TU Kanwil KemenagPropinsi Jawa Tengah ada pendataan tenaga honorer pada tahun 2010 untukmendata kembali bagi yang belum terdaftar sesuai dengan kriteria PeraturanPemerintah Nomor 48 tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun2007, yaitu berdasarkan SE Menpan dan RB Nomor 05 tahun 2010 masukkategori I, dan yang tidak menerima dengan APBN atau APBD masukkategori IT;Bahwa saksi tahu mengenai pendataan tenaga honorer tahun 2010 tersebutberdasarkan hasil sosialisasi dari Menpan dan RB di Jakarta

& RB), SE Menpan & RB tersebut merupakan petunjukpelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil;2 Bahwa menurut SE Menpan & RB, yang dimaksud dengan tenaga honorer K.1adalah Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD), dengan kriteria:1 Diangkat oleh Pejabat yang berwenang ;2

Khotibul Umam,Kanwil Kemenag Jateng telah mengadakan sosialisasi tentang SE Menpan danRB Nomor 5 Tahun 2010 pada tanggal 22 Juli 2010, dalam sosialisasi tersebutdihadiri oleh Kabag TU dan analis kepegawaian dari Kemenag Kabupaten seluruhKanwil Jateng;4 Bahwa menurut keterangan saksi H. Suhartono, SH., selaku Kasubag TU KemenagKabupaten Kebumen telah mengikuti sosialisasi SE Menpan dan RB Nomor 5Tahun 2010 di Aula Kanwil Jateng pada tanggal 22 Juli 2010.

& RB), SE Menpan & RB tersebutmerupakan petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Abdussalam pada perbuatanmengusulkan 146 BGK yang tidak sesuai dengan SE Menpan No. 5 Tahun 2010.

Bahwa kemudian hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 saksi ASMIRAWATIS.Pbersama saksi MUHAMMAD KAMEL(suamisaksi) mendatangi kembali rumahterdakwa dan membayar uang Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan setelahbeberapa hari kemudian terdakwasering menelepon saksi dan menanyakan kapansisanya karena orang dari Menpan yang bemama Sdr.

Putusan No.438/Pid.B/2016/PN.Bkn.Bahwa kemudian hari sabtu tanggal 28 Februari 2015saksi ASMIRAWATI S.Pbersama saksi MUHAMMAD KAMEL(suami saksi) mendatangi kembali rumahterdakwa dan membayar uang Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan setelahbeberapa hari kemudian terdakwa sering menelepon saksi dan menanyakan kapansisanya karena orang dari Menpan yang bemama Sdr.

Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015saksi Asmirawati,S.P bersamasaksi Muhammad Kamel (suami saksi) mendatangi kembali rumah terdakwa danmembayar uang Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan setelah beberapa harikemudian terdakwa sering menelepon saksi dan menanyakan kapan sisanya karenaorang dari Menpan yang bemama sdr.Helmi (dpo) meminta agar segera melunasiuang yang 50% tersebut karena bulan April besok mau keluar nomor tesnya, hariSelasa tanggal 10 Maret 2015 saksi dan suami

maululusbayar85.000.000,(delapan puluhlimajutarupiah), kalautidakbisausahakan minimal sebesar 50 % dulu sebesar40.000.000(empat puluhjutarupiah) kalau dah keluar baru bayar sisanya;Menimbang, bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015saksiAsmirawati,S.P bersama saksi Muhammad Kamel (suami saksi) mendatangi kembalirumah terdakwa dan membayar uang Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dansetelah beberapa hari kemudian terdakwa sering menelepon saksi dan menanyakankapan sisanya karena orang dari Menpan

maululusbayar&5.000.000,(delapan puluhlimajutarupiah), kalautidakbisausahakan minimal sebesar 50 % dulu sebesar40.000.000(empat puluhjutarupiah) kalau dah keluar baru bayar sisanya.Menimbang, bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015saksiAsmirawati,S.P bersama saksi Muhammad Kamel (suami saksi) mendatangi kembalirumah terdakwa dan membayar uang Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dansetelah beberapa hari kemudian terdakwa sering menelepon saksi dan menanyakankapan sisanya karena orang dari Menpan

saat ini masih bekerja secara terusmenerus ;Berusia sekurangkurangnya 19 tahun, dan tidak bolehlebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 ;Bahwa SE Menpan dan RB tersebut kemudian saksi fotocopy,setelah saksi Jlaporkan kepada Kan.

& RB), SE Menpan & RB tersebutmerupakan petunjuk pelaksanaan atas Peraturan PemerintahNomor : 43 tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil;Bahwa menurut SE Menpan & RB, yang dimaksud dengan tenagahonorer K.1 adalah Tenaga Honorer yang penghasilannyadibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD), dengan kriteria:Diangkat oleh Pejabat yang berwenang ;Bekerja

Khotibul Umam, Kanwil Kemenag Jateng telahmengadakan sosialisasi tentang SE Menpan dan RB Nomor 5Tahun 2010 pada tanggal 22 Juli 2010, dalam sosialisasitersebut dihadiri oleh Kabag TU dan analis kepegawaiandari Kemenag Kabupaten seluruh Kanwil Jateng;Bahwa menurut keterangan saksi H. Drs. Suhartono, SH.

