Kredit;2) Setelah Notisi ditandatangani oleh pelaksana kredit diteruskanke Pinsi Kredit untuk memperoleh persetujuan ;3) Setelah Pinsi setuju dan menandatangani Notisi, selanjutnyaditeruskan kepada Pimpinan Cabang Pembantu' untukkeputusan terakhir.Dan yang berhak menyetujui/menolak pencairan kredit tersebutyakni Pimpinan Cabang Pembantu Dalu Dalu.Bahwa debitur saat pelaksanaan akad kredit harus datang atauhadir untuk penandatanganan dokumen akad kredit danditandatangani didepan pegawai bank, apabila

Melakukan penginputan Notisi Kredit terhadap Calon Krediturbaik yang diterima maupun yang ditolak, apabila ditolakdibuatkan Surat penolakan permohonan kredit denganmemanggil Calon Kreditur serta mengembalikan berkasnya;5.

notisi dimiliki olehNur Asman;Bahwa yang menunjuk Nur Asman untuk membuat notisi adalahberdasarkan kesepakatan saksi Ardinol, Nur Asman dan Nogleng;Bahwa saksi Ardinol tidak pernah membuat surat keterangandomisi, surat keterangan usaha, surat keteangan penghasilan dankelengkapan lainnya, namun semua kelengkapan tersebutdilengkapi Nogleng;Bahwa terhadap perbedaan nama nasabah dengan identitasnyaseperti identitas Ade Sunaryat diubah menjadi Gatot Darminto,saksi baru mengetahuinya ketika terjadi permasalahan

Menerima berkas dari Bagian pemasaran;b.Mengecek kelengkapan berkasberkas kredit berupa KTP, KK,Foto, Agunan, Notisi kredit, Surat pemberitahuan Pemberian Kredit,Izin proses kredit, permohonan kredit, Surat pemberitahuanpersetujuan kredit, izin usaha, Surat Nikah.

Notisi Analis Kredit ditandatangani oleh PimpinanPemasaran kemudian diajukan kepada Ardinol Amir selakuPimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daludalu untukmemutuskan pencairan kredit;o Setelah disetujui oleh pimpinan Bank Riau Kepri Cabang PembantuDaludalu, berkas Notisi Analis kredit diserahkan kepada saksiselaku pimpinan operasinal untuk proses pencairan selanjutnya;Oo Selanjutnya bagian operasional yang melanjutkan prosespemberian kredit kepada nasabah yang mengajukan kredit;Bahwa Ardinol

Menetapkan bahwa Pemohon Ida Ayu Kade Negari dengan Ida Ayu Kade Tinggal Negeri yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Desa Batuagung, seluas 300M2 tercatat atas nama Ida Bagus Rimbawan, Ida Ayu Putu Notisi dan Ida Ayu Kade Tinggal Negeri adalah orang yang sama .

tercatat atas nama Ida BagusRimbawan, Ida Ayu Putu Notisi dan Ida Ayu Kade Tinggal Negeriadalah orang yang SAM; 2 22 nn nnn enn enn ne nn eee Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan inikepada Pemohon); n nn nnn nnn nn nnn nnn nn cence nnnAtaumohon penetapansesuai peraturan hukum yang seadil adilnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telahdisampaikan secara sah dan patut, Pemohontelah datang menghadap diPOT SICLEUICIAIT p~ nnnHalaman 2 dari 10 Putusan Nomor :60

Bahwa dari hasil tersebut tim Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditormembuat notisi evaluasi atas penerapan Jabatan Fungsional Auditorpada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2014;. Bahwa Inspektorat Jenderal menindaklanjuti hasil tim BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat PembinaanJabatan Fungsional Auditor mengusulkan Pembebasan jabatankepada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemeneterian Agamaberdasarkan surat Nomor; Set.

