Bahwa akan tetapi sungguh sangat ironis, pada tanggal 17 Februari 2009,Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang beralamat diJalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat 10410 ic Terlawan 1,mengeluarkan Keputusan Nomor PJPN 149/PUPNC10.05/2009 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Pelawan sebesarRp1.295.578.621,70 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta limaratus tuiuh puluh enam ribu enam ratus duapuluh satu ribu rupiah enampuluh sen) (vide Bukti P6);SehinggaKeputusan a

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusanTerlawan tanggal 17 Februari 2009 Nomor PJPN 149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas namaPelawan sebesar Rp1.295.578.621,70 (satu miliar dua ratus sembilanpuluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluhsatu ribu rupiah enam puluh sen) dengan perincian sebagai berikut:a.

Nomor 565 PK/Pdt/2016kekuatan hukum mengikat Keputusan Terlawan tanggal 17 Februari2009 Nomor PJPN 149/PUPNC.10.05/2009 tentang penetapan jumlahpiutang negara atas nama Pelawan sebesar Rp1.295.578.621,70 (satumiliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapanribu enam ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh sen);Bahwa amar putusan Judex Facti yang menyatakan tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Panitia Urusan PiutangNegara Cabang DKI Jakarta Nomor PUPN149

mestinya serta tidak dapat dibuatnyva PERNYATAANBERSAMA tanpa alas hukum yang sah maka Tergugat menetapkanjumlah Piutang Negara untuk PT Sahid Detolin Textil sebesar US$2.270.652,00 ditambah 10 % Biaya Administrasi Pengurusan PiutangNegara (US$ 227.065,20) sehingga jumlah Piutang Negara untuk PT SahidDetolin Textil sebesar US$ 2.497.717,20. sebagaimana tertuang dalamPenetapan Jumlah Piutang Negara (PUPN) Nomor 322/PUPNC. 10.05/2008tertanggal 21 April 2008 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN

Terkait dengan hal tersebut pada angka 3 di atas, Tergugat telahmelengkapi dokumen persyaratan lelang dimaksud sebagai berikut:1) salinan/fotokopi Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) Nomor322/PUPNC. 10.05/2008 tertanggal 21 April 2008 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara (PUPN) atas nama PT Sahid Detolin Textil2) salinan/fotokopi Surat Paksa Nomor SP916/PUPN.10.05/2008tertanggal 06 Mei 2008;3) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan (SPS) Nomor: SPS133/PUPNC.10.05/2008 tertanggal 05 Agustus

Bukti T 16 Penetapan Jumlah Piutang Negara (PUPN) Nomor322/PUPNC. 10,05/2008 tertanggai 21 April 2008 Hal. 30 dari 38 Halaman Putusan No.328Pdt.G/2013/PN.JKT.PS T tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)atas nama PT Sahid Detolin Textil17. Bukti T 17 Surat Paksa Nomor SP 916/PUPN. 10.05/2008tertanggal 06 Mei 200818. Bukti T 18 Surat Perintah Penyitaan (SPP) Nomor: SPP133/PUPNC. 10.05/2008 tertanggai 05 Agustus200819.

.: PJPN.02/PUPNC.02.01/2008 Tentang PenetapanJumlah Piutang Negara atas nama TIO KIM BOI Alias TIO KIM MOI AliasIRAWAN TRISNO (Penggugat), tanggal 18 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Tergugatll;.

:PJPN.02/PUPNC.02.01/2008 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negaraatas nama TIO KIM BOI Alias TIO KIM MOI Alias IRAWAN TRISNO,tanggal 18 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Tergugatll, Penggugatadalah yang berhak melunasi/ menyelesaikan piutang negara sebesarRp.1.177.198.167,76 (satu milyar seratus tujun puluh tujuh juta seratussembilan puluh delapan ribu seratus enampuluh tujun koma tujuh puluhenam rupiah) kepada Tergugatll;4.