& RB), SE Menpan & RB tersebut merupakan petunjukpelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil. lLatar belakang dariadanya SE Menpan dan RB Nomor 5 Tahun 2010 adalahkarena masih adanya tenaga honorer yang memenuhisyarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 joPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 belumterangkut menjadi CPNS dalam rekruitmen tahun 2005dan tahun 2007.

Materi soSialisasi adalah untuk melakukanpendataan tenaga honorer kategori I (K.1)sebagaimana disyaratkan dalam SE Menpan dan RB Nomor5 Tahun 2010 dan paling Jlambat berkas' harusdikumpulkan di Kemenag Kanwil Jateng pada tanggal9 Agustus 2010;Menimbang, bahwa setelah sosialisasi tersebutKemenag Kabupaten Kebumen mengadakan pengumuman danselanjutnya menyeleksi berkasberkas yang masukdengan acuan SE Menpan dan RB nomor 5 tahun 2010,berkas yang diperiksa adalah : Fotokopi tIjasahterakhir, fotokopi transkrip

fakta yang terungkap di persidangan 3 (tiga)buah surat terakhir adalah untuk memenuhi kriteria dibiayaioleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) danbekerja di Instansi Pemerintah walaupun sebenarnya haltersebut juga bertentangan dengan SE Menpan dan RBNomor 05 Tahun 2010.

Jika halini kita kaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam SEMenpan dan RB Nomor 05 Tahun 2010 yang menyatakanbahwa masa kerja tenaga honorer yang diusulkan minimaladalah 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saatini masih bekerja secara terus menerus (SE Menpan dan RBNomor 05 Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2010),maka pada tanggal 9 Agustus 2010 saat tenaga honorer BGKtersebut diusulkan mereka tidak memenuhi kriteria yangterdapat dalam SE Menpan dan RB Nomor 05 Tahun 2010tersebut

Dalam Surat Pengantar Nomor Kd.11.29/1/KU.00.1/4578/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tertulis ditujukanuntuk menindaklanjuti Surat Edaran Menpan dan ReformasiBirokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan TenagaHonorer yang Bekerja di Instansi Pemerintah, namun dalamlampiran tenaga honorer yang diusulkan adalah BGK.

Bahwa pada halaman 136 putusan pidana pada pokoknya MajelisHakim sependapat bahwa tenaga BGK / guru kontrak adalah tenagahonorer yang tidak memenuhi syarat untuk diusulkan sebagaitenaga honorer K1 sebagaimana ditegaskan dalam SE Menpan danRB Nomor 05 Tahun 2010, namun hanya terbatas dari pejabat yangmengangkat maupun instansi tenpat bekerja.

Artinya oleh karenaTerdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak didasarkan padaapa yang telah ditentukan dalam SE Menpan dan RB Nomor 05Tahun 2010 maka sanksi pidana dan administrasi dapat dikenakankepadanya.

Tuminem mengatakankepada Payaman Simbolon inilah Menpan itu. (Teguh LeksonoSugianto/terdakwa), selanjutnya Payaman Simbolon berbicara dengan terdakwamelalui Handphone Hj. Tuminem dan mengatakan Apakah Benar Bapak Kabagdi Menpan, dijawab terdakwa Benar. Kemudian terdakwa menjanjikan kepadaPayaman Simbolon jika tidak menang uang akan saya kembalikan. Lalu PayamanSimbolon melalui saksi Djames Simamora mengurus masuk CPNS di KabupatenSamosir sebanyak 4 (empat ) orang dimana Hj.

Tuminem mengatakankepada Payaman Simbolon iniah Menpan itu. (Teguh LeksonoSugianto/terdakwa), selanjutnya Payaman Simbolon berbicara dengan terdakwamelalui Handphone Hj. Tuminem dan mengatakan Apakah Benar Bapak Kabagdi Menpan, dijawab terdakwa Benar. Kemudian terdakwa menjanjikan kepadaPayaman Simbolon jika tidak menang uang akan saya kembalikan. Lalu PayamanSimbolon melalui saksi Djames Simamora mengurus masuk CPNS di KabupatenSamosir sebanyak 4 (empat ) orang dimana Hj.

Eli Simbolon dan SerlinaBr Simamora tidak lulus; Bahwa, benar pada tanggal 21 Desember 2010 Eli Simbolon dan Serlina Br .Simamora bersama datang kerumah saksi dan pada saat itu Eli Simbolonmenelepon Payaman Simbolon, lalu Eli Simbolon menyerahkan Handphonetersebut kepada saksi dan Payaman Simbolon mengatakan kepada saksi Para peserta CPNS tersebut akan diluluskan melalui penyisipan pada bulanJanuari dan Payaman Simbolon mengatakan bahwa ia sedang berada diruang PUSKOM USU bersama Deputi BKN dan Menpan

Hombing danPurba;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwapernahberbicara melalui Telepon dengan saksi dan mengatakan sebagai KabagDi Menpan karena saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi dan atastanggapan tersebut saksi membenarkannya;Saksi : Hj.TUMINEM, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa, benar saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungankeluarga ;Bahwa, benar pada saat saksi sedang di Jakarta pada bulan Nopember2010, Payaman Simbolon

Dan sekitar pukul 13.00 Wib pada tanggal 16 Desember 2010Payaman Simbolon kembali menelepon Mardohar Roy Simamora dan telepontersebut diserahkan kepada Mardohar Simamora kepada James Leo Simamoradan Payaman Simbolon mengatakan tolong uang dikirm 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) ke rekening Teguh Leksono Sugianto, karena Deputi BKN danDeputi Menpan akan pulang pukul 14.00 wib, biar sempat dibagi uangnya denganPanitia Ujian CPNS di Kabupatenkabupaten.

