. ;: 19730606200122001 ; ==: Kepala Sub Bagian Pengaduan Masalah Hukum, Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri,Sekretariat Jenderal ; : Fitriadi Agung Prabowo, S.IP ; : 197609262006041001 ; : Kepala Sub Bagian Administrasi dan DukunganTeknis MPPN, Biro Humas danKerjasama Luar NegeriSekretariat Jenderal ; : Pahlawan Putra Harimansyah, SH. ; : 198106062009011004 ; : Staf Sub Bagian Pengaduan Masalah Hukum,Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri,Sekretariat Jenderal ; : Neni Lusiani, SH.

. ; Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Pkr No. 81/G/2012/PTUNJKTNIP : 198308122009012002 ; Jabatan : Staf Sub Bagian Administrasi dan DukunganTeknis MPPN, Biro Humas danKerjasama Luar NegeriSekretariat Jenderal ; kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 Juli 2012, selanjutnya disebutSCDAGAL oo... ee eeeeeecceeeceescecesececeeecceseeeeeseeeaeeaees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta : Telah membaca Penetapan

Hal ini dapat dibuktikanberdasarkan Putusan Pada Tingkat Banding Majelis Pengawas PusatNotaris Indonesia No. 06/B/Mj.PPN/V/2013 antara Penggugat (sebagaiPembanding dahulu Pelapor) dengan Tergugat Ill (sebagai Terbandingdahulu terlapor) (Putusan MPPN) (Bukti P15) yang bersifat final danmempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 35Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara PengangkatanAnggota, Pemberhentian Anggota

, Susunan Organisasi, Tata Kerja, DanTata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sebagai berikut:Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksiberupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada MenteriAmar Putusan MPPN tersebut mengadili sebagai berikut:Memutuskan1.

Tergugat Ill sebagaimana diputuskan dalam PutusanMPPN tersebut merupakan bukti tidak terbantahkan bahwa AktaAktaTanah yang menjadi dasar peralihan hak atas SertipikatSertipikat HakMilik menjadi milik Tergugat adalah merupakan aktaakta yang dibuatsecara melawan hukum sehingga aktaakta tersebut tidaklah memilikikekuatan hukum apapun dan tidak pula mengikat kepada siapapun.Hal7 dari 64 halaman Perkara Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.Dps15.Bahwa Tergugat Ill telah secara sah dan meyakinkan berdasarkanPutusan MPPN

memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN:(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukumb. dst...16.Bahwa tindakan Tergugat Ill yang melanggar sumpah jabatannyasebagai notaris yang tidak bertindak jujur, saksama, mandiri, tidakberpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatanhukum sebagaimana diterangkan dalam Putusan MPPN

Entah apa yang terjadi dalam proses lahimya putusan MPPN R1tersebut.

TERTULIS (vide putusan MPPN No.07/B/MPPN/VII 2019tanggal 23 Juli 2019 hal 1821 bukti T.III2 identik dengan P31).Bahwa selaras dengan pendapat saksi ahli yang dihadirkan sendiri olehPenggugat sekarang Terbanding, Drs.

Dengan demikian karena putusan MPPN RI tidak jelaspertimbangan hukumnya, serta putusan MPPN RI bukanlah merupakanputusan pengadilan, maka putusan tersebut tidak merupakan buktibahwa Pembanding III dahulu Tergugat III telah membuat kesalahan ataupelanggaran prosedur dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual Nomor 10Tanggal 22 Juni 2006 tersebut;b.

(vide putusan MPPN No.07/B/MPPN/VII 2019tanggal 23 Juli 2019 hal 18 21,bukti P31).3.2.Bahwa selaras dengan pendapat saksi ahli Drs.

serta putusan MPPN RI bukanlah merupakan putusanpengadilan, maka putusan tersebut tidak membuktikan bahwa telah terjadikesalahan atau pelanggaran prosedur dalam pembuatan Akta Kuasa Nomor: 10 Tanggal 22 Juni 2006 tersebut.4.

Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi dan memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal aGE dian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggalEs engan Nomor /Pct.G/MPPN

Putusan Nomor 1078 K/Pid/201820)21)22)23)24)25)26)37)Fotocopy legalisir Warmerking Akta Hibahan dari LPM kepadaYayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang dibuat olehNotaris Obing C Adikusumah, S.H;Fotocopy legalisir Putusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris(MPPN) tentang Pengesahan AktaAkta Notaris yang dibuat olehYulius Anwar, S.H;Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Jakarta Pusat antara Sdr.Saefulah Rosyad dengan Sdr. Ega, S.H.

. ;: 19730606200122001 ;: Kepala Sub Bagian Pengaduan Masalah Hukum , BiroHumas dan Kerjasama Luar Negeri, SekretariatJenderal ;: Fitriadi Agung Prabowo, S.IP ;: 197609262006041001 ;: Kepala Sub Bagian Administrasi dan DukunganTeknis MPPN, Biro Humas dan Kerjasama LuarNegeriSekretariat Jenderal ;: Pahlawan Putra Harimansyah, S.H. ;: 19810606200901 1004 ;: Staf Sub Bagian Pengaduan Masalah Hukum, BiroHumas dan Kerjasama Luar Negeri, SekretariatJenderal ;: Neni Lusiani, S.H.

Rush 1.5 S Automatic tanggal7 April 2010.1 (satu) lembar foto copy faktur merek Toyota Avanza G M/T 1300 CCtanggal 16 April 2010.1 (satu) lembar foto copy daftar harga mobil Toyota Plat hitam wilayahpemasaran Sultra dan sekitarnya SK. 036/PLH/MPCRDHK/IV/2010 mulaiberlaku 1 April 2010.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 447 tahun 2009tanggal 10 Agustus 2009.2 (dua) lembar Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BPPN) Nomor0021.MPPN

Automatic tanggal7 April 2010.541 (satu) lembar foto copy faktur merek Toyota Avanza G M/T 1300 CCtanggal 16 April 2010.551 (satu) lembar foto copy daftar harga mobil Toyota Plat hitam wilayahpemasaran Sultra dan sekitarnya SK. 036/PLH/MPCRDHK/IV/2010 mulaiberlaku 1 April 2010.561 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 447 tahun 2009tanggal 10 Agustus 2009.572 (dua) lembar Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BPPN) Nomor0021.MPPN

Amien Fajar Ocham (Kepala Seksi AdvokasiKeperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum);6. lwan Setiawan (Kepala Seksi Dokumentasi Notariat danSekretariat MPPN, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum);7. Faraitody Rinto Hakim (Kepala Seksi Arsip danDokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum);8. Daniel Duardo Noorwijonarko (Analis Pendapat Hukumdan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum);9.

Santoso menurut keterangan StafSaya hadir sendiri, Saksi sangat percaya dengan Stafnya, untuk itu aktaditerbitkan;Bahwa akta tidak dibacakan karena para pihak tidak hadir;Bahwa yang mendaftarkan ke AHU adalah Staf Saksi yang bernama Ghofir,apakah di daftarkan secara online atau tidak Staf Saksi juga yang lebihtahu;Bahwa Saksi tidak periksa nama Indahwaty masuk dalam pengurusperusahaan;Bahwa Saksi diangkat menjadi Notaris sejak tahun 1998;Bahwa bellum pernah mendapat teguran/sanksi dari LembagaNotaris/MPPN

Administrasi dan DukunganTeknis MPPN, Biro Humas dan KLN. Sekretariat Jenderal );4 Alfiyani, S.H., M.H., (Kasubdit. Penyiapan dan PendampinganPersidangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan);5 Sobari, S.H., M.H., (Kasub. Bag. Pengembangan Pemberhentian danPensiun Direktorat Jenderal Imigrasi) ;6 Taufik Sabarudin, S.H., (Staf Sub. Bag. Tata Usaha Staf Ahli Menteri,Sekretariat Jenderal) ;Halaman 1 dari 22 halaman.

