Analisa kreditpemohon agunan (usaha);Bahwa debitur harus ada Kartu Keluarga, karena Debitur harusmengakui dengan jelas demikian untuk detail dari pedoman diatur danharus dicek ketetangga;Bahwa menentukan bahwa ada sertifikat dan dicek ke BPN, harusdicek ke BPN karena itu sudah diatur;Bahwa kalau analisa usaha harus ada usaha dan Analisa kredit harus;Bahwa harus ketetangga;Bahwa kalau kredit harus ke Kelurahan dan tetangga;Bahwa ada UndangUndang Perbank yang tidak ditaati yaitu Pasal 49ayat 1 huruf

Penggugat, Tergugat dan Turut TergugatXIV tidak pernah datang bersamaan untuk menagih uang penjualan tanahpersawahan ataupun membahaas masalah bisnis perkonsian, melainkanTergugat datang untuk memohon pinjaman kepada Tergugat III karenamengetahui uang Tergugat III yang dahululunya dimohonkan sebagai kreditsudah disetujui oleh pihak perbank untuk dicairkan sebagai pinjaman modalusaha Tergugat Ill sehingga dana Tergugat Ill yang telah disetujui yangakan dipinjam oleh Pihak Tergugat , sebagai uang perongkosan

bahwa atas transaksi tersebut dibayarkanmelalui The Royal bank of Scotland (RBS) No Rek000.02.55.58.293 tanggai 14 September 2010;v Bahwa dari data Rekening Koran Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) menunjukkan angkamutasi debet sebesar US$1,209,246.69 dimana menurutTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)merupakan pembayaran atas 672 (enam ratus tujuh puluhdua) invoice/ faktur pajak kepada PT United Tractors Tbk,yang rinclannya dapat dilihat dalam rincian pembayaran perbank

Total aset minimal Rp.1.000.000.000 (satu miliyarrupiah) sendirisendiri perBank/LKNB/Koperasiataupun secara konsorsium (dibuktikan dengansurat kesepakatan konsorsium).. Mempunyai kemampuan pokok pinjaman, yangdibuktikan dengan selisih aktiva dengan hutanglancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yangdisalurkan.. Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjamminimal 2 tahun.Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS/KPRS Mikro bersubsidi minimal 20 orang..

seharusnya melaksanakan tetapi dia tidakmelaksanakan dasarnya apa;Bahwa Delik Omosionis Komisionis adalah pembiaran perbuatanyang harus dilakukan sehingga akibat yang dilarang sehinggaakibat yang dilarang terjadi dan Delik Omisionis yang melakukan;Bahwa prinsip kehatihatian secara hukum Pidana dalam praktekPerbankan adalah Mahkamah Konstitusi Peraturan knusus HukumPositip bank misalnya ilustrasi pasal 49 KUHP melakukan denganHalaman 34 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktmaksud bukan hanya perbank

diadili bukan terdakwa yangmelakukan perbuatan hukum bukan Terdakwa itu eror fakta dalamhal fakta ini , Pengadilan Terdakwa yang diadili bukan terdakwayang sebenarnya;Bahwa sejauh Penghapusan pidana, alasan kesesatan fakta tidakada;Bahwa Pasal 49 ayat (2) diatur sendiri semua unsur harusterpenuhi kalau semua unsur terpenuhi melekat pada kalau semuaunsur tindak pidana tidak terpenuhi terpenuhi bukan tindak pidana;Bahwa Hukum Pidana mengenal kepantasan kepatutan yangmemberikan keterangan dariinternal Perbank

Rp719.616 Jenis JKP/BKP : Repair TyreSize 29.5 R25Terkait dengan pengujian atas dokumen pembayaran,Termohon PK ~~ menjelaskan bahwa atastransaksitersebut dibayarkan meialui The Royal Bank of Scotland(RBS) Nomor Rekening 000.02.55.58.293 tanggal 14Januari 2011Dari data Rekening Koran Termohon PK menunjukkanangka mutasi debet sebesar USD4,329,70 dimanamenurut Pemohon Banding merupakan pembayaran atas5 (lima) faktur pajak ke PT Multitama Indonesia, yangrinciannya dapat dilihat dalam rincian pembayaran perbank

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktmaksud bukan hanya perbank perundangundangan lain juga bisadekenakan pasal tersebut prinsip hatihati maka punya kewajibanmengusut prosedur sistim sebagai langkah teknis untuk pedomanpetugas bank dalam melaksankan pekerjaan bisa diturunkankeharusan keharusan yang dicantumkan dalam undangundangyang mengikuti Bank misalnya Bankitu mengikuti OJK;Bahwa pendapat Ahli terkait Pengertian Delik Formil dan MetriilPrinsip pokok adalah Delik Formil rumusan Deliknya menitikberatkan

diadili bukan terdakwa yangmelakukan perbuatan hukum bukan Terdakwa itu eror fakta dalamhal fakta ini, Pengadilan Terdakwa yang diadili bukan terdakwayang sebenarnya;Bahwa sejauh Penghapusan pidana, alasan kesesatan fakta tidakada;Bahwa Pasal 49 ayat (2) diatur sendiri semua unsur harusterpenuhi kalau semua unsur terpenuhi melekat pada kalau semuaunsur tindak pidana tidak terpenuhi terpenuhi bukan tindak pidana;Bahwa Hukum Pidana mengenal kepantasan kepatutan yangmemberikan keterangan dariinternal Perbank

,Bahwa pencairan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat IV kepadaTergugat dalam kapasitas dan kedudukan sebagai Tergugat III, adalahperbuatan yang melanggar hukum khususnya Undangundang tentang perBank an yang berlaku..Bahwa saat ini Tergugat VI, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli ( PPJB )No. 11 tanggal 28 Februari 2013, sebagaimana tersebut dalam posita 8,berupaya untuk melaksanakan eksekusi paksa terhadap objeksengketa milik Para Penggugat dengan caracara ilegal.

seharusnya melaksanakan tetapi dia tidakmelaksanakan dasarnya apa;Bahwa Delik Omosionis Komisionis adalah pembiaran perbuatanyang harus dilakukan sehingga akibat yang dilarang sehinggaakibat yang dilarang terjadi dan Delik Omisionis yang melakukan;Halaman 34dari 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN SktBahwa prinsip kehatihatian secara hukum Pidana dalam praktekPerbankan adalah Mahkamah Konstitusi Peraturan knusus HukumPositip bank misalnya ilustrasi pasal 49 KUHP melakukan denganmaksud bukan hanya perbank

diadili bukan terdakwa yangmelakukan perbuatan hukum bukan Terdakwa itu eror fakta dalamhal fakta ini, Pengadilan Terdakwa yang diadili bukan terdakwayang sebenarnya;Bahwa sejauh Penghapusan pidana, alasan kesesatan fakta tidakada;Bahwa Pasal 49 ayat (2) diatur sendiri semua unsur harusterpenuhi kalau semua unsur terpenuhi melekat pada kalau semuaunsur tindak pidana tidak terpenuhi terpenuhi bukan tindak pidana;Bahwa Hukum Pidana mengenal kepantasan kepatutan yangmemberikan keterangan dari internal Perbank

Rumah Dezign yangrinciannya dapat dilinat dalam rincian pembayaran perbank yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) saat proses uji bukti;bahwa mutasi debet daiam Rekening Koran RBSTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) ditujukan kepada Evy Mukhfiyah (bukan kepadaCV Rumah Dezign). Selain itu. dalam kolomdecription/reference tidak jelas menunjukkan peruntukanpembayarannya.

administrasi sebagaimanadimaksud Pasal 1 butir a perjanjian ini, biaya Notaris, biaya premi asuransidan/atau pembayaran kembali lebih cepat/awal dan/atau denda dan/ataubiaya lainnya yang terhutang;Sebagaimana fakta bukti pada Termohon Kasasi semula Penggugat (P1.P2, P3 P4 = T.11, T.l2, Tl3, Tl4) adalah bukti perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat I, yang merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan yang mengikat bagi Kreditur dan Debitur, yang merupakanperjanjian standar yang diberlakukan dalam dunia Perbank

satu) berkas fhoto copy Surat Koperasi Karyawan Tirtanadi Nomor : 036/KKT/11/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 perihal Pelunasan Pinjaman Anggota KoperasiTirtanadi dengan lampiran 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Syariah.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Angsuran Pinjaman Anggota KopkarTirtanadi Dari PDAM Tirtanadi Periode Januari 2012 s/d Desember 2012.26 (dua puluh enam) lembar fhoto copy Surat Setoran Bank Sumut1 (satu) bundel Rekapitulasi Pinjaman Anggota Koperasi Karyawan Tirtanadi PerBank

tetapi kami ambil dari aturan umum kredityang berlaku di Bank Syariah Mandiri (Nomor dan tanggal aturannya saksisudah lupa, nanti coba saksi cari terlebih dahulu).Bahwa secara umum didasarkan pada ketentuan Pedoman Pembiayaan PTBank Syariah Mandiri, kemudian dari persyaratan tersebut dilakukan BICheking yang didasarkan pada Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor :12/023/PEM tanggal 31 Agustus 2010 sebagai berikut : Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja dan atauinvestasi dari perbank

