Yankum Rokum Setjen Kemhan ;. Letkol Laut (KH) Dwijono Fensanarto, SH., M.Hum.,NRP. 10860/P, Analis Madya Bid. Yankum RokumSetjen Kemhan ; . Letkol CHK Jamaruba Silaban, SH., MH., NRP.1920013780963, Kasubbag Dil TkIl dan TkIIl BagBankum Rokum Setjen Kemhan ; . Slamet laesoli, SH., Penata Tk. III/D, NIP.196908071991031001, Penyusun Bahan Dil TkII danTkIIl Bag Bankum Rokum = Setjen Kemhan ;.

Made Dwi Wirajaya, SH., Penata Muda Ill/a NIP.197801212009121001, Pengadministrasi Dil Tk BagBankum Rokum Setjen Kemhaan ; . Gayatno Gultom, SH., Penata Muda Ill/a NIP.198508262010121002, Pengadministrasi Dil TkIl danTkIIl Bag Bankum Rokum Setjen Kemhan;Hal. 27 dari 166 Hal.

;Jabatan : Kabag YanKum Rokum SetJen KemHam;3. Nama > KOLONEL LAUT (KH) DWIJONOFENSANARTO, S.H., M.Hum.:Jabatan : Kepala Biro Hukum SetJen KemHan;4. Nama > KOLONEL CHK SUHARYOTO, S.H.,M.H.;Jabatan : Analis Madya Bid. BanKum Rokum SetJenKemHan;5. Nama : LETKOL CHK JAMARUBA SILABAN, S.H.,M.Hum. ;Jabatan : Analis Madya Bid LuhnKum RoKum SetJenKemHan;6. Nama > SLAMET MULYANTO, S.H.,M.Si. ;Jabatan : Kasub Bag Pengadilan TK1 Bag BanKumRokum KemHan ;7. Nama : MAYOR SUS ADE RUSTIAN,SH.

;Jabatan : Kasub Bag Hukum Publik Rokum SetJenKemHan;8. Nama : SLAMET LAESOLI, S.H.;Jabatan : Penyusun Bahan Dil TK1 Bag Ban KumRokum SetJen KemHan ;9. Nama : MADE DWI WIRAJAYA, S.H. ;Jabatan : Pengadministrasi Dil TK Bag BanKumRokum SetJen KemHan ;10.Nama : GAYATNO GULTOM, S.H. ;Jabatan : Pengadministrasi Dil TKIl dan TKIIIBanKum Rokum SetJen KemHan ;Halaman 2 dari 25 halaman.

Bahwa runmah tangg~ antara Pennolnam dengan Ternmohom sennula rokum dan dannainanmum sejak tahum 1994 sudan ntulai goyaln karena sering tesjadi perselisiham danpercekcokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmnonis.5..

MM,Menimbang., bahwe kehidlipan Ramah Eangige Bemehon dah TEANBhn yang seinterjadi perselisiham dam pertenskaran yang sisebabkan TEHABhon MERS Kurang afasnafkain yang diberikam Penrohen dan sak tahun 199 Tempier Hay Bag)meningpalkam Penrohom hingge Kini sean 15 tahup lebih: Majslis menilal kshigupanrumain tangge pare sudan tidak harmonis bahkan telah Recah dan tidak ag farapanumtek dapat rokum Kembali sebagai suani isteti dan dengan demikian fijyanperkawinan sebagai mane dlkehenskki oleh pasal 1

B/878/X/2005/Rokum tgl 26102005 copy terlampir memaparkan a Fakta dan data saya betubetul Alat Negara di Instansi BPIRI ; b Pada halaman 3 kesimpulan c butir 2 : BPIRI yang dipimpin dr.Subandrio bubar/dibubarkan karena terlibat G.30.S/PKI dan kantornyadi Jl Madiun diduduki TNI (sekarang digunakan sebagai posko AjuGrup B Paspampres) ; c Berdiri BAKIN pada tahun 1966 oleh Mayjen TNI Sudirgo2 Bahwa Penggugat Veteran Dwikora th 1963 s/d 1966 Keputusan MenteriPertahanan No.418/V1/2011 tgl 06 Juni2011

