Garda Tri Tunggal;Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 146 huruf 1c UU 40 tahun 2007tentang Pereroan Terbatas (UU PT) alasan pembubaran PT.

Masingmasing pesero dikreditir dalam bukubuku pereroan pada rekening modalnya untuk setiap pemasukkandalam modal perseroan yang telah atau akan dilakukan olehnya.Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 97/PDT/2016/PT.BJMe. Fakta tersebut diatas juga dikuatkan dengan kesaksian saksi yangbernama PRYATNA KURNIADI, yang menyaksikan bahwa CV. PutraJaya milik Berlian Mariska Marbun dan telah menyetorkan modalnyasebagaimana ternyata dari Bukti P7.5.

, Surat Ukur Nomor 13675/1992tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Kelurahan Gutung,Kecamatan Bontang Utara, Kota Bandung, Kalimantan Timur, terdaftar atasnama Pereroan Terbatas DSM Kaltime Melamin, yang diterbitkan padatanggal 22 Desember 2017;Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yangtimbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukanReplik tertanggal 14 Agustus 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telahditanggapi oleh Tergugat

Multi Mayaka (badan hukum perseroan)haruslahtundukpada ketentuan Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang diamanatkan (legal mandatory)melalui Akta Pendirian Pereroan atauAnggaran Dasarnya, apabila adaperubahan, maka sepatutnya didasarkan melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan perubahan terakhir yang telah diberitahukankepada Kementrian Hukum dan HAM;2.

Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidaktermasuk mengambil uang pereroan di bank);b. Mendirikan ............ dst.harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT SemestaNusantara Bhakti tersebut, ketika Sdr. Suyamto sebagai Direktur akanmeminjam dana yang dalam perkara ini adalah dana talangan umroh dariPenggugat, maka tindakan Sdr.

(satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan jutalima ratus ribu rupiah) yang dijual kepada Pereroan (PT. Moderen Prima Sejati)Cq.

ayat 1,2,3,dan 4 tanpa menenentukan dengan jelas Pasal 18 ayat dan hurufapa yang telah dilanggar oleh Tergugat.Dalam dalil Penggugat pada Bagian V angka 4 menyatakan bahwadalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 822201.402476tanggal 15 september 2014 berlaku 36 bulan yang ditandatanganioleh para pihak antara penggugat dengan Tergugat yang Tergugatdiwakili oleh pimpinan cabangnya dipalembang tidak menyebutkandalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut kalau pimpinancabang di palembang mewakili pereroan

Bahwa Pendirian Pereroan Terbatas No. 02 tanggal 2013 sedang menurutPenggugat, Tergugat bekerja sejak tahun 2011 s/d 2014;Halaman 37 Putusan Nomor : 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.3. Bahwa penyebutan Para Tergugat dalam posita halaman 3 angka 11padahal Tergugat hanya 1, sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuurlibel);4. Bahwa jabatan terakhir Tergugat pada perusahaan Penggugat adalahsebagai Accounting Manager bukan sebagai Finance Manager danAccounting;5.

Nomor 40/2007 menyatakan :Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusanjalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai pereroan maupunusaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi;Hal. 19 dari 88 Hal. Putusan Nomor 595 PK/Padt/20142.

BAS, sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan HukumRepublik Indonesia dan tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor Tahun 1995 yang telah diganti dengan Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Pereroan Terbatas (UUPT);4. Bahwa selain itu Para Penggugat menguraikan tempat kediaman(alamat) mereka adalah di Komplek Rukan Artha Niaga Blok C Nomor10, Kelapa Gading, Kode Pos 14240, Jakarta Utara, Alamat yangterpampang dalam gugatan tersebut adalah alamat atau tempatkedudukan PT.

Bintang Hasta Putra yang menindak lanjuti keinginan paraPenggugat sendiri yang ingin keluar dari pereroan PT.Bintang Hasta PutraHal 16 dari 54 hal.Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Pct13.14.15.16.17.sebagaimana tertuang di dalam gugatan Para PenggugatNo.5/Pdt.G/2016/PN.Pct yang telah diputus dan telah berkekuatan hukumtetap dan para Tergugat juga membantah telah ada Penjualan Sahamdalam RUPSLB tersebut.Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT pada point 14 adalah tidak benarkarena perbuatan Tergugat

dariPemerintah Propinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan,dengan melakukan Kegiatan Usaha PerdaganganBarang, Kelembagaan Sub Distributor,Eksportir, Importir, Bidang Usaha (sesuaiKLBI 2000) 51500.51410.51420, JenisBarang/Jasa Dagangan Utama Alat KonstruksiHasil Tambang (Batu Bara, Logam, Besi) ;Foto copy sesuai dengan aslinya TandaDaftar Perusahaan Perseroan Terbatas dariPemerintah Kotamadya Jakarta Pusat SukuDinas Perindustrian dan Perdagangan, TandaDaftar Perusahaan Pereroan

