Penggugat:
NYOMAN DODI IRIANTO
Tergugat:
Kelian Desa Adat Pakraman Buleleng, Banjar Adat Pakraman Banjar Peguyangan, Kelurahan Astina, Kabupaten Buleleng
Turut Tergugat:
1.Putu Teguh Bangkit Sanjaya, S.H
2.Kadek Angga Sanjaya, S.E
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng Kementrian ATR/BPN

, serta 3 (tiga) orang perwakilan warga masingmasing banjar;Bahwa dalam awigawig Desa Pakraman Serangan terdapat ketentuantentang pemilihan kembali Bendesa, namun saksi tidak mengetahuiketentuan dimaksud;Bahwa di Desa Pakraman Serangan pernah terjadi status quokepemimpinan bendesa;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjalankan administrasi pada saatterjadinya status quo kepemimpinan bendesa;Bahwa saksi pernah mengetahui adanya pemilihan secara langsung diDesa Pakraman Serangan, yang pada saat itu

Tentang kekisruhantersebut harus dilihat dari ketentuan awigawig yang berlaku di DesaPakraman Serangan, dalam hal ini memilin dan menetapkan Bendesa.sesuai dengan awigawig Desa Pakraman Serangan Tahun 2007;Bahwa ahli mengetahui adanya perselisinan di Desa Adat Serangandari laporan Majelis Alit Desa Pakraman.

Majelis Alit Desa Pakramanterlebin dahulu menangani sengketa yang terjadi di Desa adatSerangan tersebut, halmana Majelis Alit Desa Pakraman telah terlebihdahulu melakukan mediasi dan tidak berhasil, maka dilanjutkan kepadaMajelis Madya Pakraman Kota Denpasar.

Saksi Ketut Sutaya;Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :vBahwa saksi sebagai salah satu warga Desa Pakraman Serangan yangtinggal di Banjar Kaja dan saksi secara terus menerus tinggal di BanjarKaja Desa Pakraman Serangan sampai dengan saat ini;Bahwa Desa Pakraman Serangan terdiri dari 6 (enam) banjar yaituBanjar Ponjok, Banjar Kaja, Banjar Tengah, Banjar Kawan, BanjarPeken dan Banjar Dukuh;Bahwa saksi aktif menjadi prajuru di Desa Pakraman Serangan sejakperiode pertama yaitu tanggal

7 Juni 2008 sampai dengan 2013kemudian periode kedua sejak 2013 sampai dengan 2018;Bahwa di Desa Pakraman Serangan selain Bendesa dan Prajuru jugamemiliki organ yang disebut dengan Sabha Desa;Bahwa pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 yangmenjabat sebagai Penua Sabha Desa adalah Wayan Jendra;Bahwa masingmasing banjar di Desa Pakraman Serangan mengutussebanyak 5 (lima) orang untuk menjadi anggota Sabha Desa;Bahwa berakhirnya masa jabatan Made Mudana Wiguna sebagaiBendesa Desa Pakraman

Mundukselaku Desa Pakraman Induk tidak pernah menyetujuipemekaran Banjar Tamblingan menjadi Desa PakramanTamblingan ; 2 222222 noonee Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat masyarakatDesa Pakraman Munduk resah karena Desa AdatTamblingan bukan milik Desa Pakraman Munduk sajamelainkan milik Catur Desa yaitu Desa Gobleg, DesaMunduk, Desa Umajero dan Desa Gesing ;Serenata Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP

Mundukselaku Desa Pakraman Induk tidak pernah menyetujuipemekaran Banjar Tamblingan menjadi Desa PakramanTamblingan ; 222222222 2222 2e Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat masyarakatDesa Pakraman Munduk resah karena Desa AdatTamblingan bukan milik Desa Pakraman Munduk sajamelainkan milik catur desa yaitu Desa Gobleg, DesaMunduk, Desa Umajero dan Desa Gesing ;wonnnnnne Bahwa perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidanadalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;10Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut

Saksi MANGKU NENGAH EKA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi menjabat sebagai Bendesa Adat DesaPakraman Munduk sudah 2(dua) periode yaitu sejak tahun2003 sampai dengan sekarang masih menjabat sebagaiBendesa Adat Pakraman Munduk ;e Bahwa Desa Pakraman Munduk terdiri dari 4(empat) banjarAdat yaitu: Banjar Tamblingan, Banjar Taman, BanjarBulakan dan Banjar Beji, yang masingmasing mempunyaikelian Banjar ; 12Bahwa dalam struktur Desa Pakraman Munduk dibawahjabatan

Munduk jBahwa akibat terbitnya SK dari MUDP tersebut Desa Indukdalam hal ini Desa Pakraman Munduk mengalami kerugianmoril yaitu terganggunya moral warga sedangkan kerugianmateriil antara lain jelas berkurang wilayah Desa PakramanMunduk, berkurangnya aset Desa Pakraman Munduk karenadi Tamblingan ada hotel dan restaurant yang cukupmemberikan bantuan bagi Desa Pakraman Munduk ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan :Bahwa saksi mengatakan terdakwa sebagai masyarakatbiasa

ada di wilayah Tamblingan dan akhirnyaaset Desa Pakraman Munduk pasti menjadi berkurangtermasuk pendapatan Desa Munduk karena di BanjarTamblingan ada 1 (satu) villa dan 3 (tiga) restaurant yangselalu. memberikan kontribusi bagi Desa PakramanMunduk ; Bahwa menurut saksi setelah terbit Sk Desa munduk belumdirugikan karena sampai saat ini Banjar Tamblingan masihmenjadi bagian dari Desa Pakraman Munduk dan tidakberkurang pemasukan bagi Desa Pakraman Munduk ;Bahwa apabila ada sumbangan dari sektor pariwisata

Menyatakan hukum bahwa tanah kuburan, terletak di Banjar Pakraman Labuhan Haji yang dikenal dengan Setra Pemendeman Karang Rupit luas 7200 M2 sebagaimana Gambar Surat Ukur No.1460/2001, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah utara : Pantai ; - Sebelah timur : jalan kuburan ; - Sebelah selatan : tanah milik Putu Mustika/Restoran Puri Singsing;- Sebelah barat : telabah/parit ; Adalah sah milik Desa Adat Pakraman Temukus ; 4.

Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik Desa Adat Pakraman Temukus luas 7200 M2 sebagaimana Gambar Surat Ukur No.1460/2001, terletak di Banjar Pakraman Labuhan Haji ; 5.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat Intervensi selaku Klian Adat Desa Pakraman Temukus berhak mengurus dan bertanggung jawab atas tanah sengketa ; DALAM KONVENSI , DALAM REKONVENSI DAN DALAM INTERVENSI ; - Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

angka 3.1 adalah tidak benar, karenasebagaimana Penggugat Interpensi uraikan diatas bahwa berdasarkanAwigAwig Desa Pakraman Temukus' dan Peta Blok tanah yangdikeluarkan oleh Sedahan Kecamatan Banjar (tergugat asall danTergugat asal Il) bahwa tanah yang menjadi obyek dalam gugatan aquoadalah sebagian dari tanah kuburan milik Desa Pakraman Temukus,yang luas selurunnya 7200 M2 tanah mana telah dibebaskan daripembayaran pajak oleh pemerintah (tidak kena Pajak);Bahwa secara deyure tanah sengketa tersebut

Penggugat Interpensiperoleh dari turun temurun 22222222222 eeDan secara defacto bahwa tanah sengketa tersebut PenggugatInterpensi kuasai sebagai tanah kuburan Desa Pakraman Temukus dariZaman Belanda hingga sekarang (lebin dari 100 tahun) secara terusmenerus dan tidak terputusputus dengan itikad baik sehingga menurutketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka tanah sengketaBahwa terlepas dari hal tersebut diatas didalam hukum Adat

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 27 UndangUndangPokok Agraria No. 5 tahun 1960; In casu; bahwa tanah sengketa tersebut Penggugat Interpensi kuasaisebagai tanah kuburan Desa Pakraman Temukus dari Zaman Belandahingga sekarang (lebih dari 100 tahun) secara terus menerus dan tidakterputusputus dengan itikad baik, maka secara hukum si pemilik tanahdianggap melepaskan haknya.

Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan bagian daritanah milik Desa adat Pakraman Temukus luas 7200 M2 sebagaimanaGambar Surat Ukur No 1460/2001, terletak di Banjar PakramanLabuhanhaji;22son ne nnnnn none nn nn nnn nanan emnnnnnnnnsanennnnnnensns5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Interpensi selaku Klian adatDesa Pakraman Temukus berhak mengurus dan bertanggungjawab atastanah sengketaj no nnn nnn nnn nnn nnnnn nn ne nnn cenennnnanens6.