Dengan demikian Penggugat tidakmengumpulkan angka kredit yang ditentukan.Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/71262tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara dari jabatanAuditor dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/00311 tanggal16 Januari 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor,menurut Tergugat sudah tepat karena berdasarkan notisi atas penerapanJabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaTahun 2014 Badan Pengawasan

Bahwa berdasarkan notisi atas penerapan Jabatan FungsionalAuditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2014Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat PembinaanJabatan Fungsional Auditor dibebaskan sejak 1 April 2013 s.d. 1 April2014 dan diberhentikan per 2 April 2014 kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan fakta tersebut membuktikan Penggugat tidakmemenuhi syarat yang telah ditentukan, dengan demikian sudahtepat dan benar Tergugat menerbitkan SK a quo dan menolakPenggugat yang menyatakan

(fotokopidari fotokopi);Notisi Evaluasi atas Penerapan JFA pada Inspektorat JenderalKementerian Agama Tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi);Surat dari kemeterian Agama R.I Inspektorat Jenderal NomorSet.lJ/2.b/Kp.04.2/1125/2014 perihnal Usul PembebasanSementara Dari jabatan Funsional Auditor atas nama Drs.Mahrup Sumarno, DKK, tanggal 29 Desember 2014.( fotokopisesual dengan aslinya);Keputusan Menteri Agama R.

Hasil evaluasi atas penerapan Jabatan FungsionalAuditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tersebut dituangkan dalamsurat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat PembinaanJabatan Fungsional Auditor Nomor LHE497/JF/2/2014 tanggal 29 Desember 2014(vide bukti P7=T1), yang kemudian dibuat notisi evaluasi atas penerapan JabatanFungsional Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2014(vide bukti T2);Menimbang, bahwa selanjutnya hasil evaluasi dan notisi evaluasi dari BPKPtersebut

Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr2) Setelah Notisi ditandatangani oleh pelaksana kredit diteruskanke Pinsi Kredit untuk memperoleh persetujuan ;3) Setelah Pinsi setuju dan menandatangani Notisi, selanjutnyaditeruskan kepada Pimpinan Cabang Pembantu' untukkeputusan terakhir.Dan yang berhak menyetujui/menolak pencairan kredit tersebutyakni Pimpinan Cabang Pembantu Dalu Dalu.Bahwa debitur saat pelaksanaan akad kredit harus datang atauhadir untuk penandatanganan dokumen akad kredit danditandatangani

Analisis KPK atas nama Hermawati, saksi tidakmengetahui surat tersebut dan data yang didalam notisi tersebuttidak benar;Hal. 164 dari 294 hal.

Melakukan penginputan Notisi Kredit terhadap Calon Krediturbaik yang diterima maupun yang ditolak, apabila ditolakdibuatkan Surat penolakan permohonan. kredit denganmemanggil Calon Kreditur serta mengembalikan berkasnya;5.

AnalisisKredit perihal kebenaran data debitur yang mengajukan kreditserta rekomandasi untuk diajukan persetujuan kredit;Kemudian Notisi Analis Kredit ditandatangani oleh PimpinanPemasaran kemudian diajukan kepada Ardinol Amir selakuPimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daludalu untukmemutuskan pencairan kredit;Setelah disetujui oleh pimpinan Bank Riau Kepri CabangPembantu Daludalu, berkas Notisi Analis kredit diserahkankepada saksi selaku pimpinan operasinal untuk prosespencairan selanjutnya;

AnalisisKredit perihal kebenaran data debitur yang mengajukan kreditserta rekomandasi untuk diajukan persetujuan kredit;Kemudian Notisi Analis Kredit ditandatangani oleh saksi selakuPimpinan Pemasaran kemudian diajukan kepada ARDINOLAMIR selaku Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang PembantuDaludalu untuk memutuskan pencairan kredit;Setelah disetujui oleh pimpinan Bank Riau Kepri CabangPembantu Daludalu, berkas Notisi Analis kredit diserahkankepada pimpinan operasinal untuk proses pencairanselanjutnya;

Kredit;2) Setelah Notisi ditandatangani oleh pelaksana kredit diteruskan kePinsi Kredit untuk memperoleh persetujuan ;3) Setelah Pinsi setuju dan menandatangani Notisi, selanjutnyaditeruskan kepada Pimpinan Cabang Pembantu untuk keputusanterakhir.Dan yang berhak menyetujui/menolak pencairan kredit tersebut yakniPimpinan Cabang Pembantu Dalu Dalu.Bahwa debitur saat pelaksanaan akad kredit harus datang atau hadiruntuk penandatanganan dokumen akad kredit dan ditandatanganididepan pegawai bank, apabila

