.- 1 (Satu) lembar kwitansi pemberian subsidi dalam rangka penanggulangan masalah khusus PT sesuai Surat Sesditjen Dikti No. 3653/DI/T/2003 tanggal 2 September 2003 banyaknya Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).- 1 (Satu) lembar surat pernyataan untuk SPP-LS tanggal 11 September 2003.- 1 (Satu) lembar foto copy surat persetujuan bantuan biaya untuk UKIT Tomohon, Nomor : 3653/DI/T/2003 tanggal 2 September 2003 bersama satu lembar foto copy uraian alokasi anggaran bantuan biaya

.009.22/P2MPT/2003 tanggal 2 September 2003 bersama foto copy blangko laporan daya serap bulanan.- 1 (Satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 8800156Y/118 tanggal 14 Desember 2004.- 2 (Dua) lembar foto copy surat permintaan pembayaran pemabangunan (lembar A) yang dibuat di Jakarta tanggal 6 Desember 2004.- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan untuk SPP-LS tanggal 6 Desember 2004.- 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pemberian bantuan penanggulangan masalah khusus PT sesuai surat Sesditjen

berisidimana pada bulan Desember 2004 UKIT mendapat bantuan danasebesar Rp. 380.000.000, (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)dan telah digunakan untuk pengadaan inventaris kantor (mesin danelektronik).1 (Satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor284788X/088/118 tanggal 18 September 2003.2 (Dua) lembar surat permintaan pembayaran pembangunan kodeNo. 448/586639/P2MPT/2003 tertanggal 11 September 2003.1 (Satu) lembar kwitansi pemberian subsidi dalam rangkapenanggulangan masalah khusus PT sesuai Surat Sesditjen

tahunanggaran 2003 Nomor : P.009.22/P2MPT/2003 tanggal 2September 2003 bersama foto copy blangko laporan daya serapbulanan.1 (Satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor8800156Y/118 tanggal 14 Desember 2004.2 (Dua) lembar foto copy surat permintaan pembayaranpemabangunan (lembar A) yang dibuat di Jakarta tanggal 6Desember 2004.1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan untuk SPPLS tanggal 6Desember 2004.1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pemberian bantuanpenanggulangan masalah khusus PT sesuai surat Sesditjen

berisidimana pada bulan Desember 2004 UKIT mendapat bantuan danasebesar Rp. 380.000.000, (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)dan telah digunakan untuk pengadaan inventaris kantor (mesin danelektronik).1 (Satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor284788X/088/118 tanggal 18 September 2003.2 (Dua) lembar surat permintaan pembayaran pembangunan kode No.448/586639/P2MPT/2003 tertanggal 11 September 2003.1 (Satu) lembar kwitansi pemberian subsidi dalam rangkapenanggulangan masalah khusus PT sesuai Surat Sesditjen

anggaran2003 Nomor : P.009.22/P2MPT/2003 tanggal 2 September 2003bersama foto copy blangko laporan daya serap bulanan.1 (Satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor8800156Y/118 tanggal 14 Desember 2004.2 (Dua) lembar foto copy surat permintaan pembayaranpemabangunan (lembar A) yang dibuat di Jakarta tanggal 6 Desember2004.1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan untuk SPPLS tanggal 6Desember 2004.1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pemberian bantuanpenanggulangan masalah khusus PT sesuai surat Sesditjen

pekerjaan pondasi konstruksisarang labalaba (KSLL), surat tersebut ditembuskan ke SesditjenPAUDNI Kemdikbud di Jakarta, ternyata surat ini dilanggar olehTergugat , karena Penggugat belum menerbitkan surat sertipikatseperti yang dimaksud oleh Tergugat tetapi Tergugat menganggap hubungan dengan Konitraktor dianggap selesai danTergugat menunjuk kontraktor lain untuk melanjutkan pekerjaan(bukti terlampir);Tergugat telah melampaui batas kewenangan nya yaitu denganmelanggar surat yang ditembuskan kepada Sesditjen

akan tetap diblokir, ternyata dana tersebutdicairkan seharusnya Tergugat meminta bantuan kepolisianuntuk melakukan pemblokiran, tetapi Tergugat tidakmelakukannya, sehingga dalam kasus ini Tergugat denganmembiarkan dana Tergugat Il cair, berarti Tergugat telahmelanggar aturan yang telah disepakati, yaitu bahwa jikasertipikat jaminan mutu belum diserahkan, maka dana tetapdiblokir, dan Tergugat telah melanggar perintah dari SesditjenPaudni Jakarta, karena surat mengenai kasus itu telah diterimaoleh Sesditjen

BB 1358 : Fotocopy Nota Dinas dari Sesditjen kepada 1.PenanggungJawab Kinerja, 2. Pejabat Pembuat Komitmen, 3. P2SPM, Nomor493/610.1/2008 tanggal 11 Desember 2008, Hal : Revisi III POK TA 2008 DitjenLPE, yang ditandatangani oleh Soekanar yang telah dilegalisir tanggal 8September 2011 oleh Rr. Diesty K. Wardhani Kasub Kepegawaian Ditjen LPE.

EDY HERMANTORO NIP.100009639, yangtelah dilegalisir oleh Rr DIESTY K WARDHANI SE NIP.195812161987032002Kasubbag Kepegawaian Bagian Umum dan Kepegawaian SetditjenKetenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.e BB 1493 : Fotocopy NOTA DINAS dari Sesditjen LPE Dep.

Selanjutnya Revisi POK ini oleh Sesditjen LPEdisampaikan kepada Ir.

Wardhani KasubKepegawaian Ditjen LPE.BB 1355 : Fotocopy Nota Dinas dari Sesditjen kepada 1.PenanggungJawab Kinerja, 2. Pejabat Pembuat Komitmen, 3. P2SPM, Nomor332/610.1/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Hal : Revisi II POK TA 2008 Ditjen LPE,yang ditandatangani oleh Soekanar yang telah dilegalisir tanggal 8 September2011 oleh Rr.

EDY HERMANTORO NIP.100009639, yangtelah dilegalisir oleh Rr DIESTY K WARDHANI SE NIP.195812161987032002Kasubbag Kepegawaian Bagian Umum dan Kepegawaian SetditjenKetenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.BB 1493 : Fotocopy NOTA DINAS dari Sesditjen LPE Dep.

SriUntung selaku Sesditjen Hubla perihal Pengalihan PemasanganComputer System Informasi PNBP Online Ditjen Hubla kepadaDirektur PT.

Sri Untung (Sesditjen), perihal HasilPemeriksaan Khusus pada Pekerjaan Pengadaan Barang/JasaInfrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer untukPembangunan Sistem Informasi PNBP Ditjen Perhubungan LautHal. 39 dari 52 hal. Put.

., Jabatan Kepala BagianHukum dan Kerjasama Teknik Sesditjen Planologi Kehutanan;4. Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.HUM., Jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum II;5. Yudi Ariyanto, SH., MT., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum ;6. Abimanyu Pramudya, SH., Jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan dan Bantuan Hukum Ill Sesditjen PlanologiKehutanan;7. Jovan Juliawan, SH., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi;8. M.

,Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan KerjasamaTeknik Sesditjen PlanologiKehutanan ;4. Nama : DRS. AFRODIAN LUTOIFI, SH.,Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II Setjen ;5.Nama.........::0ee5. Nama: YUDI ARIYANTO, SH., M. HUM ;Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setjen 56. Nama : RASYID JOHN UNO, SH., M.HUM ;Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Ill Setjen ;7. Nama : ABIMANYU PRAMUDYA, SH :Jabatan: Kepala Sub Bagian Pertimbangan danBantuan Hukum Ill Sesditjen PlanologiKehutanan ;8.

:Jabatan : Staf Bagian Hukum Sesditjen PlanologiKehutanan ;Hal5 Putusan Perkara Nomor : 03/G/2014/PTUNMDNKesemuanya.............Kesemuanya adalah pegawai Kementerian KehutananRepublik Indonesia, yang beralamat di GedungManggala Wanabhakti Blok VII Lantai 3, Jalan GatotSubroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : KS.3/MenhutII/2014 tanggal 11 Pebruari 2014,selanjutnya di sebut sebagai............... TER ATI;2.

Saksi tidak tahuproyek yang mana yang dikerjakan oleh perusahaanperusahaan tersebut ;e Bahwa yang membedakan fungsi Sesditjen denganDirektorat di bawah Dirjen Yanmedik adalah sesditjenHal. 641 dari 1626 Halaman Put.No.49/Pid. Sus/TPK/2015/PN.Jkt.

Sesditjen hanya diminta mengkoordinir DirektoratDirektorat dibawah Dirjen Pelayanan Medik disamping fungsifungsiadministrasi lainnya ;1. Drs.

Mulya A.Hasjmy(Sesditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun2006), saya mengenalnya sekitar 2005 ketika Sdr.MULYA A.HASJMY menjabat sebagai Sesditjen BinaPelayanan Medik Depkes RI sedangkan saya adalahsebagai bawahannya/staff nya yaitu staff di Subbagian Perbendaharaan Bagian Keuangan SetditjenBina Pelayanan Medik Depkes RI. Saat ini Sdr.

DWI WARNA JAYA RAYANomor : 1010/DJR/10X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 kepadaPanitia Pengadaan Barang dan Jasa Sesditjen Bina PelayananMedik Perihal Penawaran Harga beserta 1 (satu) bundellampirannya. 177.91 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Pengadaan Barang danJasa kepada PT.

Soedono Madiun), berikut 3 (tiga) lembarlampiran spesifikasi. 7141 (satu) lembar Surat Sesditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RINomor : TU.00.01.1.2.320 tanggal 12 Januari 2007 kepadaDirektur RSU. Panti Waluyo Caruban Madiun Jawa Timur perihalSurat pengantar, dengan lampiran Daftar Alat Bantuan Menkes RIDalam rangka penanganan wabah flu burung untuk RSU.

ini.Bahwa pada awalnya terdakwa 2 Jorje Manuel daCosta selaku Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa BPPHPWilayah V Bandar Lampung melakukan pencarianlokasi tanah yang akan dibeli untuk pengadaan tanahkantor BPPHP VI.Bahwa setelah mendapatkan beberapa alternatiflokasi tanah, kepala BPPHP VI mengirimkan suratNo:578/BPPHPVI1/2011 tanggal 10 Oktober 2011Perihal Pengadaan Tanah BP2HP Wilayah VI BandarLampung, yang pada pokoknya berisi pengajuan limalokasi calon pengadaan tanah untuk kantor BPPHPwilayah VI kepada Sesditjen

Di daerah J Pramuka Bandar Lampung.Bahwasaksi tidak pernah melakukan pengecekkanterhadap ke lima lokasi calon pengadaan tanah untukKantor BPPHP tersebut.Bahwa Sesditjen Bina Usaha Kehutanan pernahmemerintahkan tim dari Jakarta untuk melakukanpeninjauan terhadap lima lokasi yang diusulkan olehKepala BPPHP Wilayah VI tersebut, adapun Tim dariSesditjen Bina Usaha Kehutanan dari Jakarta yangdatang melakukan peninjauan dalam rangka pengadaantanah tersebut adalah :1 Ir. Tatok Subiantoro;2 Ir.

Saksi tidakmengetahui kelokasi mana saja tim dari Sesditjen BinaUsaha Kehutanan tersebut melakukan peninjauan danverifikasi.Bahwa dari hasil peninjauan tim Sesditjen Bina UsahaKehutanan ke lokasilokasi tanah calon pengadaantersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat SesditjenBina Usaha Kehutanan Nomor : S.1211/Set4/2011tanggal 2 Nopember 2011, disimpulkan bahwa hanya 2lokasi dari 4 lokasi yang representatif, untuk lokasikantor BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung, yaitu :a Jl.

SUHENDRAmengatakan bahwa ia hendak menjual tanah di tempattersebut dengan harga yang sama seperti yang pernahdisampaikannya kepada Tim Sesditjen Bina UsahaKehutanan pada saat tim tersebut melakukan verifikasi,yaitu Rp.1.450.000, per meter. Kemudian saksi dantim TPTSK BPPHP Wilayah VI diajak oleh terdakwaJaka Suyanta dan terdakwa Jorje manuel da Coatskelokasi tanah tersebut di Jl. Raden Imba KesumaRT.002 RW.02 Kelurahan Sumur Putri untuk melihatkondisi fisik tanah.

Wardhani Kasub Kepegawaian Ditjen LPE;BB 1358 : Fotokopi Nota Dinas dari Sesditjen kepada 1.PenanggungJawab Kinerja, 2. Pejabat Pembuat Komitmen, 3. P2SPM, Nomor493/610.1/2008 tanggal 11 Desember 2008, Hal : Revisi III POK TA 2008Ditjen LPE, yang ditandatangani oleh Soekanar yang telah dilegalisirtanggal 8 September 2011 oleh Rr. Diesty K.

PURWONONIP.100006614 Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi; BB 1486 : Fotokopi nota dinas dari Sesditjen Listrik dan PemanfaatanEnergi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukankepada Dirpro, Dirbinus, Dirtek, Diren Nomor 91/610.1/2007 tanggal 6Maret 2007 sifat Amat Segera, perihal Penyusunan RKP/RenjaKL TA2008, yang ditandatangani oleh Sesditjen Soekanar, yang telah dilegalisiroleh Rr DIESTY K WARDHANI SE NIP.195812161987032002 KasubbagKepegawaian Bagian Umum dan Kepegawaian

EDY HERMANTORO NIP.100009639, yang telah dilegalisir oleh RrDIESTY K WARDHANI SE NIP.195812161987032002 KasubbagKepegawaian Bagian Umum dan Kepegawaian SetditjenKetenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;BB 1493 : Fotokopi NOTA DINAS dari Sesditjen LPE Dep.

tanah ini.Bahwa pada awalnya Jorje Manuel da Costa selakuPejabat Pengadaan Barang/ Jasa BPPHP Wilayah VBandar Lampung melakukan pencarian lokasi tanahyang akan dibeli untuk pengadaan tanah kantorBPPHP VI.Bahwa setelah mendapatkan beberapa alternatiflokasi tanah, kepala BPPHP VI mengirimkan suratNo:578/BPPHPVI1/2011 tanggal 10 Oktober 2011Perihal Pengadaan Tanah BP2HP Wilayah VI BandarLampung, yang pada pokoknya berisi pengajuan limalokasi calon pengadaan tanah untuk kantor BPPHPwilayah VI kepada Sesditjen

Di daerah J Pramuka Bandar Lampung.Bahwasaksi tidak pernah melakukan pengecekkanterhadap ke lima lokasi calon pengadaan tanah untukKantor BPPHP tersebut.Bahwa Sesditjen Bina Usaha Kehutanan pernahmemerintahkan tim dari Jakarta untuk melakukanpeninjauan terhadap lima lokasi yang diusulkan olehKepala BPPHP Wilayah VI tersebut, adapun Tim dariSesditjen Bina Usaha Kehutanan dari Jakarta yangdatang melakukan peninjauan dalam rangka pengadaantanah tersebut adalah :1 Ir. Tatok Subiantoro;2 Ir.

Saksi tidak mengetahui kelokasi mana sajatim dari Sesditjen Bina Usaha Kehutanan tersebutmelakukan peninjauan dan verifikasi.Bahwa dari hasil peninjauan tim Sesditjen Bina UsahaKehutanan ke lokasilokasi tanah calon pengadaantersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat SesditjenBina Usaha Kehutanan Nomor : S.1211/Set4/2011tanggal 2 Nopember 2011, disimpulkan bahwa hanya 2lokasi dari 4 lokasi yang representatif, untuk lokasikantor BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung, yaitu :a Jl.

SUHENDRA mengatakanbahwa ia hendak menjual tanah di tempat tersebutdengan harga yang sama seperti yang pernahdisampaikannya kepada Tim Sesditjen Bina UsahaKehutanan pada saat tim tersebut melakukan verifikasi,yaitu Rp.1.450.000, per meter. Kemudian saksi dantim TPTSK BPPHP Wilayah VI diajak oleh JakaSuyanta dan Jorje manuel da Coats kelokasi tanahtersebut di Jl. Raden Imba Kesuma RT.002 RW.02Kelurahan Sumur Putri untuk melihat kondisi fisiktanah.

Dengan demikian dapatdinyatakan bahwa PT Arkonin tidak menjalankan tugas sebagai konsultanpengawas dengan baik.Bahwa PT Bio Farma pernah mengusulkan konsultan pengawas peralatanyaitu saksi Robert Mischler dari Mibiotech kepada Sesditjen PP & PL Depkesmelalui surat nomor 06988/Dir/X/2008 tertanggal 23 September 2008 perihalUsulan Konsultan Perencana Pembangunan Sarana Produksi Vaksin FluBurung.Namun pada sekitar tahun 2009 PT Anugrah Nusantara mendatangkan saksiRobert Mischler dari Mibiotech untuk

Sesditjen PP & PL sebagai KPA melalui suratNomor PL.01.02/1.1/1273/2009 pada tanggal 13 Oktober 2009.Berdasarkan surat tersebut selanjutnya Dr. Guntur Budi Wanarto,M.S. Sesditjen PP & PL sebagai KPA menyampaikan laporanpelaksanaan kegiatan dan usulan pemenang lelang kepada Dirjen PP& PL Prof. dr. TIANDRA YOGA ADITAMA, Sp.P (K). melaluisurat Nomor PL.01.02/ 1.1/3796/09 pada tanggal 13 Oktober 2009.Dirjen PP & PL Prof. dr.

Sesditjen PP & PL sebagai KPA melalui suratNomor PL.01.02/1.1/1273/2009 pada tanggal 13 Oktober 2009.Berdasarkan surat tersebut selanjutnya Dr. Guntur Budi Wanarto,M.S. Sesditjen PP & PL sebagai KPA menyampaikan laporanpelaksanaan kegiatan dan usulan pemenang lelang kepada Dirjen PP& PL Prof. dr. TIANDRA YOGA ADITAMA, Sp.P (K). melaluisurat Nomor PL.01.02/1.1/3796/09 pada tanggal 13 Oktober 2009.Dirjen PP & PL Prof. dr.

Sesditjen PP & PL sebagai KPAmelalui surat Nomor: PL.01.02/1.1/1273/2009 pada tanggal 13 Oktober 2009Menimbang, bahwa tanggal 5 Juli 2010 Kontrak Pekerjaan PembangunanSarana Prasarana System Connecting Fasilitas Produksi dan Chicken Breeding Risetdan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia ditandatangani olehTerdakwa dan Ir. Harry Nugroho, M.M. sebagai Kepala Divisi Operasi II PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan Gerhana Sianipar, S.E. sebagai DirekturUtama PT.

Padahal dalam rekamantersebut nyatanyata tidak ada adegan hubungan layaknya suamiisteri sebagaimana yang dituduhkan (Vide Bukti P14).Adanya Nota Dinas dari Sesditjen PHI dan Jamsos Kepada SekjenKemenakertrans tentang rekomendasi persetujuan pemindahankembali Pemohon Kasasi/Penggugat dari BBLKI Surakarta keKemenakertrans Pusat (Vide Bukti P16).Surat pernyataan dari para pegawai BBLKI Surakarta tanggal 2September 2013 yang menyatakan bahwa tidak ada keresahan, tidakada pihak yang dipermalukan dan tidak

Bahwa saksi telah bekerja selama 6 (enam) tahun di Bagian Hukum danKerjasama Sesditjen Aplikasi Informatika sebagai Analis Hukum dengan tugasmelakukan telaahan hukum, bantuan hukum, penyuluhan hukum, serta analisisdan evaluasi Hukum di Bidang Aplikasi Informatika serta memberikanketerangan ahli khususnya di bidang tindak pidana Informasi dan TransaksiElektronik guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukumbaik di tingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pemeriksaan disidang

., M.Si: Kepala Bagian Tata Usaha Distrik NavigasiKelas Tanjungpinang ;: Indonesia ;: Jalan: Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum danPendokumentasian Produk Wukum Bagian Hukum dan KSLN Sesditjen: Indonesia ;: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat ;: WANDES T.

Indosopha Sakti selaku calon Penyedia Barang/Peserta Lelang telah menyampaikan Surat Penawaran Harga dengan Nomor :ISS/SP/0165/V1/07/FG/yr, tanggal 8 Juni 2007 perihal Informasi Harga yangditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sesditjen BinaPelayanan Medik Depkes RI, yang menjelaskan sebagai berikut :e Paket peralatan eksternal radioterapi antara lain Linear Accelerator(Linac) merk Elekta Ltd. type Presice Treatment System dengan hargaRp13.250.000.000,00; dane Evaluasi biaya penyesuaian

Sardjito Yogyakarta, tetapi ternyata PT.Indosopha Sakti selaku calon Penyedia Barang/Peserta Lelang telahmenyampaikan Surat Penawaran Harga dengan Nomor : ISS/SP/ 0165/VI/07/FG/yr, tanggal 8 Juni 2007 perihal Informasi Harga yang ditujukankepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sesditjen BinaPelayanan Medik Depkes RI, yang menjelaskan sebagai berikut :e Paket peralatan eksternal radioterapi antara lain Linear Accelerator (Linac)merk Elekta Ltd. type Presice Treatment System dengan hargaRp13.250.000.000,00

SOFI, sejak saat tersebut saksi aktif sebagai tim tehnis.Surat tersebut ditujukan kepada Sesditjen PP&PL;Bahwa surat Dirut Bio Farma tanggal 12 Nopember 2008 yang berisikan,menjelaskan Bahwa, tim tehnis Bio Farma tidak ikut menyusun pengadaanperalatan, meminta agar pengadaan jasa perencanaan peralatan didahulukan.

BioFarma mengusulkan konsultan perencana peralatan sesuai yangdirekomendasikan WHO;Bahwa Biof Farma membuat surat yang ditujukan ke Sesditjen PP&PLdengan Nomor. 07710/Dir/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal, revisidata pendukung KAK;Bahwa Bio Farma membuat surat yang ditujukan ke Sesditjen PP&PLdengan Nomor. 07945/Dir/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 perihal, usulankonsultan pengawas peralatan, dan mengusulkan MR.

Bina Kefarmasian dan Alkes, Sesditjen BinaKesehatan Masyarakat, Sesditjen Bina Pelayanan Medik NomorPR.03.01/4/841/2009 tanggal 10 Juni 2009 perihal Permohonan melengkapidata pendukung;Bahwa Sekjen Menulis Surat kepada Dirjen Anggran Depkeu nomor :PR.01.07/1/0643/2009 tanggal 30 Juni 2009 perihal Realokasi pagu danperubahan judul / Uraian kegiatan bagian Anggran 999.06 Depkes RI TA. 2009isinya tentang Realokasi Pagu sesuai dengan Surat Menkes nomor :306/MENKES/V/2009 tanggal 1 Mei 2009;Bahwa tanggal

Mardion, M.Ph , Sesditjen P2PL (Dr. T.Marwan N. M.Ph), Kepala Pusat Sarana dan Prasarana dan PeralatanKesehatan (Ir. Tugiyono), Staf Pusat Sarana dan Prasarana dan PeralatanKesehatan (lr. Taufik), Kepala Bagian Penyusunan Anggaran BiroPerencanaan dan Anggaran, Kepala Bagian Perencanaan BiroPerencanaan dan Anggaran, Direktur Produksi PT. Bio Farma (Drs.Mahendra), Staf PT. Bio Farma (Bapak Dory);6.

Surattersebut di disposisi dirjen Jendral Sesditjen dan Kabag HOH , dengan isidisposisi kenapa vaksin development tupoksi kita;Bahwa setelah disposisi tersebut, kemudian Terdakwa dipanggil pak DirjendPP&PL dengan Kabg HOH, dan terdakwa bertemu di ruang DIRJEND PP&PLDr.NYOMAN KANDUN,MPH.

BB 1358 : Fotocopy Nota Dinas dari Sesditjen kepada 1.Penanggung JawabKinerja, 2. Pejabat Pembuat Komitmen, 3. P2SPM, Nomor : 493/610.1/2008 tanggal11 Desember 2008, Hal : Revisi III POK TA 2008 Ditjen LPE, yang ditandatanganioleh Soekanar yang telah dilegalisir tanggal 8 September 2011 oleh Rr.