Bahwa yang menjadi alasan diajukannya Permohonan Interevensi olehPenggugat Intervensi adalah karena Penggugat Intervensi selaku Klian192020Desa Pakramen Temukus bertanggung jawab atas semua Aset (tanah)milik Desa Pakraman Temukus dan tanah yang disengketakan dalamperkara a quo adalah sebagian dari tanah kuburan milik Desa PakramanTemakus.

melaluiSKPD Kabupaten/Kota yang menangani Desa Pakraman,Subak dan Subak Abian ; e Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial KabupatenKarangasem: Mengajukan usulan permohonan bantuan melalui PemerintahKecamatan yang disampaikan ke Bupati melalui DinasKebudayaan dan Pariwisata ; Dalam proposal haruS mencantumkan~ RAB, Suratpermohonan kepada Bupati, susunan Prajuru Desa Adat, KTPKelian Desa Pakraman,Membuka rekening Bank atas nama Desa Pakraman, Subakdan Subak Abian dan mengirimkan copy Rekening Bank;Melaksanakan

melaluiSKPD Kabupaten/Kota yang menangani Desa Pakraman,Subak dan Subak Abian ; e Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial KabupatenKAPANGASEM: nnn ene nn nen ene nee n en ne nn een en ne neeMengajukan usulan permohonan bantuan melalui PemerintahKecamatan yang disampaikan ke Bupati melalui DinasKebudayaan dan Pariwisata ; dalam proposal harus mencantumkan~ RAB, suratpermohonan kepada Bupati, susunan Prajuru Desa Adat, KTPKelian Desa Pakraman,Membuka rekening Bank atas nama Desa Pakraman, Subakdan Subak

, Subak dan Subak Abian PenerimaBantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Bali besertalampiran namanama Desa Pakraman Penerima BantuanKeuangan Pemerintah Propinsi Bali tahun 2009 khususnyaangka 6 yaitu: No.Kabupaten/Kota Kecamatan Nama Desa Pakraman Karangasem 6.

Tabu,Pembangunan Bale Pasucian dan PembangunanPadmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu sertamelaksanakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabunamun terdakwa tidak pernah memberitahukankepada Prajuru Desa ataupun kepada masyarakatDesa Adat Tabu dan terdakwa juga tidak pernahmenggunakan Dana Bantuan Sosial PemerintahPropinsi Bali tahun 2009 tersebut untuk PembangunanBale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu,Pembangunan Bale Pasucian dan PembangunanPadmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu sertamelaksanakan

Desa Pekraman Tabutelah termasuk sebagai Desa Pakraman PenerimaDana Bantuan sebagaimana Surat KeputusanGubernur Bali Nomor 240/03H/HK/2010 tanggal 10Pebruari 2010 tentang Penetapan Desa Pakraman,Subak dan Subak Abian Penerima Bantuan KeuanganPemerintah Propinsi Bali beserta lampiran namanamaDesa Pakraman Penerima Bantuan KeuanganPemerintah Propinsi Bali tahun 2010 tertanggal 16Pebruari 2010 khususnya angka 6 Kecamatan Sidemen No.Kabupaten/Kota Kecamatan Nama Desa Pakraman Karangasem 6.

saat ini ditempati olehPelawan dan Terlawan Il adalah milik Desa Pakraman Kawansebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali, penguasaansepenuhnya ada pada Desa Pakraman untuk diberikankepada warganya sebagai tempat tinggal / perumahandengan kewajiban memberikan ayahayahan (kewajiban adatDesa) kepada Desa pakraman dimana warga tersebutberlindung.

Jadi yang bisa mencabut dan memberikanpenggunaan atau hak pakai atas tanah PKD kepada warganyaadalah Desa pakraman itu sendiri, karena Desa pakraman di Balimemiliki hak otonom sebagai kesatuan masyarakathukum adat.

Sebaliknya pengadilan tidak berwenangmeniadakan hubungan hukum atas penggunaan tanah PKDantara warga Desa dengan Desa pakraman, kecuali warga yangmenempati tanah tersebut tidak melaksanakan kewajiban danmemiliki kesalahan terhadap Desa pakraman atau wargatersebut tidak memiliki keturunan ( Bali disebut camput atauputung ), maka hak pakai atas tanah PKD tersebut akan dicabutoleh Desa pakraman itu sendiri , bukan atas putusan pengadilan;Hal 6 dari 18 hal.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 5 tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat jo Peraturan Daerah Propinsi BaliNo. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman ;7.9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001tentang Desa Pakraman :a. Pasal 1 angka (6) menyatakan krama Desa/krama banjaradalah mereka yang menempati karang Desa pakraman /karang banjar pakraman dan atau bertempat tinggal yanglain yang menjadi warga Desa pakraman / banjar pakraman;teb.