Bandung (fotokopi terlam pir)Dari Kepala Staf TNI AD menganjurkan pencarian identitasintelijen ke Bandung, kenyataan Bandung tidak memberi jawaban ; 3 Bahwa Penggugat jadi mengetahui dan mempertanyakan di suatu Negaradan berkuasa di tahun bersamaan yaitu tahun 1966 boleh dan dibenarkan 2lembaga instansi intelijen didirikan dan berkuasa pada tahun bersamaanHalaman 9 dari 32 Putusan Nomor 222/G/2011/PTUNJKT1010yaitu tahun 1966 a Menurut Keterangan Sekjen Kepala Biro Hukum DEPHAN surat NomorB/878/X/2005/Rokum

1966 (foto kopi sesuai dengan asli) ; 4 Bukti P4: Surat Keterangan, tanggal 24 Desember 2004 (foto kopi sesuai dengan asli) ;5 Bukti P5: Surat keterangan Team Penguasaan Badan Pusat Intelligence,kepada Djoko Supario, tanggal 1 Agustus 1966 (foto kopi dari foto kopi) ; 6 Bukti P6: Surat Nomor B2344/Setneg/11/2005, tanggal 25 Nopember 2005Perihal Permohonan Mendapatkan Keadilan (foto kopi sesuai dengan asli) ;Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 222/G/2011/PTUNJKT207 Bukti P7: Surat Nomor B/878/X/2005/Rokum

melengkapi persyaratan Surat Pengangkatan dari Badan PusatInteligen, yang pada saat itu Penggugat katakan suratsurat mengenai identitaskeintelijenan yang tersimpan dikantor telah raib atau hilang diambil kesatuan AngkatanDarat semasa penyerbuan kantor Maret 1966 ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat dari SekretarisJenderal Departemen Pertahanan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Deputi28Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia, dengan suratnya Nomor :B/878//2005/Rokum

., Analis Madya Bid.Bankum Rokum Setjen Kemhan;4 LETKOL LAUT (KH) DWIJONO FENSANARTO, S.H.,M.Hum., Analis Madya Bid. Yankum Rokum SetjenKemhan;5 LETKOL CHK JAMARUBA SILABAN, S.H.,M.H.

,Kasubbag DIL TKII dan TKII Bag Bankum Rokum SetjenKemhan;6 SLAMET LAESOLL, S.H., Penyusun Bahan DIL TKI BagBankum Rokum Setjen Kemhan;7 KAPTEN CHK SUCIPTO, S.H., Penyusun Bahan DIL TKI dan TKIJ Bag Bankum Rokum Setjen Kemhan;8 I MADE DWI WIRAJAYA, S.H., Pengadministrasi DILTKI Bag Bankum Rokum Setjen Kemhan;9 GAYATNO GULTOM, S.H., Pengadministrasi DIL TKIIdan TKIII Bag Bankum Rokum Setjen Kemhan;Semuanya berkantor di Biro Hukum Setjen Kemhan, Jalan MerdekaBarat, Nomor 1314, Jakarta Pusat, berdasarkan

,jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus NomorKS3/SETJEN/ROKUM/KUM.6/7/ 2017, tanggal 27 Juli 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan1. PT WANA NUSA PERKASA, yang diwakili oleh EddyKosasih, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturUtama PT Wana Nusa Perkasa;2. PT KALTIM DAMAI ABADI, yang diwakili oleh EddyHamdani, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturUtama PT Kaltim Damai Abadi;3.

MENTERI PERTAHANAN RI1.Bahwa Penggugat telah menerima tanggapan dari MenteriPertahanan RI Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum surat NomorB/878/X/2005/Rokum = tanggal = 26102005 copy terlampirmemaparkan:a. Fakta dan data saya betubetul Alat Negara di Instansi BPIRI;b. Pada halaman 3 kesimpulan c butir 2: BPIRI yang dipimpin dr.Subandrio bubar/dibubarkan karena terlibat G.30.S/PKI dankantornya di Jalan Madiun diduduki TNI (sekarang digunakansebagai posko Aju Grup B Paspampres);c.

Menurut Keterangan Sekjen Kepala Biro Hukum DEPHANsurat Nomor B/878/X/2005/Rokum tanggal 26102005 dihalaman 3 butir b nomor 2 menyatakan: Pada saatpendirian BAKIN pada tahun 1966 oleh Mayjen TNISudirgo;b. Sedangkan Komando Intelijien Negara ada tahun 1966Kepala Staf Harian Brigadir Jenderal TNI Yoga Soegomotertulis di Keputusan Kepala Staf Harian Komando IntelijenNegara Nomor I/KSH/th 1966 tanggal 7101966 tentangPemberhentian Personil Honorer tandatangan YogaSoegomo;Halaman 6 dari 25 halaman.