Sesuai dengan pasal 105 ayat (4) Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas yangmengatur pemberian kesempatan untuk membela diri tidakdiperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan ataspemberhentian tersebut ;Halaman 78 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBY16.17.18.Bahwa karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telahsesuai dengan prosedur dan sah secara hukum maka ParaPenggugat Rekonpensi tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum.

Merubah susunan pengurus Pereroan menjadi sebagai berikut: Direktur : Tuan Edy Atmaja Putra, SE Komisaris : Tuan Juliadie. Menjual saham milik Marisi Matondang sebanyak 1 (Satu) lembar kepadaJuliadi.7.

DCG Indonesiasebagaimana Akta Nomor 09 tertanggal 18 Desember 2014 tentangPernyataan Keputusan Rapat Pereroan PT. DCG Indonesia yangdibuat di hadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., dan telahmendapat pengesahan perubahan data perseroan berdasarkanSurat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik IndonesiaNomor AHU 13079.40.20.2014 tertanggal 18 Desember 2014tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.DCG Indonesia, yaitu antara lain:1).

Kewenangan direksi untuk mewakili pereroan sebagaiamanayang dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidakbersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini,anggaran dasar, atau keputusan RUPS.Bahwa berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas pada pasal 98 ayat (1) telah jelas bahwaseharusnya Saudara PERMADI memiliki kapasitas hukum untukdiajukannya sebagai pihak dalam perkara aquo, didalam poin 14Saudara PERMADI sebagai Direktur PT.

alat bukti P8 yang telah dinyatakandibuat secara melawan hukum.81Menimbang, bahwa direksi berkewajiban menjalankan perseroan secaraitikad baik.Bahwa hasil RUPS yang disetujui oleh organ perseroan mendasarkanalat bukti P8.Bahwa kehadiran Sunoto Penggugat dan Arman Penggugat II ataukuasanya dalam pengambil putusan pengalihan saham menjadi tidaksah karena bukti p8 dan p9 p10 dinyatakan tidak sah.Oleh karena itu itikad baik yang harus ada pada direksi dalampengalihan saham dan penjualan aset kekayaan pereroan

DCG Indonesia sebagaimana Akta No. 09 tertanggal18 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pereroan PT.DCG Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, SH., dantelah mendapat pengesahan perubahan data perseroan berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AHU13079.40.20.2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. DCG Indonesia, yaitu antaralain:1).

bergerak dan karyawankaryawan yang bekerja diperkebunantersebut seperti diuraikan dalam daftar yang menjadi lampiran beritaacara ini yang juga ditandatangani oleh kedua belah pihak; Bahwa disamping itu berdasarkan akta No.55 tanggal 30 Juni 1979 tentangPersetujuan bersama disebutkan antara lain :Tuan Bona Justin Tambun, Edison Tambunan, Wahyu Hasan danNgadimin, menurut keterangannya mereka dalam hal ini bertindakberturutturut sebagai direktur dan komisaris dan oleh karena itu atasnama dan untuk pereroan

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;e Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT setiap annggota Direksibertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;e Bahwa konflik of intrest bukan selamanya salah;e Bahwa dalam hal Direksi mengajukan gugatan kepada pihak ke tiga ataukepada pemegang saham atau kepada Direksi yang lain dengan dalil diatidak mempunyai hutang termasuk konflik, dia tidak dalam kapasitasmewakili pereroan

tidak bergerakdan karyawankaryawan yang bekerja diperkebunan tersebut sepertidiuraikan dalam daftar yang menjadi lampiran berita acara ini yangjuga ditandatangani oleh kedua belah pihak;Bahwa disamping itu berdasarkan akta No.55 tanggal 30 Juni 1979tentang Persetujuan bersama disebutkan antara lain :Tuan Bona Justin Tambun, Edison Tambunan, Wahyu Hasan danNgadimin, menurut keterangannya mereka dalam hal ini bertindakberturutturut sebagai direktur dan komisaris dan oleh karena ituatas nama dan untuk pereroan