yang memeriksa perkara ini berkenanmenjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:PRIMAIRMengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.Memberikan izin kepada Pemohoan (PEMOHON) untuk mengikrarkandan menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon (TERGUGAT) di depansidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KotamadyaTangerang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Proviinsi

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor903672016 tanggal 25 Januari 2016 dan lampirannya tentangpenunjukan Haifa Rasyid sebagai bendahara penerimaan DianasPeternakan dan Keesehatan Hewan Provinisi Sumatera Barat;1 (satu) buah rekapitulasi jumlan penyetoran PAD (Pendapatan AsliDaerah ) atas pemungutan retribusi pelayanan dann pengobatankesehatan hewan pada Klinik Hewan UPTD (Unit Pelaksana TeknisDaerah) Balai Laboratorium Klinik dan Kesehatan Hewan (BLKKH)Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Proviinsi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Foto copy KartuKeluarga No. 1472021112140007 atas nama kepala keluarga Jefri JusakSiagian, bukti P4 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nip :147202630990004 atas nama Nyah Danyepi Sihombing, serta identitasTergugat didalam gugatan menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di JISejahtera RT/RW 005/, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur KotaDumai Proviinsi Riau yang mana masih termaksud wilayah hukum PengadilanNegeri Dumai, sehingga Pengadilan

Sirkaya,Kelurahan Wanponiki, Kecamatan Katobu xxxxXxxXxxx XXXX, PrOviINSI XxXXXXXXxXXXXXXXXxX dan ternyata Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor Register88/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tertanggal 8 Juni 2021, serta berdasarkan Fotokopiberita acara Sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukumtelah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) UndangUndang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugatsebagai

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 207 Desa Banyuurip, KecamatanTemanggung, Kabupaten Temanggung, Proviinsi Jawa Tengah,selanjutnya diberi tanda P7;8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 699 Desa Sidorejo, KecamatanTemanggung, Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberitanda P8;9. Fotokopi Surat Babtisan Air Nomor 080/SBA/GBT/VIIV2010 tertanggal 1Agustus 2010 atas nama YONATHAN EKO SRI MULYO, selanjutnyadiberi tanda P9;Hal 4 dari 13 halaman, No. 119/Pdt.P/2016/PN Tmg10.

Sarifa Rosmini Kedang bini Hakim Kedang, umur 41 tahun,agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxx, DeSa XxXXXxXxxxx Timur,Kecamatan XxXxXxXXx, XXXXXXXXX XXXXXXX, PrOViINSi XXXX XXXXXXXX XXXXX.Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah pada tanggal 27 Mei 2012.

Penggugat:
La Ode Gomberto
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (POKJA) B.3.5 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022
2.Kelompok Kerja (POKJA) A.3.5 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022
3.Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Proviinsi Sulawesi Tenggara (Buton)

Bahwa, syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebutbaik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak paraPemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, sekarang anakpara Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, dankarenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan AgamaXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, PrOViINSi XXXXXXXXXX XXXXX,Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 123/Padt.P/2021

Agustus 2016 0906 TDP PT.MAHARANI TRI UTAMA MANDIRI NPWP PT.MAHARANI TRI UTAMA MANDIRI Domisili Usaha jin Penampungan jin BLK Perpanjangan SIPPTKIS PT.MAHARANI TRI UTAMA MANDIRItertanggal 17 April 2013 Surat Ijin Pengerahan ke negara Taiwan Surat ijin Pengerahan ke negara MalaysiaHalaman 16 dari 40 Putusan Nomor : 1518/Pid.B/2016/PN BksSurat Ijin Pengerahan Negara HongkongSurat Ijin Pengerahan Ke Negara SingapuraSurat jin Pengantar Rekrut wilayah Provinsi NTB, Provinsi NTT,Provinsi Kalimantan, Proviinsi

Lampung dan Provinsi Banten sertaProvinsi Jawa Tengah Saksi menerangkan Yang saksi tahu PT.MAHARANI TRI UTAMA MANDIRI adalah bergerak dalam bidangTenaga Kerja Indonesi (TKI), dan saksi akan di berangkat kan keTaiwan sebagai Pembantu Rumah Tangga.Bahwa untuk Surat ljin Pengantar rekrut PT.MAHARANI mempunyai ijinyaitu untuk wilayah Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan,Proviinsi Lampung dan Provinsi Banten serta Provinsi Jawa Tengah.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Bahwa pada posita 5 Permohonan Pemohon tidak benar dantidak beralasan, bahwa yang benar adalah Termohondipulangkan/dikembalikan dan diantar pulang oleh Pemohon kerumahorang tua Termohon di Kabupaten Boyolali Proviinsi Jawa tengahsemenjak bulan Januari 2018.

Tergugattidak didasarkan cinta melainkan dijodohkan oleh keluargaPengugat dan Tergugat saling mengenal pada 2001 dengandikenalkan oleh tante dari Penggugat, pada masa itu adapunproses penjajakan dimana selanjutnya Tergugat melamarPenggugat dan menanyakan kesediaannya untuk menikah.Penggugat menjawab ajakan tersebut secara positif, danperkawinan akhirnya dilangsungkan pada Senin, 15 Desember2003, sesuai. dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan olehKantor Unisan Agama Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan,proviinsi

CbiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata padaPengadilan Tingkat Pertama, akan menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamperkara perdata antara:KESNI Binti LEBAR, Tempat Tanggal Lahir, Bogor, 11 Juli 1970, Agama Islam,Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris,Almarhum LEBAR Bin DAIH , beralamat di Kp Cikuda, RT004 RW 007, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri ,Kabupaten Bogor, Proviinsi

kerugiankeuangan Negara sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi atasKegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TahunAnggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 ternyata tidak didukungoleh keterangan ahli konstruksi pembangunan jalan dan tidak dilengkapidengan hasil pemeriksaan dan pengujian fisik pekerjaan/bangunan dilapangan, sehingga pelaksanaan audit tersebut tidak memenuhi standaroperssional prosedur (SOP) atau standar pemeriksaan audit yang berlaku;24.Bahwa Perwakilan BPKP Proviinsi

Dokumentasi dan pelaporan 200 Bh 630.776,44 126155288 0284 200 Bh 24.110,33 48.220,66 0015 2.00 Bh 5937288 118,745,76 0036 2.00 Bh 8836.271,99 1767254398 388 1807 200 Bh 4,000.000,00 8,000.000,00 176 100 3490.00 9XIV1 0441.00 Ls 2,000.000,00 2,000.000,00 0,16 1000 112 1.00 Ls 750,000,00 750,000,00 0 6Real cost 455,526 918.45 100.0 28.0 59PPn 10% 45552.691.85Total 501.079610.30Dibulatkan 501000,000.00 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli MARTINUS TONAPA,, SE, M..Si selaku AhiAuditor BPKP Perwakilan Proviinsi

4,000.000,00 8.000.000,00 3,88 180 90.00 3.498.00 176PEKERJAAN AKHIR 4.00XIV Pekcinishing pembersihan 6.001 akhir 16.00 Ls 2.000.000,00 2.000.000,00Dokumertasi dan 0442 pelaporan Ls 750.000,00 750.000,00 1.00 100.00 1161.00 0,162002002002002002001.001.00Real cost 455.526.918.45 100. 48.5900PPn 10% 45.552.691.85Total 501.079.610.30Dibulatkan 501.000.000.00 Halaman 27 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PT JAP Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli MARTINUS TONAPA,, SE, M..Si selaku AhiAuditor BPKP Perwakilan Proviinsi