Pasal 1 angka (10) menyatakan tanah ayahan Desapakraman adalah tanah milik Desa pakraman yang beradabaik di dalam maupun diluar Desa pakraman ;ttc. Pasal 4 angka (2) menyatakan Palemahan Desapakraman/ banjar pakraman merupakan wilayah kesatuanmasyarakat hukum adat yang mempunyai batasbatastertentu dalam ikatan kahyangan tiga/kahyangan Desa *;. ttd. Pasal 6 huruf c, menyatakan Desa Pakramanmempunyai wewenang sebagai berikut : melakukanperbuatan hukum di dalam dan di luar Desa pakraman ;e.

meter;

- 5 (lima) batang potongan kayu berbagai ukuran;

- 1 (satu) buah potongan batang kayu diameter 60 cm;

- 5 (lima) buah potongan kulit kayu akasia;

Masing masing dikembalikan kepada Desa Adat Pekraman Subagan ;

- 1 (satu) buah shensaw (gergaji mesin) merk STHIL 070 warna oranye putih

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN SILUR

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 10715 atas nama PURA PUSEH DESA ADAT PAKRAMAN

Karangasem.Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 09.30wita masyarakat Desa Adat pakraman Subagan yang bernama NENGAH SUDIRA dan MADE SUKRA melaporkan kepada saksi bahwa adanya alat berat (buldoser) di atastanah milik Desa Adat pakraman Subagan, dengan adanya laporan seperti itu saksisebagai prajuru langsung bersama NENGAH SUDIRA dan MADE SUKAsaksRAmendatangi tempat alat berat (buldoser) tersebut.

TEBO bahwasaat melakukan pengurugan tanah Desa Adat Pakraman Subagan ada pohon Akasiayang roboh yang diakuinya akibat terkena alat berat yang dipakai untuk mengurugtanah milik Desa Adat Pakraman Subagan dan yang melakukan adalah pengembangtanah di sebelah utara Desa Adat Pakraman Subagan yang bernama KETUTSUARDANAAIls. TEBO.Bahwa yang dirugikan atas hilangnya Pohon Akasia tersebut adalah Desa AdatPakraman Subagan karena pohon tersebut berada di atas tanah Desa Adat PakramanSubagan.

Lalu KETUT TEBO mengatakan bahwa kayutersebut adalah kayu jenis akasia milik Desa Adat Pakraman Subagan dan akandiamankan di sebuah rumah Lingkungan Kertasari.

Lalu terdakwajawab bahwa sudah meminta ijin kepada Klian Desa Pakraman Subagan yaitu PUTUTOYA, untuk menitipkan tanah urugan di tanah milik Desa Adat Pakraman Subagan, danterdakwa memohon agar disampaikan kepada warga Desa Subagan.

Kemudianmasyarakat tersebut marahmarah dan tidak menerima jawaban terdakwa lalu pergimeninggalkan lokasi tanah milik Desa Adat Pakraman Subagan.Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pkl. 09.00 wita masyarakat Desa AdatPakraman Subagan kembali datang ke tanah milik Desa Adat Pakraman Subagan, danmengadakan rapat di lokasi tanah milik Desa Adat Pakraman Subagan.

Membuka rekening bank atas nama Desa Pakraman, Subak danSubak Abian;4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan usulan kegiatan yang telahditeliti dan disahkan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang menanganiDesa Pakraman, Subak dan Subak Abian;5. Membuat pembukuan semua transaksi terhadap penggunaanbantuan dan menginformasikan transaksi pembukuantersebutsebagai transparansi penggunaan bantuan kepada Tim Monitoring;6.

Membuka rekening bank atas nama Desa Pakraman, Subak danSubak Abian dan mengirimkan copy Rekening Bank;4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan usulan kegiatan;5.

dan Subak/Subak Abian di Kabupaten Karangasemsebagaimana Rekap tanda terima Bantuan SosialKecamatan Sidemen yaitu:Desa Pakraman No.

di Pura Puseh Adat Tabu denganmenggunakan dana kas Desa Pakraman Tabu dari penjualan hasil bumipelaba pura;Bahwa masih di tahun 2009 pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal28 November 2009, Terdakwa sebagai Bendesa Adat Desa Tabu jugamengajukan proposal untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura PusehDesa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunanPadmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakanHal. 13 dari 35 hal.