M E N G A D I L I:

DALAM PENUNDAAN:

• Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal

1. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: PJPN-49/PUPNC.10.01/2021, Tanggal 03 Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas

delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu koma dua puluh satu sen) dan biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10% dari saldo hak penyerah piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat paksa;

1. Mewajibkan Tergugat mencabut

PJPN, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan YosSudarso Iii, Gang Prima, Rw. 15, Kelurahan Teluk Lingga,Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timursebagai Pemohon;MelawanTermohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 Januari 1992, agama Islam,pekerjaan tidak diketahuil, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso li,Gang Prima, Rw. 15, Kelurahan Teluk Lingga, KecamatanSangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang TidakDiketahui

SuratPaksa diterbitkan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusantentang Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Surat Paksamempunyai kekuatan yang sama dengan grosse dari putusan hakimdalam perkara perdata, yang tidak dapat diminta banding lagi padahakim atasan ;10.Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dan maksud GugatanPenggugat, maka dengan tegas Tergugat I dan Tergugat IImenyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

PJPN PJPN19/PUPNC.26.01/2010 tanggal 05 Mei 2010;j. Surat Paksa telah diberitahukan secara resmi kepada Roos Kusoyselaku Debitur yang diterima oleh Nico Rumagit yang merupakansuami dari Debitur pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 oleh Juru20sita Piutang Negara. Dengan penyampaian Surat Paksa dimaksud,agar Roos Kusoy menyelesaikan hutangnya kepada Negara qq.Depkeu qq.

HARRIS RUSTANDI diminta kehadirannya untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian atas Piutang Negara tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangDKI Jakarta Nomor: PJPN 504/ PUPNC.10.05/2010, tanggal 15 November2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.IndotracoGemilang Pratama Qqg. HARRIS RUSTANDI, dinyatakan Jumlah PiutangNegara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT.Indotraco GemilangPratama Qq. HARRIS RUSTANDI kepada Negara. Cq.

terhadap perkara pengurusan piutang negara yangtelah terlebin dahulu diperiksa oleh PUPN (Terlawan Il) daripadaPengadilan Negeri, maka Pengadilan tidak berwenang memeriksanya;Bahwa dalam perkara a quo, Pelawan mempermasalahkan mengenaijumlah hutang Pelawan, padahal terhadap masalah ini telah diselesaikanoleh Terlawan II dengan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara(PUPN) Nomor PUPN60/PUPNC.10.01/2006 tanggal 14 Maret 2006;Bahwa bahkan sebagai alat pemaksa agar Pelawan membayarhutangnya sebesar PJPN

terhadap perkara pengurusan piutang negarayang telah terlebin dahulu diperiksa oleh PUPN (Terlawan Il)daripada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan tidak berwenangmemeriksanya;Bahwa dalam perkara a quo, Pelawan mempermasalahkan mengenaijumlah hutang Pelawan, padahal terhadap masalah ini telahdiselesaikan oleh Terlawan II dengan menerbitkan Penetapan JumlahPiutang Negara (PUPN) Nomor PUPN60/PUPNC.10.01/2006 tanggal14 Maret 2006;Bahwa bahkan sebagai alat pemaksa agar Pelawan membayarhutangnya sebesar PJPN

disyaratkan oleh Undangundang, dan Penggugat tidak pernah menerima Surat PenetapanPenyerahan Nilai Hutang dan tidak pernah membuat/menandatangani PB (Pernyataan Bersama maupun suratsuratyang lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BUPLN No38/PN/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang TeknisPengurusan Piutang Negara Bab VI Bagian Pertama Pasal 70 ayat(1) yang berisi Dalam hal barang jaminan telah diikat haktanggungan, dapat dilakukan penjualan melalui lelang sebelumditerbitkan PB atau Surat PJPN

VI bagian Pertama Pasal 70menentukan :AyatAyat1 : dalam hal barang jaminan telah diikat Hak Tanggungan dapatdilakukan penjualan melalui lelang sebelum diterbitkan PBatau Surat PJPN ;2: Penjualan lelang sebagaimana dimaksud ayat dilaksanakan berdasarkan Undang undang Nomor 4 TahunHalaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/201210.1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dengan ketentuan :a.