Putusan Nomor : 34/Pid.SusTPK/2019/PN PbrBahwa Notisi Analisis KPK atas nama Hermawati, saksi tidakmengetahui surat tersebut dan data yang didalam notisi tersebuttidak benar;Bahwa Laporan Taksasi Jaminan Atas tanah lahan perkebunandengan nama pemilik Robi Amriadi, saksi tidak mengetahui surattersebut dan tidak pernah melihatnya;Bahwa Fotocopy KTP dan Kutipan akta nikah atas nama RobiAmriadi, saksi tidak mengetahui surat tersebut dan tidak pernahmelihatnya;Bahwa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala

Melakukan penginputan Notisi Kredit terhadap Calon Krediturbaik yang diterima maupun yang ditolak, apabila ditolak dibuatkanSurat penolakan permohonan kredit dengan memanggil CalonKreditur Serta mengembalikan berkasnya;Hal. 179 dari 290 hal. Putusan Nomor : 34/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr5.

Analisis Kreditperinal kebenaran data debitur yang mengajukan kredit sertarekomandasi untuk diajukan persetujuan kredit;Kemudian Notisi Analis Kredit ditandatangani oleh saksi selakuPimpinan Pemasaran kemudian diajukan kepada ARDINOL AMIRselaku Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daludaluuntuk memutuskan pencairan kredit;Setelah disetujui oleh pimpinan Bank Riau Kepri CabangPembantu Daludalu, berkas Notisi Analis kredit diserahkankepada pimpinan operasinal untuk proses pencairan selanjutnya

Putusan Nomor : 34/Pid.SusTPK/2019/PN Pbro Kemudian Notisi Analis Kredit ditandatangani oleh PimpinanPemasaran kemudian diajukan kepada Ardinol Amir selakuPimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daludalu untukmemutuskan pencairan kredit;o Setelah disetujui oleh pimpinan Bank Riau Kepri CabangPembantu Daludalu, berkas Notisi Analis kredit diserahkankepada saksi selaku pimpinan operasinal untuk proses pencairanselanjutnya;Oo Selanjutnya bagian operasional yang melanjutkan prosespemberian kredit kepada

Saras Perkasa ;--------------------------------------------------------------------------------11) Foto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasaran kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4 Juli 2003 perihal permohonan kredit Bina Prima atas nama PT. SARAS PERKASA (Terdakwa Arya WIJAYA);-------------------------------------------12) Foto copy yang sudah dilegalisir pembahasan kredit atas nama PT.

SarasPEPKASE, nn~n nn nnn nnn tn nn nnn nnn tonanm ne nanananananananssamananenFoto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasarankepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4 Juli 2003 perihalpermohonan kredit Bina Prima atas nama PT.

permohonankredit atas nama terdakwa ARYA WIJAYA (PT.SARAS PERKASA), dalampembuatan notisi tersebut sdr.

SARASPERKASA) tidak lengkap, notisi dibuatkan tertanggal 4 Juni 2003 danditandatangani oleH sdr. MISWANTO selaku pimpinan seksi Pemasaran BankBPD Riau cabang Batam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 sdr. SYAHRULmelaksanakan disposisi Drs. BUCHARI A RAHIM,MM selaku Dir. PemasaranBPD Riau, untuk dibuatkan analisa pembahasan permohonan kredit terdakwaARYA WIJAYA (PT.

SYAHRUL selaku Pimpinan Bagian Kredit Komersil BPDRiau Kantor pusat Pekanbaru, untuk membantu YUMADRIS selaku PimpinanBPD Riau Cabang Batam/Kepri dan MISWANTO selaku Pemimpin SeksiPemasaran BPD Riau cabang Batam untuk dibuatkan notisi permohonan kreditatas nama terdakwa ARYA WIJAYA PT.SARAS PERKASA, dalam pembuatannotisi tersebut SYAHRUL menjelaskan bahwa persyaratan administrasipermohonan kredit terdakwa ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.

