Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/Sahlur01.PTDH/V1/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (objek sengketa);Bahwa putusan sidang Banding Komisi Etik Polri Nomor: PUT.BANDING/09/V/2015/KOM BANDING tanggal 15 Mei 2015 mengambil Keputusanmenolak permohonan Banding dan menguatkan putusan sidang KKEPadalah cacat hukum, oleh karenanya batal demi hukum, dimana tahapanpelaksanaan sidang Komisi Banding tidak sesuai dengan amanat Pasal 66huruf a Perkab

dari 21 Putusan Nomor 1711/Pid.Sus/2020/PN Mdn Bahwa pada data Dit Intelkam Polda Sumut bahwa 1 (satu) pucuksenjata air sofgun jenis revolver yang ditemukan dari Terdakwa tidakterdaftar di Dit Intelkam Polda Sumut dan pada saat diperlinatkan kepadaahli bahwa 1 (Satu) pucuk senjata air sofgun jenis revolver benarmenyerupai senjata api jenis revolver merk S & W menggunakan gas dalamtabung sebagai tenaga untuk melontarkan amunisi; Bahwa bahwa kepemilikan dan penggunaan air sofgun harus sesuaidengan Perkab

menjadimasalah sebagai Anggota Polri, maka harus mengacu pada PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin;Bahwa kalau menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun2003 Tentang Pelanggaran Disiplin, maka tidak boleh menggunakanPerkap untuk melakukan sidang kode etik;Bahwa ahli mengatakan secara hirarki Peraturan Perundangundangan, Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari Peraturan KepalaKepolisian;Bahwa ahli mengatakan apabila ada benturan antara PeraturanPemerintah dengan Perkab

secara teknis dipakai Perkab dan kalauada bertentangan tetap mengacu kepada Peraturan yang lebih tinggiyaitu Peraturan Pemerintah;Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBRBahwa ahli mengatakan dalam hal pelaksanaan penegakkan hukumyang bersifat teknis tetap merujuk kepada peraturan yang bersifatkhusus;Bahwa ahli mengatakan kategori disiplin Anggota Polri secara Umumyaitu bahwa anggota Polri taat dan patuh kepada ketentuan normayang diatur di anggota kepolisian khusunya mengatur halhal

sosialisasi semua kecualisatpam yang piket;Bahwa saksi menyampaikan sosialisasi searah dan ada yang mengajukanpertanyaan dan saya memberikan penjelasan dan mereka sepakat tidakbergabung dengan serikat buruh manapun dan saya mengambilgambarnya;Bahwa di Semarang saksi sosialisasi di PLN, UNNES, Bank Maniiri, Bank46 Nofotel, Ciputra seluruh 16 Kecamatan di wilayah kota Semarang;Bahwa satpam bukan Organisasi POLRI tetapi penyetaraan;Bahwa di Hotel Grand Candi ada pembinaan itu rutin setiap bulan sekali;Bahwa Perkab

tentang Satpam bukan Anggota serikat pekerjaberdasarkan UndangUndang No. 12 tahun 2012 dipasal 7 yaitu jenishirarki;Bahwa Perkab di POLRI itu sama peraturannya dengan Menteri;Bahwa UndangUndang No. 2 tahun 2002 POLRI itu PPNS dan satpamHalaman 30 dari 44 Putusan No. 74/Pdt.Sus PHI/2016/PN.Smg.2.bukan Pegawai Negeri ;Bahwa hubungan kerja Penggugat adalah dengan Hotel Grand CandiSemarang karena Penggugat tidak sebagai Pegawai Negeri dan tidakpegawai Kepolisian;Bahwa yang mengupah Penggugat adalah

Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1.Wahyudin Muis, S.Si, Apt, M.Sc, dibawanh sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan ini karena tim dari BPOM Kendaritelah menemukan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetiktanpa izin edar;Bahwa izin edar meliputi untuk sediaan farmasi seperti obatobatan,kosmetik, obat tradisional dan makanan, sebagaimana tertuang dalamUndangundang tentang Kesehatan dan hanya dikeluarkan oleh pihakBPOM;Bahwa sesuai Perkab

. : Kep/127/VII/2010 tanggal 15 jilid2010 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri atas nama Penggugattidak mendasari Perkab 8 Tahun 2006 adalah tidak benar SuratKeputusan Kapolres Buton No. Pol. : Kep/127/VII/2010 tanggal 15 JuliHalaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.162010 adalah telah sesuai dengan Perkap 8 Tahun 2006. Karena suratkeputusan merujuk pada Nota Dinas Kanit P3D Polres Buton No. Pol.