Pemberitahuan Surat Paksa, tanggal 27 Desember 2011,dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, telah disesuaikandengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TIX VII;Foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh,Nomor : S351/WKN.01/KNI.01/2010, telah disesuaikan dengan aslinya dandibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TIX VII;Foto copy Surat Keputusan Panitia Uusan Piutang Negara Cabang Nanggroe AcehDarussalam, Nomor: PJPN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, telah disesuaikandengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TIIIIIXIIFoto copy Surat tanggapan atas Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, tanggal 27Desember 2011, dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh,telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnyadiberi tanda TIIIIXIV;Foto copy Surat Keputusan Panitia Uusan Piutang Negara Cabang Nanggroe AcehDarussalam, Nomor: PJPN

diberi tanda TIVVXII;Foto copy Surat Paksa Nomor: Sp.022/PUPNC.01/2011, tanggal 28 Maret 2011 dariPanitia Urusan Piutang Negara Cabang Nanggroe Aceh Darussalam, tanpa aslinyaselanjutnya diberi tanda TIVVXIV;Foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh,Nomor : S351/WKN.1/KNL.01/2010, telah disesuaikan dengan aslinya dandibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TIVVXV;Foto copy Surat Keputusan Panitia Uusan Piutang Negara Cabang Nanggroe AcehDarussalam, Nomor: PJPN

$5260/KN.5/2013, perihal permintaan penjelasan, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberitanda TVIVIIXXII;Hal 47 dari 84 hal Putusan Nomor : 13/PDT.G/ 2014/ PN Sgl4823.24.22.26.27.28.Foto copy Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, tanggal 27 Desember 2011,dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, tanpa aslinyaselanjutnya diberi tanda TVIVIIXXIII;Foto copy Surat Keputusan Panitia Uusan Piutang Negara Cabang Nanggroe AcehDarussalam, Nomor: PJPN

menerimaSurat Penetapan Penyerahan Nilai Hutang dan tidak pernah menerima Surat PenetapanPenyerahan Nilai Hutang tidak pernah membuat/menanda tangani PB (PernyataanBersama) maupun suratsurat yang lain sebagaimana diatur dalam Keputusan KepalaBUPLN Nomor : 38/PN/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Teknis PengurusanPiutang Negara BAB VI bagian Pertama pasal 70 ayat 1 yang berisi Dalam halbarang jaminan telah diikat hak tanggungan dapat dilakukan penjualan melalui lelangsebelum diterbitkan PB atau Surat PJPN

Menyatakan batal atau tidak sah;1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor :PJPN 292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.Indauda juncto;Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara NomorSP710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010 juncto;Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal23 Desember 2010 juncto;Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang NegaraNomor : SPS01/PUPNC.10.04

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:1.1.1.2.1.3.1.4.Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor :PJPN 292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.Indauda juncto;Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara NomorSP710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010 juncto;Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember2010 juncto;Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang NegaraNomor : SPS01/PUPNC.10.04

Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor PJPN 03/PUPNC.10.02/2005 tanggal 14 Februari 2005;c. Surat Paksa Nomor SP1909/PUPNC. 10/2005 tanggal 17 Juni 2005;d. Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS25/PUPNC. 10.02/2006 tanggal 16Juni 2006;e. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS36/PUPNC.10.02/2006 tanggal 13 Oktober 2006;4.

PB/PJPN (PB) apabila Debitur menghadap akan dibuatkan pernyataan bersamaterhadap jumlah piutang dan apabila debitur tidak menghadap akan diterbitkan(PJPN), penetapan jumlah Piutang Negara oleh Ketua Panitia Urusan PiutangNegara;SP (Surat Paksa);Tmg. SPP (Surat Perintah Penyitaan);h. SPPBS (Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan);i. Pelaksanaan lelang (dari Pemohon Lelang);. Bahwa tergugat X telah menerima pengurusan Piutang Negara atas nama MarahIsmail, Taksiah dari PT.

