Bahwapemberian fasilitas kredit tersebut dituangkan dalam perjanjian kredityang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan TERGUGATIV sebagaimana PERJANJIAN KREDIT Nomor : PK01/2779/10/09tanggal 2 Oktober 2009 ;.

Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : PK01/2779/10/9 tanggal 02Oktober 2009 , diberi tanda T.IV1 ;2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.1845 / Bandengan atas namaLISMININGSIH, diberi tanda T.IV2;3. Foto copy sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1627 / 2009, diberitanda T.IV3;4. Foto copy surat Peringatan dari Bank DanamonNo.128/1/2779/05/11 tanggal 19 Mei 2011 yang ditujukan kepadaLISMININGSIH, diberi tanda T.IV4;5.

Bahwa terdapat bukti baru berupa Surat Keterangan Nomor 11/1968,tanggal 5 Juli 1968, Ketua Rukun Kampung VI Tambak AsriLingkungan Perak yang menyatakan bahwa Soeprijadi dan Djaminpernah turut orang yang bernama Fatimah di Tambak Asri Gang XXIVNomor 27, Lingkungan Perak, RT IX, RK IV di Surabaya (BuktiNovum PK01);Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 189 PK/Padt/2016d.

201612.13.14.15.selanjutnya menghibahkan objek sengketa a quo kepada PemohonPeninjauan Kembali;Bahwa, novum lainnya yaitu Bukti Novum PK08, dinyatakan dalam SuratKeterangan Nomor 133/06/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011, dari Subandi,SPi., M.M., Ketua RW 06, Tambak Asri yang pada intinya menyatakanbahwa Yatimah tidak mempunyai keturunan pada saat tinggal diSurabaya dan Yatimah adalah istri simpanan dari Le Tong Te (namapanggilan Yok Onik) warga negara asing;Bahwa, hal ini pun diperkuat juga dalam Bukti Novum PK01

Nomor 815 PK/Pdt/2019berhak memberikan atau menghibahkan kepada siapapun juga; Bahwa bangunan yang dihibahkan tersebut sudah tidak ada wujudaslinya, maka Hibah Bangunan Nomor 42 tanggal 17 September1974 sudah tidak relevan lagi, dan tidak merupakan bukti baruyang bersifat menentukan; Bahwa buktibukti novum PK01 sampai dengan PK05 tersebut tidakdapat mengenyampingkan pelaksanaan sita jaminan terhadap hutanghutang Tergugat I/Tergugat Il kepada Penggugat yang telah ditentukandalam putusan yang telah

DivisiKajian PKBHFH UGM Yogyakarta yangpada pokoknya berisi Kesimpulan bahwakekurangan tindakan administrasi seperti:HPS dibuat pada proses lelang bukansebelum lelang; HPS dibuat sendiri tanpamelibatkan anggota panitia lelang yang lain(panitia lain dilibatkan dan mengertitupoksinya masingmasing dan ikutmenandatangani setiap dokumen lelangdan tanpa survey (bukan suatu keharusandalam membuat HPS) adalah tindakanadministrasi yang tidak perlu dijatuhihukuman pidana.Photocopy sesualdengan asli Bahwa bukti baru PK01

,Pekerjaan : Pengacara;Alamat : Perum Beji Permai Blok C / 25 RT/RW005/013 Kelurahan Tanah baru,Kecamatan Beji, Kota Depok;Nomor KTP : 83276062505640006;Kebangsaan : Indonesia;Agama : Katholik;Pada hari : Kamis, 13 Maret 2015;Tempat : Kantor PLN Pusat, Jakarta;Bahwa bukti baru PK01 tersebut diperoleh dari LKPP dan bukti PK02sampai dengan PK03 diperoleh dari PT.

Nomor 151 PK/PID.SUS/2015Bahwa alasan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya novum denganmengajukan bukti PK01, PK02 dan PK03 tidak dapat dibenarkan sebabdalam putusan Judex Facti dan putusan Judex Juris telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar, sebab Flame Tube yangditerima oleh PT.

PLN dan yang lainnya;Bahwa oleh karena itu bukti PK01, PK02 dan PK03 tersebut tidakmerubah fakta dan keadaan sebagaimana dipertimbangkan dalamputusan Judex Facti dan Judex Juris sehingga bukan merupakan novum;Bahwa mengenai keadaan baru dengan terbitnya UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal17 Oktoner 2014, tidak pula dapat dibenarkan sebab undangundangtersebut tidak berlaku surut, disamping itu sesuai Peraturan MahkamahAgung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2015 bahwa

Bahwa walaupun bukti PK01, bukti PK02, bukti PK03,bukti PK04, bukti PK05, bukti PK06, bukti PKO9,bukti PK16 dan bukti PK24, yang diajukan adalah berupafotokopi yang tidak secara nyata disesuaikan denganaslinya, akan tetapi bukti bukti tersebut dapat menjadipetunjuk dan secara nyata bukti bukti tersebut adaaslinya.

BUKTI BARU PK01 s/d PK27, MEMBJKTIKAN BAHWA BERIT! KADHal. 45 dari 83 hal.Put.No. 166 PK/Pdt.Sus/2010TIDAK BAIK PADA WAKTU MENNDAFTARKAN MEREK NASHUA DALAMKELAS 17 DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREKNASHUA DENGAN BERBAGAI VARIASI DALAM KELAS 16;30.

Bahwa berdasar kan bukti baru yang diberi tanda PK01 s/d PK06, terbukti bahwa Termohon PK sejak semulaingin memiliki merek NASHUA dalam kelas 16, karenaproduk produk yang diperdagangkannya saat ini termasukdalam kelas 16 dan bukan dalam kelas 17;ad.

berikutMenimbang, bahwa sebaliknya Merek NASHUA Tergugatterdaftar dibawah Sertifikat IDM 000029370 tertanggal 11Februari 2005 di Direktorat Merek, Direktorat JenderalHKI Departemen Hukum dan HAM RI, disamping itu MerekTergugat baru didaftar di beberapa negara sepertiMyanmar (bukti T2), negara Taiwan (bukti T3) danHal. 56 dari 83 hal.Put.No. 166 PK/Pdt.Sus/2010dimohonkan pendaftaran di negara Singapura dan India(bukti T6, T7);Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas biladihubungkan dengan bukti baru PK01

yang ada sebagai berikut :1 Bahwa pada proses keberatan, atas koreksi DPP PPN Keluarantersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) setuju sebagian yaitu sebesarRp26.405.343,00 dan mengajukan keberatan atas sisanya11sebesar Rp599.269.540,00, sedangkan atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp10.999.999,00, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatanatas seluruh jumlah tersebut (Surat Keberatan Nomor : 024/KASAcc/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Lampiran PK01

sengketa yang turut dinyatakan tepat dan benarmenurut hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya danselanjutnya dikuatkan dalam keputusannya adalah tidak tepat/tidak benar ;Upaya menghargai proses hukum yang sedang berlangsung demitercapainya kepastian hukum dan keadilan nampaknya diabaikan oleh paraTermohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi ;Pemohon Kasasi dengan segenap keterbatasan yang ada telahmelayangkan surat pada tanggal 20 September 2006 pada pihakpihak yangberkepentingan (Bukti PK01

diatur dalamPasal 67 huruf F UU No. 14 tahun 1985 Jo UU No. 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung.Ditemukannya surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktuperlara diperiksa belum ditemukan : bahwa telah ditemukan surat bukti baru (Novum) berupa surat keterangandari Hadaming selaku penjual tanah kepada PT.TIMURAMA terhadap tanahyang menjadi obyek dalam perkara ini Sesuai Rincik No. 1 Persil No. 22 SIlseluas + 5164 M2 (lima ribu seratus enam puluh empat meter persegi) yangdiberi kode bukti PK01

kesepakatanperdamaian (Akta Perdamaian) yang dibuat serta di dalam perkaraterkandung Sengketa Kepemilikan sehingga Akta Perdamaian PutusanPengadilan Agama Ketapang Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Ktp. tanggal06 Juli 2015 (Putusan Perdamaian) patut untuk dibatalkan karenamelanggar ketentuan Pasal 1859 ayat (1) KUHPerdata (Vide point 4Akta Perdamaian, halaman 4);Bahwa terbukti Pemohon PK tidak diakui sebagai Ahli Waris dari M.Suri alias Suri bin Dulasib oleh Para Termohon PK padahal sesuaiBukti Pemohon PK01

sebagai berikut :6.1.6.2.6.3.6.4.Bahwa pada proses keberatan, atas koreksi DPP PPN Keluarantersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) setuju sebagian yaitu sebesar Rp26.821.739,00 danmengajukan keberatan atas sisanya sebesar Rp799.713.150,00,sedangkan atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp23.427.272,00,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengajukan keberatan atas seluruh jumlah tersebut (SuratKeberatan Nomor : 026/KASAcc/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Lampiran PK01

KTT);1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa No.32 tanggal 29September 2015;1 (Satu) bundel legalisir Nota Kesepahaman Nomor : 014/KKTKTM/PK01/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015;1 (satu) bundel Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan ModalUsaha Nomor 2 tanggal 8 Desember 2015 dibuat dihadapan NotarisALEXANDER WIJAYA, S.H., M.Kn.;1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Adendum Nota Kesepahaman Nomor :013/KKTKTM/PK02/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016;1 (Satu) bundel fotocopy Adendum ke1 perjanjian Pemberian

KTT);1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa No.32 tanggal 29September 2015;1 (Satu) bundel legalisir Nota Kesepahaman Nomor : 014/KKTKTM/PK01/X1I/2015, tanggal 8 Desember 2015;1 (satu) bundel Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan ModalUsaha Nomor 2 tanggal 8 Desember 2015 dibuat dihadapan NotarisALEXANDER WIJAYA, S.H., M.Kn.;1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Adendum Nota Kesepahaman Nomor :013/KKTKTM/PK02/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016;1 (Satu) bundel fotocopy Adendum ke1 perjanjian Pemberian

Bahwa terkait pokok sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sampaikan fakta yuridis yang ada sebagai berikut :6.1.6.2.6.3.6.4.Bahwa pada proses keberatan, atas koreksi DPP PPN Keluarantersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) setuju sebagian yaitu sebesar Rp35.360.253,00 danmengajukan keberatan atas sisanya sebesar Rp668.935.420,00(Surat Keberatan Nomor : 020/KASAcc/VI/2010 tanggal 24 Juni2010 Lampiran PK01);Bahwa terhadap jumlah koreksi DPP PPN Keluaran

. , tanggal 2011, jo BeritaAcara Sumpah tanggal 31 Oktober 2011, adapun bukti baru dimaksud adalahsebagai berikut :(1) Bukti PK01 : Datadata baru yang ditemukan dari hasil investigasi/penyelidikan yang dilakukan dengan cara melayangkansurat kepada kepala Dinas Pendidikan kabupatenTangerang oleh Pemohon Peninjauan Kembali karenaadanya itikad tidak baik (bad faith) dari Termohon PK,dan telah dilegalisasi oleh petugas dikantor tersebut, telahdileges/di cap di kantor Pos dan sudah di sumpah denganbukti

Putusan Nomor 1629/B/PK/PJK/20166.2.6.3.6.4.6.5.atas seluruh jumlah tersebut (Surat Keberatan Nomor :025/KASAcc/V1I/2010 tanggal 24 Juni 2010 Lampiran PK01);Bahwa terhadap jumlah koreksi DPP PPN Keluaran yangdisetujui sebesar Rp.29.345.990,00 dan koreksi Pajak Masukansebesar Rp.12.772.250,00 Pemohon Banding tidakmengajukan keberatan, dan telah melunasi jumlah PPNTerutang sebesar Rp.15.706.849, berikut sanksi kenaikan100% sebesar Rp.15.706.849,00 sehingga total berjumlahRp.31.413.698,00Bahwa atas

Rp.719.349.410,(Surat Keberatan Nomor : 022/KASAcc/V1I/2010 tanggal 24 Juni2010 Lampiran PK01);Bahwa terhadap jumlah koreksi DPP PPN Keluaran yang disetujuisebesar Rp.33.216.849,00 Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding tidak mengajukan keberatan, dan telah melunasijumlah PPN terutang sebesar Rp.3.321.685,00 berikut sanksikenaikan 100% sebesar Rp.3.321.685,00 sehingga total berjumlahRp.6.643.358,00;Bahwa atas permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), Pemohon

PK/PJK/2014berupa buku produksi yang sah, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menetapkan nilai produksi berdasarkan dokumenprospektus yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohonBanding);Hal ini terbukti dengan diterbitkan Surat Peringatan NomorS413/WPJ.03/KP.0800/I/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan SuratPeringatan Il Nomor S48/WPJ.03/KP.0800/I/2009 tanggal 23 Februari2009;Dalam Surat Peringatan Nomor S413/WPJ.03/KP.0800/I/2008 tanggal 5Agustus 2008 (terlampirLampiran PK01

ada sebagaiberikut:6.1.6.2.Bahwa pada proses keberatan, atas koreksi DPP PPNKeluaran tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) setuju sebagian yaitu sebesarRp.25.457.241, dan mengajukan keberatan atas sisanyasebesar Rp.628.065.100,00, sedangkan atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp.61.423.322,00 Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatanatas sejumlah Rp.57.898.322,00 (Surat Keberatan Nomor023/KASAcc/V1I/2010 tanggal 24 Juni 2010 Lampiran PK01

Putusan Nomor 139/ B/PK/PJK/20146. 3.6. 4.Dalam Surat Peringatan Nomor : S413/WPJ.03/KP.0800/I/2008tanggal 5 Agustus 2008 (terlampir Lampiran PK01), sangat jelasdisebutkan pada bagian Il angka 3 dan angka 13, adanyapermintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas dokumen Buku Produksi Barang Jadi dan Buku ProduksiHarian dan Bulanan;Dalam Surat Peringatan Il Nomor: S48/WPJ.03/KP.0800/I/2009tanggal 23 Februari 2009 (terlampir Lampiran PK02), jugasangat jelas disebutkan pada bagian Il angka

II/PK01 sampai dengan Bukti TK. II/PK41 saling bersesuaian satu sama lainnya dandiperkuat oleh keterangan saksisaksi yaitu ;Saksi ke1 SAHAT EFENDI TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Hal. 38 Putusan No.22/Pdt.G/2016/PN.JktTim.

II/PK01 sampai dengan Bukti TK.I/PK41 saling bersesuaian satu sama lainnya dan diperkuat oleh keterangansaksi saksi yaitu ;Saksi ke1 SAHAT EFENDI TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa, Tergugat Il Konpensi memiliki bidang tanah di Kelurahan Pulogebangberdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1 dan 2 ;;Bahwa Tanah obyek sengketa berada pada sertifikat No. 2 ;Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat Il Konvensi berdasarkansertifikat HPL No. 2 ;Bahwa

Masalah sewa menyewa dan agunan tersebut adalah masalahhukum keperdataan pemilik/oenyewa kapal yang tidak menghilangkan sifatmelawan hukum Terpidana yang telah memakai kapal tersebut sebagai saranamelakukan tindak pidana;Bahwa uraian Memori Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidanabertanggal 25 dan 27 Maret 2015, maupun buktibukti yang diajukan PemohonPK/Terpidana, yaitu Bukti NP/PK01 berupa fotocopi surat PT. Bank NegaraIndonesia No.