PUSPENG AGRIBISNISCONSULTANTS ( PT.PPA CONSULTANTS ),yang beralamat di Jalan Tebet Timur raya No.Hal 2 dari 52 Hal Penetapan No.442/Padt.P/2018/PN Jkt.Sel57 Rt. 13/ Rw. 9 , tebet Timur Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON Il;3. AJl ERLANGGA , selaku Komisaris Utama PT.

PPA Consultants; (vide Bukti: TI/IIIl2B)Surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.PPA Consultants Nomor AHUAH.01.03.0168291 yangdikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia tertanggal 27 April 2018 mengenai perubahan pasal 11,pasal 14 PT. PPA Cosultants (vide Bukti: TI/III2C)Sehingga Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :Dewan Komisaris Komisaris Utama : Aji Erlangga Komisaris : Hj.

Puspeng Agribisnis Consultants(PT.PPA Consultants ) sejak tahun 2007 s/d di rumahkan pada bulanApril 2018 ;Hal 35 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.SelBahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pemegang sahamdi PT PPA Consultants , kecuali Pemohon Ill dan Pemohon V saksitidak kenal ;Bahwa selain pemegang saham, Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd( Pemohon VII ) adalah salah satu Direktur PT. PPA Consultants danIr.

PPA Consultants , saksi hanyamelihat dan tidak pernah mengeluarkan /memberikan surat tersebutdan saksi juga tidak tahu mengapa surat ini bisa keluar dari kantor PT.PPA Consultans bahkan aslinya ada pada Para Pemohon saksi tidaktahu ; Bahwa setahu saksi pengurus dan pemegang saham terakhir tahun2017 Direkturnya adalah Bpk Yunus ; Bahwa saksi tidak pernah melihat Risalah No. 02 Tahun 2018 dantidak pernah melihat nama yang tercantum didalam Risalah tersebut ; Bahwa saksi mengetahui ada beberapa nama

PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS ( PT.PPA CONSULTANTSberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan rapat No. 03 tanggal 04 Agustus2017, susunan Direkturnya terdiri dari YUNUS sebagai Direktur Utama,TONIH USMANA sebagai Direktur, JAUHARI sebagai Direktur danASRUL MASIR HARAHAP sebagai Direktur sebagai TERMOHON ;2. YUNUS , selaku Direktur utama PT. PUSPENG AGRIBISNISCONSULTANTS ( PT.PPA CONSULTANTS ), sebagai TERMOHON. II;3. AJl ERLANGGA , selaku Komisaris Utama PT.

Saksi HERI GUNAWAN salah satu karyawan PT PPA terhadapTerdakwa dan ditemukan sedang bersama seseorang melakukan penyedotansolar dari tangki bus dipindahkan ke dalam jerigen menggunakan selang.Selanjutnya Saksi HERI GUNAWAN melaporkan kepada PihakPerusahaan dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk selanjutnyadilaporkan kepada pihak Kepolisian.Kemudia ketika ditanyakan terhadap Terdakwa Bahwa awalnya padabulan Februari 2019 Terdakwa baru mulai aktif bekerja sebagai supir angkutankaryawan PT.PPA

Lalu uang hasil penjualan solar tersebut tersebut Terdakwagunakan untuk kebutuhan sehari hari seperti untuk makan, beli rokok sertayang lainnya.Bahwa, menurut pihak managemen PT.PPA, total kerugian pihakperusahaan akibat penggelapan BBM jenis solar yang dilakukan oleh tersangkaterhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 sebanyak400 liter dengan nominal kerugian Rp. 4.000.000, ( empat juta rupiah ),Bahwa perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 374

Saksi HERI GUNAWAN salah satu karyawan PT PPA terhadapTerdakwa dan ditemukan sedang bersama seseorang melakukan penyedotansolar dari tangki bus dipindahkan ke dalam jerigen menggunakan selang .Selanjutnya Saksi HERI GUNAWAN melaporkan kepada Pihak Perusahaandan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk selanjutnya dilaporkankepada pihak Kepolisian.Kemudia ketika ditanyakan terhadap Terdakwa Bahwa awalnya padabulan Februari 2019 Terdakwa baru mulai aktif bekerja sebagai supir angkutankaryawan PT.PPA