; 22200200002SRenenE Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukumtersebut di atas Majelis Hakim akan menguraikan faktafakta terlibin dahulu; wo ncencnnnnnnnn Menimbang, bahwa Pengugat adalah salah satu calon kepalaDesa Bantian Nomor urut 2 dari dua pasangan calon dalam pemilinan KepalaDesa Bantian, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur,proviinsi Kalimantan Tengah dan Pemilihan Kepala Desa Berlangsung padaTanggal 22 Nopember 2012 ( Vide Bukti T4) macnonenncncnee Menimbang, bahwa

No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.1424 Bahwa Perwakilan BPKP Proviinsi Jawa Tengahselaku penanggungjawab audit investigatif dalammelakukan penilaian perhitungan kerugiankeuangan negera/daerah atas pelaksanaan KegiatanPembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) KotaSalatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800s/d.

liter + 2.00 Bh 8.836.271,99 17.672.543,98 0,037 dudukan kayu besi 2.00 Bh 4.000.000,00 8.000.000,00 3,88 3.41,76 9XIV PEKERJAAN AKHIR1 Pek.finishing pembersihanakhir 1.00 Ls 2.000.000,00 2.000.000,00 0,44 1.80 90.0 1.12 Dokumentasi dan 1.00 Ls 750.000,00 750.000,00 0,16 1.00 0 6pelaporan100.00Real cost 455.526.918.45 100. 48.00 59PPn 10% 45.552.691.85Total 501.079.610.30Dibulatkan 501.000.000.00 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli MARTINUS TONAPA,, SE, M..Siselaku Ahli Auditor BPKP Perwakilan Proviinsi

2.000.000,00Stop kran 0,442 Septic tank Ls 750.000,00 750.000,00 1.00 100.00 1.16Profil tank 1100 liter + 1.00 0,16dudukan kayu besi 2.002.00PEKERJAAN AKHIR 2.00Pek.finishing 2.00pembersihan akhir 2.00Dokumentasi dan 2.00pelaporan1.001.00Real cost 455.526.918.4 100. 48.595 00PPn 10% 45.552.691.85Total 501.079.610.3 TPK/2019/PN.Mnkhalaman 38 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus 0 Dibulatkan 501.000.000.0 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli MARTINUS TONAPA,, SE, M..Siselaku Ahli Auditor BPKP Perwakilan Proviinsi

Papua Barat terungkap Abhimenjelaskan bahwa berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 terjadikerugian keuangan negara sebesar Rp.229.466.713,54 ; Bahwa Ahli MARTINUS TONAPA,, SE, M..Si selaku Ahli Auditor BPKPPerwakilan Proviinsi Papua Barat menerangkan bahwa data dan buktibuktiyang Ahli gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangannegara, antara lain:1.

PimpinanTinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat FungsionalKeahlian Utama;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal53 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalan Pejabat PembinaKepegawaian pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memilikikewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan danpemberhentian PNS di lingkungan Pemerintah Proviinsi

Bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh para TERGUGATtidak hanya melalui Suratsurat yang mereka terbitkan, tetapi berlanjutberupa TINDAKAN SECARA PHISIK, dengan menyerobot masuk kelokasi TANAH tanpa ijin dan menempatkan plank / papan nama sertapernyataan klaim bahwa :TANAH MILIKPEMERINTAH PROVIINSI DKI JAKARTALUAS TANAH : 5.940 m2PEROLEHAN : Walikota Jakarta Selatan / Tahun 1985dalam foto visual sebagaimana Bukti P15.KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT1.

Hal tersebutmembuktikan bahwa penggugat bukanlah penduduk Provinsi Papua Barat,Halaman 51 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.melainkan penduduk dari Proviinsi Papua yang berdomisili di Kabupaten Nabiresebagai PNS, sehingga tidak memenuhi kekentuan pasal 4 huruf K PeraturanPemerintah Republik Indonesia No.4 tahun 2004 Tentang Majelis rakyat Papuayang menyebutkan: Anggota MRP adalah warga Negara indonesia yangmemenuhi syarat: berdomisili di Provinsi sekurangkurangnya 10 tahunberturutturut