Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU CQ. KETUA KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU, SUNARSO tersebut;

KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU CQ. KETUA KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU, SUNARSO VS H. SLAMET HARTOJO, DK

., ISPIANUR VS BUPATI KUTAI TIMUR;;

DAVID RANTE, S.Th;melawanKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kutai Timur atas nama David Rante, $.Th dan PengusulanPengangkatan Saudara Agustinus Obed Tangdilallo, SE.;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Dengan No. 30/PersDPRD/SKD/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal : Usulan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kab.

Kutai Timur,tertanggal 28 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;Bukti T.2.: Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Pelaksanaan Peradilan TataUsaha Negara dalam sistem Pemerintahan Indonesia, oleh Dr. La Sina, S.H.

Kutai Timur,tertanggal 28 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;Bukti P.2. : + Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Komisi PemilihanUmum Kab.

Kutai Timur Nomor: 14a Tahun 2009 tentang Penetapan CalonTerpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009;Bulti P.3 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keterangan DewanPimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor: 17/SekDPP/PP/II13 tanggal 18 Februari2013;Bukti P.4 =: Foto copy sesuai dengan copynya Surat DPC Partai Pelopor KutaiTimur Nomor: DPCPelopor/SR01/V1/2013 tanggal 3 Juni 2013;BuktiP.5 =: Foto copy sesuai dengan copynya Surat Dewan Pimpinan CabangPartai Pelopor Kutai

(sesuai Bukti P.1=T.1);DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalahKetua DPRD Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan Surat Usulan Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 30/PersDPRD/SKD/VII/2013,tertanggal 28 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, hanyalahmerupakan usulan dan bukan merupakan obyek sengketa karena bukan merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dapat di ajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuaidengan

ENI YUSRIANI, S.Pd VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

,M.Si VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Gunung Pegat, RT 035Kelurahan/Desa Melayu, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, pekerjaan Pegawai NegeriSipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sakir Z, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Sakir Z, S.H., dan Rekan,beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTA KARTANEGARA, tempat kedudukan diJalan Wolter Monginsidi

,Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kertanegara, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B3262/HK/BANKUM/065.16/II/2019, tanggal 18 November 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.

., M.Si VS BUPATI KUTAI BARAT;

., M.SI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Balok Asa RT.005 Kelurahan Balok AsaKecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masdianto, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan KonsultanHukum Masdianto, SH dan Rekan, beralamat di KalimantanTimur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI

BARAT, tempat kedudukan di JalanSendawar Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adrianus Joni, S.H., M.M.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/3253/HKTU.P/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor800.05.860/K.971/2018. Tanggal 31 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Hansen, SH.,M.Si. NIP: 197203172006041010;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 800.05.860/K.971/2018.

-MASRANImelawan- BUPATI KUTAI BARAT

PE AT;MELAWAN:BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar Nomor 1, Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada :1 Nama : Drs. Syakhrony ;Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar ;Alamat : Jl. A. Yani, Kantor Kejaksaan Negeri KabupatenKutai Barat ;Berdasarkan surat kuasa khusus no. 180/1078/HKTU.P/TX/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 ;2 NamaPekerjaanAlamat3. NamaPekerjaanAlamat4 NamaPekerjaanAlamat: A.

. ;: Advokat dan Konsultan Hukum (Tim AdvokasiSentawar Kabupaten Kutai Barat) ;: Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran KabupatenKutai Barat ;: Ichlas Hasan, S.H., M.H.;: Advokat dan Konsultan Hukum (Tim AdvokasiSentawar Kabupaten Kutai Barat) ;: Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran KabupatenKutai Barat ;: Burhan Ranreng, S.H. ;: Advokat dan Konsultan Hukum (Tim AdvokasiSentawar Kabupaten Kutai Barat) ;: Jl.

Dengan demikian, berdasarkanketentuan pada Undang undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, gugatan ini dapat dilakukan karena masihdalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Bupati Kutai Barat tanggal 31 Mei 2012 tersebut ;Adapun alasanalasan mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :1Bahwa, Penggugat adalah Warga Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang,Kabupaten Kutai Barat, dengan pekerjaan

Kartanegara IngMartadipura Nomor : 008/SKSKK/IX/2003, tanggal 26 September 2003;P16 : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :525.29/K.023a/2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Munte Waniq Jaya Perkasa, selama proses permasalahan tapal batasbelum diselesaikan ;Bahwa, dari Kampung Maura Tae ada menyampaikan surat tertanggal14 Nopember 2011, kepada Bupati Kutai Barat tentang Tim Tapal Batas akantetapi Pemerintah Kutai Barat tidak mengubrisnya ;Bahwa, surat tersebut dikirimkan sebelum SK Bupati Kutai Barat keluar ;Bahwa, saksi menghadiri rapat pelacakan tapal batas di Kantor Bupati ;Bahwa, yang melakukan Pelacakan Tapal Batas adalah dari Masyarakat dan dariPemerintah ;Bahwa