MAYA SOFIA dan suaminya kepada terdakwasehingga saksi koroban MAYA SOFIA pun akhirnya datang kerumahterdakwa, setelah saksi koroan MAYA SOFIA sampai dirumah terdakwa laluterdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa dan sanggup untukmemasukkan PNS melalui jalur honorer K1 dan pasti masuk dikarenakanada perekutan besarbesaran di tahun 2015 ini dan walaupun belum honorerberkasnya akan dibuat seolaholah honorer oleh Pusat karena sudah bekerjasama antara BKD, Walikota (HERMAN HN) dan Menteri Aparatur Negara(MENPAN

kurang lebihRp.885.000.000, (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan melaluibeberapa tahap dikarenakan terdakwa mengatakan kepada saksi korbanMAYA SOFIA bahwa tahun 2005 dan tahun 2011 terdakwa membawa orangmasukan PNS dengan jumlah orang yang banyak dengan jumlah 50 (limapuluh) orang dan adik kandung terdakwa telah masuk IPDN tahun 2015 danterdakwa mengatakan sering membawa uang dengan menggunakan koperyang disimpan dibawah jok mobil dan uang tersebut akan disetorkan keAparatur Negara (MENPAN

Putusan Nomor 1013/Pid.B/2016/PN Tjksehingga saksi koroban MAYA SOFIA pun akhirnya datang kerumahterdakwa, setelah saksi koroban MAYA SOFIA sampai dirumah terdakwa laluterdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa dan sanggup untukmemasukkan PNS melalui jalur honorer K1 dan pasti masuk dikarenakanada perekutan besarbesaran di tahun 2015 ini dan walaupun belum honorerberkasnya akan dibuat seolaholah honorer oleh Pusat karena sudah bekerjasama antara BKD, Walikota (HERMAN HN) dan Menteri Aparatur Negara(MENPAN

lima juta rupiah) dan melaluiHalaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2016/PN Tjkbeberapa tahap dikarenakan terdakwa mengatakan kepada saksi korbanMAYA SOFIA bahwa tahun 2005 dan tahun 2011 terdakwa membawa orangmasukan PNS dengan jumlah orang yang banyak dengan jumlah 50 (limapuluh) orang dan adik kandung terdakwa telah masuk IPDN tahun 2015 danterdakwa mengatakan sering membawa uang dengan menggunakan koperyang disimpan dibawah jok mobil dan uang tersebut akan disetorkan keAparatur Negara (MENPAN

ITA dan bukti Kwitansi dan uang transferan BankBCA dengan Nomor Rekening 0200989279 atas nama RISMI ERIDASARI, karena terdakwa mengatakan tahun 2005 dan tahun 2011membawa 50 (lima puluh) orang masuk PNS dan adik kandung terdakwatelah masuk IPDN tahun 2015 dan terdakwa sering membawa uangdengan menggunakan koper yang disimpan dibawah mobil dan uangtersebut akan disetorkan ke Menteri Aparatur Negara(MENPAN) danterdakwa menjanjikan pasti masuk PNS dan apabila tidak masuk uangakan dikembalikan.Bahwa

Tetapi setelah berada diKantor Menpan, Terdakwa mendapat jawaban dari salah seorang pegawaibahwa jika bukan dari Badan Kepegawaian Daerah, tidak akan dilayani ; . Bahwa selanjutnya mengenai sejumlah uang yang diberikan oleh para SaksiKorban kepada Terdakwa, dengan itikad baik Terdakwa berusahamengembalikan sejumlah uang tersebut namun para Saksi Korban menolakdengan alasan harus dikembalikan sekaligus yaitu sejumlah Rp75.000.000.(tujuh puluh lima juta rupiah).

NGILU bisamengurus orang yang ingin lolos dalam penerimaan CPNS (Calon PegawaiNegeri Sipil) di Kabupaten Grorontalo Utara, kemudian Saksi Indrawati Kodjadan Saksi Sriwahyuni Paputungan serta Saksi KIFLI GINOGA melakukankomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa untuk membicarakan masalahpenerimaan CPNS tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh menyiapkan uangsebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sebagao jalan pembuka keMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Badan KepegawaianNegara

Danuntuk pembuka jalan di Menpan, Terdakwa meminta Saksi untukmenyiapkan uang sejumlah Rp20.000.000. (dua puluh juta rupiah),sehingga pada hari Selasanya, yaitu tanggal 2 September 2014, Saksimenelepon Terdakwa kembali dan menanyakan soal sejumlah uang yangdiminta, dan oleh Terdakwa menjawab uangnya diserahkan saja secaralangsung, sehingga pada waktu itu Saksi bersama Orang tua Saksi danPr. INDAH juga Lk.