Lalu uang hasil penjualan solar tersebut tersebut Terdakwagunakan untuk kebutuhan sehari hari seperti untuk makan, beli rokok sertayang lainnya.Bahwa, menurut pihak managemen PT.PPA, total kerugian pihakperusahaan akibat penggelapan BBM jenis solar yang dilakukan oleh tersangkaterhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 sebanyak400 liter dengan nominal kerugian Rp. 4.000.000, ( empat juta rupiah ),Bahwa perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 372

PT.PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PT.PPA), 4. MENTERI KEUANGAN CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)

PT.PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PT.PPA), suatu perusahaan yangdidirikan berdasarkan Hukum Indonesia, beralamat di Gedung SampoernaStrategic Square, Tower A Lantai 9, Jalan Jend. Sudirman Kav 4546, JakartaSelatan 12930, sebagai ........... Turut Terbantah I ;Hal dari 27 Hal Putusan No. 93/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel4.

Perusahaan Pengelola Aset (PT.PPA). Selain itu, hal tersebut diatur juga dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.92/PMK.06/2009 tentang PengelolaanAset Yang Berasal Dari BPPN oleh PT. PPA sebagaimana telah diubah denganPMK No. 178/PMK.01/2009 (selanjutnya disebut PMK No.92/PMK.06/2009).Bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) PMK No.92/PMK.06/2009, seiringdengan berakhirnya jangka waktu pengelolaan yang dilakukan PT.

Maret1998 halaman 3, kolom Pemberitahuan tentang Pembubaran PT.KilandraJayatama dan PT.Chandrajaya Ekatama;P12C : Fotocopy Lembar Surat Kabar harian POS KOTA, Senin 30 Maret 1998hal 9, koom Pemberitahuan tentang Pembubaran PT.Kilandra Jayatamadan PT.Chandrajaya Ekatama;p13 : Fotocopy Pengumuman/Peraturan Pemerintah Tata Cara, Syarat danKetentuan Penagihan Piutang Kredit Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) No.SK419/BPPN/1999 tanggal 8 Oktober 1999;p14 : Fotocopy Surat PT Perusahaan Pengelola Aset /PT.PPA

(TurutTerbantah) No.S.555/PPA/DPAKP/0208 tanggal 22 Februari 2008kepada Pembantah, tentang Debitur atasnama Chndra Hemawan tidaktermasuk dalam daftar Debitur yang diserahkelolakan oleh MenteriKeuangan kepada PT.Perusahaan Pengelola aset (PT.PPA);P15 : Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 07 Oktober1996 antara Bank Kredit Asia ( terakhir berubah menjadi Bank Istimarat)dengan Pembantah Chandra Hemawan dibuat dihadapan NotarisAZHAR ALIA, SH Notaris di Jakarta;Kecuali bukti P2 (asli

Pembantah hanya mengetahui Bank Istimarat oleh BankIndonesia ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan diserahkankepada BPPN .Dalam kurun waktu 10 tahun sejak Mei 1988 2008 Pembantah mendatangiBPPN, PT.PPA (Turut Terbantah I) serta Departemen Keuangan DirektoratJenderal Kekayaan Negara/DJKN (Turut Terbantah I) untuk mencari informasimengenai status kredit Pembantah dan ke 4 sertifikat milik Pembantah, namunsemua instansi /Lembaga Negara tersebut tidak ada satupun yang dapatmenjelaskan keberadaan

dari saksi mendapat laporan adanya aktifitas mencurigakandi Blok 031 D Pratama Palm Abadi (PPA), setelah menerima laporan tersebutlalu saksi membentuk tim untuk berangkat ke lokasi tersebut, setiba didaerahtrsebut saksi melihat banyak tumpukan buah kelapa sawit yang sudahdipanen setelah itu saksi bersama dengan rekan lainnya melakukanpengintaian ketika saksi melihat sedang mendorong angkong, lalu saksimendekati namim diketahui oleh terdakwa kemudian terdakwa berusahakabur kearah jalan poros kebun PT.PPA