TRI INVESTAMA VS BUPATI KUTAI TIMUR;

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat, beralamat di Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan di KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan SoekarnoHatta Nomor 1Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi KalimantanTimur;Dalam hal ini diwakili oleh Waluyo Heryawan, S.H., jabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiTimur, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/5/S.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai TimurNomor 503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020, tentang PenolakanPermohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri InvestamaSeluas 2.867 Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan DanPenguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa TadoanKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;3.

Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kutai Timur Nomor 503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020,tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang KelimaPT Tri Investama Seluas 2.867 Hektar Dengan Hasil MonitoringPerolehan Dan Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar DiDesa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29April 2020;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai TimurNomor 503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020, tentang PenolakanPermohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri InvestamaSeluas 2.867 Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan DanHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2021Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa TadoanKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;3.

Kutai Timur Nomor503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020, tentang Penolakan PermohonanPerpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri Investama Seluas 2.867Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan Dan Penguasaan LahanAdalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa Tadoan Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru Kecamatan Tabang,Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 08 Februari 2010 Luas 3.184,41 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 Tanggal 5 Februari 2010 atas nama PT Enggang Alam Sawita;----------------------------3.

Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru Kecamatan Tabang,Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 08 Februari 2010 Luas 3.184,41 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 Tanggal 5 Februari 2010 atas nama PT Enggang Alam Sawita;-----------------------------------------------Dan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang

BRIAN ANJAT SENTOSAmelawan- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTA NEGARA (TERGUGAT)- PT. ENGGANG ALAM SAWITA (TERGUGAT II INTERVENSI)

RESDY ANGGI YUNIARTI, SE., JabatanKepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ;2. H. DIRHAMSYAH, Jabatan Kepala Sub SeksiSengketa, Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ;3.

Kabupaten Kutai Kartanegara ProvinsiKalimantan Timur, seluas 3.184,41 hektar kepada PT.

Kutai Kartanegara Nomor : 540/97/KPEr/DPEIV/VIII/2006tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.

Enggang Alam Sawita atas Tanah diKabupaten Kutai Kartanegara Prov.

Waktu itu saksi hadirkemudian yang hadir pada saat itu semua Kepala Dinas dan Instansibadan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara serta MuspikaKecamatan Tabang ; Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.Il42 (Surat Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :050.13/258/BAPPIV.2/III/2019 tanggal 11032019 Perihal : KlarifikasiKawasan, berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara terhadapareal HGU perkebunan kelapa sawit PT.

TANJUNG SILAE SINERGI VS BUPATI KUTAI BARAT;

,dan kawankawan, kesemuanya KewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & KonsultanHukum Robert Nababan & Rekan, beralamat di SamarindaKalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 Nopember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Sendawar PusatPerkantoran Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat,diwakili oleh FX. Yapan, S.H, Jabatan Bupati Kutai Barat:Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Yanuar P.

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk Menunda / Menangguhkanberlakunya, pelaksanaan dan tindakan lebih lanjut dari: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor: 525.29/04/2018tanggal 9 April 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kutai Barat Nomor 525.29/K.1/2018 Tentang Izin UsahaPerkebunan Untuk Budidaya (IUPB) PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menangguhkan (menunda)pelaksanaan: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor: 525.29/04/2018tanggal 9 April 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kutai Barat Nomor 525.29/K.1/2018 Tentang Izin UsahaPerkebunan Untuk Budidaya (IUPB) PT.

TanjungSilae Sinergi;Menyatakan batal atau tidak san Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 525.29/K.068/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Izin UsahaPerkebunan Untuk Budidaya (IUPB) Kelapa Sawit PT. Borneo CitraPersada Abadi :Mewajibkan Tergugat untuk mecabut Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 525.29/K.068/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Izin UsahaPerkebunan Untuk Budidaya (IUPB) Kelapa Sawit PT.

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor925.29/K.01/2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya(IUPB) PT.

CORNELIUS BERNARD ROBERT VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

Kubur, Kelurahan Melayu, Tenggarong, pekerjaanEks Pegawai Negeri Sipil (PNS);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Jalan WolterMonginsidi, Tenggarong;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purnomo, S.H., jabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor B2957/HK/BANKUM/065. 16/10/2019,tanggal 25 Oktober 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 888j/IIl.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2020Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP19720920 199903 1 005;3.