Hal tersebut sejalan dengan putusan MajelisPengawas Pusat Notaris Nomor: 06/B/MPPN/X/2018 9 November 2018 yangmenyatakan bahwa Tergugat 31 telah melakukan pelanggaran terhadapUndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.6.

) Republik Indonesia Nomor: 06/B/MPPN/X/2018.11.

Menghukum kepada Tergugat 31 untuk melaksanakan sanksi yangtelan diberikan berdasarkan putusan Turut Tergugat 1 juncto putusan MajelisPengawas Pusat Notaris (MPPN) Republik Indonesia Nomor:06/B/MPPN/X/2018 tanggal 9 November 2018, sesuai ketetuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.19. Menghukum kepada Tergugat 30 dan Tergugat 31 secara tanggungrenteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat denganperincian:KERUGIAN MATERIIL SECARA NYATAa.

/X/2018 tanggal 09November 2018 tersebut ;Bahwa selain dari pada itu apa kepentingan Penggugat dengan sudah ataubelumnya Tergugat 31 melaksanakan Putusan Majelis Pengawas Pusat NotarisRepublik Indonesia Nomor 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 09 November 2018tersebut, karena apa yang dipersoalkan Penggugat tersebut tidak ada kaitannyadengan Perkara a quo dan karenanya sudah sepatutnya diabaikan.50.

Salinan Putusan Nomor: 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 9November 2018, Majelis Pengawas Pusat Notaris RepublikIndonesia melalui yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum, dengan diberi Kode Bukti P.41 C;141. Surat dari Kementerian Hukum dan Ham Nomor:AHU.2.UM.01.01.6769 perihal Pemberhentian Sementara NotarisChairul Anom, SH tertanggal 20 Mei 2019.

Amien Fajar Ocham (Kepala Seksi AdvokasiKeperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum);6. lwan Setiawan (Kepala Seksi Dokumentasi Notariat danSekretariat MPPN, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum);7. Faraitody Rinto Hakim (Kepala Seksi Arsip danDokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum);8. Daniel Duardo Noorwijonarko (Analis Pendapat Hukumdan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum);9.

keterangan staf Saksipemohon hadir sendiri, Saksi sangat percaya dengan stafnya, karena ituakta diterbitkan;Bahwa akta tidak dibacakan karena para pihak tidak hadir;Bahwa yang mendaftarkan ke AHU adalah staf Saksi yang bernama Ghofir,apakah didaftarkan secara online atau tidak staf Saksi juga yang lebih tahu;Bahwa Saksi tidak periksa nama Indahwaty masuk dalam pengurusperusahaan;Bahwa Saksi diangkat menjadi Notaris sejak tahun 1998;Bahwa bellum pernah mendapat teguran/sanksi dari LembagaNotaris/MPPN

PAULUS HARTANTO, SH yang berisi Salinan Akta Perdjanjian Djual Beli No : 8 tanggal 8 Januari 1968 Notaris Raden Mas Soejanto Partaningrat; 9. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Hasil Musyawarah Sidang pemeriksa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakarta tanggal 15 April 2016; 10. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Salinan Putusan Sidang Terbuka untuk Umum MPPN nomor 17/B/MPPN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017; 11. 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Surat dari

., lwanSetiawan, Jabatan Kepala Seksi Dokumentasi Notariat danSekretaris MPPN Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum., Daniel Duardo Noorwijonarko, Jabatan AnalisisPendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, Prihantoro Kurniawan, JabatanAnalis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat jenderalAdministrasi Hukum Umum., Fitra Kadarina, JabatanPenyusun Laporan dan Hasil Evaluasi Direktorat jenderalHalaman 2 dari 66 halaman.

PAULUS HARTANTO, SH yang berisi Salinan Akta Perdjanjian Djual Beli No : 8 tanggal 8 Januari 1968 Notaris Raden Mas Soejanto Partaningrat;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Hasil Musyawarah Sidang pemeriksa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakarta tanggal 15 April 2016;

• 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Salinan Putusan Sidang Terbuka untuk Umum MPPN nomor 17/B/MPPN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
• 1 (satu) bendel

Amien Fajar Ocham, Jabatan Kepala Seksi AdvokasiKeperdataan, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;6. wan Setiawan, Jabatan Kepala Seksi DokumentasiNotariat dan Sekretariat MPPN, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;Halaman 2 dari 66 hlm, Putusan No. 78/G/2017/PT UNJKT7. Faraitody Rinto Hakim, Jabatan Kepala Seksi Arsip danDokumentasi dan Pengumuman BadanHukum;8. Daniel Duardo Noorwijonarko, Jabatan Analis PendapatHukum dan Advokasi, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;9.

menurut keterangan stafSaksi hadir sendiri, saksi sangat percaya dengan staf saksi, untuk itu aktaditerbitkan;Bahwa akta tidak dibacakan karena para pihak tidak hadir;Bahwa yang mendaftarkan ke AHU adalah staf saksi yang bernama Ghofir,apakah di daftarkan secara online atau tidak staf saksi juga yang lebih tahu;Bahwa saksi tidak periksa nama Indahwaty masuk dalam pengurusperusahaan;Bahwa saksi diangkat menjadi Notaris sejak tahun 1998;Bahwa belum pernah mendapat teguran/sanksi dari LembagaNotaris/MPPN

PAULUS HARTANTO, SH yang berisi Salinan Akta Perdjanjian Djual Beli No : 8 tanggal 8 Januari 1968 Notaris Raden Mas Soejanto Partaningrat;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Hasil Musyawarah Sidang pemeriksa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakarta tanggal 15 April 2016;

• 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Salinan Putusan Sidang Terbuka untuk Umum MPPN nomor 17/B/MPPN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
• 1 (satu) bendel

Dengan kata lain, putusan MPPN tidak membahas substansiperkara sebab hal itu adalah kompetensi Peradilan Umum, (baca danpahami Putusan MPPN dari halaman 1 s/d halaman 81, terkhusushalaman 73, paragraf pertama);Bahwa putusan MPPN Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014, tanggal 23Desember 2014 tidak membahas substansi perkarasebab hal ituadalahkompetensi Peradilan Umum telah diperkuat pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor:128/G/2015/PTUN.Jkt., tanggal 30 September 2015 juncto PutusanPengadilan

PAULUS HARTANTO, SH yang berisi Salinan Akta Perdjanjian Djual Beli No : 8 tanggal 8 Januari 1968 Notaris Raden Mas Soejanto Partaningrat;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Hasil Musyawarah Sidang pemeriksa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakarta tanggal 15 April 2016;

• 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Salinan Putusan Sidang Terbuka untuk Umum MPPN nomor 17/B/MPPN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
• 1 (satu) bendel

PAULUS HARTANTO, SH yang berisi Salinan Akta Perdjanjian Djual Beli No : 8 tanggal 8 Januari 1968 Notaris Raden Mas Soejanto Partaningrat;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Hasil Musyawarah Sidang pemeriksa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakarta tanggal 15 April 2016;

• 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Salinan Putusan Sidang Terbuka untuk Umum MPPN nomor 17/B/MPPN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
• 1 (satu) bendel

., MH (Kasubbag PengaduanMasalah Hukum, Biro Humas dan KLN SekretariatJenderal) ; Fitriadi Agung Prabowo, SIP (Kasubbag Administrasi danDukungan Teknis MPPN, Biro Humas dan KLN Sekretariat Jenderal) ;Alfiyani, SH., MH (Kasubdit Penyiapan dan PendampinganPersidangan II, Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan) ;Sobari, SH., MH (Kasubbag Pengembangan Pemberhentiandan Pensiun Direktorat JenderalImigrasi) ; Taufik Sabarudin, SH (Staf Subbag TU Staf Ahli Menteri,Sekretariat Jenderal ) ; Mochamad