(Bukti Nomor 14);Menimbang bahwa penjelasan Sekretariat DEPHAN disurat NomorB/878/X/Rokum tanggal 26102005 menerangkan:a. Fakta 1, 2, a, b, c, d, 1, 2, e, f, g, h, i. fakta dan data Pemohonbetulbetul alat Negara di Instansi BPIRI;b. Analisa 1, 2, 3, 4;Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2015c.

Subandrio Wakil Perdana Menteri Menteri LuarNegeri Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) lahir 15091914 di KepanjenMalang dibebaskan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1995;Kesimpulan halaman 3. butir 2 surat SEKJEN DEPHAN NomorB/878/X/2005/Rokum tanggal 26102005 telah terjawab oleh karena ituMajelis Mahkamah Agung RI, memberi putusan agar supaya kantor kami diJalan Madiun dikembalikan kembali untuk dipergunakan Yayasanmelakukan kegiatan Usaha dan koperasi Anggota ex BPIRI;H. dr.

B/878/X/2005/Rokum tgl 26102005 copy terlampir memaparkan :a Fakta dan data saya betulbetul Alat Negara di Instansi BPIRI ;b Pada halaman 3 kesimpulan c butir 2 : BPIRI yang dipimpin dr.Subandrio bubar/dibubarkan karena terlibat G.30.S/PKI dan kantornya diJ Madiun diduduki TNI (sekarang digunakan sebagai posko Aju GrupB Paspampres) ;c Berdiri BAKIN pada tahun 1966 oleh Mayjen TNI SudirgoBahwa Penggugat Veteran Dwikora th 1963 s/d 1966 Keputusan MenteriPertahanan No.418/VI/2011 tgl 06 Juni 2011 ;KETERANGAN

Bandung (fotokopi terlampir).Dari Kepala Staf TNI AD menganjurkan pencarian identitasintelijen ke Bandung, kenyataan Bandung tidak memberi jawaban ;3 Bahwa Penggugat jadi mengetahui dan mempertanyakan di suatu Negaradan berkuasa di tahun bersamaan yaitu tahun 1966 boleh dan dibenarkan 2lembaga instansi intelijen didirikan dan berkuasa pada tahun bersamaanyaitu tahun 1966 :a Menurut Keterangan Sekjen Kepala Biro Hukum DEPHAN surat NomorB/878/X/2005/Rokum tgl 26102005 di halaman 3 butir b No. 2menyatakan

Penggugat ;Menimbang, bahwa alas pertanyaan Majclis Hakim, saksi mengatakan sudah tidak adaMenimbang, bahwa Penggugat menyatakan, balwa tidak rela atas pertruatan Tergugattersebut, dan bersedia membayar wang iwad sebesar Rp 10.000, ( sepabah riba rupial ) :Persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat scbagaimana terscbut diatas Memmbang, bahwa sebclum sidangsidang dilangutkhan, Majelis Hakim telah berusahamenaschati kepada Penggugat untuk rokum

S.584/ROKUM/ ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018. Yang Penggugat tanggapi kembali dengansurat No. 032/MKJPHDF/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang intinyaS.0O.S, mohon Hak Hidup. Segera diselesaikan (clean&clear) HakHakPenggugat yang selama ini ditahan di PN.JKT.PST, Bank Mandiri Medanmaupun di Kementerian LH & Kehutanan berdasarkan Fakta Hukum.Berdasarkan surat Tergugat No.

S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018tanggal 16 Juli 2018 Butir 10.b tersebut, dinyatakan jumlah ganti rugi yangharus dibayarkan oleh Tergugat tersebut sudah sesuai berdasarkanPutusan No.579/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST Putusan Serta Merta yangmenolak Kasasi menjadi berkekuatan Hukum Tetap yaitu sebesarRp. 283.849.163.265,63, .Dan Putusan Kasasi No.3553 K/Pdt/2000 tanggal 29 April 2002 sebesarRp. 2.189.052.620,60 (yang mengadili lagi sebagian Putusan Serta Mertayang sudah menolak Kasasi menjadi berkekuatan Hukum

S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 atas tanggapan terhadap suratPenggugat No. 0O26/MKJPEPH/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018.Mengajukan permohonan kepada Tergugat sebagaimana pernyataandalam suratnya No. S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli2018 Butir 8 c dan butir 10.b tidak mendapatkan tanggapan, berdasarkanHukum UndangUndang No. 30 Tahun 2014 hal 28, Pasal 53, ayat (2) dan(3) dianggap dikabulkan secara Hukum.