SARAS PERKASA) tidak lengkap/tidak memenuhi syarat,hal itu dibuatkan Notisi pembahasan kredit PT. SARAS PERKASA yangditandatangani sdr. SYAHRUL;e Bahwa pada tanggal 11 Juli 2003 telah diadakan Rapat Komite Kredit diKantor pusat Bank BPD RIAU bertempat di lantai Ill. , Rapat Komite Kredittersebut dipimpin, dan diadakan atas inisiatif dari ZULKIPLI THALIB seaku DirutBPD RIAU (ZULKIFLI THALIB), yang hadir pada rapat komite kredit tersebut adalah : Komite kredit Drs.

Saras Perkasa) tidaklengkap, notisi dibuatkan tertanggal 04 Juni 2003 dan ditandatangani olehsdr. Miswanto selaku pimpinan seksi Pemasaran Bank BPD Riau cabangBatam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 sdr. Syahrul melaksanakandisposisi Drs. Buchari A Rahim, M.M. selaku Dir. Pemasaran BPD Riau,untuk dibuatkan analisa pembahasan permohonan kredit Terdakwa ARYAHal. 8 dari 70 hal. Put. No. 332 K/Pid.Sus/2015WIJAYA (PT.

Syahrul selaku Pimpinan Bagian Kredit Komersil BPDRiau Kantor Pusat Pekanbaru, untuk membantu Yumadris selaku PimpinanBPD Riau Cabang Batam/Kepri dan Miswanto selaku Pemimpin SeksiPemasaran BPD Riau cabang Batam untuk dibuatkan notisi permohonankredit atas nama Terdakwa ARYA WIJAYA PT.

Saras Perkasa, dalampembuatan notisi tersebut Syahrul menjelaskan bahwa persyaratanadministrasi permohonan kredit Terdakwa ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.Saras Perkasa tidak lengkap, notisi dibuatkan tertanggal 04 Juni 2003 danditandatangani oleh Miswanto selaku pimpinan seksi Pemasaran Bank BPDRiau Cabang Batam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 Sdr. Syahrulmelaksanakan disposisi Drs. Buchari A Rahim, M.M. selaku Dir.

SarasPerkasa ;11) Foto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasarankepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 04 Juli 2003 perihalPermohonan Kredit Bina Prima atas nama PT. Saras Perkasa (TerdakwaARYA WIJAYA);12) Foto copy yang sudah dilegalisir pembahasan kredit atas nama PT.Saras Perkasa ;13) Foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Rapat Komite KreditPengajuan Kredit dari BPD Riau Cabang Batam atas nama PT.

Saras Perkasa ;

Sehingga dengan demikian, menjadi sangatjelas jika LHA TIDAK BERSIFAT FINAL, dikarenakan setelah masa auditberakhir, Tim Auditor selanjutnya menyusun Notisi Audit dan disampaikankepada Auditee.

Terhadap Notisi Audit yang disampaikan, terdapat jangkawaktu 7 (tujuh) hari kerja untuk ditanggapi secara tertulis oleh Auditeesejaknotisi diterima.Notisi Audit yang telah ditanggapi Auditee akan disampaikan kembali kepadaTim Auditor untuk dilakukan pembahasan atas temuan audit yang dihadirioleh Inspektur IV selaku Penanggungjawab Audit, Tim Auditor, DirekturHalaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUNJKT.Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi serta Pejabat terkait dilingkungan Direktorat

Azevedopratama.Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUNJKT.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil PEMOHON yangmenyatakan bahwa ada pengbungkaman sikap kritis PEMOHON,sarat kepentingan dan Tendensius adalah suatu pendapat yangmengadaada karena terbukti bahwa pelaksanaan Audit dilakukansecara Objektif dengan melakukan audit terhadap seluruh kegiatandi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.Setelah masa audit berakhir, Tim Auditor menyusun Notisi Audit dandisampaikan

kepada Auditee Direktorat Teknik dan LingkunganMigas;Notisi Audit disampaikan tanggal 26 Oktober 2015 untuk ditanggapisecara tertulis oleh Auditee dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejaknotisi diterima;Notisi Audit yang telah ditanggapi Auditee akan disampaikankembali kepada Tim Auditor untuk dilakukan pembahasan atastemuan audit yang dihadiri oleh Inspektur WV selakuPenanggungjawab Audit, Tim Auditor, Direktur Teknik danLingkungan Minyak dan Gas Bumi serta Pejabat terkait dilingkungan Direktorat

Teknik dan Lingkungan Migas;Dalam pelaksanaan pembahasan tersebut, seluruh temuan hasilaudit yang termuat dalam Notisi Audit dipaparkan.

