PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

adalah perjanjian tertulis antara pelaksanapenempatan TKI swasta dengan mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dankewajiban masingmasing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI dinegara tujuan.Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKIswasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masingmasing pihak dalamrangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundangundangan.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara

kepadaPerwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.BAB IVPELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERIPasal 10Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :a. Pemerintah;b.

penempatan TKI swasta terhadap TKI yangtelah ditempatkan dan masih berada diluar negeri.(3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Menteri.Pasal 19Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankanSIPPTKI kepada pihak lain.Pasal 20(1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyaiperwakilan di negara TKI ditempatkan.(2) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalamPasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan danperlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.2.

bidang penempatan dan perlindungan TKI;g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yangmembuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan danperlindungan TKI.3.

MADASO INTERNATIONAL LABOUR;DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Bachmid & Rekan, beralamat di Jalan CondetRaya No. 27, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 18 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagaiPinak PENGGUGAT ; n2 nen n nnnLAWAN:Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 39/G/2014/PTUNJKT.DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA KEMENTERIANTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Lantai IV A, Jakarta.Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.

Berkas perkara beserta lampirannya ; 202 none ene ne nnnMenimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Gugatan tanggal 25 Pebruari2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 27 Pebruari 2014, dengan register Nomor 39/G/2014/PTUNJKT. yangpada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Tergugat dengan Nomor Kep.356/PPTK/XII/2013, tanggal 3Desember 2013, Tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh KegiatanUsaha Penempatan

.;DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;

CIPTA KARYA PERDANA;DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I

Ali Ridho selaku pemilikpelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. CiptaKarya Perdana berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanKebun Nanas Selatan RT 009/005 Jakarta Timur berdasarkan AktaNotaris llyas Zaini, SH.,Mkn Jalan Cikini Raya No. 90 Nomor Akta 5Tangal 9 Agustus 2012 pasal 1. Dalam hal ini diwakili kuasanya yakni :Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H.

KEMUNING BUNGA SEJATI;DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEMUNING BUNGA SEJATI, beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 38 Cililitan,Kramatjati, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili olehAchmad Hasan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPenanggung Jawab Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia Swasta PT.

,M.H., dan Furgon Nur Zaman, S.H., kesemuanya WargaNegara Indonesia, pekerjaan Advokat / PenasehatHukum pada Kantor Hukum Fahmi Bachmid & Rekanberalamat di Jalan Raya Condet No. 27 Kramatjati,Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Pebruari 2014, Untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;Melawan:Halaman 1 dari 39 halaman Perkara No.38/G/2014/PTUNJKTDIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJAKEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA.

Memproses dokumen penempatan TKI kepada instansi pemerintahan yangberkaitan dengan program penempatan TKI ke luar negeri termasuk TKIA.2.

Nomor 533 Tahun 2012Tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Pada PT. Kemuning Bunga Sejati, tanggal 18 Juli 2012 adalahPerusahaan yang sah untuk melaksanakan Penempatan Tenaga KerjaNIGEL TSS pm = mmm man nn nn nn AHalaman 7 dari 39 halaman Perkara No.38/G/2014/PTUNJKTBahwa benar PT.

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)harus melakukan Medical Check Up kepada Calon Tenaga Kerja;Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)kemudian melatin calon tenaga kerja kepada Balai Latihnan KerjaBalai Latihan Kerja (BLK) yang ditunjuk selesai melakukan Pelatihanmenebitkan sertifikat Kompetensi;Setelah memenuhi syarat Medical Check Up dan sertifikatKompetensi Perusahaan Pengerah dan Penempatan Tenaga Kerja4.A.94.A.104.A.114.A.124.A.134.B4.B.14.B.2Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI,

Masalah biaya penempatan tidak bisa dipersoalkan karenaperjanjian penempatan sudah ditanda tangani, dan masalah di luar Negeri tidakbisa ditangani di Indonesia.

Menberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumpemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan2.

Bahwa obyek dari Perjanjian Penempatan adalah : Jasa penempatan TKI di luar negeri(dalam hal ini Negara Taiwan).d. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di Negara Taiwan bukan merupakanpekerjaan yang dilarang Undangundang, bukan pekerjaan yang melanggar kesusilaandan ketertiban umum.e.

Bahwa secara administratif dan substansi, Perjanjian Penempatan telah memenuhiseluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlakukhususnya dalam hal penempatan TKI di luar negeri.f. Bahwa dengan demikian Perjanjian Penempatan yang dibuat dan ditandatangani olehPenggugat dan Tergugat I adalah sah dan berakibat hukum.. Tentang Perjanjian Kerja.a Bahwa Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Uniplus Electronics Co.

Bukti P 34: Fofo copyBuku Panduan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Taiwan yangdi keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Dan Penempatan Tenaga KerjaLuar Negeri Tahun 2005, sesuai asli ;.35.

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA, DEPARTEMEN TENEGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (DIRJEN BINAPENTA DEPNAKERTRANS RI) ; PERSEROAN TERBATAS BARAJA GITA PUTRA

Kahar Muzakir; Pimpinan Bagian Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (P4KT) Tahun Anggaran 2001 Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Sumatera Selatan

Sudirman No.42 Km.5 (Depan BTN)Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25Februari 2008 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;melawan:PIMPINAN BAGIAN PROYEK PENYIAPAN,PENGERAHAN, PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAANKAWASAN TRANSMIGRASI (P4KT) TAHUN ANGGARAN2001 DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPROPINSI SUMATERA SELATAN, berkedudukan di JalanJend. Sudirman No.50 Palembang, dalam hal ini diwakilioleh : 1. Drs. H. Yusri Malian, M.Si., Asisten Ketataprajaan,2.

KOSINDO PRADIPTA
Terbanding/Tergugat : DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
Terbanding/Tergugat : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI.beralamat di JIn. MT. Haryono Kav. 52 Gedung A It 2, Jakarta , untukselanjutnya disebut sebagai: Terbanding III Semula Tergugat Ill ; Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Memperhatikan dan mengutip halhal yang tercantum dalam salinanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 121/Pdt.G/2011/PN.Jkt.hal 1 dari 5 hal. put.

- Menyatakan Penempatan dana Deposito penggugat pada Tergugat seluruhnya sebesar Rp 111.000.000.000,- ( Seratus Sebelas Milyar Rupiah ) terdiri dari:a. Penempatan II berdasarkan Rincian transaksi dalam laporan konsolidasi rekening No. 01-149-00-00025-5 pada KCP Sampoerna Square atas nama penggugat tercatat pada tanggal 29 September 2009 pendebetan ( Bilyet Giro No GE 247562 ) sebesar Rp 50.000.000.000,- ( Lima Puluh Milyar Rupiah ) ke rekening tergugat ;b.

Penempatan III berdasarkan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/in caso bank mandiri ( Bilyet Giro No RH 128103 ) untuk penempatan deposito sebesar Rp 40.000.000.000,- ( Empat Puluh Milyar Rupiah ) ke rekening tergugat ;tertanggal 19 Nopember 2009 ;c .

Penempatan IV berdasarkan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/in caso bank mandiri untuk penempatan dana sejumlah Rp 11.000.000.000,- ( Sebelas Milyar Rupiah ) ( Bilyet Giro No RH 128113 ) ke rekening tergugat tertanggal 14 April 2010 ;d.

Penempatan V berdasarkan Aplikasi Setoran / transfer / kliring / in caso bank mandiri ( Bilyet Giro No RH 128118 ) untuk penempatan deposito sebesar Rp 10.000.000.000,- ( Sepuluh Milyar Rupiah ) ke rekening tergugat tertanggal 16 juli 2010, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;- Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan

No.284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tertanggal 21 Juli 2011 ;- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada penggugat berupa pokok atas penempatan dana deposito sebesar Rp 111.000.000.000,- ( Seratus Sebelas Milyar Rupiah ) dan bunga 6 % pertahun dari jumlah dana sebesar Rp 111.000.000.000,-( Seratus Sebelas Milyar Rupiah ) tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilunasinya dana deposito milik

Bahwa atas penawaran produk deposito dari TERGUGAT tersebut, makaPENGGUGAT yang tertarik, Kemudian melakukan penempatan depositoberjangka pada TERGUGAT yang pelaksanaannya dilakukan pada KCPBekasiJababeka dalam 5 (lima) kali transaksi penempatan depositoberjangka sebagai berikut :PENEMPATAN 8. Bahwa pelaksanaan Penempatan deposito berjangka sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) dilaksanakan olehPENGGUGAT dengan bukti sebagai berikut :8..aSurat penempatan deposito No.

Rek: 127.00.05509797 atas namaPENGGUGAT;Surat kofirmasi transaksi penempatan deposito No.L7.004D.022F2009.229 tertanggal 3 September 2009 yangmenyatakan bahwa penempatan Deposito Berjangka tersebut di atasagar dilaksanakan sesuai dengan instruksi penempatan deposito(surat PENGGUGAT No. L7.000D.022F.2009.228, tertanggal 3September 2009).

Bahwa pada Gugatan a quo Penggugat mendalilkan telah melakukanpenempatan Deposito Berjangka kepada Tergugat sebanyak 5 (lima)kali penempatan, yaitu masingmasing :e Penempatan sesuai Advis Deposito Berjangka No.

dana deposito penggugat padatergugat seluruhnya sebesar Rp 111.000.000.000, ( Seratus SebelasMilyar Rupiah) yang terdiri dari penempatan Il sebesar Rp50.000.000.000.40.000.000.000.( Lima Puluh Milyar Rupiah ), penempatan Ill sebesar RpEmpat Puluh Milyar Rupiah ), penempatan IV sebesar Rp11.000.000.000, ( sebelas milyar Rupiah ) dan penempatan V sebesar Rp10.000.000.000, ( Sepuluh Milyar Rupiah ) adalah sah mempunyaikekuatan hukum, oleh karena berdasarkan bukti bukti yang diajukan olehpenggugat sebagaimana

Penempatan IV berdasarkan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/incaso bank mandiri untuk penempatan dana sejumlah Rp11.000.000.000, ( Sebelas Milyar Rupiah ) ( Bilyet Giro No RH128113) ke rekening tergugat tertanggal 14 April 2010 ;d.

Kho Tjong Khoen;

Po Khuan atau Kho Tjong Khoen;

1. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 212.700,00; (Dua Ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah)

Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/284/Psr.Larangan/2015 tanggal 1 Juni 2015 an.NUROHMAN berikut lampirannya : formulir biodata pedagang pasar larangan, Foto Copy KTP,Foto Copy KK.9. Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/282/Psr.Larangan/2015 tanggal 1 Juni 2015 an.SATIMAN berikut lampirannya : formulir biodata pedagang pasar larangan, Foto Copy KTP, Foto Copy KK.10. Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/152/Psr.Larangan/2015 tanggal 02 Juni 2015 an.

Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/148/Psr.Larangan/2015 tanggal 1 Juni 2015 an.NUTYATI berikut lampirannya : formulir biodata pedagang pasar larangan , Foto Copy KTP,Foto Copy KK.12. Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/151/Psr.Larangan/2015 tanggal 1 Juni 2015 an. GUNAWAN berikut lampirannya : formulir biodata pedagang pasar larangan , Foto Copy KTP,Foto Copy KK.13. Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/293/Psr.Larangan/2015 tanggal 1 Juni 2015 an.

Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/83/Psr.Larangan/2015 tanggal 1 Juni 2015 an.TOLIAH berikut lampirannya : formulir biodata pedagang pasar larangan , Foto Copy KTP, Foto Copy KK DAN Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/14/Psr.Larangan/2012 tanggal 25 JUNI 2012 an.MUNANGWAR berikut lampirannya : surat pelimpahan, Foto Copy KTP32. Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/11/Psr.Larangan/2015 tanggal 1 Juni 2015 an.

Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/157/Psr.Larangan/2015 tanggal 1 Juni 2015 an.AANG SUFENDI berikut lampirannya : formulir biodata pedagang pasar larangan , Foto Copy KTP, DAN Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/22/Psr.Larangan/2011 tanggal 25 JUNI 2011 an.DARWATI berikut lampirannya :surat pelimpahan, Foto Copy KTP.34.

Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/243/Psr.Larangan/2015 tanggal 1 Juni 2015 an.MAMY S berikut lampirannya : formulir biodata pedagang pasar larangan , Foto Copy KTP, DAN Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/41/Psr.Larangan/2012 tanggal 5 Januari 2012 an.SUHARTI, berikut lampirannya :surat pelimpahan , Foto Copy KTP.37. Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/25/Psr.Larangan/2015 tanggal 1 Juni 2015 an.

lampirannya : surat pelimpahan, Foto CopyKTPSurat Penempatan Pedagang Nomor 974/11/Psr.Larangan/2015 tanggal1 Juni 2015 an.

Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/30/Psr.Larangan/2015 tanggal1 Juni 2015 an.

Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/328/Psr.Larangan/2015 tanggal1 Juni 2015 an.

Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/282/Psr.Larangan/2015tanggal 1 Juni 2015 an.SATIMAN berikut lampirannya : formulir biodatapedagang pasar larangan, Foto Copy KTP, Foto Copy KK.Surat Penempatan Pedagang Nomor 974/152/Psr.Larangan/2015tanggal 02 Juni 2015 an.

Penempatan Pedagang Nomor 974/25/Psr.Larangan/2015 tanggal1 Juni 2015 an.

Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 100.000,- (seratus ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 10% jangka waktu 2 (dua) tahun;

Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% per tahun;

Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 3 (tiga) bulan ARO;

BTM/08032017/01 dari Moi Hong, alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% per tahun;

1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 9 Februari 2017 No.

BTM/2062017/01 tanggal 2 Juni 2017;23) 1 (Satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana MakmurNo. BTM/09062017/01 tanggal 09 Juni 2017;24) 1 (Satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana MakmurNo. BTM/16062017/01 tanggal 16 Juni 2017;25) 1 (Satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana MakmurNo. BTM/08072017/01tanggal 08 Juli 2017;26) 1 (Satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana MakmurNo.

juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pastiDengan return 14 % per tahun;Ts 1 (Satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmurtanggal 05 September 2016 No.

penempatan dana pasti BPRDana Makmur tanggal 9 Februari 2017 No.

keterangan : penempatan danapasti return 14% 2 (dua) tahun ARO;37. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPRDana Makmur tanggal 2 Maret 2016 No.

Penggugat ; ------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----------------------------------DALAM POKOK PERKARA-Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota : -------------Petikan Surat Keputusan Bupati Lima puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011, tertanggal 1 Maret 2011 tentang pemberhentian dari jabatan struktural dan penempatan

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor urut 31 ;--------------------------------------------------------------------------------------Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pemberhentian dari jabatan struktural dan penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ; ---------------------------------------------------Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota ;

-----------------------------------------------------------------------Petikan Surat Keputusan Bupati Lima puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011, tertanggal 1 Maret 2011 tentang pemberhentian dari jabatan struktural dan penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor urut 31 ;--------------------------------------------------------------------------------------Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pemberhentian

dari jabatan struktural dan penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ; ---------------------------------------------------Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.174.000 (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).-----------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat, berupa : ------ Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011, tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Penggugat pada Nomor urut : 24 ; -------------- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural

dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Penggugat pada Nomor urut : 24; ---------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan : ----------------------------- Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Penggugat Nomor urut : 24 ; ---------------------- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural

dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Penggugat Nomor urut : 24 ; --------------------- 4.

Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa : - Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Penggugat pada Nomor urut : 30. ;- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa :- Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Penggugat pada Nomor urut : 30.- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan

"Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor821/218.a/BKDLK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota atas namapenggugat Nomor Urut 30 .2.

"Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor :821/218.a/BKDLK/2011 tanggal 01 Maret 2011, tentang Pemberhentian dariJabatan Struktural dan Penempatan PNS di LingkunganPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Khusus pada nomor urut30 atas nama penggugat. = ==Adapun yang menjadi alasanalasan gugatan Penggugat adalahsebagai berikut : 2 22+ 220 220 202 202 eo ne =1.

"Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor :821/218.a/BKDLK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dariJabatan Struktural dan Penempatan PNS di LingkunganPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; 2.

222922 one nn nnn nnn nnn nnn non oe non en nnn nn nee nee ne*Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor821/218.a/BKDLK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota atas namapenggugat nomor urut 30. 29 22 222 = =="Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor :821/218.a/BKDLK/2011 tanggal 01 Maret 2011, tentang Pemberhentian dari JabatanStrukturaldan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah

*Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor821/218.a/BKDLK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota atas namapenggugat nomor urut 30."Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor :821/218.a/BKDLK/2011 tanggal 01 Maret 2011, tentang Pemberhentian dariJabatan Struktural dan Penempatan PNS di LingkunganPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota khusus atas namapenggugat nomor urut 30.

Menyatakan waktu selama Anak berada dalam Rumah Penempatan Sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan itu;-------------------- 4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam Rumah Penempatan Sementara;------------------------------------------------------------------------------- 5.

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penempatan tugas Yakob Parikias (sepanjang nomor urut 5);--------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penempatan tugas Yakob Parikias (sepanjang nomor urut 5);----------------------------------------4.

Obyek...I OBYEK SENGKETA :; Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : Kd.20.01/1/ KP.07.5/ 1344/ 2012tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penempatan Tugas Sdr. Yakob Pairikas(Sepanjang NOMOL ULUt 5) ; 20 20202 e2 con een nae ewe nee one ene ene eee eee eee neeIl.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor :Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 tentang Penempatan Tugas Sdr. Yakob Pairikastanggal 15 Agustus 2012 (sepanjang nomor urut 5) ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha NegaraNomor : Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 tentang Penempatan Tugas Sdr. YakobPairikas tanggal 15 Agustus 2012 (sepanjang nomor urut 5) ;4.

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara NomorKd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 tentang surat penempatan tugas Sdr.Yakob Pairikas tanggal 15 Agustus 2012 merupakan amanat Pasal 28ayat (1 s/d 5) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2005 tentang Guru dan Dosen t020 0 nen nnn nnnnne ene ene ane ene1.

Menyatakan Surat Penempatan Tugas Nomor Kd.20.01 /1/ KP.07.5/1344/ 2012sah menurut hukum; 3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : Kd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penempatan tugas Yakob Parikias (sepanjangnomor urut 5);3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan NomorKd.20.01/1/KP.07.5/1344/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penempatantugas Yakob Parikias (sepanjang nomor urut 5);4.

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; --------------
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Mei 2019 Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;-----------------------------------------------------------------------------------
3. Menetapkan lamanya Anak berada dalam Rumah Penempatan Sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;-----
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Rumah Penempatan

Menetapkan Anak tetap berada dalam Rumah Penempatan Sementara;5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Anakmelalui orang tua Anak yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah); Demikian diputus dalam Sidang Hakim Anak pada hari Senintanggal 27 Mei 2019 oleh kami Mulijanto, SH.