piket jaga di pos H (Induk) dansaksi selaku Dabru memerintahkan 2 anggota jaga yaitu ;Angga dan Yudiuntuk melaksanakan patroli di areal Blok 031 D, ketika itu saksi mendapatlaporan dari anggota tersebut bahwa banyak tumpukan buah kelapa sawityang sudah dipanen diareal Blok 031 D, setelah itu saksi bersama denganrekan lainnya melakukan pengintaian ketika saksi melihat sedang mendorongangkong, lalu saksi mendekati namun diketahui oleh terdakwa kemudianterdakwa berusaha kabur kearah jalan poros kebun PT.PPA

Security;Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2019/PN LigBahwa pada saat kejadian saksi sedang memadamkan api di Blok Q 35 A;Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di blok Q 35 A untukmemadamkan api disana kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi menerimatelepon dan informasi dari saksi Erwinsyah Bin Abadi selaku security PT.PPAbahwa ada kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT.Pratama PalmAbadi, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung pergi ke pos2 induk PT.PPA

Cq Direktorat Jendral KekayaanNegara Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, cq, Gading Purba NIP.195511121980031005, Jabatan Kepala Bidang H & selaku KetuaTim Pengamanan dan Pemeliharaan Titipan Fisik Aset dan titipanDokumen eks PT.PPA Cabang Surabaya, beralamat di Jl.

Musi Rawas lalupada saat kami sedang mengangkut bibit dan buah kelapa sawit yangkami curi tersebut tibatiba datang lah anggota kepolisian yang sedangmelaksanakan patroli kemudian anggota polisi tersebut langsungmenanyakan kepada kami bibit dan buah kelapa sawit milik siapa yangsaudara angkut tersebut lalu Bahwa benar terdakwa menjawab " SAWITMILIK PT.PPA lalu anggota kepolisian tersebut langsung menangkapkami namun pada saat anggota kepolisian tersebut mau menangkapkami 3 (tiga) orang teman saya

MusiRawas lalu pada saat kami sedang mengangkut bibit dan buah kelapasawit yang kami curi tersebut tibatiba datang lah anggota kepolisianyang sedang melaksanakan patroli kKemudian anggota polisi tersebutlangsung menanyakan kepada kami bibit dan buah kelapa sawit miliksiapa yang saudara angkut tersebut lalu Bahwa benar terdakwamenjawab " SAWIT MILIK PT.PPA lalu anggota kepolisian tersebutlangsung menangkap kami namun pada saat anggota kepolisiantersebut mau menangkap kami 3 (tiga) orang teman saya

PPA Kapital.Bahwa jenis audit yang saksi lakukan selaku jasa profesi akuntanpublik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) PURBALAUDDIN & REKANadalah Menghitung kerugian atas batalnya rencana jual beli sahamPT.DMR yang dimiliki oleh PT.PPA Kapital (PPAK), dimana PT.

Bahwa hubungan antara PT.PPA Kapital, PT.DMR dengan PT.KKKadalah bahwa PT.PPA Kapital selaku pemilik saham PT.DMR inginmenjual seluruh sahamnya kepada PT.KKK, dan PT.KKK maumembeli PKS tersebut.

PT.PPA Kapitalatau PT.DMR berhak melakukan penjualan tersebut. Berdasarkansurat PT.PPA Kapital No. S/120/PPAK/DIR/0917 tanggal 14September 2017 perihal Pengalihan Uang Muka PengambilalinanPT.DMR, dalam surat dimaksud disebutkan : Bahwa PT.KKK danPT.PPAK telah sepakat bahwa penjualan CPO sebanyak 200 Tondengan harga Rp. 8.100.000 per Ton atau dengan total harga Rp1.620.000.0000, merupakan bagian dari pembayaran uang mukaberdasarkan Pasal 2 ayat (2) butir a Perjanjian Pokok.