No.35tahun 2009 tentang narkotika telah terobukti namun disisi lain jaksa Sampai saat Jaksamengajukan tuntutan tidak berhasil menghadirkan barang bukti berupa shabu seberat1,23 gram dipersidangan supaya yudex facti mempertimbangkan Yurisprudensi MANo.96 K/Kr/1976 tanggal 17 Oktober 1977 bahwa fakta hukum yang terungkapdipersidangan tentang tidak adanya bukti yang diperlihatkan jaksa dan juga SuratPerintah Tugas Nomor : Sp.Gas/14/VIl/ka/Pb/2018/BNNP tertanggal 20 Juli 2018sera PERKAP 24 Huruf f Perkab

No.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti namun disisi lain jaksa sampaisaat Jaksa mengajukan tuntutan tidak berhasil menghadirkan barang bukti berupashabu seberat 1,23 gram dipersidangan supaya yudex facti mempertimbangkanYurisprudensi MA No.96 K/Kr/1976 tanggal 17 Oktober 1977 bahwa fakta hukum yangterungkap dipersidangan tentang tidak adanya bukti yang diperlinatkan jaksa dan jugaSurat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/14/VII/ka/Pb/2018/BNNP tertanggal 20 Juli 2018serta PERKAP 24 Huruf f Perkab

Mewangikan dan mengubahpenampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi ataumemelihara tubuh pada kondisibaik ;Bahwa benar setelah ahli meneliti ke38 barang bukti yang merupakankosmetik adalah tanpa ijin edar, karena tidak ada sama sekali nomornotifikasi yang tercantum pada kemasan primair dan sekuder ;Bahwa yang dimaksud dengan ijin edar sesuai Perkab Badan POMHK.00.05.1.23.3516 bahwa ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasibagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan

saksi menilai Penggugat baik, kalau saksi tidak pedulimungkin saksi tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk mempertanahPenggugat, tetapi rekomendasi itu tidak mutlak, ada Ankum yang mempunyaikewenangan untuk menjatuhkan menghukum;bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 34 yang salah satu syarat adalahadanya usulan dari Kasatker, saksi telah membuat usulan nota dinasmempertahankan Penggugat satu kali, kemudian dari hasil rapat terbatas yanghasilnya tetap di PTDH untuk keudanya, kemudian berdasarkan Perkab

sesuaidengan suara terbanyak hasil rapat terbatas;bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari Kapolda yang lama M.Julkarnaen untuk Fernandos Roleh agar tidak dipecat, saksi tidak tau kalausecara lisan disampaikan kepada pihak lain, dan kuasa Tergugat menyatakanjustru sebaliknya beliau meminta untuk di PTDH;bahwa dalam mekanisme pelaksanaan rapat terbatas sampai denganpembuatan rekomendasi usulan (Nota Dinas) tersebut tidak ada tekanan, itumurni keputusan rapaty;bahwa sesuai dengan Pasal 34 Perkab

membeli eskrim dengan menggunakanmobil karena unsur pasal 82 ayat (1);e) Agar penyidik/penyidik pembantu. melampirkan putusan PraPeradilan dalam berkas perkara dan menuangkan dalam resume.Halaman 10 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor 33/Pid.Pra/2021/PN Mdnf) Setelah penyidik melaksanakan rekomendasi 1,2,3,4 dan 5 penyidikdapat meningkatkan status Terlapor an MICKAEL HUTAHURUKmenjadi tersangka;g) Agar penyidik/penyidik pembantu) melengkapi administrasipenyidikan dan adminsitrasi lainnya sesuai dengan perkab

Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1.Doli Abdurrahman, S.Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan ini karena tim dari BPOM Kendaritelah menemukan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetiktanpa izin edar;Bahwa izin edar meliputi untuk sediaan farmasi seperti obatobatan,kosmetik, obat tradisional dan makanan, sebagaimana tertuang dalamUndangundang tentang Kesehatan dan hanya dikeluarkan oleh pihakBPOM;Bahwa sesuai Perkab

Kematian pasal 359 KUHP, dan terhadap Laporan tersebut, Termohonmenyerahkan Tanda Bukti Lapor kepada Pemohon hal tersebut dapat dibuktikan olehTermohon dengan surat bukti P2 dan surat bukti T5, terhadap hal tersebut telahsesuai dengan kewajiban dan kewenangan daripada Termohon sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) huruf a sub 1 KUHAP dan pasal 5 ayat (1) huruf bPerkab No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 4 huruf b Perkab

2),ayat (3) dan pasal 138 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Penuntut Umum tersebutsebagaimana dimaksud dalam surat bukti yang diajukan oleh Termohon yang diberitanda T20, kemudian oleh Termohon melakukan Gelar Perkara sebagaimana dimaksuddalam pasal 15 huruf e Perkap No. 14 Tahun 2012, yang tujuannya untuk menentukanlayak tidaknya berkas dilimpahkan ke Penuntut Umum atau dihentikan; dan/ataupemenuhan Petujuk JPU, hal tersebut sesuai dengan pasal 70 ayat (4) huruf e dan huruff Perkab

Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan Yang Baik;242526Bahwa, Penggugat diajukan Sidang KodeEtik karena diduga telah melanggar Pasal11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun2011 Tentang Kode Etik Profesi Polriyaitu : menaati dan menghormati normakesusilaan, norma agama, nilainilainilaikearifan lokal, dan norma hukum;Bahwa, atas pelanggaran Pasal 11 huruf(c) Perkab

No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 41 dari 6111.Fotocopy dari fotocopy PERKAB LAMPUNG TENGAH Nomor : 41 Tahun2011 Fungsi Tugas dan Tata Kerja Bandiklatlitbangda Kabupaten LampungTengah, yang selanjutnya diberi tanda T.III.11 ;12.Fotocopy dari Asli PERDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 12Tahun 2007, yang selanjutnya diberi tanda T.III.12 ;13.

