MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBUK INDONESIA cq Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

saksi DERI AWARI berikut barang bukti dibawa keKantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya gunapemenksaan lebih lanjut.tanggal O03 Juni 2014 menyimpulkan barang bukti yang disita dariAGUS IRWANTO, RIZAL ABDULAH dan DERI AWARI berupa bungkusan Rokokmerek U Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikankristal warna putih berat netto 0,3544 gram diberi Nomorbarang bukti 709/2014/NF, adalah benar positif mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 LampiranUndangUndang RepubUk

BANK DWIPA SEMESTA (DL) selaku PemohonPeninjauan Kembali Vdahulu Termohon Kasasi WV/Pemohon KasasiI/VTergugat /Pembanding ; PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN selakuPemohon Peninjauan Kembali /dahulu turut Termohon Kasasi/TergugatI/VTerbanding ; GUBERNUR BANK INDONESIA selaku Pemohon Peninjauan KembalilWdahulu turut Termohon Kasasi/Tergugat Il/Terbanding ; PT. ASABRI (PERSERO), TATANG SIDHARTA, TEE SUPRAPTO, SATYAWIDJAYA, RUFINUS HUTAURUK, M.

Selanjutnya tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanahNegara, dipertegas oleh surat Kepala Kantor Pertanahan KotaBandung Nomor: 630.11040, tanggal 23 Agustus 2006, yang padapokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada padaKantor Pertanahan Kota Bandung, status tanah yang digunakanTaman Budaya Bandung adalah merupakan bagian dari bekas HakEigendom Verponding No. 2508 sisa, Surat Ukur tanggal 6 Juli1912 No. 251 tercatat atas nama Negara Repubuk Indonisia (Videbukti T.6) ;Hal. 10 dari 23

Dan uraian suratgugatan Penguggat tertanggal 18 Februari 2008, yang terdaftar dengan nomor8perkara 14/Pdt.G/2008 tertanggal 20 Februari 2008, sudah sangat jelas dantegas bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat tidak melakukan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut, bahwauntuk mengajukan permohonan Hak Milik kepada Tergugat F, Tergugat A.1 danTergugat A.2 telah melalui prosedur dan / atau sesuai dengan ketentuanUndangundang yang berlaku di Negara RepubUk Indonesia.

Nomor 448 K/Pdt/2017benar menurut hukum Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat/ParaPembanding) telah menggugat Presiden Repubuk Indonesia cq PanglimaTentara Nasional Republik Indonesia cq Kepala Staf Tentara NasionalIndonesia Angkatan Darat (Kasad). cq Panglima Kodam Ill Siliwangi,sebagai Tergugat/T erbanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini;12.Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan bahwa bila kaidah hukum yang terdapat di dalam putusanMA tersebut dihuhungkan dengan keterangan

PeraturanPemerintah Repubuk Indonesia No. 51 Tahun 2000, tanggal23 (dua puluh tiga) September 2002 tentang Perkapalan.Perbuatan melawan hukum pertama:Para Tergugat tidak menyediakan kapal yang laik laut;Bahwa Tergugat selaku pemilik Kapal MV Northstarberkewajiban menyediakan kapal yang laik laut dan memenuhipersyaratan keselamatan kapal, sebagaimana diatur dalamUndang Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran jo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2000tentang Perkapalan;Bahwa pemilik

Pasal 58 dan Pasal 60 (7)Peraturan Pemerintah Repubuk Indonesia No. 51 Tahun 2000mengenai Perkapalan, tanggal 23 (dua puluh tiga) September2002;Perbuatan melawan hukum kedua:Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak segeramelakukan tindakan salvage/pengangkatan kapal dan muatanyang tenggelam sehingga menyebabkan kerugian pada pihakPenggugat;Bahwa setelah Kapal MV Northstar tenggelam padatanggal 12 (dua belas) Juli 2004, kemudian pada tanggal

Nomor 1023 K/Pdt/2016terowongan, perangkat persinyalan dan telekomunikasi dan tanah milikdaerah yang dipakai sebagai jalan kereta api; Menimbang bahwa asset sebagaimana bukti T.dK/P.dR 1 berupaSertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1988, atas nama pemegang hakDepartemen Perhubungan Repubuk Indonesia Cq.