ELI danterjadilah pembicaraan dengan Terdakwa pada waktu itu, dimana untukpembuka jalan di Menpan, Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkanuang sejumlah Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah), sehingga padatanggal 27 Agustus 2014 Saksi mentransfer uang yang diminta Terdakwa;Bahwa pada waktu itu Saksi percaya kepada Terdakwa dapat membantudalam penerimaan PNS dari Pr. ELI, karena Pr.

Dan untuk pembuka jalan di Menpan, Terdakwa meminta anakSaski untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 20.000.000. (dua puluh jutarupiah), sehingga pada hari Selasanya yaitu tanggal 2 September 2014,anak saya menelepon Terdakwa kembali dan menanyakan soal sejumlahuang yang diminta, dan Terdakwa menjawab uangnya diserahkan sajasecara langsung, sehingga pada waktu itu anak Saksi bersama Saksidan Pr. INDAH juga Lk.

RI kepada Bupati Ngawi NomorB/226/M.PAN/I/2007 perihal pengangkatan pegawai tidak tetap (BuktiP16), keberadaan Pemohon sebagai tenaga honorer tidak melanggarketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun2005 Pasal 8 (delapan);Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor800/06.17/404.207/2007 tanggal 26 April 2007 perihal perpanjangankontrak tenaga honorer (Bukti P17) sebagai tindak lanjut adanyaSurat Menpan RI kepada Bupati Ngawi Nomor B/226/M.PAN/I/2007(P16) keberadaan Pemohon

Bahwa surat Menpan RI Nomor B/226/M.PAN/I/2007tanggal 30 Januari 2007 perihal pengangkatan pegawaitidak tetap (Bukti P16), yang ditujukan kepada BupatiNgawi yang pada angka 1 mengenai Pasal 8 PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun = 2005 tanggal11 November 2005;Penjelasan:Pemohon Keberatan ketika diangkat pertama kalisebagai tenaga honorer, pengangkatannya tidakHalaman 7 dari 25 halaman.

RI kepada Bupati Ngawi NomorB/226/M.PAN/I/2007 (P16) tanggal 30 Januari 2007 tentangpengangkatan pegawai tidak tetap keberadaan Pemohon sebagaitenaga honorer telah sesuai dengan ketentuan yang berlakukarena Pemohon diangkat pertama kali sebagai tenaga honorersebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun2005 tanggal 11 November 2005;Bahwa dengan adanya surat Menpan RI kepada Bupati NgawiNomor B/226/M.PAN/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentangpengangkatan pegawai tidak tetap (Bukti P16

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor05 Tahun 2010 pada angka 2 huruf A poin 3 (Bukti P2) yang tidakmempertimbangkan adanya surat Menpan RI kepada bupati NgawiNomor B/226/M.PAN/I/2007 (P16) kesempatan Pemohon sebagaitenaga honorer daerah Kabupaten Ngawi yang dapat diangkatmenjadi calon pegawai negeri sipil berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Juncto Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2007 menjadi hilang, dalam

hal ini terdapatperbedaan kebijakan antara pejabat terdahulu dengan pejabatyang datang kemudian (Bukti P2 dan Bukti P16), karenaberdasarkan Surat Menpan RI kepada Bupati Ngawi NomorB/226/M.PAN/I/2007 (P16) bahwa Menpan RI dengan tegasmelarang pejabat pembina kepegawaian mengangkat tenagahonorer atau yang sejenis setelah diberlakukannya PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tanggal 11 November 2005,sehingga keberadaan Pemohon sebagai tenaga honorer yangdiangkat pertama kali sebelum tanggal 11 November

Bagian Tata Usaha (KasubagTU) dan Analis Kepegawaian atau Pegawai pada Kantor Kementerian Agama(Kantor Kemenag) Kabupaten/Kota seJawa Tengah untuk mengikutisosialisasi Surat Edaran (SE Menpan dan RB) Nomor 05 Tahun 2010 tentangPendataan Tenaga Kemenag Kabupaten Kebumen yang menghadirisosialisasi tersebut adalah saksi Suhartono, S.H., Bin H.

Misalnya dengancara membuat SK Pengangkatan sesuai dengan SE Menpan dan RBNomor 05 Tahun 2010 padahal tidak ada SK pengangkatan yangmemenuhi SE Menpan dan RB Nomor 05 Tahun 2010;Kami Penuntut Umum sangat menghargai pendapat yang dikemukakanoleh Majelis Hakim tersebut, namun demikian perkenankan kami untukmengemukakan pendapat kami terhadap halhal yang dijadikan sebagaibahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menyatakanpendapatnya tersebut;1) Pada hal. 146 dan 148 pada pokoknya Majelis Hakim berpendapatdalam

Dalam Surat Pengantar Nomor Kd.11.29/1/KU.00.1/4578/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tertulis ditujukanuntuk menindakanjuti Surat Edaran Menpan dan ReformasiBirokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan TenagaHonorer yang Bekerja di Instansi Pemerintah, namun dalamlampiran Tenaga Honorer yang diusulkan adalah BGK.