Bahwa terhadap hakhak dan kewajiban para pihak PT.PPA Kapital,PT.DMR, dan PT.KKK telah terjadi pelanggaran kewajiban olehPT.KKK sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepahaman,Perjanjian Pokok, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham. Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT.KKKtersebut adalah :=" Tidak membayar gaji karyawan selama pengoperasian PKS,sebagaimana dalam Nota Kesepahaman Pasal 3.c."

PERUSAHAANPENGELOLA ASET KAPITAL/PT.PPA KAPITAL menginstruksikankepada PT. KKK untuk menghentikan operasional pabrik tersebut.Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang menjalankan operasionalpabrik tersebut seharusnya adalah PT.

RINDANG SEJAHTERA FINANCE
Terbanding/Tergugat : PT.PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PT.PPA)
Terbanding/Tergugat : MENTERI KEUANGAN CQ.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)

mengembalikan barangbarang inventaris perusahaan yang selama ini dipergunakan olehPenggugat, dan pemberitahuan Tergugat tersebut telah disampaikankepada Penggugat sejak tgl 23 Desember 2013 sampai denganbeberapa kali pertemuan dengan Tergugat sesudah tanggal 23Desember 20183 ;172.1.4.2.1.5.Bahwa atas tidak dibayarkannya secara transfer via rekeningPenggugat dan beberapa rekan yang juga dinyatakan PHK, Tergugattelah bertemu dan berdiskusi bersama dengan PTP GESBURIberdasar surat No.039/PTP.GESBURI/PT.PPA

Priuk Perkasa Abadi No. 039/PTP.GESBURI/PT.PPA/11/2014 perihal permintaan untuk penjelasan secara resmi terkait upahbulan Januari 2014 yang tidak dibayarkan Tergugat, yang surat dariPTP. Gesburi tersebut di tandatangani oleh pimpinan tingkatperusahaanyang sah dan benar dari PTP. Gesburi PT.

PriukPerkasa Abadi (PT.PPA) yang sudah tidak bekerja TMT 23 Desember 2013,yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak.Edi Budiman selaku DirekturHRD & GA pada tanggal, 23 Desember 2013 dengan Note : TidakDiperkenankan Masuk Area Pabrik yang ditempel di kaca pos Satpam (BuktiP2) ;3. Fotocopi Print out Rekening Koran Perincian Transaksi RekeningNo.0202869903.

Pengelola Aset (PT.PPA) terjadijauh sebelum Akta Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak No. 5 dan 6tanggal 9 Januari 2012, yang antara lain kronologisnya adalah :1)Bahwa Texmaco Group merupakan debitur PT.

PT.PPA, dimana hal tersebut jauh sebelum terjadinya pelepasan hak atasaset Pt. Texmaco Perkasa Engineering kepada Penggugat,sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya;e. Bahwa segala peristiwa hukum termasuk pengalihan dan/atau pelepasanhak atas aset Texmaco Group harus melalui Menteri cq. BPPN cq. PT.PPA, dikarenakan Menteri Keuangan adalah sebagai pemegang haktagin atas piutang an.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2 Keppres 15/2004Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk membentuk suatuperusahaan yang berfungsi sebagai pengelola kekayaan negara eks.BPPN yang tidak terkait perkara, sehingga kemudian dibentuklah PT.PPA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 tanggal 27Pebruari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) diBidang Pengelolaan Aset;Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun2008 tanggal 4 September

PT.PPA, dimana hal tersebut jauh sebelum terjadinya pelepasan hak atasaset Pt. Texmaco Perkasa Engineering kepada Penggugat,sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya;n. Bahwa segala peristiwa hukum termasuk pengalihan dan/atau pelepasanhak atas aset Texmaco Group harus melalui Menteri cq. BPPN cq. PT.PPA dikarenakan Menteri Keuangan adalah sebagai pemegang haktagin atas piutang an.

Pengelola Aset(PT.PPA) terjadi jauh sebelum Akta Perjanjian Pengikatan PelepasanHak No. 5 dan 6 tanggal 9 Januari 2012, yang antara lainkronologisnya adalah :1) Bahwa Texmaco Group merupakan debitur PT.

