sertifikat dianggap sebagai tanahNegara, menurut Majelis merupakan pendapat atau pemahaman yang keliru.Karena menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2007, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastianhukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidangtanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemeganghak terhadap tanah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanAceh Selatan Nomor: 305/HM/REDIST

Nomor 550 K/Pid.Sus/2016Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang secara teknis mengetahui betulstatus tanah dilokasi Pabrik Kelapa Sawit tersebut;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan AcehSelatan Nomor : 305/HM/REDIST/2013 Tentang Pemberian Hak MilikDalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah dalam rangkaprogram pemberian tanah oleh negara terhadap tanah yang diambil olehNegara karena melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, ataupemiliknya bertempat tinggal di luar

Bahwa objek perkara yaitu hak milik nomor 2288/ Desa Ketaping Selatan(dikonversi menjadi hak milik nomor 5418/ Nagari Ketaping) berasal daritanah negara bekas Erfpacht Verponding nomor 189 yang diterbitkanberdasarkan surat keputusan nomor 420.365/HM/Redist/BPN1999 tanggal29 Maret 1999;3. Bahwa Tergugat 3 memproses permohonan pensertifikatan tanah an. Suartiberdasarkan bukti kKepemilikan/ alas hak yang dilampirkan antara lain sebagaiberikut;a.

Belaluan,diberi tanda P4 ;Foto copy Denah Peta Blok Nomor 016 Desa/Kel Tuban, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan DirektoratJenderal PajakKP PBB Denpasar, diberi tanda P5 ;Foto copy Daftar nama Wajib Lapor dan Para Penerima Redist KecamatanKuta, diberi tanda P6 ;Foto copy Surat Kematian atas nama Gusti Ngurah Mayun/Anak AgungNgurah Mayun tanggal 26 April 2017 Nomor : 474.3/15/Pem/2017, diberitanda P7 ;Foto copy Ricikan Turunan / Buku Letter C tanah Desa Kelan

tahun 1957, dimana keberlangsungan pembayaran pajak tanahtersebut tidak ada dan hanya berhenti sampai dengan tahun 1957;Bahwa bukti bertanda P5 berupa Gambar Blok 016 Tuban, yang dikeluarkanoleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak KP PBB Denpasar,Hal 114 dari 125 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Dpstidak dilengkapi dengan keterangan gambar sehingga tidak jelas dimanakedududkan dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;Bukti P6, yang berupa daftar nama para penerima redist

Dps Apakah terhadap pengecekan tanah reedis dan non redist pada sub seksiLand Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Badung, dapatdilakukan setelah permohonan didaftarkan pada loket pendaftaran, saksimenjelaskan karena secara aturan tidak ada, sehingga yang saksi lakukansecara umum dilapangan bahwa sebelum didaftarkanlah permohonanpensertifikatan tanah tersebut dilakukan pengecekan tanah reedis dan nonredist pada sub seksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada KantorBPN Kab.

Terhadap bendel permohonan pensertifikatan tanah untuk dilakukanpengecekan tanah obyek redist dan non redits, yang saksi lakukanpengecekan yaitu dari : Subyeknya berupa nama pemohon, alamat pemohon ; Obyek berupa Pipil, Persil, klas dan luas yang tercantum dalamberkas permohonan pensertifikatan tanah.Hal tersebut diatas saksi lakukan pengecekan pada Buku Perdesa yangdimiliki oleh BPN.

., selakuKepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)yang juga selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang secara teknismengetahui betul status tanah dilokasi Pabrik Kelapa Sawit tersebut;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan AcehSelatan Nomor 305/HM/REDIST/2013 Tentang Pemberian Hak Milik DalamRangka Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah dalam rangkaprogram pemberian tanah oleh Negara terhadap tanah yang diambil olehNegara karena melebihi batas

Karena menurut Pasal 3 dan Pasal4 PP No. 24 tahun 2007, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastianhukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agardengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak terhadap tanahyang bersangkutan;Menimbang, bahwa mengenai Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan AcehSelatan Nomor : 305/HM/REDIST/2013 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam RangkaRedistribusi Tanah Objek Landreform, menurut Majelis Pemberian Hak Milik

Karena menurut Pasal 3 dan Pasal4 PP No. 24 tahun 2007, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastianhukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agardengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak terhadap tanahyang bersangkutan;Menimbang, bahwa mengenai Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan AcehSelatan Nomor : 305/HM/REDIST/2013 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam RangkaRedistribusi Tanah Objek Landreform, menurut Majelis Pemberian Hak Milik

Karena menurut Pasal 3 dan Pasal4 PP No. 24 tahun 2007, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastianhukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agardengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak terhadap tanahyang bersangkutan;Menimbang, bahwa mengenai Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan AcehSelatan Nomor : 305/HM/REDIST/2013 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam RangkaRedistribusi Tanah Objek Landreform, menurut Majelis Pemberian Hak Milik

Nomor : 00095/5658/VIII/2008 Sejumlah Rp. 389.180.000,- Beserta lampirannya ; ----------------------------

-------------------------------------------------

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 652525J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.358.693.800,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00177/REDIST/XI/ 2008 Sejumlah Rp. 358.693.800,- Beserta lampirannya.