Bahwa dalam SE Menpan dan RB Nomor 05 Tahun 2010 pada point 3a secara tegas telah disebutkan bahwa untuk menyelesaikan TenagaHonorer Kategori dan sambil menunggu Peraturan Pemerintahtentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorerdiminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar:Hal 61 dari 67 hal. Put.

Artinya oleh karenaTerdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak didasarkan pada apayang telah ditentukan dalam SE Menpan dan RB Nomor 05 Tahun2010 maka sanksi pidana dan administrasi dapat dikenakankepadanya.

Saksi Hj.Herlina, dibawahsumpahpada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ResortBinjaidan Saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan Penyidik tersebut; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., AlsButet; Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa dengan suami dan anakanaknya datang kerumah Saksi pada waktu lebaran dan Terdakwamengatakan ada saudara di MENPAN bisa mengurus kerjaan menjadipegawai

,Als Butet dengan suami dan anaknya lebaran datang kerumah danmengatakan ada saudara di MENPAN Jakarta bisa mengurus menjadipegawai, Wika bisa di Pertanahan dan Wenni di Bappeda Medan;Bahwa pada saat itu orang tua kami diam saja lalu TerdakwaSri Lely UtamiSinulingga, SE., Als Butetmengatakan kalau tidak percaya biar sayaHalaman 10 dari 32 Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN Bnjtelpon Nursalam Br Nasution dan kemudian Terdakwa menelpon SaksiNursalam Nasution dan diperkenalkan kepada lbu Saksi Hj.

Ninik Irianti M.Si di kantor MENPAN,nama tersebuttidak ada diKantor MENPAN;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalamperkara ini adalah kwitansi bukti pengiriman uang orang tua Saksi kepadaSaksi Nursalam Nasution sejumlah Rp.350.000 .000 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah), serta 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN JakartaTimur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj.

Herlina padawaktu lebaran dan Terdakwa mengatakan ada saudara di MENPAN bisamengurus kerjaan anak dari Saksi Hj. Herlina bernama Wika menjadipegawai Pertanahan dan Weni di Bappeda Medan, Bahwa Terdakwa mendengar ketika Saksi Nursalam Nasution mengatakankepada Saksi Hj. Herlina melalui telepon ada pekerjaan, bulan empat nantisudah kerja, sayang nggak diambil Bahwa Terdakwaikut meyakinkan Hj.

Herlina padawaktu lebaran dan Terdakwa mengatakan ada saudara di MENPAN bisamengurus kerjaan anak dari Saksi Hj. Herlina bernama Wika menjadipegawai Pertanahan dan Weni di Bappeda Medan; Bahwa Saksi Nursalam Br. Nasution berjanji kalau udah dapat PNS keduaanak Saksi Hj. Herlina akan dikirimi uang kepada Terdakwa; Bahwa berdasarkan keterangan fTerdakwa, dimana Terdakwaikutmeyakinkan Saksi Hj.

Peg.800/1983/2010, tanggal 09 Juli2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer ; Surat Edaran Menpan Nomor : 05 Tahun 2010 tentangaPendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan InstansiPemerintah ; Formulir Lampiran SE Menpan dan RB Nomor : 05 Tahun2010; Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/2323/2010, tanggal 25Agustus 2010 Data Tenaga Honorer K-1 yang MemenuhiKriteria berdasarkan hasil Verifikasi Validasi Pemerintah KotaLangsa ; Surat Keputusan Walikota Langsa

Danberdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebut, BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa mengeluarkanpengumuman pemberitahuan pembukaan pendaftaran bagi para Tenaga Honorersejak tanggal 09 Juli 2010 dan ditutup pada tanggal 26 Juli 2010.

Peg.800/1983/2010, tanggal 09 juli 2010 tentangpendataan Tenaga Honorer.Surat Edaran Menpan nomor 05 tahun 2010 tentang Pendataan TenagaHonorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.Formulir Lampiran SE Menpan dan RB nomor 05 tahun 2010.Surat Wali Kota langsa nomor Peg.800/2323/2010, tanggal 25 Agustus 2010Data Tenaga Honorer KI yang memenuhi criteria berdasarkan hasilVerifikasi Validasi Pemerintah Kota langsa.Surat Keputusan Wali Kota Langsa nomor : 681/800/2010, tanggal 21 Juli2010 tentang

Peg.800/1983/2010, tanggal 09 Juli 2010 tentangPendataan Tenaga Honorer ;e Surat Edaran Menpan Nomor : 05 Tahun 2010 tentanga Pendataan TenagaHonorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah ;e Formulir Lampiran SE Menpan dan RB Nomor : 05 Tahun 2010 ;e Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/2323/2010, tanggal 25 Agustus2010 Data Tenaga Honorer K1 yang Memenuhi Kriteria berdasarkan hasilVerifikasi Validasi Pemerintah Kota Langsa ;e Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010, tanggal

Peg.800/1983/2010, tanggal 09 Juli2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer ;Surat Edaran Menpan Nomor : 05 Tahun 2010 tentangaPendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan InstansiPemerintah ;Formulir Lampiran SE Menpan dan RB Nomor : 05 Tahun2010;Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/2323/2010, tanggal 25Agustus 2010 Data Tenaga Honorer K1 yang MemenuhiKriteria berdasarkan hasil Verifikasi Validasi Pemerintah KotaLangsa ;Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010,tanggal 21 Juli 2010

tidak berjalannya/tegaknya kepastian manajemen ASN,pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosidan mutasi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 74 UU ASN, PPNo.9 Tahun 2003 Jo PP No.63 Tahun 2009 Jo Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara No.13 Tahun 2003, Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia No.13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian JabatanPimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah(disingkat Peraturan Menpan

