Kemudian Tergugat mengeluarkan KeputusanBpati MTB NO. 141.2/12482015 Tertanggal 04 September 2015Tentang Pembatalan sebagaian hasil Pemeilihan Kepala Desa OliilitRaya dan mengumumkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulangdi 4 TPS yang bermasalah tersebut.4. Bahwa Selanjutnya Calon terpilin a/n PANKRATIUS BATFUTUmelakukan penolakan terhadap Keputusan Tergugat I, danmengajukan Gugatan A quo di PTUN Ambon Putusan Perkara NO.26/G/2015/PTUN/ABN Tertanggal 16 Pebruari 2016.

wilayah kerjanya.Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud padaHuruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PanwasKecamatan.Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepadaseluruh peserta pemilihan.h Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepadaseluruh peserta pemilihan.Membuat Berita Acara Penghitungan suara serta membuat sertifikatpenghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemeilihan

Lembaga Pengadaan secaraElektronik (LPSE) ;Menilai kualifikasi Penyedia barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau pascakualifikasi ;Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaranPeserta Pelelangan yang memasukkan penawaran ;Mengusulkan penetapan calon pemenang kepada Kepala Balai Besaruntuk di tetapkan ; Memberikan jawaban tertulis atas sanggahan ;Mengumumkan pemenang lelang sesudah mendapatkan penetapan kepadabalai besar pelaksanaan jalan nasional VII ;Menyiapkan laporan hasil pemeilihan

Menghukum para Penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara.16Dalam Rekonpensi :1.Bahwa dailildalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggapdipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi ;Bahwa Penggugat Rekonpensi V Tergugat adalah Panitia Pemeilihan KepalaDesa (PPKD) Bojong yang dibentuk dan diangkat berdasarkan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bojong KecamatanKarangtengah Kabupaten Cianjur Nomor : 01/ Kep BPD/ IV/2013, tanggal 10April 2013, (Vide. Bukti. P.Rek.

dia berasal dariDesa yang sama dengan saksi;Bahwa setahu saksi yang menang di TPS VI adalah calon Nomor 2dengan perolehan 192 suara setelah dikurangi 1 suara menjadi 191namun setelah dihitung ulang di Kantor Desa kemudian berubah menjadi192 surat suara dan saksi menagatakan tidak mengetahui kenapa bisaberubah dari 191 menjadi 192 lagiKeterangan saksi MUHAMMAD SUGIANTO, pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi tahu ada pemilihan Kepala Desa, di Desa SelebungRembiga karena saksi juga terlibat dalam pemeilihan

Pada Pasal 41 ayat (7)menyatakan: 222 n 2 nnn nanan nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnDalam hal tenadi perselisihan hasil pemeilihan kepala desa,Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari.; a evi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentangPerubahaan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014tentang Pemilinan Kepala Desa, Pada Pasal 44 ayat (3) menyatakan: Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala

di Jakarta Pusat sebelumnya, yaitumengenai : Penyelesaian Perselisinan Internal Partai Terkait DenganDugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antara Calon LegeslatifPartai Demokrat Dalam Pemeilihan Umum tahun 2019, untuk DaerahPemilinan NTB 8 yang dimohonkan oleh M. Samsul Qomar, S.Sos.(Penggugat), sebagai Pemohon / Pelapor, dengan Lalu Riadi, S.Sos.(Tergugat II) sebagai Termohon / Terlapor.2. Bahwa, terhadap permohonan/laporan Penggugat tersebut di atas,Dewan Kehormatan Partai Cq.

Rupilu, ST Ketua Kelompok kerja(POKJA) pengadaan jasa kontruksi unit layanan pengadaan (ULP) setelahmenerima Rencana Anggaran Biaya tersebut, maka Ketua dan Anggotanya(POKJA) melaksanakan tugasnya yaitu :Menyusun rencana pemeilihan penyedia barang/jasa ;Menetapkan dokumen pengadaan ;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;Mengumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementrian/lembaga/pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk dirumuskan

Menyusun rencana pemeilihan penyedia barang/jasa ;b. Menetapkan dokumen pengadaan ;c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;d. Mengumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementrian/lembaga/pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk dirumuskan dalam portalpengadaan nasional ;e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi ataupascakualifikasi ;f.

Menyusun rencana pemeilihan penyedia barang/jasa ;b. Menetapkan dokumen pengadaan ;c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;d. Mengumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementrian/lembaga/pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk dirumuskan dalam portalpengadaan nasional ;e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi ataupascakualifikasi;Halaman 132 dari 180 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2015/PN.AB. f.

Menyusun rencana pemeilihan penyedia barang/jasa ;b. Menetapkan dokumen pengadaan ;c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;d. Mengumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementrian/lembaga/pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakatserta menyampaikan ke LPSE untuk dirumuskan dalam portal pengadaannasional ;e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi ataupascakualifikasi;Halaman 156 dari 180 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2015/PN.AB. f.

