCL) Kawalan Pangan Terintegrasi dan Rencana Definitive KebutuhanKelompok Tani (ROKK) Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) KelompokTani di Wilayah Kec.

Cab.SerangBahwa saksi menjelaskan bahwa Gerakan Peningkatan Produksi Panganberbasis Koorporasi (GP3K) , dimana perusahaan memberikan pinjamankepada para petani melalui program ini, para petani membentuk suatukelompok tani yang dipimpin oleh ketua kelompok untuk mengajukanpinjaman tersebut;Bahwa dasar pelaksanaan program Gerakan Peningkatan ProduksiPangan berbasis Koorporasi (GP3K) tahun 20112012 adalah Adanya107Surat Keputusan Direksi PT.SANG HYANG SERI (PERSERO) Nomor :242/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal

12 Juli 2011, Tentang PembentukanTim Kawalan Pangan Terintegrasi Dalam Melaksanakan ProgramGerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) DiLingkungan PT.SANG HYANG SERI (PERSERO) yang ditandatanganioleh EDDY BUDIONO selaku Direktur Utama;Bahwa saksi ketahui sumber dana Gerakan Peningkatan ProduksiPangan berbasis Koorporasi (GP3K) tahun 20112012 tersebut dananyaberasal dari beberapa BUMN diluar PT.SHS, secara jelasnya saya tidakmengerti, yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah

Pasal 7 ayat 2 PP Nomor 8 Tahun 1999tentang Jenisjenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung)) ;Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu Pengembangbiakan satwadan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari teluryang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalam lingkungan terkontroldan atau dari anakan yang diambil dari alam (PERMENLHKRI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindung)) ;Izin Penangkaran Satwa Liar dapat diberikan kepada Perorangan,Koorporasi

Tumbuhan dan Satwa YangDilindung));> Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu Pengembangbiakansatwa dan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakandari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalamlingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alamHalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.B/LH/2020/PN Mtr(PERMENLHKRI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung)); Izin Penangkaran Satwa Liar dapat diberikan kepada Perorangan,Koorporasi

Tumbuhan dan Satwa YangDilindung));> Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu PengembangbiakanHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.B/LH/2020/PN Mtrsatwa dan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakandari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalamlingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam(PERMENLHKRI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung)); Izin Penangkaran Satwa Liar dapat diberikan kepada Perorangan,Koorporasi

KantorWilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah ( diajukan dalamberkas terpisah ), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukandengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Nopember 2007 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007, bertempat di hotelCentral Palu atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa secara melawan hukummelakukan atau turut serta melakukukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi

Bahwa sisa dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaanseluruhnya sebesar Rp.100.340.250. ( seratus juta tiga ratus empatpuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah ), atau sekitar jumlah itu,seharusnya disetor Ke Kas Negara tetapi oleh terdakwa dipergunakanoleh terdakwa untuk memperkaya diri terdakwa atau kepentingan diriterdakwa sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh. Arasy, merugikan keuanganNegara Cq. Departemen Agama R.I. sebesar Rp.100.340.250.

YaminKota Palu atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggadipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebutdilakukan

Tahun 2003 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Petunjuk PelaksanaanBantuan Langsung (Block Grant ) APBN P Tahun Anggaran 2006.Bahwa sisa dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaanseluruhnya sebesar Rp.100.340.250. ( seratus juta tiga ratus empatpuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah ), atau sekitar jumlah itu,seharusnya disetor Ke Kas Negara tetapi oleh terdakwa dipergunakanoleh terdakwa untuk memperkaya diri terdakwa atau kepentingan diriterdakwa sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi