I;;Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Pmn13.14.15.16.Bahwa penerbitan sertifikat oleh Tergugat Il (Badan Pertanahan Nasionak )Kabupaten Padang Pariaman dengan dasar tanah negara Bekas Eidendomferfonding No.939/sab selain tidak jelas batas batas haknya (Pemilik ataupenggarapnya siapa) juga menghilangkan hak atas tanah garapan yangsudah menjadi pusaka tinggi kaum Penggugat (meskipun masih dalam statustergadai pada Tergugat.l) namun sudah bisa dipastikan telah merugikan kaumPenggugat

jalan depan rumah makan Sari Segara.Bahwa barang yang ditemukan pada penangkapan dan penggeledahanterhadap terdakwa Agus Romzi, adalah berupa 2 (dua) buah paket kecildiantaranya yang dibalut lakban warna hitam didalamnya berisi Kristalbening dan 1 (satu) buah paket kecil yang dibungkus kulit permen merkKis Mins warna hijau putih didalamnya berisi kristal bening, dipinggir jalandepan rumah makan Sari Segara.Pada awalnya saksi tidak menghetahui, namun setelah ditimbang olehpetugas Badan Narkotika Nasionak

Nomor 00565/DesaKepatihan atas nama Pelawan II Wientje dalam pelelangan umum yangdiselenggarakan oleh Terlawan I KPKNL Malang tanggal 10 Desember 2013 dantelah memenuhi semua ketentuan yang diwajibkan sebagai pemenang lelang sesuaiperaturan yang berlaku, dan Penggugat Intervensi merasa dirugikan karena sebagaipemenang lelang dirinya tidak bisa membaliknama barang yang telah dibelinyakarena adanya blokir oleh Pelawan atas SHM 00565/Desa Kepatihan di TurutTergugat Intervensi Kantor Badan Pertanahan Nasionak

itikad baik dansecara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyaihak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan lagi hak tersebutapabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telahtidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikatdan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidakmengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupenerbitan sertifikat tersebut Demikian pula dalam Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasionak

Tehah, sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P32 merupakan Fotokopi Sertipikat HakBangunan, No. 46 atas nama Darhami TH, yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasionak Kota Samarinda, tanggal O03 Juni 1993, telahbermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai adanya harta berupa

Sibolga telah memenuhi azas azas dalammengambil Tindakan dan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi aspekKewenangan, asepek procedural dan Aspek Materil;Bahwa segala apa yang telah diduga oleh Penggugat kepada Tergugat yaitupenyerobotan sebahagian bidang tanah kepunyaan pihak Penggugat sematamata merupakan hubungan keperdataan pihak Penggugat dan Tergugat , danbukan merupakan suatu perobuatan dan ataupun akibat yang timbul dariperbuatan Tatan Usaha Negara yang telah dilaksanakan oleh BadanPertanahan Nasionak

Dankarena Para Penggugat telah mendalilkan mengenai adanyaSertifikat Hak Milikatas objek sengketa maka terhadap sertifikattersebut merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara yakniBadan Pertanahan Nasionak (BPN) sehingga kompetensi absolutyang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Peradilan TataUsaha Negara (PTUN) ;Bahwa dalam posita 10, posita 12, posita 18, posita 21, posita 26,posita 27 dan posita 28 gugatan Para Penggugat menyatakan TurutTergugat IIl memanggil Penggugat dan Penggugat sebagai

PeraturanPemerintah No. 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, Hakim menganalisis danberkeyakinan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pendapat Rp. 3000.000,perbulan di tambah dengan tunjagan istri dan anak;Menimbang bahwa para saksisaksi juga tidak mengetahui tentangkebutan belanja Penggugat Rekonvensi dan anakanaknya setiap bulannyasehingga fakta tentang kebutuhan Penggugat Rekonvensi tidak di ketahui secarapasti, namun demikian berdasarkan data badan pusat statistik nasional tahun2020 indesk biaya hidup secara nasionak

tahun 2019 ;Menimbang, bahwa setelah diteliti suratsurat yang diajukan oleh TergugatIV bahwa tanah yang dipersengketakan adalah Telah dikuasai oleh KetutSujiarta untuk atas nama Pura Dalem sejak tahun 1880 sampai sekarang, adajuga surat yang menyebutkan luasnya adalah 900.M2, sehingga dari bukti surattersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak mempunyaikekuatan dalam pembuktian dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa seharusnya pihak Tergugat IV dalam hal ini BadanPertanahan Nasionak

masyarakat dan ada penguasa atas tanah dan batastanah jelas ;Bahwa setahu saksi bila seseorang ingin mendapatkan kejelasan kedudukannya sebagaiAhli Waris harus melalui proses persidangan Mahkamah Syari ah Sigli tidak bisasebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh terdakwa ;20e Bahwa kalau seseorang megajukan untuk mendapatkan hak milik atau hak lain harusterpenuhi terlebih dahulu syaratsyarat yang ditentukan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Pidie, baru kemudian tim dari Badan Pertanahan Nasionak

pertanggungjawaban dari TERGUGAT yang telahmelakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak asasiterhadap RAMLAN, yang berakibat kehilangan segalanya, termasuk hargadiri dan keluarga, serta masa depan, maka RAMLAN kemudianmengadukan perbuatan yang dilakukan olen TERGUGAT kepada PresidenRepublik Indonesia, Ketua DPR RI, Ketua Komisi Ill DPR Rl, Ketua KomisiIX DPR RI, Kepala Polisi Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung,Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi, KetuaKomisi Nasionak

telah memenuhi azas azas dalam mengambil23Tindakan dan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi aspekKewenangan, asepek procedural dan Aspek Materil.Bahwa segala apa yang telah diduga oleh Penggugat kepada Tergugat Iyaitu. penyerobotan sebahagian bidang tanah kepunyaan pihakPenggugat sematamata merupakan hubungan keperdataan PihakPenggugat dan Tergugat I, dan bukan merupakan suatu perbuatan danataupun akibat yang timbul dari perbuatan Tatan Usaha Negara yangtelah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasionak

GUBERNUR KDKI JAKARTA tgl.2971986 No.1251 tahun 1986, tentang penetapan batasbatas danperubahan nama Kelurahan tanah ini sekarang masuk KelurahanPegangsaan Dua dan berdasarkan Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionak tanggal 26 Juni 1998No.6/1998 Hak Guna Bangunan No.393/Kelapa Gading Timur telahberubah menjadi Hak Milik No.5871/Pegangsaan Dua, bahwa peralihanhak atas Tanah dan SHM No.5871 Hak Tanggungan No.3202/2012peringkat 1 (pertama), sebesar Rp. 1.908.502.000 Akta PPAT

itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanahitu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan lagi hak tersebut apabila dalamwaktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dankepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitansertifikat tersebut Demikian pula dalam Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasionak

yang tersebut dalam Pasal 21;Bahwa setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah makaseluruh warga masyarakat Desa Jambean Kidul yang pada saat itumenguasai tanah Norowito Matok, mengajukan konversi atas tanahNorowito Matok yang dikuasainya untuk disertifikatkan menjadi hak milik;Bahwa sebagaimana dalam keterangan saksi ahli dan kesimpulan BadanPertanahan Nasionak

Termohon Kasasi yang merasa memiliki hak atas obyek jual bellijuga tidak pernah mengajukan keberatan kepada PT Mentari MassenToys Indonesia selaku pemegang hak atas obyek jual beli berdasarkanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, Desa Tunggorono sertakepada Kepala Badan Pertanahan Nasionak yang menerbitkan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 01, Desa Tunggorono;Keberatan Ketiga:Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian atas bukti T.I.II6 yangbersesuaian dengan bukti P5.13.14.Judex Facti

Bahwa PT.PMA adalah perusahaan skup Nasionak . Bahwa terdakwa selaku Komissaris hanya mengurus perusahaanapabila pailit dan surat perjanjian yang ditanda tangani dihadapan Notaris. Bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan adalahpalsu tidak ada yang benar . Bahwa terdakwa tidak penah ketemu dengan mereka apalagimasalah uang karena terdakwa tidak pernah menerima apun darimereka itu) semuanya tidak benar . Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari sdr.

GUBERNUR KDKI JAKARTA tgl. 2971986 No.1251 tahun1986, tentang penetapan batasbatas dan perubahan nama Kelurahan tanah inisekarang masuk Kelurahan Pegangsaan Dua dan berdasarkan Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionak tanggal 26 Juni 1998No.6/1998 Hak Guna Bangunan No.393/Kelapa Gading Timur telah berubahmenjadi Hak Milik No.5871/Pegangsaan Dua, bahwa peralihan hak atas Tanahdan SHM No.5871 Hak Tanggungan No.3202/2012 peringkat 1 (pertama),sebesar Rp. 1.908.502.000 Akta PPAT

Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):Menimbang, dalam eksepsinya, dapat disimpulkan Tergugat Ill padapokoknya mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak dikarenakan masih adapihakpihak lain yang lebih berhak mengajukan gugatan karena merupakantanah warisan, selain itu. agar perkara ini menjadi terang dan jelasseharusnya para Penggugat menjadikan saksisaksi dalam surat gadai yangdiajukan sebagai pihak serta pihak badan pertanahan nasionak KabupatenSamosir yang lebih mengetahui

bersamasama menjaga kelestarian lingkungannya;Bahwa wilayah Desa Tanoyan Selatan termasuk ke dalam kawasanTaman Nasional;Bahwa ahli menjelaskan jalan yang digunakan oleh ekskavator padasaat ekskavator ditemukan sebelumya adalah hutan sekunder, berbedasekali dengan disebelan kanan dari hutan sekunder tersebut, yangmerupakan wilayah APL (areal bukan kawasan hutan), karena hanyaberbatasan dengan sungai di bagian bawah;Bahwa kepada ahli diperlinatkan Peta lokasi tempat kejadian perkaradan peta Taman Nasionak