Saksi FANI, SE :Bahwa saya bekerja di PT.PPA dibagian administrasi dan keuangan ;Bahwa saksi mengetahui adanya surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 ;Bahwa saksi mengetahui adanya CSPA tertanggal 21 Juni 2010di tandatangani oleh bapak Tergugat berdasarkan Surat kuasa dariSdr.Toni ;Bahwa saksi belum pernah bertemu dan tidak mengetahui ParaPenggugat ;Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat adalah TKI yangbekerja pada Tan Sri Azmi Wan Hamzah.

Para Penggugat ditempatkanoleh Tan Sri Azmi Wan Hamzah di PT.PPA, karena Tan Sri Azmi WanHal.55 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.5656Hamzah sebagai Warga Negara Malaysia tidak bisa memiliki sahamdi PT. PPA, karena PT.PPA bukan Perusahaan PMA ;Bahwa saksi mengetahui adanya transfer uang sebesar USD 200.000.(dua ratus ribu US Dollar) dari Tergugat kepada Tan Sri Azmi WanHamzah adalah hasil penjualan PT.

PPAserta melakukan pertemuan dan meeting dengan Tergugat bersamadengan saksi Dato Nik Othman Bin Nik Hussein ;Bahwa saksi pernah menemani Tergugat untuk bertemu dengan Tan SriAzmi Wan Hamzah untuk menandatangani dokumen pengamanansahamsaham milik Tan Sri Azmi Wan Hamzah yang dikuasakan kepadaPara Penggugat dimana Tergugat datang sebagai saksi ;Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui adanyapermasalahan tentang jual beli PT.PPA, karena pengunguman penjualansaham PT.

PPA telah di terbitkan di Surat kabar Bisnis Indonesiasebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 30 Agustus 2010 dan pada tanggal22 juni 2011 ;57Bahwa saksi mengetahui ketika pertama kali Tan Sri Azmi Wan Hamzahmembeli PT.PPA dari Sdr. Gunawan sebesar Rp.100.000.000, (seratusjuta rupiah) ;2. SAKSI ASRUL SANI :Bahwa saksi pada saat bekerja di PT.

PPA adalah Tan Sri AzmiWan Hamzah ;Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat adalah TKI yangbekerja pada Tan Sri Azmi Wan Hamzah dari Saksi Dato Nik Othman BinNik Hussein ;Bahwa selama saksi bekerja di PT.PPA, Saksi tidak pernah melihat danatau bertemu dengan Para Penggugat ;Bahwa saksi mengetahui bahwa pemimpin di PT. PPA adalah Tergugat dan Saksi Dato Nik Othman Bin Nik Hussein.

Bahwa, setelah menikah Pemohondan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Termohondi Kampung Wira Agung Sari selama kurang lebih 8 bulan, kKemudianPemohon dan Termohon pindah dan tinggal di perumahan PT.PPA,setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon = danTermohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniaiseorang anak yang bernama "Aliya Rahmawati Binti Husien Ali", umur 6tahun dalam asuhan Pemohon;5.

PPA (BuktiT07, hal 11), tentunya penyaluran dana PMN yang diterima oleh PT.PPA kepada perusahaan Termohon Kasasi harus sesuai mekanisme PT.PPA sebagai BUMN yang berperan sebagai Investor, harus melaluimekanisme pinjaman, seperti yang telah dijelaskan pada point 15 dan 16tersebut di atas;Bahwa Judex Facti dalam alenia selanjutnya telah menyimpulkanperusahaan tutup dengan membuat frasaHalaman 25 dari 32 hal.Put.Nomor 1043 K/Pdt.SusPHI/201715.