Bertentangan secara Prosedural Peraturan Menpan / RB No.13 Tahun2014 yaitu dengan alasan sebagai berikut: 1. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) harikerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

Peraturan Menpan / RB No.13 Tahun 2014;2. Pembentukan Panitia Seleksi oleh Tergugat adalah tidak pernahberkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehinggasecara prosedural bertentangan dengan angka Il. huruf A. angka 1.Huruf a.

Peraturan Menpan / RB No.13 Tahun 2014;Kaidah hukum procedural ini terkait dengan Bagian KeenamPengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pasal 120UU ASN menentukan bahwa: (1) Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat Pembinakepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada(2) KASN melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yangdisampaikan oleh pejabat Pembina kepegawaian maupun atasinisiatif Se

Pada hal faktanya bahwa SKyang diterbitkan Tergugat pada angka 3 dibuat dan ditanda tanganipada tanggal 17 Mei 2016 dan juga SK yang diterbitkan oleh KetuaPanitia Seleksi ditanda tangani pada tanggal 17 Mei 2016;Bahwa dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratamadilakukan secara terobuka dan kompetitif hanya tingkat KabupatenBener Meriah, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menpan/RBNo.13 Tahun 2014 pada angka Il romawi huruf B. angka 1. huruf c.angka 3). huruf a). yang menambahkan

Sofyan Afrizal(Saksi11) yang merupakan ajudan Menpan RB serta Sdr.Ruslan Dahlan (Saksi12) yang merupakan pensiunan PolisiHal.3 dari 34 hal.

SofyanAfrizal (Saksi11) yang merupakan ajudan Menpan RB sertaSdr.

dijawab oleh Terdakwa Ada, kamu ke rumah abangsekarang, selanjutnya Saksi1 mendatangi rumah Terdakwa dansetelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan mengaku kenaldengan Saksi11 yang merupakan ajudan Menpan RB sertaSaksi12 yang merupakan pensiunan Polisi berpangkat Komjendan sekarang ini menjadi orang kepercayaan Menpan RB BapakTjahyo Kumolo, selanjutnya Terdakwa langsung menyebutkanbahwa biaya untuk kelulusan menjadi CASN Kemenkumham RIsebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

Sofyan Afrizal,beliau ini adeknya Tjahyo Kumolo Menpan RB, pokoknya sayajamin seratus persen si Dayat diterima, pada saat yangbersamaan istri Terdakwa yakni Saksi9 ikut menyahutpembicaraan Terdakwa dengan mengatakan Betul itu bu, apayang dibilang sama abang, abang kenal baik sama adeknya pakTjahyo Kumolo Menpan RB, setelah itu Saksi10 bertanya Apayang jadi pegangan saya, soalnya ini uang nggak sedikit..?"

dijawab oleh Terdakwa Ibunggak usah khawatir, saya kenal dengan bapak Sofyan Afrizal(Saksi11), dulunya dia ajudan Bupati Bulukumba, sekarang diasudah ditarik jadi ajludannya Menpan RB Pak Tjahyo Kumolo, trussatu lagi ada bapak Ruslan Dahlan (Saksi12), beliau inipensiunan Polisi pangkat terakhimya Komjen sekarang dia jadiorang kepercayaannya Menpan RB, mereka yang akan membantumeluluskan si Arif di pusat bu, lagian saya pilin si Arif karenasudah saya anggap kayak adek sendiri bu, sebelumnya sayasudah

KIRNO PRANOTO.Untuk Barang bukti huruf a s/d g terlampir dalam berkas perkara.h. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Edaran Menpan dan rekomendasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentangpendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan InstansiPemerintah.i. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Edaran Menpan dan ReformasiBirokrasi RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga HonorerKategori dan Daftar namaTenaga Honorer Kategori Il.j. 1 (satu) bendel Daftar Peserta Ujian CPNSD 2013 dari TenagaHonorer

KIRNO PRANOTO ;Untuk barang bukti huruf a s/d g terlampir dalam berkas perkara;h.1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Menpan danRekomendasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah ;1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Menpan danRekomendasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori dan DaftarTenaga Honorer Kategori II ;j. 1 (satu) bendel Daftar Peserta Ujian CPNSD

KIRNO PRANOTO.Untuk Barang bukti huruf a s/d g terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Edaran Menpan dan rekomendasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang pendataan Tenaga Honoreryang bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi RINomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan DaftarnamaTenaga Honorer Kategori II. 1 (satu) bendel Daftar Peserta Ujian CPNSD 2013 dari Tenaga Honorer

