IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangn dalam wilayah pertambangan rakat (WPR) dengan luaswilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada perorangan,kelompok Masyarakat dan Koprasi, Dasar hukum Pasal 1 ayat 10, Pasal68 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertamangan mineral dan batu bara. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batu bara yang berhak memberikan IUP (ljin Usaha Pertambangan)adalah:1.

Memperhatikan Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertamangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

,M.M sebagaiPenggugat melawan PT Perusahan Daerah Pertamangan dan Energi Hilir(PT.PDPDE Hilir) sebagai Tergugat; demikian pula perjanjian kerjasama nomor001/PDPDE/H/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014 pihakpihaknya adalah PT.PDPDEHilir sebagai pihak dan Aefilia Candra Dewi,S.E.

BANGUN BUMI INDAH yangterdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan dibidang pertamangan mineral dan batubara oleh Pemerintah KabupatenMorowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (dapat dibuktikandalam bukti surat);Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh PemerintahKabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, makaPemohon harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengahdan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan

SuratKeterangan Domisill; Bahwa persyaratan secara teknis berdasarkan Peraturan PemerintahNo. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Usaha Pertamangan Mineral logamdi bagi menjadi dua tahapan yaitu : tahap IUP ekplorasi tahap IUP operasiproduksi;Untuk tahap IUP eksplorasi adalah ;1.Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangandan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun;2.Peta Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang dilengkapi denganbatas koordinat, geografis, lintang

usahapertambangan tersebut berada, dikarenakan pertambangan berada diwilayahkarangasem maka yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan adalahBupati karangasem atau satuan kerja perangkat dinasnya ( SKPD ) dalam hal iniyaitu Badan pelayanan perijinan terpadu ( BBPT ) kabupaten karangasemberkoordinasi dengan bagian ekonomi sekda kabupaten karang asem.Hal.27 dari 38 halaman putusan pidana nomor 805/Pid.Sus/2015/PN.DpsSaksi menerangakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusanizin usaha pertamangan

SuratKeterangan Domisill; Bahwa persyaratan secara teknis berdasarkan Peraturan PemerintahNo. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Usaha Pertamangan Mineral logamdi bagi menjadi dua tahapan yaitu : tahap IUP ekplorasi tahap IUP operasiproduksi;Untuk tahap IUP eksplorasi adalah ;1.Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangandan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun;2.Peta Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang dilengkapi denganbatas koordinat, geografis, lintang

HALMAHERA INTERNATIONALRESOURCES yang terdaftar pada berita acara serah terimapenyerahan dokumen perizinan di bidang pertamangan mineraldan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (dapat dibuktikan dalambukti surat);2.3.Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan olehPemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah KabupatenMorowali Utara, maka Pemohon harus berkoordinasi denganPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah KabupatenMorowall

penambanganbatubara antara Tergugat dengan Penggugat ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai kewajiban pengurusan izinizin tambang berdasarkanperjanjian kerjasama tersebut adalah kewajiban dari Tergugat ;Bahwa saksi dulu pernah dimintai oleh Tergugat untuk mengurus ijinijin tambang dariwilayah tambang Tergugat I, dulu ,memang Tergugat yang melakukan pengurusannyanamun tidak selesaiselasai ; Bahwa saksi kemudian pada tahun 2011 tidak bekerja lagu di KoperasiSinar Surya ; Bahwa selanjutnya pengurusan ijinijin pertamangan

No. 10/G/2014/PTUN.PL.285 Bahwa berahirnya masa Kuasa pertamangan PT BulagidunMineralindo sebegaimana KP Ekplorasi Nomor 540/03.02/Perindagtamben berlaku sampai dengan 12 Januari 2008 dan PTTrnas Sentra Mulia dengan KP Esplorasi Nomor 540/30.2/Perindgtamben berahir pada 18 Mei 2009, sebagaimana UU Nomor11 tahun 1967 Jo Pasal 24 Ayat (1) b.

T.691Sumber Daya Mineral No. 540/30/BMB/DESDM tanggal20 Desember 2017 perihal Laporan Aspirasi MasyarakatTerhadap Penolakan Kegiatan Pertambangan Batubara diPulau Laut, Di Banjarbaru, tanggal 4 Januari 2018( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;Notulen Rapat Koordinasi Tim Internal dan Tim AkademisiTerhadap Kegiatan Pertamangan di Pulau Laut tanggal 18Januari 2018 ( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya ) ;Print out Kondisi Pertambangan Pulau Laut, KabupatenKotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang

Toshida Indonesia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

Toshida Indonesia KabupatenKolaka Provinsi Sulawesi Tenggara1 (satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara PulauKomoditi Pertamangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala UnitPenyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubunganse Sulawesi Tenggara5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian NikelBerdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi SulawesiTenggara1 (satu

Toshida IndonesiaKabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;267) 1 (Satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara PulauKomoditi Pertamangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala UnitPenyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut KementrianPerhubungan se Sulawesi Tenggara;268) 5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian NikelBerdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi SulawesiTenggara

Toshida Indonesia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

Toshida Indonesia KabupatenKolaka Provinsi Sulawesi Tenggara1 (satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara PulauKomoditi Pertamangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala UnitPenyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubunganse Sulawesi Tenggara5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian NikelBerdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi SulawesiTenggara1 (satu

Toshida IndonesiaKabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;267) 1 (Satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara PulauKomoditi Pertamangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala UnitPenyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut KementrianPerhubungan se Sulawesi Tenggara;268) 5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian NikelBerdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi SulawesiTenggara

Toshida Indonesia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

Toshida Indonesia KabupatenKolaka Provinsi Sulawesi Tenggara1 (satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara PulauKomoditi Pertamangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala UnitPenyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubunganse Sulawesi Tenggara5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian NikelBerdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi SulawesiTenggara1 (satu

Toshida IndonesiaKabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;267) 1 (Satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara PulauKomoditi Pertamangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala UnitPenyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut KementrianPerhubungan se Sulawesi Tenggara;268) 5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian NikelBerdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi SulawesiTenggara

267. 1 (satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724 tanggal 15 Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan antara Pulau Komoditi Pertamangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan se- Sulawesi Tenggara.
268. 5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM Bahan Galian Nikel Berdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujui Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kdi267.268.269.270.271.272.273.274.275:2761 (satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724tanggal 15 Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan danPenjualan antara Pulau Komoditi Pertamangan Mineral danBatubara Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan DitjenPerhubungan Laut Kementrian Perhubungan se SulawesiTenggara.5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM BahanGalian Nikel Berdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujuiProvinsi Sulawesi Tenggara.1 (satu) lembar foto cofy

Toshida IndonesiaKabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.1 (satu) foto copy surat Sekertariat Daerah Nomor : 545/724tanggal 15 Februari 2016 Perihal Verifikasi Pengangkutan danPenjualan antara Pulau Komoditi Pertamangan Mineral danBatubara Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan DitjenPerhubungan Laut Kementrian Perhubungan se SulawesiTenggara.5 (lima) lembar Data Penggunaan Alat Berat dan BBM BahanGalian Nikel Berdasarkan RKAB Tahun 2017 yang Telah diSetujuiProvinsi Sulawesi Tenggara.1 (satu

ACS tanggal 9 Pebruari 2012 s/d tanggal 10 Peruari 2012, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 329 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertamangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.