/ ARYA WIJAYA, dalampembuatan notisi tersebut SYAHRUL menjelaskanbaik kepada ZULKIFLI THALIB, BUKHARIARAHIM, Terdakwa YUMADRIS, bahwapersyaratan administrasi permohonan kreditHal. 11 dari 82 hal.

No. 1900 K/Pid.Sus/2013121)PT.SARAS PERKASA/ ARYA WIJAYA tidaklengkap, notisi dibuatkan tertanggal 4 Juni 2003dan ditandatangani oleh MISWANTO selakupimpinan seksi Pemasaran Bank BPD RiauCabang Batam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli2003 SYAHRUL menerima lembaran kertas untukmelaksanakan disposisi sdr. BUKHARI ARAHIMselaku Dir.

atasnama ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.SARAS PERKASA,dalam pembuatan notisi tersebut SYAHRUL menjelaskan bahwapersyaratan administrasi permohonan kredit ARYA WIJAYAselaku Direktur PT.SARAS PERKASA tidak lengkap, notisidibuatkan tertanggal 4 Juni 2003 dan ditandatangani olehMISWANTO selaku pimpinan seksi Pemasaran Bank BPD RiauCabang Batam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 sar.SYAHRUL melaksanakan disposisi dari BUKHARI ARAHIMselaku Dir.

PT.Saras Perkasa;11.Fotokopi yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan Seksi Pemasarankepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4 Juli 2003 perihalPermohonan Kredit Bina Prima atas nama PT.SARAS PERKASA (Sadr.ARYA WIJAYA);12.Fotokopi yang sudah dilegalisir Pembahasan Kredit atas nama PT.SARASPERKASA;13.

PT.Saras Perkasa;11.Fotokopi yang sudah dilegalisir Notisi dari PimpinanSeksi Pemasaran kepada Pemimpin BPD RiauCabang Batam tanggal 4 Juli 2003 perihal PermohonanKredit Bina Prima atas nama PT.SARAS PERKASA(Sdr. ARYA WIJAYA);12.

Pembangunan Sentra Pemberdayaan Pemuda T.A.2013;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor02439/SET.DV.4/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal TindakLanjut Bantuan Prasarana Kepemudaan;Surat Bupati Toba Samosir nomor 426.1/836/IX/2014 tanggal 08September 2014 perihal Hibah Barang Milik Negara;Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah oleh Bupati Toba Samosirtanggal 08 September 2014;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01407/DV.4/6/2014tanggal 04 Juni 2014 perihal Kesanggupan Tindak Lanjut Notisi

HasilAudit BPKP dan Inspektorat Kemenpora;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01175/DV.4/5/2014tanggal 16 Mei 2014 perihal Notisi Hasil Audit BPKP;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomorB.01926/D.V.4/8/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi TimTeknis;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomorP.02170/D.V.4/9/2013 tanggal 06 September 2013 perihal PermohonanPendaftaran User ID dan Password;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : P03825/D.V4/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014

Pembangunan Sentra Pemberdayaan Pemuda T.A.2013;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor02439/SET.DV.4/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Tindak LanjutBantuan Prasarana Kepemudaan;Surat Bupati Toba Samosir nomor 426.1/836/IX/2014 tanggal 08September 2014 perihal Hibah Barang Milik Negara;Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah oleh Bupati Toba Samosirtanggal 08 September 2014;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01407/DV.4/6/2014tanggal 04 Juni 2014 perihal Kesanggupan Tindak Lanjut Notisi

Hasil AuditBPKP dan Inspektorat Kemenpora;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01175/DV.4/5/2014tanggal 16 Mei 2014 perihal Notisi Hasil Audit BPKP;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomorB.01926/D.V.4/8/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomorP.02170/D.V.4/9/2013 tanggal 06 September 2013 perihal PermohonanPendaftaran User ID dan Password;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : P03825/D.V4/X/2014 tanggal 14 Oktober

Karangasem Tahun 2003; -- 13.Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; -- 14.Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun 2010; --- 15.Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; -------