2014 Pasal 37 ayat (6), Penggugat berupaya melaporkanHalaman 13 dari 84 Halaman Putusan No. 39/G/2019/PTUNKPG12.13.masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan berbagaibentuk kecurangan Panitia Pilkades dalam Pemilihnan Kepala Desakepada Pemerintahan tingkat Kabupaten yakni kepada Kepala DinasPMD&PPPA Kabupaten Nagekeo dan Bupati Nagekeo, namun pihakPemerintah Kabupaten Nagekeo mengabaikan laporan saya tersebutsehingga pada akhirnya tidak ada bentuk penyelesaian maalahperselisihan hasil pemeilihan

Agung (DAK) Tender Nomor8 /UKPBJPROV.BKL/REG163/2019 tanggal 20 Juni 2019 ;Berita Acara Hasil Pemeilihan Nomor 9 /UKPBJPROV.BKL/REG163/2019 tanggal 21 Juni 2019 ;Dokumen Proses sanggah yanfg diajuka oleh Penggugat danjawaban sanggah oleh Tergugat Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya dipersidanganTergugat II telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut; Bukti T.21 Bukti T.22Dokumen penawaran Paket pekerjaan peningkatan JalanTebak Monok Sp.

Saksi atas nama SUPRIANTO:Bahwa Saksi adalah salah anggota Panitia Pemilihan PenghuluTanjung Leban):Bahwa Saksi menerangkan sebagai panitia yang dibentuk olehBadan Permusyawaratan Kepenghuluan;Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeilihan hadir semuadari saksi calon penghulu;Bahwa Saksi menerangkan tugas dan kewajibannya sebagaipanitia penghulu Tanjung Leban diatur di pasal 9 PeraturanBupati No.15 Tahun 2020;Bahwa saksi menerangkan Cokro Handoko telah mengikutisemua syaratsyarat dan tahap penetapan

;f.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;g.Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenaihasil pemilihan umum ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untukdinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan KomisiIndependen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1Kpt/03/KIPSS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikotadan Wakil Walikota Subulussalam terpilih dalam Pemeilihan

Penghitungan Suara berdasarkan SuratKeputusan KPU Kota Padang nomor. 100 tahun 2008 tanggal 8September 2008;Bahwa berdasarkan pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 dan pasal 10 ayat(10 huruf d UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusijo.Pasal 12 910 huruf d UU Nomor 4 tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman dan UU Nomor: 12 tahun 2008 tentang perubahan keduaUU Nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satukewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutusperselisihan tentang hasil pemeilihan

Bahwa pada bulan November 2017 panitia pemeilihan melakukanpenentuan nomor urut tanda gambar yang memuat fotokopi calon KepalaDesa dilakukan cengan cara diundi dan selanjutnya akan digunakansebagai indetitas Calon Kepala Desa Kramat, atas hasil pengundiantersebut diperoleh nomor urutan, sebagai berikut:HUSAEIN M.SSAMSURIJAL S.PdJAMALUDDIN BASER (Penggugat)USMAN M.

mengusulkan pemberhentian Penggugat KepadaBupati melalui Camat;Hal 61 dari 66 halaman Putusan Nomor:83/G/2020/PTUN.SMGMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa meskipun BPD tidak pernah mengusulkan maupunmelaporkan pemberhentian Penggugat kepada Bupati melalui Camatsebagaimana yang disebutkan dalam aturan hukumnya, namun BPD telahmengetahui perkara pidana Penggugat dan BPD pasca pemberhentianPenggugat telah mempersiapkan dan mensosialisasikan serta membentukPanitia Pemeilihan

memenuhiketentuan sebagai pemilin dalam pemilinan Kepala Kampong Ujung Sialit,Kecamatan Pulau Banyak Barat, Sesuai menurut amanat Qanun Aceh, hal initelah menyebabkan keinginan dari Penggugat agar Pelaksanaan PemilihanKepala Kampong dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan proses,prosedur dan tata cara yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan ketidak jelasanDaftar Pemilih Tetap (DPT) di Kampong Ujung Sialit, sehingga kekalahanPenggugat di dalam pemeilihan

Bukti T . 7 : Berita Acara Hasil Pemeilihan Nomor:600/14/PP.38/UKPBJ/2020, tanggal 15September 2020 ( Fotokopi dari fotokop)) ;8. Bukti T . 8 : Sanggahan Lelang yang ditujukan kepadaKelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 38 PadaUnit Kerja Pengadaan Barang/JasaKabupaten Solok Nomor 001/PCPSL/IX/2020, tanggal 21 September 2020perihal Sanggahan lelang ( Fotokopidari fotokopi);9.

Pada Pasal 41 ayat (7) menyatakan ; Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemeilihan kepala desa , Bupati/Walikotawajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pada Pasal 41 ayat (7) menyatakan:Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemeilihan kepala desa, Bupati/Walikotawayjib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bukti T IlIntervensi8Surat Panitia Pemeilihan Kepala DesaDesa Tembok Luwung Kec.AdiwernaaKab.Tegal Nomor : 30/Pan.Pilkades/TL/X/17 Perihal Laporan Hasil PilkadesTahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Lembar Disposisi nomor agenda 458tanggal 7/11/17 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Camat Adiwerna kepada BupatiTegal Nomor: 141/42/590/2017 PerihalLaporan Hasil Pilkades di WilayahKec.Adiwerna tangal 6 Nopember 2017(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Keputusan Panitia