S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 di Butir 8 (c)yang menyatakan Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannyaselaku Pemegang H.P.H.

S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018.Yang kembali Penggugat tanggapi dengan surat No. 032/MKJPHDF/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 dan susulannya No. 043/MKJMenteriLHK/VIII/2018 tangal 31 Agustus 2018 selaku Pemohon Eksekusi PutusanSerta Merta yang telah dilaksanakan pasal 195 (1) HIR dan pasal 197 HIR,Berita Acara Daft 163/2000 Eks tanggal 18 Mei 2001.

KOLONEL LAUT (KH) SIGIT WAHYU WIBOWO,SH, M.Hum NRP. 11274/P, Kabag Advokasi Hukum Rokum Setjen KEMHAN;. LETKOL CHK DR. ARIEF FAHMI LUBIS, SE, SH,M.H NRP. 11960051830473, Analis Kebijakan MadyaBidang Bankum Rokum Setjen Kemhan;. LETKOL CHK HARYANTO, SH, M.H, NRP. 548852,Kasubbag. Dil TK. . Bag. Advokum Rokum SetjenKemhan;. SLAMET MULYANTO, SH, M.Si., PEMBINA IV/a,NIP. 196701031996031001 Kasubbag HatkumPidana dan Disiplin Bag Advokum II Rokum SetjenKemhan;. NN. WULANDARI, SH, Penata TK. .

IlI/d NIP.197104032002122001, Penyusun Naskah SubbagHatkum TUN dan Bakum Bag Advokasi Hukum IIRokum Setjen Kemhan;Putusan Perkara 27/G/2019/PTUNSRG Halaman 3 dari 757.1 MADE DWI WIRAJAYA, SH, Penata Ill/c NIP.197801212009121001, Penyusun Naskah SubbagDil TK Bag Advokum Rokum Setjen Kemhan;8.

., NRP. 70943Pranata Tehnologi Informasi Subbag Dil TK BagAdvokum Rokum Setjen Kemhan;Berkantor di Biro Hukum Setjen Kemhan Jalan MerdekaBarat No. 1314 Jakarta Pusat, untuk kepentingan danatas nama pemberi kuasa baik bersamasama maupunsendirisendiri bertindak bertindak selaku penerimakuasa dari Pemberi kuasa Menteri Pertahanan RepublikIndonesia selaku Tergugat II Intervensi dalam perkaraNomor 27/G/2019/PTUN. SRG di Pengadilan TataUsaha Negara Serang;Selanjutnya disebut sebagai...........

Dan hasilnya Penggugat terbukti melakukanperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban PNS sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,berdasarkan Surat Karoum Setien Kemhan Nomor R/02/I/2018tanggal 3 Januari 2018 dan Surat Karoum Setjen Kemhan NomorR/02/I/2018/Rokum tanggal 15 Januari 2018 Penggugat telah terbuktimelakukan pelanggaran disiplin berupa menggunakan Narkotika jenissabusabu (Methampetamine);Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di halaman 4 angka 7yang dituangkan

Nomor 3/G/2020/PT.TUN.JKT.Bukti T 1Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8: Surat Kepala Biro Umum Setjen Kemhan NomorR/02/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Laporanperkara dugaan penyalahgunaan Narkoba;: Surat Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan NomorR/02//2018/Rokum tanggal 15 Januari 2018 tentangPendapat dan saran hukum atas dugaanpenyalahgunaan Narkoba oleh PNS Rapael dan KrisBentar Agung keduanya Anggota Puskom PublikKemhan;: Keputusan Menteri Pertahanan Republik IndonesiaNomor

berwenang menghukum serta bahan bahanlain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadapPenggugat; Bahwa Penggugat terbukti melakukan perbuatan yang bertentangandengan kewajiban PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena terbukti melakukanpelanggaran disiplin berupa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu(Methampetamine) berdasarkan Surat Karoum Setjen Kemhan NomorR/02//2018 tanggal 3 Januari 2018 dan Surat Karoum Setjen KemhanNomor R/02/I/2018/Rokum