alasanalasan tersebut yang dikemukakan di atas, makaPENGGUGAT dengan ini memohon dengan hormat kepada yang mulia KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat / Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaPusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:DALAM PETITUM:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan TERGUGAT dan TERGUGAT II, telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum: SURAT KEPUTUSANPanitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPN

; SURAT PERINTAH PENYITAAN PanitiaUrusan Piutang Negara Nomor : SPS01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17Januari 2011; BERITA ACARA Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23Desember 2010; BERITA ACARA PENYITAAN Nomor : BAP01B/WKN.07 /KNL.04/ 2011 tertanggal 21 Februari 2011; Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan Nomor:SPPBS04/PUPNC.10.04/ 2011 tanggal 14 Maret2011;Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk menghapuskan bebanhutang PENGGUGAT berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Panitia UrusanPiutang Negara Nomor: PJPN

Duta Sulawesi Agro berdasarkan PJPN adalahRp. 1.024.226.096,55 (satu milyar dua puluh empat juta dua ratus dua puluhenam ribu sembilan puluh enam rupiah lima puluh lima sen) yang terdiri dari29hutang pokok Rp. 637.749.739,20, bunga Rp. 293.364.894, 03 , biayaadministrasi urusan piutang Negara 10% dari saldo hutang Rp. 93.111.463,32dan saksi mengetahuinya dari arsip KP2LN Kendari;Bahwa jumlah awal penyerahan sudah sesuai, namun berdasarkan SuratTanggal 07 Oktober 2002 dengan Nomor: 973/1813/DKKdi/

Duta Sulawesi Agro tidak pernahhadir sehingga diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) Nomor:PJPN45/PUNPC.25/2002 tanggal 28 Nopember 2002;Bahwa PT. Duta Sulawesi Agro belum melakukan pembayaran namunkemudian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari (Konawe) melakukanpenarikan piutang dengan surat Nomor: 973/182/GKKdi.2003;Bahwa penarikan suatu masalah yang telah dilimpahkan ke KP2LNdiperbolehkan saja jika yang bersangkutan sudah merasa mampu untukmenyelesaikan masalah tersebut; .

IR.Bahwa terhadap penarikan piutang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari(Konawe) dikenakan biaya berupa biaya administrasi pengurusan piutangNegara berdasarkan Pasal 309 huruf c Keputusan Menteri Keuangan (KMK)Nomor: 300/KMK.01/2002 Tanggal 13 Juni 2002 sebesar 2,5% dari saldohutang; Bahwa Panitia PJPN menyetujui penarikan piutang oleh Dinas KehutananKabupaten Kendari (Konawe) dalam bentuk persetujuan tertulis setelahmembayar biaya administrasi 2,5% dari saldo hutang Rp. 561.859.923,24yaitu sebesar

HARRIS RUSTANDI diminta kehadirannya untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian atas Piutang Negara tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangDKI Jakarta Nomor: PJPN 504/ PUPNC.10.05/2010, tanggal 15 November2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.IndotracoGemilang Pratama Qqg. HARRIS RUSTANDI, dinyatakan Jumlah PiutangNegara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT.Indotraco GemilangPratama Qq. HARRIS RUSTANDI kepada Negara. Cq.

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa TengahNomor PJPN 21/PUPNC.15/2007 tanggal 22 Januari 2007 adalah sebesarUS $ 532,830.62 (lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh62/100 Dollar Amerika);Bahwa mengenai jumlah hutang yang menjadi tanggungan Penggugat juga masihmenjadi permasalahan sebagaimana surat Penggugat, dikarenakan :1.

PJPN-04/PIPNC.10.02/2012, tanggal 26 Maret 2012 Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat ; 7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

KPKNL Jakarta Il pada tahun 2011 sesuai Surat Penyerahan No.515/MK. 6/2001, tanggal 21 Desember 2011 dengan jumlah sebesarRp.596.794.000.000, sesuai PJPN No. PJPN04/PUPNC.10.02/2012, tanggal 26Maret 2012 serta tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il berupa penguasaan, pengelolaan dan penyitaan terhadap 6 (enam)bidang tanah dengan alasa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1, 3, 4, 5, 6 yangterletak di Caringin a/n : PT.