Saya tidak kenal secara langsung pada direktur PT.PPA, tapi saya tahunamanya. Tahu namanya saja dengan ibu Dewi. Tahu namanya juga, tidak pernah bertemu pada Yanto. Tahu persoalan pajak di PT PPA.Tidak pernah saya membuat surat jawaban atas surat himbauan,keberatan atas penetapan pajak yang dibuat PJP kepada PT.PPA. Tidak pernah saya disuruh oleh Dewi karena saya tidak ada hubungansecara langsung. Tidak pernah ada penawaran berpa pajak yang harus disetor oleh PT.PPA melalui saya.

Bukan seringkali, kadangkadang menyruh saya untuk ke PT.PPA.

dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.PPA

Perusahaan Pengelola Aset (Persero)atau disingkat PT.PPA" ditulis dengan nama Perusahaan PengelolaanAset. Demikian pula sebagaimana telah diterangkan di bagianPendahuluan, dinyatakan bahwa PT. PPA bukanlah perusahaan yangdiberikan tugas untuk mengambil alih atau) menggantikan kedudukanhukum dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Adalahhal yang salah dan keliru, Penggugat menafsirkan PT.

PPA sebagaiperusahaan atau badan hukum yang menggantikan BPPN ;PT.PPA adalah perusahaan perseroan (persero) yang didirikan olehPemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 guna melakukan pengelolaan asset yang berasal dariBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Adapun ruanglingkuppengelolaan yang dilakukan oleh PT. PPA terdiri dari : (i) restrukturisasi,(li) kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan, (iii)penagihan dan (iv) penjualan.

Perusahaan Pengelolaan Aset(PT.PPA), dimana PT.PPA sebagai sebuah BUMN, yang telah ditugaskan oleh Pemerintah untuk menangani restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara yang didalamnya termasuk kegiataninvestasi serta kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara,sesuail dengan Peraturan Menteri BUMN NomorPER01/MBU/2009,tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha MilikNegara oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PI.

PPA telah mengusulkankepada Pemerintah dan meminta persetujuan kepada Komisi VI danKomisi Xl DPR RI, berupa proposal Usulan Tambahan PMN PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dalam RAPBNP TA. 2015 (BuktiT07), dimana usulan tambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) PT.PPA ini hanya disetujui sebesar Rp. 1 Trilliun dari Rp. 2 Trilliun yangdiusulkan, dan didalamnya termuat alokasi PMN untuk membantuperusahan2 sakit termasuk PT.

PPA sebagai Tambahan Modal Kerja dari Negara (BuktiT07, hal 11), dan kemudian dana PMN tersebut dikeluarkan/disalurkankepada Termohon Kasasi melalui mekanisme pinjaman seperti layaknyaperbankan sesuai penugasan PT.PPA oleh Negara (melakukan KegiatanInvestasi) seperti dijelaskan pada point 15 tersebut di atas;Bahwa Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) PT. MNA(Termohon Kasasi) dengan alokasi dana R/R sebesar Rp. 540 Milyaryang telah dibuat oleh PT.

Kasasi)pada tanggal 5 Februari 2016, telah diputuskan oleh Pemiliknya berupapersetujuan atas program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) PT.MNA, dimana keputusan ini adalah sebagai jawaban/solusi atas seluruhpermasalahan perusahaan; kerugian perusahaan, stop operasi perusahaan, tidak berlakunya izin2 operasi penerbangan, yang telah terjadiselama ini (sebagai akibat ketidakmampuan Termohon Kasasi), telahtermuat seluruh solusinya di Program R/R dengan alokasi dana yangsudah disiapkan oleh PT.PPA

Salinan:PUTUSANNomor 477/Pdt.G/2018/PA.PlihDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutatas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan KaryawanPerusahaan PT.PPA, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT,selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",melawanTERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana secara biasapada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;1.Nama Lengkap2.Tempat Lahir3.Umur/Tgl.lahir4.Jenis Kelamin5.Kebangsaan6.Alamat7.Agama8.Pekerjaan9.PendidikanSUTANTO BIN MUSADesa Prabumulih 1 Mura34 Tahun / 1 juli 1981LakilakiIndonesiaDusun VI Desa Prabumulih Kec.Muara LakitanKab.Musi RawasIslamSwasta (Security PT.PPA