Usaha Negara;Menimbang, bahwa pada saat proses pemeriksaan persidanganMajelis Hakim telah memberitahukan dan menyarankan kepada Tergu gatagar Tergugat tidak sekedar hanya membatah dalil gugatan Penggugattetapi harus didukung oleh buktibukti yang menyertai bantahan tersebut,misanya: 1) Berita acara pemeriksaan Penggugat atas pelanggaran disiplinPNS; 2) Hasil pemeriksaan urine Penggugat Surat Karoum Setjen KemhanNomor R/02///2018 tanggal 3 Januari 2018 dan Surat Karoum SetjenKemhan Nomor R/02/I/2018/Rokum

Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalam perjanjian, oleh karena itu pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh tergugat sesuai suratnya tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 1460/DIR/BST/ROKUM/XV/2011 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat secara materril dan immaterial. ----------------------------------5.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 melalui suratnya nomor : 1460/DIR/BST/ROKUM/XV/2011, tergugat memutuskan perjanjiankerjasama nomor : 02/BPDIXVP/1994, Nomor : 083/AU.NOT/XII/1994tanggal 8 Desember 1994 dan pembaharuan perjanjian kerjasamanomor : 13.

,Kabag Bankum Rokum Setjen Kemhan, Kolonel CHKEko Karyadi, S.H.,M.H., Analisis Madya BidangBankum Rokum Setjen Kemhan, Letkol CHK EkoHaryanto, S.H., M.H., Kasubbag Dil Tk Bag BankumRokum Setjen Kemhan, Letkol Sus Ade Rustian,S.H.,M.H., Kasubbag Dil TkIIl dan TkIII Bag BankumRokum Setjen Kemhan, Slamet Mulyanto, S.H., M.Si,Kasubbag Analisis Hukum Bag Bankum Rokum SetjenKemhan, Nn.

., Penyusun bahan Dil TI Subbag Dil TkI BagBankum Rokum Setjen Kemhan dan Serma Mes.SAritonang, S.H.,M.H., BA Operator Komputer Bag.Bankum Rokum Setjen Kemhan, berdasarkan SuratKuasa Nomor: SK/8/M/III/2019 tanggal 29 Maret 2019,selanjutnya disebut sebagai Terbanding Ill/semulaTergugat Ill;4. Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pertanahan NasionalCq. Badan Pertanahan Wilayah Propinsi BantenCq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak,berkedudukan di Jl.

,M.H NRP.1920013780963 KABAGBANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN;=====3. KOLONEL CHAK SUHARYOTO,SH.NRP.33701 ANALIS MADYA BID.BANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN;=222 =o4 SLAMET MULYANTO , SH.,M.S.1 PEMBINA IV/A NIP 196701031996031001KASUBBAG PENGADILAN TKIIT DAN HI BAG BANKUM ROKUM SETJEN5 MAYOR CHK EKO HARYANTO,SH. NRP.548852, KASUBBAG DIL TKI BAGBANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN;6 SLAMET LAESOLI,SH. PENATA TKI UI/D NIP.1969080719911031001PENYUSUN BAHAN DIL TKII TK Il BAG BANKUM ROKUM SETJEN7 NN. WULANDARI,SH.

PENATA ID/C NIP. 197104032002122001 BAGBANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN;8 SELVIANA TIURMA,SH. PENDA TK I III/B. 198005052009122001PENGADMINISTRASIAN KONSULTASI BAG BANKUM ROKUM SETJEN9 I MADE DWIWIRAJAYA,SH. PENDA TK I ID/B NIP 197801212009121001PENGADMINISTRASIAN DIL TK I BAG BANKUM ROKUMSETJEN KEMHAN;GAYATNO...........10 GAYATNO GULTOM,SH PENATA ID/A NIP 198508262010121002PENGADMINISTRASIAN DIL TK Il!

., M.Hum.Jabatan : Kabag BANKUM ROKUM SETJENKEMHAN.SLAMET MULYANTO, SH.Jabatan : Kasubbag Pengadilan TK. BAGBANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN.SLAMET LAESOLI, SH.Jabatan : Penyusun Bahan HatluhkumSUBBAGHAT LUHKUM BAG YANKUM.KAPTEN CHK SUCIPTO, SH.Jabatan : Pengolah Bahan HukumSUBBAGBANKUM BAG YANKUM ROKUM.6.

Hum, Kabag BANKUM ROKUM SETJENKEMHAN, 3. SLAMET MULYANTO, SH, Kasubbag PENGADILAN TK.I BAGBANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN, 4. SLAMET LAESOLI, SH, Penyusun BahanBAG BANKUM SETJEN KEMHAN, 5. KAPTEN CHK SUCIPTO, SH, Penyusun BAGBANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN, 6.

I MADE DWI WIRAJAYA, SH,Pengadministrasi BAG BANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN, kesemuanya berkantor diBiro Hukum SetJen KemHan, Jl Merdeka Barat No. 1314 Jakarta Pusat, selaku penerimasurat kuasa dari pemberi kuasa yakn) KEMENTRIAN PERTAHANAN' REPUBLIKINDONESIA Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia., alamat Jl.

Penjelasan Sekretariat Dephan di Surat No.B/878/X/Rokum tanggal26 Oktober 2005 menerangkan :a. Faktal, 2, a, b, c, dl, 2, e, f, g, h, 1 fakta dan datapemohon betulbetul alat Negara instansi BPIRI ;b. Analisa 1, 2, 3, 4 ;c. Kesimpulan : Pada halaman 3 kesimpulanc butir 2 BPIRIdipimpin dr. Subandrio bubar diberhentikan, karena terlibatG30S PKI dan kantornya di Jl. Madiun diduduki(Sekarang digunakan sebagai Posko Aju Grup BPaspamres) ;Bukti No.P10Menimbang bahwa sewaktu H. dr.

Surat SEKJEN DEPHAN No.B/878/X/2005/Rokum tanggal 26 Oktober 2005 telah terjawab oleh karena itu, Bapakmemberi putusan agar supaya kantor kami di Jl. Madiun dikembalikankembali untuk dipergunakan Yayasan melakukan kegiatan Usaha danKoperasi Anggota ex. BPIRI ;H. dr.

Fotocopy Keputusan Presiden RI No.181 Tahun 1966, fotocopy darifotocopy (Bukti P10) ;11.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.09.5306.091228.0012, KartuTanda Anggota Paguyuban Wehrkreise (Daerah Perlawanan) IIIYogyakarta dan Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran RI No.2380/MDLV/04/01 atas nama Kartono Kadri, SH., fotocopy dari fotocopy(Bukti P11) ;12.Fotocopy Surat Permohonan Keadilan Mantan Anggota Badan PusatIntelijen (BPI) ditujukan kepada Deputi Mensetneg Bidang SumberDaya Manusia Nomor : B/878/X/2005/Rokum

;Kabag Bankum Rokum Setjen KEMHAN; 3. Kolonel CHK Eko Karyadi, S.H.,M.H.; Analis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen KEMHAN;4. Kolonel CHK Maryono, S.H.,M.H.; Kukumdam IV/Diponegoro; 5. Letkol CHK Eko Haryanto, S.H.,M.H..,;Analis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen KEMHAN;6. Letkol Sus A.Rustian, S.H.,M.H.; Analis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen KEMHAN:7. Mayor CHK Eko Wahyu H, S.H..,.; Kasidukbankum Kumdam IV Diponegoro;8. Kuncoro, S.H.;Anglakbankum GOI VIII Kumdam IV Diponegoro;9. Serma Mes S.

;BA Operator Komputer Bag.Bankum Rokum Setjen KEMHAN; Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Biro Hukum SetjenKemhan Jalan Medan Merdeka Barat No.1314 Jakarta Pusat,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK/22/M/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018;Selanjutnya disebut sebagai pihak ..............

kepadaPENGGUGAT terlebin dahulu yang dapat dibuktikan dengan Suratmengetahui dari Satpam Perumahan (Vide Bukti P20).Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang menghalangi dan tidak beritikadbaik untuk menyelesaikan masalah pembagian Harta Warisan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah melayangkanSomasi Pertama No. 026/VII/R&R/2019 tanggal 14 Juli 2019 (Vide Bukti P18) dan Somasi Kedua No. 031/VII/R&R/2019 tanggal 29 Juli 2019 (VideBukti P19) yang dijawab dengan Surat TERGUGAT No.B/296/13/21/91/Rokum