My Salon International Nomor : 13 /306PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentangKerjasama Penyaluran Pembiayaan dengan Pola Kemitraan.Bahwa Persyaratanpersyaratan tersebut kemudian dilakukan BI Chekingsebagaimana persyaratan umum nya yaitu sebagai berikut : Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja dan atauinvestasi dari perbank dan atau yang tidak sedang menerimakredit/pembiayaan program dari pemerintah yang dibuktikan dengan hasilsistem informasi debitur Bank Indonesia

Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Pasar Sibolga, RUDI(T4) dengan jabatannya selaku Unit Manager) tentu berhak sesuai denganwewenangnya dan jabatannya selaku Unit Manager Pembantu di PasarSibolga melakukan jual beli dengan didukung UU perbank itu sendiri padapembeli oleh tergugat dan itu dibenarkan oleh UU yang ada di Indonesiasebagaimana di dalam UU kepailitan kita di Indonesia yang kita anut tentusah Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat.Maka penjualan dan pembeli adalah dalam perjanjian

Dengandemikian secara hukum terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yangmenimbulkan prestasi;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan hubungan hukumTergugat hanyalah dengan PT Home Depot Indonesia ( HDI ) saja , ternyata fakta persidanganmemperlihatkan bahwa seluruh surat jalan dan pengiriman barang yang diterima Tergugat(bukti P1 sampai dengan P8) juga faktur pajak ( bukti P9 sampai dengan P 29 dan buktiP61 sampai dengan P66 ) serta transaksi perbank kan yang dilakukan

Memerintahkan Terbantah untuk membuka Pemblokiran/Penyitaan RekeningPembantah di Turut Terbantah , Turut Terbantah 11 dan lembaga perbank anlainnya, secara serta merta."1. bahwa peraturan perundangundangan di bidang perpajakan telah mengatursyarat pencabutan pemblokiran rekening penanggung pajak.Halaman 42 Putusan Perdata Nomor 285/Padt Bth/2015/PN.Jkt Pst2.

sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa, ketentuan yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit oleh calon debiturkemudian atas permohonan tersebut dilakukan analisa oleh Account officer (AO)sampai oleh Kepala Cabang kemudian ada hasilnya layak atau tidak bila layak Bankmemberitahukan ke nasabah bisa dibiayai itupun bila setuju Cabang ada batasannyadalam pemberian kreditnya;Bahwa, hal itu ada diatur di SOP BPD Cab.Lhokseumawe, hal tersebut jugaberdasarkan Peraturan Menteri No.23 pasal 8 ayat 2 C UU perbank

pada saat itu saya sedangada pekerjaan di luar, saya hanya mendapat informasi pencairan itu dariTerdakwa (Yeni).e Tahap Ill, saya mendapatkan informasi bahwa pencairan itu sudahdilaksanakan ketika saya sedang monitoring dengan kelompok lain saksi hanyamendengar dari pak Gumelar.e Bahwa yang berhak untuk pencairan uang anggaran tersebutadalah kelompok.e Bahwa untuk tanda tangan Terdakwa (Yeni) sebenarnyadidalam pedum maupun juklis tidak ada aturannya, sedangkantandatangan Terdakwa (Yeni) didalam perBank

Akan tetapi berjalan nya waktu ijin Prinsiptersebut tidak kunjung keluar dan justru jin itu diperoleh oleh SPBU diDesa Tunggang Air Hitam;Bahwa, ada notulen rapat membahas persoalan perubahan sistempenerbitan ijin pertamina, dari sitem CODO (pembiayaan ditanggungsendiri oleh pemilik SPBU) ke sistem ODO (kerjasama pertamina denganHalaman 51 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bglsistem investasi dari perbank kan). Akhirnya dicari Bank yang akanberinvestasi dengan PT.

dokumen, pemalsuan akta;Bahwa ahli menerangakan tugas OJK salah satunya adalahmengawasi perbankan;Bahwa ahli menerangkan setiap pembiayaan setiap bankdiwajibkan untuk memenuhi PPKPB dan mematuhi SOP internalbank sebagai bentuk penerapan unsur kehatihatian dalammemenuhi prinsip pemberian pembiayaan yang sehat;Bahwa ahli menerangkan OJK melakukan audit sesuai denganUndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas JasaKeuangan dan Bank Indonesia sesuai dengan UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbank