Cipta Asri Tembesi Kec.Sagulung Kota Batam untuk dibawa ke Polresta Barelang; Bahwa berdasarkan PL (Peta Lokasi) 218040180 tanggal 16 Juli 2018 yangdikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan peruntukan Danaudan menurut Permen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun 2015tentang Bendungan lokasi tersebut merupakan tangkapan air dan sesuai SK MenteriLingkugan Hidup dan KehutananNo. 452/SETJEN/PLA.O/6/2016, tanggal 17 juni2016 Tentang Penetapan Wilayah Kawasan Hutan Lindung

Lokasi 218040180, tanggal 16 Juli 2018lokasi tersebut masuk dalam kawasan zona pagar daerah tangkapan air; Bahwa berdasarkan PL (Peta Lokasi) 218040180 tanggal 16 Juli 2018 yangdikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan peruntukan DanauHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btmdan menurut Permen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun 2015tentang Bendungan lokasi tersebut merupakan tangkapan air dan sesuai SK MenteriLingkugan Hidup dan Kehutanan No. 452/SETJEN/PLA.O

bak penampungan bawah, dansetelah pasir tersebut terkumpul selanjutnya pasir tersebut baru tersangka jualkepada konsumen atau masyarakat yang ingin membeli; Bahwa berdasarkan PL (Peta Lokasi) 218040180 tanggal 16 Juli 2018 yangdikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan peruntukan Danaudan menurut Permen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun 2015tentang Bendungan lokasi tersebut merupakan tangkapan air dan sesuai SK MenteriLingkugan Hidup dan Kehutanan No. 452/SETJEN/PLA.O

dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Olm17.tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasanhutan untuk Sumber tanah obyek reforma agrarian;C) Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorBU.522.16/02/DISHUt/ 2018 tanggal 20 Desember 2018 halrekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan diWilayah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,merekomendasikan perubahan batas kawasan hutan + 1.827,4 Ha;d) Surat Perintah Tata Batas nomor 5.515/Menlhk/ Setjen/PLA.O

Fotokopi Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: S.515/Menlhk/Setjen/PLA.O/7/2019 tanggal 26 Juli 2019,selanjutnya diberi tanda P10;11. Fotokopi Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIVKupang Nomor: S.314/BPKH.XIV2/7/2020 tanggal 21 Juli 2020, selanjutnyadiberi tanda P11;12. Fotokopi Berita Acara tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P12:13.

Fotokopi Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: S.515/Menlhk/Setjen/PLA.O/7/2019 tanggal 26 Juli 2019, selanjutnyadiberi tanda TT2;3. Fotokopi Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV KupangNomor: S.289/BPKH.XIV2/7/2020 tanggal 11 Juli 2020, selanjutnya diberi tandaTT3;4.

Bahwa sesuai keterangan Ahli dari UPT KesatuanPengelolaa Hutan (KPH) Bali Utara Kayu Sonokeling yangdiangkut terdaka berasal dari kawasan hutan lindung sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor: SK/85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/2018,tanggal 12 Februarai 2019 tentang Penetapan Wiayah KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan untuk mengangkut kayutersebut harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah HasilHutan Kayu (SKSHHk); Bahwa terdakwa yang telah mengetahui jika

N 8178 UB yang dipergunakan untukmengangkut pohon sonokeling tersebut diamankan PetugasPolsek Seririt; Bahwa sesuai keterangan Ahli dari UPT KesatuanPengelolaa Hutan (KPH) Bali Utara Kayu Sonokeling yangdiangkut terdaka berasal dari kawasan hutan lindung sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor: SK/85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/2018,tanggal 12 Februarai 2019 tentang Penetapan Wiayah KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan untuk mengangkut kayutersebut harus dilengkapi

Bahwa dari buktisurat yang diajukan terutamadalam berita acara mediasi yaitu bukti P.3 dan P.4 sebagaimana diakui masingmasing pihak, bahwa obyek sengketa awalnya adalah kawasan hutan yang menjadikewenangan Dinas Pertanian dan kehutanan dan berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan Nomor SK 357/MenIhk/Setjen/Pla.O/5/2016 tanggal 11 Mei 2016 kawasanhutan tersebut (termasuk obyek sengketa) telah berubah bukan lagi menjadi kawasanhutan (areal penggunaan lain) (oukti surat P.8 dan P.12);Menimbang, bahwa

mengolah obyek sengketa, sedangkan Penggugat(kepala sekolah dari saksi) tinggal di atas obyek sengketa sejak tahun 1981 sampaidengan 1985 (sekitar 5 tahun);Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat terutama buktisurat P.3, bukti surat P.4 dan P.8 serta apa yang disampaikan oleh saksi AlexanderSeru Lazar, sebagaimana diakui para pihak menerangkan bahwa obyek sengketaawalnya adalah bagian dari kawasan hutan yang baru terbuka berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 357/MenlIhk/Pla.O

surat P.2, P.3, P.4 baikPenggugat maupun Tergugat bersamasama mengakui bahwa mereka hanyamemanfaatkan tanaman yang ada di atas obyek sengketa dan bukan atas obyeksengketanya, karena bersamasama mengakui bahwa obyek sengketa adalahkawasan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa obyek sengketa awalnya adalah kawasan hutan yang dilaranguntuk dimanfaatkan atau dirambah dan baru terbuka setelah keluarnya KeputusanMenteri Kehutanan Nomor SK 357/Menthk/Pla.O

dalil Penguasaan oleh Pen ggugatselama kurang lebih 47(empat puluh tujuh) tahun juga harus dikesampingkan, karena faktanya Penggugatsendiri dalam bukti suratnya mengakui obyek sengketa adalah kawasan hutan danPenggugat bersamasama dengan Tergugat hanya memanfaatkan tanaman yangtelah terlanjur ditanam oleh masingmasing pihak di atas obyek sengketa;Menimbang, bahwa obyek sengketa baru terbuka untuk dimanfaatkan sejaktanggal 11 Mei 2016 setelah keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK357/Menthk/Pla.O

tersebut berasal dari tanah negaraatau tanah hak pengelolaan dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atastanah dan kegiatan pendaftaran pertanahan diberikan kepada kepala KantorPertanahan, kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kepala badanPertanahan Nasional;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sejaktanggal 11 Mei 2016 setelah keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK357/Menthk/Pla.O

LISNANTO dan AGUS MULLIONO dansekira pukul 20.00 wita saksi MESENAN bersama dengan saksi LADI,LISNANTO dan AGUS MULLIONO menaikkan kayu tersebut ke atastruk yang dikemudikan saksi SUDIONO yang kemudian diamankan olehPetugas Polsek Seririt; Bahwa sesuai keterangan Ahli dari UPT Kesatuan Pengelolaa Hutan(KPH) Bali Utara kawasan hutan yang pohon sonokelingnya dijualterdakwa adalah dikawasan hutan lindung sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:SK/85/MENLHK/SETJEN/PLA.O

Seririt, UPT KPH bali Utara,Dinas Kehutanan Propinsi Bali, Karena setelah di cek dilapangan diketahuiadanya bekas kayu sonokeling tersebut diolah dengan peta lokasi ada padaRPH Seririt, tepatnya Palemahan Desa Lokapaksa. lokasi kayu sonokelingyang ditebang tersebut ada di kawasan hutan lindung tepatnya di antarakordinat (815.343' S ; 11454.487' E ) sampai dengan koordinat (815.325' S ;11454.493' E), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor: SK/85/MENLHK/SETJEN/PLA.O

SK. 362/MENLHK/SETJEN/ PLA.O/5/2019 tanggal 28Mei 2019) lokasi titik koordinat tersebut selurunnya masuk atau beradadalam kawasan hutan Kalaena dengan fungsi hutan lindung;Bahwa yang dapat dilakukan dalam kawasan hutan Kalaena denganfungsi lindung adalah kegiatan yang sudah mendapat ijin dari Pemerintah(Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan) misalnya dalam bentukmemungut hasil hutan bukan kayu tetapi bukan untuk kegiatanpenebangan kayu; Bahwa pengangkutan hasil hutan berupa kayu, diperbolehkan selamamemiliki

SK.362/MENLHK/SETJEN/ PLA.O/5/2019 tanggal 28 Mei 2019) lokasi titikkoordinat tersebut selurunnya masuk atau berada dalam kawasan hutanKalaena dengan fungsi hutan lindung; Bahwa benar di sekitar lokasi penebangan dan pengolahan kayu, adatanda atau peringatan bahwa areal sekitarnya adalah kawasan hutanberupa pal batas yang jaraknya sekitar 1(Ssatu) kilometer; Bahwa benar Terdakwa meminjam mobil truk dari Saksi JOMANTO danTerdakwa sebelumnya telah memberi tahu Terdakwa akan memberikanupah Rp. 200.000

klarifikasi titikk koordinat ditemukan persesuaian bahwa,titik koordinat E. 120.78436 S 2.26303 dan E 120.78651 S. 2.24826 serta E.120.76857 S. 2.27300, berdasarkan hasil ploting koordinat lokasi pengambilankayu, terhadap peta perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukankawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukankawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan skala 1 :250.000 (lampiran Kepeutusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK. 362/MENLHK/SETJEN/ PLA.O

hutan diprovinsi Kepualauan Riau saat ini adalah SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK. 76 / MenLHKlII / 2015 tentang Perubahan Peruntukan KawasanHutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 207,569 Ha, Perubahan FungsiKawasan Hutan seluas + 60,299 Ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutanmenjadi Kawasan Hutan seluas + 536 Ha di Provinsi Kepulauan Riau dan SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK. 272 / MenLHK / SETJEN / PLA.O

hutan diprovinsi Kepualauan Riau saat iniadalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK. 76 / MenLHKIl / 2015 tentang Perubahan PeruntukanKawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 207,569 Ha,Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas A+ 60,299 Ha dan Perubahan BukanKawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas + 536 Ha di Provinsi KepulauanRiau dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK. 272 / MenLHK / SETJEN / PLA.O

hutan diprovinsi Kepualauan Riau saat ini adalah Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 76 /MenLHkKlIl / 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan MenjadiBukan Kawasan Hutan seluas + 207,569 Ha, Perubahan Fungsi KawasanHutan seluas + 60,299 Ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadiKawasan Hutan seluas + 536 Ha di Provinsi Kepulauan Riau dan SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK. 272 / MenLHK / SETJEN / PLA.O

Hang Nadim Batam, kemudian lahan yang digarap olehterdakwa tersebut masuk ke dalam kawasan Area Penggunaan Lainberdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK 76/MenLHKII/2015 tentang PerubahanPeruntukan Kawasan Hitan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas +60,299 Ha, Perubahan Fungsi menjadi Kawasan Hutan seluas + 536 Hadi Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK272/MenLHK/SETJEN/PLA.O

Bebas dan PelabuhanBebas Batam, dengan Nomor Penetapan Lokasi 218040180, tanggal 16 Juli 2018lokasi tersebut masuk dalam kawasan zona pagar daerah tangkapan air; Bahwa berdasarkan PL (Peta Lokasi) 218040180 tanggal 16 Juli 2018 yangdikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan peruntukan Danaudan menurut Permen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun 2015tentang Bendungan lokasi tersebut merupakan tangkapan air dan sesuai SK MenteriLingkugan Hidup dan Kehutanan No. 452/SETJEN/PLA.O

bak penampungan bawah, dan setelah pasir tersebutterkumpul selanjutnya pasir tersebut baru tersangka jual kepada konsumen ataumasyarakat yang ingin membeli; Bahwa berdasarkan PL (Peta Lokasi) 218040180 tanggal 16 Juli 2018 yangdikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan peruntukan Danaudan menurut Permen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun 2015tentang Bendungan lokasi tersebut merupakan tangkapan air dan sesuai SK MenteriLingkugan Hidup dan Kehutanan No. 452/SETJEN/PLA.O

Hutan di Wilayah KotamadyaBatam, Propinsi Dati Riau seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan.Sampai saat ini Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai belum mengalamiperubahan status maupun ditata batas hanya saja terdapat perubahannama atau blok menjadi HL Sei Hulu Lanjai I, Il dan III; Sesuai hasil ploting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi KepuluanRiau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor> SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.O

seluas 23.430 Ha Sebagai Kawasan Hutan.Sampai saat ini Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai belum mengalamiperubahan status maupun ditata batas hanya saja terdapat perubahannama atau blok menjadi HL Sei Hulu Lanjai , II dan III; Sesuai hasil ploting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi KepuluanRiau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 10 dari 33 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm> SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.O

Januari 2019 panjang 5 (lima) meterdiameter 20 (dua puluh) centi meter dan volume 0,57 M 2 (nol koma limatujuh) meter kubik; Bahwa akibat dari penebangan tersebut Kawasan Hutan LindungRokorakaMatalombu menjadi gundul yang merusak ekosistem hutankarena sebagian lokasi tersebut sudah dijadikan kebun oleh Terdakwakarena lokasi penebangan kayu merupakan Kawasan Hutan LindungRokorakaMatalombu berdasarkan Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.357/Menlhk/Setjen/PLA.O

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.O/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 beserta peta lampirannya,merupakan konsesi IUJPHHKHT PT.

Nomor : 362/Menlhk/Setjen/ PLA.O/5/2019 tanggal 28 Mei 2019; Bahwa Saksi Bersama dengan tim tidak mengamankan pohonyang ditebang karena belum diolah menjadi bagianbagian kecil,sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa; Bahwa Hasil hutan boleh diambil asalkan mempunyai izin daripihak yang berwenang; Bahwa saksi Admarjaya mengaku memperoleh upahRp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebang pohon tersebut; Bahwa Terdakwa dan saksi Admarjaya tidak mempunyai izindari pihak yang berwenang untuk

sekitar kawasan hutan, pelaku dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua)tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.00, (lima ratus riburupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah) ;Keberatan Ketiga :Bahwa, sebelum Para Terdakwa melakukan penebangan pohon diTempat Kejadian Perkara (30 September 2019), Pemerintah mengeluarkankebijakan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor 362/MENLHK/SETJEN/PLA.O

dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2019/PN BtmKebakaran setelah ahli plotkan pada peta Kawasan Hutan lokasi tersebuttermasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPkK); Bahwa aturan yang mengatur tentang larangan PembakaranHutan adalah pasal 50 Ayat (3) huruf d Undangundang Republik IndonesiaNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Bahwa sebagai dasar Penetapan Kawasan Hutan Saat ini adalahKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.O

terdakwa bertujuan setelah berhasilditebang kemudian dijual dan hasilnya dibagi bertiga.Menimbang, bahwa para terdakwa menebang pohon tersebut di wilayahPetak Dusun Papak, Desa Kalirejo Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progoyang masih merupakan wilayah hutan jenis produksi milik negara yang masukdalam wilayah RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Kokap dan RPH Sermo BDH(Bagian Daerah Hutan) Kulonprogo Bantul sesuai dengan SK MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.122/MENLHK/SETJEN/PLA.O

hasilnya dibagi bertiga.Hal 40 dari 49 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN WatMenimbang, bahwa para terdakwa menebang pohon tersebut di wilayahPetak Dusun Papak, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten KulonProgo yang masih merupakan wilayah hutan jenis produksi milik negara yangmasuk dalam wilayah RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Kokap dan RPH SermoBDH (Bagian Daerah Hutan) Kulonprogo Bantul sesuai dengan SK MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.122/MENLHK/SETJEN/PLA.O

dipisahkan ;c) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atauditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagaihutan tetap ;d) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, danmemelihara kesuburan tanah ;Bahwa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK. 272 / MenLHK / SETJEN /PLA.O

Penggunaankawasan hutan oleh TERGUGAT untuk kepentingan umum didasarkanatas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.419/Menlhk/Setjen/ PLA.O/9/2018, tanggal 28September 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untukPembangunan Bendungan Beringin Sila atas nama Pemerintah KabupatenSumbawa seluas +/ 299,06 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan EnamPerseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan ProduksiTerbatas di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara

perundangundangandengan demikian Tergugat 1 menerbitkan surat NomorHalaman 24 dari 92 Putusan No.30/Padt.G/2019/PN.Sbw611.11/255/Pertanahan/2018 tanggal 23 April 2018, mengajukan permohonanpenggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Bendungan Beringin Silaseluas + 300 Hektar di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.Dan Tergugat IV memang tanah tersebut masuk dalam areal Izin Pinjam PakalKawasan Hutan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan danTata Lingkungan Nomor S.1081/PKTL/REN/PLA.O

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 12 mendalilkan bahwaTergugat IV melalui Tergugat I...dst. bahwa Tergugat IV dan Tergugat telahjelas memperuntukkan tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan yaitu pembangunan bendungan, berdasarkan KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK .419/ Menlhk/ Setjen/PLA.O/ 9/2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk PembangunanBendungan Beringin Sila Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa +299,06 (dua

Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nmor P.83/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2016tentang Perhutanan Sosial, diberi tanda bukti T II9;10.Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorSK.903.MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Peta Kawasan HutanProvinsi Riau, diberi tanda bukti T II10;11.Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK: 2111/MENLHKPKTL/REN/PLA.O

/4/2020 Tentang Peta Indikatif dan Areal PerhutananSosial (REVISI V) dan Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK: 2111/MENLHKPKTL/REN/PLA.O/4/2020 Tentang Peta Indikatif dan Areal PerhutananSosial (REVISI V), diberi tanda bukti T I11;12.Fotokopi dari Fotokopi SK Gubernur Riau Nomor Kpts.1078/IX/2019tentang Satuan Tugas Terpadu Penertiban Penggunaan KawasanHutan/Lahan Secara Illegal di Provinsi Riau, diberi tanda bukti T I12;13.Fotokopi dari Fotokopi Surat

Kemudian mulai 03 Januari 2019 sampai saat ini ahlidimutasi kembali menjadi Kepoala seksi perencanaan dan reboisasi UPTDBali kesatuan pengelolaan hutan atau BKTH Yogyakarta Dinas LingkunganHidup dan Kehutanan DIY;Bahwa Ahli menyatakan Bahwa status kawasan hutan tersebut adalahhutan produksi , Ssesuai dengan SK menteri Kehutanan RI Nomor :122/Men LHK/Sekjen/ PLA.O/3/2018 seluas 15.581 HA yang meliputiwilayah Kabupaten Gunungkidul, Kab.