Selanjutnyatelah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 157/03H/HK/2009tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Desa Pakraman, Subak danSubak Abian Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali besertalampiran namanama Desa Pakraman Penerima Bantuan KeuanganPemerintah Provinsi Bali tahun 2009, knususnya angka 6 yaitu: No. Kabupaten/Kota Kecamatan Nama Desa Pakraman 1. Karangasem 6. Sidemen . Sangkungan . Wangsian . Tangkup Desa . Kelungah . Lebu . Tohjiwa . Tangkup Anyar Miji .

31 Juli 2019/ Surat Ukur Nomor : 00660 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 / Luas320 M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat Hak Milik Nomor 901 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli 2019/ Surat Ukur Nomor : 00662 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 / Luas190 M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur ;Sertipikat Hak Milik Nomor 902 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli 2019/ Surat Ukur Nomor : 00663 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 / Luas260 M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat

M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat Hak Milik Nomor 928 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli 2019/ Surat Ukur Nomor : 00689 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 / Luas430 M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur;Halaman 7 dari 117 Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.Dps.15.16.17.18.19.20.21.22.Sertipikat Hak Milik Nomor 929 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli 2019/ Surat Ukur Nomor : 00690 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 / Luas270 M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat Hak

nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat Hak Milik Nomor 933 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli 2019/ Surat Ukur Nomor : 00694 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 / Luas180 M2/ Atas Nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat Hak Milik Nomor 936 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli 2019/ Surat Ukur Nomor : 00697 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 / Luas230 M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat Hak Milik Nomor 937 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli 2019/ Surat Ukur Nomor : 00698 / Catur /

19 Juli 2019 / Luas250 M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat Hak Milik Nomor 943 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli 2019/ Surat Ukur Nomor : 00704 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 / Luas210 M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat Hak Milik Nomor 1171 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli2019 / Surat Ukur Nomor : 00932 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 /Luas 310 M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur ;Untuk selanjutnya kesemuanya disebut dengan Obyek Sengketa ;KEWENANGAAN 5222

M2/ Atas Nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat Hak Milik Nomor 942 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli2019 / Surat Ukur Nomor : 00703 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 /Luas 250 M2/ Atas Nama Desa Pakraman Catur;Sertipikat Hak Milik Nomor 943 / Desa Catur / Tanggal Terbit 31 Juli2019 / Surat Ukur Nomor : 00704 / Catur / 2019 / Tanggal 19 Juli 2019 /Luas 210 M2 / Atas Nama Desa Pakraman Catur;Halaman 31 dari 117 Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.Dps.28.

Surat Keputusan Kelian desa Pakraman Bebetin Nomor : 02/XII/DPBBT/2016, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pengurus LPDDesa pakraman Bebetin.9. Surat Keputusan Kelian desa Pakraman Bebetin Nomor : 01/X/DPBBT/2015, tentang Perbaikan Surat Keputusan Kelian Desa PakramanBebetin Nomor : 0O1/IX/DPBBT/2015, tentang Kepengurusan LembagaPerkreditan Desa.10. Keputusan Kelian desa Pakraman Bebetin Nomor : O01/I/DPBEBETIN/2014, tentang Pengawasan LPD .11.

Buleleng dan sekarang menjadi nasabahdi LPD Desa Pakraman Bebetin sejak Bulan September 2017, Namun SebelumTahun 2017 saksi tidak pernah mengajukan permohonan / pinjaman kredit diLPD Desa Pakraman Bebetin, Kec. Sawan, Kab.

Saksi LUH PUTU NOVIYANTI Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan di depanpenyidik; Bahwa saksi bukan merupakan warga desa pakraman Bebetin, Kec sawan, kabbuleleng, tidak pernah menjadi pengurus pada LPD Desa Pakraman Bebetindanjuga tidak pernah menjadi nasabah penabung maupun nasabah Deposito padaLPD Desa Pakraman Bebetin; Bahwa saksi juga tidak pernah meminjam kredit atau mengajukan permohonankredit pada LPD Desa Pakraman Bebetin, Kec Sawan, Kab Buleleng; Bahwa saksi kenal dengan

Dan yang boleh mengajukanpermohonan pinjaman kredit pada LPD Desa Pakraman Bebetin adalah semuawarga desa Pakraman Bebetin, dibolehkan warga dari luar desa Pakraman Bebetin,asalkan ada pihak yang bertanggungjawab dari Desa Pakraman Bebetin.Bahwa terdakwa tidak bisa menjelaskan namanama nasabah yang mengajukankredit pada LPD Desa Pakraman Bebetin yang berasal dari wilayah luar desapekraman Bebetin, namun semua daftar namanama tersebut tertuang dalam daftarbuku pengeluaran kredit, selanjutnya di buatkan