Pekalonganyaitu : mengisi formulir lampiran SE Menpan dan RB nomor 05 tahun 2010 danmelengkapi data Sk pengangkatan pertama sampai dengan terahir, Copy SPJ(daftar penerimaan honor, daftar hadir, semuanya dilegalisir oleh Kepala Sekolah,Foto copy Ijasah umum berlegalisir dan Surat pernyataan melaksanakan tugassebagai tenaga honorer secara terus menerus dari Kepala SKPD (SD, UPT danDindik), selanjutnya berkas tersebut dikirim ke BKD yang terlebih dahuludisyahkan oleh Kepala Sekolah, Kepala UPT dan

Pekalongan sebagai peserta tes CPNS; Surat Edaran Menpan dan RB Nomor : SE/10/M. PANRB/08/2013 tentangJadwalPelaksanaan Seleksi Tes CPNS 2013 dari Tenaga Honorer Kategori IJ;Bahwa jumlah tenaga Honorer Kategori IJ yang namanya terdaftar pada SuratKepala Badan Kepegawaian Negara sejumlah 203 orang; Bahwa nama Terdakwa terdaftar pada nominatif Surat Kepala BKN sebagaipeserta Ujian Tertulis dengan nomor urut 32; Bahwa seleksi ujian tertulis TKD dan TKB CPNS dari Tenaga Honorer Kategori IIKab.

KIRNO PRANOTO ; Untuk barang bukti huruf a s/d g terlampir dalam berkas perkara ; h 1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Menpan dan Rekomendasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Pendataan TenagaHonorer yang bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah ; 1 1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Menpan dan Rekomendasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga HonorerKategori I dan Daftar Tenaga Honorer Kategori II ; j 1 (satu) bendel Daftar Peserta

Bertentangan secara Prosedural Peraturan Menpan/RB Nomor13 Tahun 2014 yaitu dengan alasan sebagai berikut:1.

Peraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014;Halaman 14 dari 34 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/20172. Pembentukan Panitia Seleksi oleh Tergugat adalah tidakpernah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN), sehingga secara prosedural bertentangan denganangka Il. huruf A. angka 1. Huruf a.

Peraturan Menpan/RBNomor 13 Tahun 2014;Kaidah hukum prosedural ini terkait dengan Bagian KeenamPengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan PimpinanTinggi Pasal 120 UU ASN menentukan bahwa:(1)Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat Pembinakepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannyakepada KASN;KASN melakukan pengawasan pengisian jabatanpimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baikberdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabatPembina kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri

Pada halfaktanya bahwa SK yang diterbitkan Tergugat pada angka 3dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2016 dan jugaSK yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Seleksi ditandatanganipada tanggal 17 Mei 2016;Bahwa dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggipratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif hanya tingkatKabupaten Bener Meriah, sehingga bertentangan denganPeraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014 pada angka Ilromawi huruf B. angka 1. huruf c. angka 3). huruf a). yangmenambahkan

Bertentangan secara Substansi dengan UU ASN danPeraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014;1.Bahwa UU ASN BAB XI Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggimulai dari Pasal 108 sampai dengan Pasal 120 junctoPeraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014 secara filosofis,yuridis dan sosiologis bermakna aparatur sipil negara adalahmanusiawi, bermartabat, adil dan beradab, sehingga terbebasdari kepentingan komunitas politik tertentu.

Sedangkan penggugat sudah membuat~ pernyataan untukmemilih JFA, saat diusulkan masa kerja golongan/ruangIII/d adalah 2 tahun dengan angka kredit 350, namunsetelah terbit Keputusan Gubernur AcehNo.Peg.821.29/169/2004 tanggal 4 Mei 2004 masa kerjapenggugat dengan golongan / ruang III/d adalah 3 tahun1 bulan seharusnya angka kredit sebesar 375, sesuaiKeputusan MENPAN No.19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,pada lampiran.

NAD, diberikantunjangan fungsional setiap bulannya Rp.475.000,dengan masa kerja golongan/ruang III/d adalah 4 tahun 2bulan sesuai dengan Keputusan MENPAN No.19 tahun 1996tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditordan Angka Kreditnya, pada lampiran.

Bahwa penggugat dengan angka kredit 400 tersebutmengusulkan untuk naik pangkat ke golongan/ruang(IV/a) sesuai dengan Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1996tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditordan Angka Kreditnya, pada lampiran III/B, dan hasilnyaditerbitkan Keputusan Gubernur Prov. NADNo.BKD.823.4/35/2005 tanggal 12 September 2005 tentangPNS yang namanya Drs. O.K.

Sedangkan harus lulus sertifikasi dalamKeputusan MENPAN No.19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnyatidak diatur atau tidak dipersyaratkan, dan dalampasal 6 huruf c hanya menyebutkan golongan/ruang IV/as/d IV/c dengan jabatan Auditor Ahli Madya.

Fotocopy Peraturan Menpan Nomor Per/220/M.PAN/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya(Bukti P12) ; 13. Fotocopy usulan DP3 = Atas Nama Penggugat yangditandatangani oleh Inspektur Aceh (Atasan Lansung)Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN BNA14.15.16.Penggugat ketika dijabat oleh T.

Realita yang terjadi di Pemkot,Kepala Dinas Kesehatan Pangkalpinang(MH) sering sekali keluar daerah, bahkan hampir setiap akhir pekan ke ZonaMerah yaitu Palembang.dengan alasan tugas, jenguk keluarga atau apapun itu,harusnya tidak di perbolehkan sesuai SE Menpan RB. ini pelanggaran serius yangdibiarkan.