Fotocopy dari Fotocopy Nota Dinas Nomor : 700/ 1003/ LTD.1.a/2008tanggal 28 Oktober 2008, yang selanjutnya diberi tanda T.IV.9 ;10.Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor : 005/1554.A/LTD.1.a/2011 tanggal 08November 2011, yang selanjutnya diberi tanda T.IV.10 ;11.Fotocopy dari Fotocopy PERKAB LAMPUNG TENGAH Nomor : 41 Tahun2011 Fungsi Tugas dan Tata Kerja Bandiklatlitobangda Kab, Lamteng, yangselanjutnya diberi tanda T.IV.11 ;12.Fotocopy dari Asli PERDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 12Tahun 2007, yang

Bahwa dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa(Selanjutnya disebut PERBUP No.29/2019) penyelenggaraan pemilihankepada desa diserahkan kepada Tergugat yang tugasnya meliputitahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan(vide pasal 5 PERBUP No.29/2019) dan lebih rincinya disebutkan dalampasal 10 PERKAB No.29/2019 yang salah satunya dalam huruf eTergugat bertugas untuk Menetapkan calon yang telah memenuhipersyaratan

Bahwa Penggugat telah menjalani tahaptahap Pemeriksaansebagaimana Perkab No. 14 tahun 2011 yaitu berupa :1. Sidang Kode Etik Profesi POLRI di Polrestabes sebagaimanaLaporan Polisi Nomor : LP/A34/X/2020/PROPAM, tanggal 26Oktober 2020 tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik ProfesiPOLRI yang dilakukan oleh Penggugat.2. Penggugat menerima Putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRIPolrestabes Palembang Nomor : PUT.

19Tahun 2012 Tentang susunan organisasi dan tata kerja KomisiKode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.Bahwa Sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebihdahulu melalukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI yangmemutuskan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinimelanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun2003 jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003,Pasal 7 ayat 1 huruf a,c, Pasal 11 hufuf a,c ,Pasal 21 ayat 3 Hurufa dan d,dan Pasal 21 ayat 4 Perkab

Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggarPasal 11 huruf b dan c dan/attau Pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 13ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang PemberhentianAnggota Polri juncto Pasal 11 huruf c dan/atau huruf d Perkab Nomor 14 Tahun2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri ; 2. Menjatunkan sanksi : a). PerilakuPelanggar sebagai Perbuatan Tercela ; b).

tersebut dikaitkan dengan dasarpenjatuhan sanksi terhadap Penggugat (Terduga Pelanggar dalam sidang KodeEtik Frofesi Polri) sebagaimana dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik ProfesiPolri Nomor : PUT KKEPP/07/II/2017/KKEPP, tanggal 22 Februari 2017, yaituPasal 11 huruf b dan c dan/atau Pasal 14 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 13 ayatHalaman 70 dari 78 Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR(1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian AnggotaPolri juncto Pasal 11 huruf c dan/atau huruf d Perkab

Bahwa berdasarkan Pasal 26 Perkab No. 9 tahun 2010 tanggal 19Maret 2010 tentang tata cara pengajukan perkawinan, perceraiandan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia jelas bahwa selama proses perceraian Tergugatberkewajiban untuk memberikan untuk memberikan nafkah isteridan anak masingmasing 1/3 dari gaji Tergugat, misalkan jika gajiTergugat sebesar Rp. 2.497.100,00 (dua juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) 1/3 nya adalah @Rp. 832.366,00 (delapan ratus

No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 41 dari 6111.Fotocopy dari fotocopy PERKAB LAMPUNG TENGAH Nomor : 41 Tahun2011 Fungsi Tugas dan Tata Kerja Bandiklatlitobangda Kabupaten LampungTengah, yang selanjutnya diberi tanda T.III.11 ;12.Fotocopy dari Asli PERDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 12Tahun 2007, yang selanjutnya diberi tanda T.III.12 ;13.

Fotocopy dari Fotocopy Nota Dinas Nomor : 700/ 1003/ LTD.1.a/2008tanggal 28 Oktober 2008, yang selanjutnya diberi tanda T.IV.9 ;10.Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor : 005/1554.A/LTD.1.a/2011 tanggal 08November 2011, yang selanjutnya diberi tanda T.IV.10 ;11.Fotocopy dari Fotocopy PERKAB LAMPUNG TENGAH Nomor : 41 Tahun2011 Fungsi Tugas dan Tata Kerja Bandiklatlitobangda Kab, Lamteng, yangselanjutnya diberi tanda T.IV.11 ;12.Fotocopy dari Asli PERDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 12Tahun 2007, yang