Karangasem Tahun 2003; Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanKabupaten Karangasem Tahun 2010; Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihalPetunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana UrusanBersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM

BumiLaksamana Jaya, dan kepada yang bersangkutandiberi hak untuk membela diri secara tertulispaling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPSLB ini ditutup.c) Meningkatkan notisi temuan Tim BPKP PerwakilanPekanbaru) menjadi audit investigasi dan apabilaterjadi kerugian perusahaan akibat kelalaianDewan Direksi yang bertentangan dengan aturanyang berlaku maka kerugian tersebut menjaditanggungjawab Dewan Direksi secara tanggungrenteng.d) Memerintahkand) Memerintahkan kepada Dewan Direksi agarmengembalikan

Berdasarkan Notisi sementara AuditBPKP Prov. Riau atas audit yangdimohonkan oleh Tergugat.c. Menurut Tergugat Cq. Sdr. Drs. H.Mukhlis, MM (Assiten Il BupatiBengkalis) selaku Komisaris Utamadimana Penggugat selaku DirekturUtama dianggap telah merugikankeuangan Perusahaan PT. BumiLaksamana Jaya.9. Bahwa berdasarkan Laporan Kinerja Direksi/Penggugatyang dibacakan/dipaparkan oleh Sdr. Ir.

Bahwa Tergugat merupakan pihak yang telah menandatangani danmengeluarkan Notisi Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: LHAI3849/PW 11/5/2010, Tanggal 30 September 2010 yang ditujukan kepadaKepolisian Daerah Jawa Tengah selaku penyidik sehubungan pemeriksaanperkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka: Ir. H. Saryonotersebut;.

Bahwa oleh karena itu notisi laporan hasil audit investigasi yang dilakukandengan caracara yang melawan hukum, oleh karena itu laporan hasil auditinvestigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam perkara a quo harusdinyatakan tidak sah dan batal, oleh karenanya tidak mengikat secarahukum;28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 Pemeriksaanatas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan olehBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.

SARAS PERKASA/ARYA WIJAYA,dalam pembuatan notisi tersebut SYAHRUL menjelaskan baik kepadaZULKIFLI THALIB, BUKHARI ARAHIM, Terdakwa YUMADRIS, bahwapersyaratan administrasi permohonan kredit PT. SARAS PERKASA/ARYAWIJAYA tidak lengkap, notisi dibuatkan tertanggal 4 Juni 2003 danditandatangani oleh MISWANTO selaku pimpinan seksi Pemasaran BankBPD Riau Cabang Batam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 SYAHRULmenerima lembaran kertas untuk melaksanakan disposisi sdr.

SARAS PERKASAtidak lengkap, notisi dibuatkan tertanggal 4 Juni 2003 dan ditandatanganioleh MISWANTO selaku pimpinan seksi Pemasaran Bank BPD RiauCabang Batam, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2003 sdr. SYAHRULmelaksanakan disposisi dari BUKHARI ARAHIM selaku Direktur PemasaranBPD Riau, untuk dibuatkan analisa pembahasan permohonan kredit ARYAWIJAYA Direktur PT.

Saras Perkasa;Foto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan SeksiPemasaran kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4 Juli2003 perihal permohonan kredit Bina Prima atas nama PT. SARASPERKASA (Sdr.

Saras Perkasa;Foto copy yang sudah dilegalisir Notisi dari Pimpinan SeksiPemasaran kepada Pemimpin BPD Riau Cabang Batam tanggal 4Juli 2003 perihal permohonan kredit Bina Prima atas nama PT.SARAS PERKASA (Sdr. ARYA WIJAYA);Foto copy yang sudah dilegalisir pembahasan kredit atas namaPT.

Karangasem Tahun 2003; -------------------- 13.Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; ------------------- 14.Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun 2010; ------------------------ 15.Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana

Karangasem Tahun 2003; Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanKabupaten Karangasem Tahun 2010; Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihalPetunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana UrusanBersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM

Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; 14.15.16.VT18.19.20.21.Dd23.24.Das28Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanKabupaten Karangasem Tahun 2010; Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihalPetunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana UrusanBersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat

Karangasem Tahun 2003; 13.Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; 14.Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanKabupaten Karangasem Tahun 2010; 15.Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihalPetunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana UrusanBersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; 16.Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat

Penggugat) menyampaikan tanggapan atas notisi hasilpemeriksaan Tim OPNBPKP melalui surat Nomor 43/EASTVApr10;Tanggal 5 Nopember 2010, pembahasan hasil PemeriksaanPenerimaan Negara Bukan Pajak oleh Tim OPNBPKP terhadapPT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (in casu Penggugat) yangditandatangani oleh Tim Pemeriksa, PT.

Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (in casu Penggugat) padatanggal 12 April 2010, telah menyampaikan tanggapan atas notisi hasilpemeriksaan Tim OPNBPKP melalui surat Nomor 43/EASTVApr10;Halaman 41 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PT UNJKTd.

IAN YOSEF MATHEUS EDWARD, telah memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:SAKSI HERMAWAN, S.E.: Bahwa atas notisi yang dikirmkan oleh Tim OPN BPKP tanggal 12 Maret 2010,Penggugat membuat surat jawaban tertulis perihal kKeberatan atas hasil notisitersebut; Bahwa setelah adanya keberatan Penggugat atas notisi tersebut, kemudiandilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tim OPN untuk membahas denganadanya 2 (dua) temuan yang terkait dengan BHP Frekuensi, yaitu:1.

STI, kami melakukan pemeriksaan di kantor dengan melihat semuabuktibukti pembayaran yang disesuaikan dengan SPPT dan SIM F yang ada,kemudian melakukan cek fisik dilapangan, dan berdasarkan networkingconfiguration yang ada diketahui bahwa trx yang aktif, yang dipancarkan lebihbesar daripada jumlah trx yang dibayar;Bahwa setelah Tim Pemeriksa melakukan perhitungan kurang bayar, kemudianmenyampaikan notisi ke PT.

STI, dan pada saat notisi dibuat jumlahnya 58 Mkarena belum ada pencerahan dari Tim Ahli Kominfo.Halaman 82 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PT UNJKTBahwa awalnya Tim OPN sepakat BHP kurang bayar terhadap trx aktif,misalnya 3 maka dikalikan 33, sehingga hasilnya 58 M, setelah adapencerahan dari Tim Ahli Kominfo bagaimana cara menghitungnya kemudianTim OPN melakukan penghitungan ulang sehingga berkurang 11 M menjadi47 M, untuk 47 M ini tidak lagi dihitung 33, tetapi 13, 26, 39;AHLI KE1 Prof.

bebanpajak yang harus Pemohon Banding bayar menjadi sebesar Rp.312.873.884,00;Pertimbangan BandingFormalBahwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KantorPelayanan Pajak Kebon Jeruk maupun pada saat proses keberatan pada KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Il, tidak diadakan exit meeting untukmembicarakan hasil pemeriksaan, bahkan itemitem yang dikoreksi atau notisiaudit tidak diberitahukan kepada Pemohon Banding, dan sampai surat ini dibuatPemohon Banding tidak menandatangani notisi

2009;1 (satu) Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah MenengahPertama (SMP) Nama Sekolah: SMP 2 KTW Lama, NIS/NSS/NDS:200020/201140504002, Alamat Sekolah: Jalan Tata Kroja Nomor 2Riam Durian Kode Pos: 74161, Kelurahan Riam Durian, KecamatanKotawaringin Lama Kota/Kabupaten: Kotawaringin Barat, Propinsi:Kalimantan Tengah, Nama Peserta Didik: Bayu Erwanda Nomor Induk:539, Tahun Pelajaran: 2008/2009 sampai dengan 20102011 yangdibuat di Riam Durian pada tanggal 14 Juli 2008;1 (satu) lembar NOTISI

sedangkanberdasarkan Notisi Audit tertanggal 23 Mei 2006 yang kami lampirkansebagai bukti dalam perkara ini dan Notisi Audit ini juga ditandanganioleh saksi ahli Hazairin Daniel, SE,AK.MM. jelas dalam laporannyadisebutkan ketiga rekanan tersebut diduga juga telah merugikankeuangan Negara, akan tetapi tidak pernah dimunculkan dan dibahasdalam laporan hasil audit investigasi dalam perkara ini padahal ke 3Hal. 22 dari 25 hal. Put.