Realita yang terjadi di Pemkot,Kepala Dinas Kesehata Pangkalpinang(MH) sering sekali keluar daerah, bahkan hampir setiap akhir pekan ke ZonaMerah yaitu Palembang.dengan alasan tugas, jenguk keluarga atau apapun itu,harusnya tidak di perbolehkan sesuai SE Menpan RB. ini pelanggaran serius yangdibiarkan.

Realita yang terjadi di Pemkot,Kepala Dinas Kesehata Pangkalpinang(MH) sering sekali keluar daerah, bahkan hampir setiap akhir pekan ke ZonaMerah yaitu Palembang.dengan alasan tugas, jenguk keluarga atau apapun itu,harusnya tidak di perbolehkan sesuai SE Menpan RB.ini pelanggaran serius yangdibiarkan.

Bagian Tata Usaha(Kasubag TU) dan Analis Kepegawaian atau Pegawai padaKantor Kementrian Agama (Kantor Kemenag) Kabupaten/KotaseJawa Tengah untuk mengikuti sosialisasi Surat Edaran(SE Menpan dan RB) nomor 05 Tahun 2010 tentang PendataanTenaga Kemenag Kabupaten Kebumen yang menghadirisosialisasi tersebut adalah saksi Suhartono, SH., Bin H.Sudarsono selaku Kasubag TU dan saksi Sugeng Supriyadibin Abu Ngamar selaku Analis Kepegawaian;Sosialisasi tersebut berisi imbauan untuk melakukanpendataan ulang

II.Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengankriteria:Diangkat pejabat yang berwenang;Bekerja di instansi pemerintah;Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005;Berusia sekurangkurangnya 19 tahun dan tidak bolehlebih dari 45 tahun per 1 Januari 2006;Walaupun dalam SE Menpan dan RB Nomor 05 Tahun 2010terdapat kriteria Tenaga Honorer Kategori II, namun saatsoSsialisasi

Abdussalamyang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor KemenagKabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor:B.1I1T/2/1153/2005 tanggal5 Oktober 2005 untuk kemudian disampaikan kepada seluruhKepala Sekolah madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), MadrasahTsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN)serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) seKabupaten yangmemiliki Tenaga Honorer K.I sesuai dengan SE Menpan danRB Nomor 05 Tahun 2010;Bahwa kemudian pada tanggal

saat ini masih bekerja secara terusmenerus ;Berusia sekurangkurangnya 19 tahun, dan tidak bolehlebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 ;Bahwa SE Menpan dan RB tersebut kemudian saksi copy,setelah saksi Jlaporkan kepada Kan.

dalam SE Menpan dan RB nomor 5 tahun 2014;Bahwa pada waktu itu saksi tidak membaca peraturantersebut dengan detail, baru setelah ada kasus initerdakwa membacanya;Bahwa dalam laporan Ka Subag TU tidak ada laporan untukmelakukan tenaga kontrak, pendataan tenaga kontrakdilakukan setelah menerima telephone dari analiskepegawaian Kanwil Jateng, yaitu Sdr.

tanggal 14 Februari 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

.=1 (satu) eksemplar Foto Copy Data CPNS Pengangkatan PusatRekomendasi Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus TahunAnggaran 20142015 WILAYAH SUMATERAJAWABALIKALIMANTANSULAWESI;Dikembalikan kepada Terdakwa Selvi Susanti, S.Sos. Binti Nopiar Abas;4.

Terdakwa Selvi Susanti, S.Sos BintiNopiar Abas juga mengatakan bahwa kenal dengan orang Menpan yangbernama Thamrin, dan berkata Thamrin Tu Ado SK Sebagai PanitiaPenerimaan CPNS Kebijakan Pusat selanjutnya karena mendengarperkataan terdakwa Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas tersebut hinggamembuat saksi Destiana percaya pada terdakwa Selvi Susanti yang jugamerupakan teman satu angkatan dan satu Dinas di Disperindag PropinsiBengkulu.

2020/PN Bgl Bahwa yang membuat Saksi DESTIANA yakin dan percaya, sehinggamau menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) kepada Terdakwa dan SURYADI dikarenakan Terdakwa adalahteman satu kantor di Disperindag Provinsi Bengkulu dan teman dekat dariSaksi DESTIANA; Bahwa Terdakwa mengatakan jika Saksi, GUSPA ARINA, dan DEDYHERMANTO tidak Iulus menjadi PNS, maka uang akan dikembalikan; Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) eksemplar Fotokopi Data CPNSPengangkatan Pusat Rekomendasi Menpan

Setelah itu, Terdakwamengatakan, Aku kenal dengan orang Menpan, namonyo THAMRIN,THAMRIN tu ado SK sebagai panitia penerimaan kebijakan pusat.Selanjutnya Saksi DESTIANA menyerahkan uang sejumlahRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa danSURYADI, namun apa yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu Saksi, GUSPAARINA, dan DEDY HERMANTO bisa menjadi PNS tidak pernah terjadi; Bahwa Saksi DESTIANA baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak bisameluluskan orang menjadi CPNS; Bahwa Terdakwa telah membuat