Putusan Nomor 505 K/TUN/2020 Bahwa tenggang waktu upaya administratif berupa keberatan ataspenerbitan keputusan objek sengketa yang diajukan olehPenggugat/Pemohon Kasasi kepada Bupati Kutai Kartanegara in casuTergugat/Termohon Kasasi telah melewati tenggang waktu 21 hari kerjasebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahansehingga Penggugat/Pemohon Kasasi dinilai tidak mengajukan upayaadministratif keberatan secara benar

TRI INVESTAMA VS BUPATI KUTAI TIMUR;;

KUTAI CHIP MILL;

YULIUS GUN, MM VS BUPATI KUTAI BARAT;

., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Ngenyan Asa, RT 003,Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,pekerjaan Eks Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KantorBupati Kutai Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Paulus Suryadi, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Paulus Suryadi, S.H., & Rekan, beralamat diKota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal22 Oktober 2019 ;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI BARAT, tempat kedudukan di JalanSendawar

Komplek Perkantoran, Kabupaten Kutai Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adrianus Joni, S.H., M.H.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/3633/HKTU.P/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara/Sengketa1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor800.05.860/K.967/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tidak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,atas nama Drs. Yulius Gun, M.M., NIP 19590701 1986031021;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 800.05.860/K.967/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tidak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,atas nama Drs. Yulius Gun, M.M., NIP 19590701 1986031021;4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi danmengembalikan hakhak dan kedudukan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil seperti keadaan semula;5.

., M.Si VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 212/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KUTAI TIMBER INDONESIA, NPWP 01.001.689.7057.000, beralamat di Jalan Tanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur67201, yang diwakili oleh Satoshi Kawanami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Kuasanya: MonicaRomelina Sijabat, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat

Kutai TimberIndonesia, NPWP. 01.001.689.7057.000, yang beralamat di JalanTanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, JawaTimur 67201;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 03 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT KUTAI TIMBER INDONESIA;Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 212/C/PK/Pjk/20202. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010030.16/2018/PP/HT.1 Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding Pemohon Banding PT KUTAI TIMBERINDONESIA;2.

PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 214/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KUTAI TIMBER INDONESIA, NPWP 01.001.689.7057.000, beralamat di Jalan Tanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur,67201, yang diwakili oleh Satoshi Kawanami, jabatanPresiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Kuasanya: MonicaRomelina Sijabat, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak,

Kutai TimberIndonesia, NPWP. 01.001.689.7057.000, yang beralamat di JalanTanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, JawaTimur 67201;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 03 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT KUTAI TIMBER INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010029.16/2018/PP/HT.1 Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding Pemohon Banding: PT KUTAI TIMBERINDONESIA;2.

-LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN;melawan- BUPATI KUTAI BARAT;

., MH.Kewarganegaraan Indonesia, Pengacara dan KonsultanHukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat,beralamat di Jalan A. Yani Kantor Kejaksaan NegeriKabupaten Kutai Barat.

dalam wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Kabupaten Kutai Timur bandingka Pasal 6 berbunyi Kabupaten Kutai Timurberasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah : a.Kecamatan Muara Ancalong, b.

Kutai Barat, Agama Kristen,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;(2).

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat yang merupakanbatas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan BentianBesar Kabupaten Kutai Barat dan bersifat final (vide bukti T6).

PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 210/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KUTAI TIMBER INDONESIA, NPWP 01.001.689.7057.000, beralamat di Jalan Tanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur,67201, yang diwakili oleh Satoshi Kawanami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Kuasanya: MonicaRomelina Sijabat, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat

Kutai TimberIndonesia, NPWP. 01.001.689.7057.000, yang beralamat di JalanTanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, JawaTimur 67201;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 03 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT KUTAI TIMBER INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010033.16/2018/PP/HT.1 Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding Pemohon Banding: PT KUTAI TIMBERINDONESIA:2.

PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 207/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KUTAI TIMBER INDONESIA, NPWP: 01.001.689.7057.000, beralamat di Jalan Tanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur,67201, yang diwakili oleh Satoshi Kawanami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Kuasanya: MonicaRomelina Sijabat, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat

Kutai TimberIndonesia, NPWP. 01.001.689.7057.000, yang beralamat di JalanTanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, JawaTimur 67201;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 03 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT KUTAI TIMBER INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010034.16/2018/PP/HT.1 Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019;Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 207/C/PK/Pjk/2020MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding Pemohon Banding PT KUTAI TIMBERINDONESIA:2.