Karena statusnya Anak LuarKawin, anak Pemohon yaitu George Stevenson kerap kali menjadi korbanperundungan (bullying) oleh temantemannya, baik temantemandilingkungan sekitar rumah maupun temanteman dilingkungan sekolah.Karena perundungan (bullying) tersebut pula yang menyebabkan kinGeorge Stevenson tidak mau untuk meneruskan pendidikannya pada tingkatkuliah, sebab George Stevenson merasa tidak sanggup untuk menerimaperundungan (bullying) lagi pada tingkat kuliah dan lebih memilih untukbekerja pada

tanpamempertimbangkan rasa keadilan bagi korban sebagaimana dalam putusanMajelis Hakim sendiri yang menyebutkan anak korban menderita kerugian psikisdan juga tertuang dalam Laporan Sosial atas nama April Salsabila tanggal 16Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mittya Ziqroh, S.Sos, selaku Pekerja SosialPerlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman diperolehkesimpulan bahwa yang bersangkutan merasa tidak nyaman berada dilingkungan sekolah maupun lingkungan sekitarnya dikarenakan ada yangmelakukan perundungan

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membuat PerjanjianPembiayaan Konsumen baru antara Penggugat dengan Tergugat yangisinya/materinya dilarang memuat atau mencantumkan klausula baku padasetiap dokumen perjanjian sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perundungan Konsumen;8.

alasan sebagaimana secara lengkap tersebut dalam memoribandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang menangani gugatanperdata perceraian nomor 156/pdt.G/2021/PN Mlg telah menyepelekanpermasalahan serius dalam rumah Pembanding Terbanding sebagaimanayang disebutkan dalam salinan putusan yang mana penyebab perpisahanantara Pembanding dan Terbanding bukan hanya masalah pembicaraanwhatsapp dan komunikasi yang tidak baik saja, namun juga ada unsurkekerasan dan perundungan

Penggugat sangatmenyayangkan rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II karena rencana mogok kerja tersebut dilakukan bukan akibatgagalnya perundungan sebagaimana kualifikasi gagalnya perundingan yangdiatur dalam Pasal 137 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum MogokKerja Yang Tidak Sah;.

tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang memberatkan dan meringankan pidanatersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telahsetimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandangtelah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (/egaljustice) dan keadilan masyarakat (social justice);Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika serta peraturan perundungan

PEMOHON PK DAHULU TERGUGAT IV SEBAGAI PEMBERI KREDITHARUS MENDAPAT PERUNDUNGAN HUKUM;5. Bahwa sebagaimana telah Pemohon PK nyatakan sebelumnya, keberatanyang akan Pemohon PK ajukan tidak hanya ditujukan kepada putusanMajelis Hakim Kasasi (Judex Jurisch) akan tetapi juga ditujukan kepadaputusan Judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar danPengadilan Tinggi Denpasar) yang juga telah keliru dan khilaf dalammenjatuhkan putusannya.6.

Siregar, SH,Mhum, Ravi Ramadana Hasibuan, SH,Panda Cahaya S.Sy, Ayu Andari Lubis, S.Sy, AdvokatPenasehat Hukum pada KantorPOS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LEMBAGA BANTUAN HUKUM &PERUNDUNGAN KONSUMEN (LBHPK) PERSADA berkantor di Jalan JendralSudirman No. 58 Lubuk Pakam untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwatersebut diatas khusus dalam perkara pidana :2424/Pid.Sus/2016/PNLbp pada tanggal18 Januari 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2424/Pid.Sus

MAMA setelah saksi mendengar perkataandari saksi HAWA SALSABILA PUTRI Als HAWA saksi menangisdan langsung masuk kedalam kamar, selanjutnya saksi langsungmelaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjungpinang;Bahwa menurut pengakuan dari saksi HAWA SALSABILA PUTRIAls HAWA bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan olehseorang laki laki tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksiHAWA SALSABILA PUTRI Als HAWA menjadi lebin pemurung danmendapat perundungan

usia menikah bagi calon mempelai wanitaadalah 19 tahun dengan mafsadah yang dalam perkara ini adalah menikahkananak yang masih di bawah umur, maka mafsadah di sini haruslah dihindaridengan tetap menikahkan calon mempelai perempuan meskipun masih dalamkategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dikawinkan dikhawatirkanakan terjadi mafsadah (madharat) yang lebih besar berupa tekanan sosiologis,psikologis dikarenakan undangan pernikahan antara keduanya telah disebarluaskan sehingga terjadi perundungan

melalui whatsapp tersebut dapat dikategorikansebagai informasi elektronik karena masuk dalam tulisan dan suara yang telahdiolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampumemahaminya;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasanterhadap pribadi terdapat penjelasan pasal 45B Undangundang R.I. nomor 19Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undangundang R.I. nomor 11 Tahun2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang isinya Ketentuan dalamPasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan

Halmana dapat terjadi kepada orang yang merasakan kehilangan akibatnyadibunuhnya salah satu anggota keluarga juga termasuk hilangnya harga diridikarenakan adanya tindakan perundungan baik fisik maupun psikis, sehinggaorang tersebut menjadi kalap atau menjadi kesetanan dimana sematamataperbuatan tersebut dilakukan demi pengembalian keadaan yang diingkan olehpsikisnya;Menimbang, bahwa disamping Hakim telah membaca dan mempelajarihasil Penelitian Kemasyarakatan dan telah mendengar pula pendapat danpermohonan

surat dengan Nomor 1202/BipBDP/XII/2013tertanggal 04 Desember 2013, dan Nomor 1205/BipBDP/XII.2013 tertanggal 11Desember 2013 serta Nomor 1207/BipBDP/XII.2013 tertanggal 16 Desember2013 sebagaimana bukti P3a s/d P3c berupa surat undangan perundinganbipartit dan atas 3 (tiga) kali undangan bipartit tersebut terbukti Tergugat tidakdatang dengan tanpa alasan sehingga dengan ketidak hadiran Tergugat untukmemenuhi undangan perundingan bipartit, maka perundingan bipartit dapatlahdinyatakan gagal, maka perundungan

H.AbdullahNamudat dapat memiliki tanah obyek sengketa (tanah adat) secaraperorangan, hal ini bertentangan dengan prinsipprinsip hukum adat yangtidak mengenal kepemilikan secara orang seorang tetapi secara komunalatau kelompok.Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan tujuan pendaftaran adalahuntuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perundungan terhadaphak dan kewajiban pemegang hak atas tanah.

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2019/PT MKS Bahwa mengenai tuntutan denda 1 %, 6% dan kerugian imateriiladalah sesuatu yang sangat tidak berdasar, Pembanding tanpa adadasar dari PPJB ataupun peraturan perundungan mengenakan dendasebesar 1%, 6% dan kerugian imateriil, kedua hal tersebutbertentangan dengan kaedah hukum yang diatur didalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut;i.

Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinyatelah mengemukakan dalildalil sebagaimana dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi dari PenggugatRekonvensi adalah tuntutan ganti rugi sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) karena Penggugat Rekonvensi merasa dipermalukan denganadanya gugatan Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensisering melamun karena terbebani dengan permasalahan rumah tangganya, danseringnya Penggugat Rekonvensi mendapat bully atauledekan/sindiran/perundungan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pnjakan terjadi mafsadah (madharat) yang lebih besar berupa tekanan sosiologis,psikologis dikarenakan undangan pernikahan antara keduanya telah disebarluaskan sehingga terjadi perundungan oleh masyarakat serta potensi terjadinyaperkawinan di bawah tangan sedangkan anak Para Pemohon telah mampumengoptimalisasi diri sebagai perempuan yang berdaya serta dewasa, haltersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:last! Ube yo Wel awl!

perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang memberatkan dan meringankanpidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadapterdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan olehterdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moraljustice), kKeadilan hukum (/egal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika serta peraturan perundungan

Putusan Nomor 40 P/HUMW2011Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukumdan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahanitu dengan tidak ada kecualinya;Pasal 28D ayat (1):Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perundungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum;Pasal 28G ayat (1):Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawahkekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

Bahwa dari dalil dan bukti bukti yang dikemukakan Penggugat ternyatatidak ada satu alat buktipbun yangdapat mendukung kebenaran dalilgugatan yang mempunyai niiai bukti sempurna ;Oleh karena itu tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR ;13.Bahwa dari uraian uraian tersebut diatas terbukti secara sahPenggugat mengajukan gugatannya dengan beritikad buruk , makaPenggugat menurut hukum adalah Penggugat yang tidak baik dan tidaklayak mendapatkan perundungan hukum ;Oleh karena itu. permohonan agar putusan