Dan yang boleh mengajukanpermohonan pinjaman kredit pada LPD Desa Pakraman Bebetin adalah semuawarga desa Pakraman Bebetin, dibolehkan warga dari luar desa Pakraman Bebetin,asalkan ada pihak yang bertanggungjawab dari Desa Pakraman Bebetin.Bahwa terkait pemberian kredit, untuk permohonan kredit dibawah Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) tanpa jaminan, sedangkan di atas Rp 1.000.000, denganmenggunakan jaminan berupa sSertifikat hak milik atas tanah ataupun BPKBBahwa terdakwa kenal dengan Saksi KADEK

DALAM REKONVENSI :

• Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/ Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

• Menyatakan Desa Adat Pakraman Buleleng adalah merupakan pemegang hak atas tanah-tanah ayahan desa di wilayah Desa Adat Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
• Menyatakan

Objek Sengketa Rekonvensi berupa bidang-bidang tanah :

GEDE PASEK SADIA, sekarang PEMBANDING M E L A W A N LPD Desa Pakraman Sekumpul sekarang: TERBANDING ;D A N :MADE SUMARTANA sekarang TURUT TERBANDING ;--

Srikandi, gang Pisang No. 34Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 04 Maret 2014 No. 51/SK.Pdt.G/2014/PN.Sgr, semula sebagai TURUT TERGUGATsekarangPEMBANIDING 2 sccceeecccneremenecenmnenennensLPD Desa Pakraman Sekumpul, beralamat di Desa Pakraman Sekumpul,Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ; Dalamperkara ini diwakili oleh kuasanya : 1). MADEPUTRININGSIH, SH., 2). I PUTU EKASUYANTHA, SH. MH., 3).

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah warga Desa Pakraman Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ;
3. Menyatakan hokum, Objek Sengketa adalah tanah Ayahan Desa (AYDS) milik Desa Pakraman Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ;

   >

   Menyatakan hukum, Putusan Desa Pakraman Pempatan Putusan Nomor: 01/SK/DPP/2019 tentang PENETAPAN HAK PENGELOLAAN SEBIDANG TANAH AYAHAN DESA (AYDS) DI DESA PAKRAMAN PEMPATAN adalah SAH;

   Menyatakan hukum, hak pengelolaan Objek Sengketa dibagi 2 (dua) antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

   Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige

   Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang seharusnya digugatadalah Desa Pakraman Pempatan karena sejatinya Tanah Sengketaadalah tanah Ayahan Desa (AYDS) milik Desa Pakraman Pempatan ;b. Bahwa Tergugat olen Desa Pakraman Pempatan diberikan HakPengelolaan sejak dari orang tua Tergugat dengan kewajibankewajiban yang telah ditentukan oleh Desa Pakraman Pempatan;c.

   Barat : Pangkunguntuk dibagi 2 (dua) secara adil oleh warga Desa Pakraman Pempatanatas nama I Komang Alit Adnyana dan Wayan Budiarta.

   Pempatan serta warga/kramaDesa Pakraman Pempatan pada tanggal 7 April 2019 ;Bahwa benar Desa Pakraman Pempatan telah mengambil keputusanatas permasalahan tanah AYDS yang dipersoalkan oleh para pihakdengan Keputusan Desa Pakraman Pempatan Nomor 01/SK/DPP/2019 Tentang Penetapan Hak Pengelolaan Sebidang Tanah AyahanDesa (AYDS) di Desa Pakraman Pempatan yang ditetapkan tanggal7 April 2019 ;Bahwa benar saksi yang menandatangani Keputusan DesaPakraman Pempatan Nomor 01/SK/DPP/ 2019 Tentang PenetapanHak

   Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang seharusnya digugatadalah Desa Pakraman Pempatan karena sejatinya Tanah Sengketaadalah tanah Ayahan Desa (AYDS) milik Desa Pakraman Pempatan ;b. Bahwa Tergugat olen Desa Pakraman Pempatan diberikan HakPengelolaan sejak dari orang tua Tergugat dengan kewajibankewajiban yang telah ditentukan olen Desa Pakraman Pempatan;c.

   HAK PENGELOLAANSEBIDANG TANAH AYAHAN DESA (AYDS) DI DESA PAKRAMAN PEMPATANadalah sah.