GUGATANPENGGUGATBahwauntukmembuktikanbahwaGugatanPenggugat sebagaiGugatanyangOBSCUUR LIBEL, maka Tergugat dan Turut Tergugat memandang perlu untukmenguraikan cukup hanya pada Materi Muatan Norma Seluruh Pasal Pasal PadaUU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tanpa menguraikan MateriMuatandalamRumusanPenjelasanNormaSeluruhPasalPasalPadaUURINomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Sebagai Berikut :UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 42 TAHUN 1999TENTANGJAMINAN FIDUSIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBUK

Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan cdipandang perlu membentuk Undangundang tentang Jaminan Fidusia;Mengingat :Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945;Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIAMEMUTUSKANMenetapkan :UNDANGUNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.BABIKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undangundang ini yang dimaksud dengan :1.

halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2012Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut UU PTUN), yaitu:(1)Merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena Penetapan Menkeudari Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karenasudah jelas:(a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya,yakni Menteri Keuangan Repubuk

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA DAERAHKHUSUS IBU KOTA JAKARTA UTARA, selanjutnyadisebut Terbanding semula Turut Tergugat 1;4. HUSNI MAWARDI, beralamat Kampung Karang Tengan No. 25 A01/Rw. 09, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing,Jakarta Utara, selanjutnya disebut Terbanding semulaTurut Tergugat II;5.

Panglima Kodam XIV/Hsn.2) Menteri Keuangan RI harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugatdaiam perkara ini karena :Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa daiam perkara iniMERUPAKAN NVENTARG = KEKAYAAN NEGARA NO.REGISTRASI 31405016 WILAYAH DENZBANG 4/XN Pareparedan telah terdaftar sebagai BARANG MLK NEGARA ODIKEMENTERAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA = (masukdaiam SMAK BMN Kementerian Keuangan RI) dengan KartuHalaman 8 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Prehnventars Barang Nomor 2.01.01.01.002.18 oleh

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkannarkotika golongan tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yangberwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal114 Ayat (1) Undangundang RepubUk Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Pasal55 ayat (1) Kel KUHP.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa RAHMAT BIN H.

halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2012Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut UU PTUN), yaitu:(1)Merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena Penetapan Menkeudari Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karenasudah jelas:(a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya,yakni Menteri Keuangan Repubuk

disebut "Undangundang Perubahan atas Undangundang Penagihan Pajak dengan SuratPaksa".PASAL IIIUndangundang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 2 Agustus 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 2 Agustus 2000SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGARA REPUBUK

Adapun hal tersebut adalah sesuai denganketentuanketentuan sebagai berikut : Peraturan Pemerintah No. 10/1961 Pasal 25 ayat (2) tentang PendaftaranTanah yang menyebutkan, "Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggotaPemerintah Desa yang bersangkutan", Putusan Mahkamah Agung RepubUk Indonesia No. 952 K/SIP/1974 yangmenyatakan, "Jual Beli adalah Sah apabila telah memenuni syaratsyaratdalam KUHPerdata atau Hukum Adat".

Adda Bin Tending tersebut adalahbenar positif rrvengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenisNarkotika Golongan I nomor unit 61 Lampiran Undangundang R.INomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebuttanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RepubUk Indonesiamaupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekalitidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat

hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yangbatasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.PASAL IIUndangundang ini dapat disebut Undangundang Perubahan Kedua Undangundang Pajak Pertambahan NilaiTahun 1984.PASAL IIIUndangundang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 2 Agustus 2000PRESIDEN REPUBUK

diatas yang berhubungan langsung denganperkara a quo sudah tiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan satu MajelisHakim Agung serta satu Hakim dalam penetapan yang dibohongi/ditipu olehTermohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan atau Para Turut TermohonPeninjauan Kembali/ Para Turut Tergugat, dengan demikian tanpa perludianalisa lagi jelas dan pasti bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugatdan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Para Turut Tergugat telahmenista lembaga peradilan di Negara Kesatuan Repubuk

YAMIN SALAM.Seharusnya sebelum menandatangani Surat Perintah Membayar PejabatPembuat SPM (M.YAMIN SALAM) sebagaimana KEPUTUSAN SEKRETARISMAHKAMAH AGUNG REPUBUK INDONESIA NOMOR : 002/Sek/SK/I/2008tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN MAHAKAMAHAGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYATAHUN ANGGARAN 2008 pada Pasal angka (5), yang berbunyi :(5).