Direktur Pembinaan ProgramKetenagalistrikan kepada Sesditjen Nomor : 531/XI/630.2/2007 tanggal 6 November2007 Hal : Harga Standar Biaya Khusus (HSBK) Satker Listrik Perdesaan TahunAnggaran 2008, yang ditandatangani oleh Agus Martono, yang telah dilegalisirtanggal 8 September 2011 oleh Rr. Diesty K.

EDYHERMANTORO NIP.100009639, yang telah dilegalisir oleh Rr DIESTY KWARDHANI SE NIP.195812161987032002 Kasubbag Kepegawaian Bagian Umumdan Kepegawaian Setditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral.e BB 1493 : Fotocopy NOTA DINAS dari Sesditjen LPE Dep.

Dasar Hukum Pertimbangan Kepegawaian dalam memutuskan ObjekSengketa tidak jelas;Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian seharusnya menyatakan:Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tidak Sah dan Harus Dibatalkan karena nyatanyata sebelum dibuat Keputusan Menteri Kesehatan tanpa terlebihdahulu dilakukan klarifikasi oleh SesDitjen, Dirjen P2PL, BiroKepegawaian dan Biro Hukum Kemenkes, pada hal Penggugat sudahpernah menghadap Kepala Biro Kepegawaian, Dirjen P2PL, Sesditjenhal.

pembayaran tersebut diajukan oleh PPK yang dilampirikontrak, berita acara pembayaran, berita acara penyelesaian pekerjaan,faktur, SSBP, kwitansi dan ringkasanBahwa berdasarkan kontrak, ruang lingkup pekerjaan : pengadaan komputerbeserta sarana pendukungnya, pengembangan perangkat dan mediakomunikasi data SIDJP dengan itemitem sebagaimana dalam spesifikasiteknis dalam RKS;Bahwa nilai SPM yang dibuat saksi adalah sebesar Rp.35.000.000.000,(tiga puluh lima miliar) belum dipotongBahwa secara tidak langsung Sesditjen

(Terdakwa) mengetahui prosespembayaran berdasarkan laporan keuangan yang dibuat saksi;Bahwa laporan keuangan tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan danlaporannya sepengetahuan Sesditjen; Bahwa laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan secarakeseluruhankegiatan ;Bahwa laporan tersebut ditandatangani oleh Dirjen dan sebelumditandatangani oleh Dirjen diparaf terlebih dahulu oleh Terdakwa:;Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

mempunyaihubungankeluarga; Bahwa pekerjaan saksi PNS Direktorat Jenderal Pajak (KakanwilYogyakarta) ;Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pajak, saksimenjabat sebagai Direktur Informasi Perpajakan di Ditjen Pajak;Bahwa terkait dengan pengadaan SIDJP, secara struktural, antara saksi danTerdakwa tidak ada hubungan kerja; Bahwa sebagian besar panitia pengadaan adalah staf dari DirektoratInformasiPerpajakan; Bahwa setahu saksi, panitia pengadaan berkaitan dengan SIDJP diangkatoleh terdakwa (Sesditjen

Sekretaris Ditjen Pajak berdasarkan SKtertanggal 23 Mei 2006 dan dilantik pada tanggal 25 MeiBahwa pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pajaksecara exofficio Terdakwa juga sebagai Kuasa Pengguna AnggaranBahwa pada tahun 2006 Terdakwa sebagai KPA Pengadaan KomputerBeserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan SistemInformasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Paket PengembanganPerangkat dan Media Komunikasi Data DJP di Ditjen Pajak tahunBahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sesditjen

BB 1358 : Fotocopy Nota Dinas dari Sesditjen kepada 1.Penanggung JawabKinerja, 2. Pejabat Pembuat Komitmen, 3. P2SPM, Nomor : 493/610.1/2008 tanggal11 Desember 2008, Hal : Revisi III POK TA 2008 Ditjen LPE, yang ditandatanganioleh Soekanar yang telah dilegalisir tanggal 8 September 2011 oleh Rr.

Direktur Pembinaan ProgramKetenagalistrikan kepada Sesditjen Nomor : 531/XI/630.2/2007 tanggal 6 November2007 Hal : Harga Standar Biaya Khusus (HSBK) Satker Listrik Perdesaan TahunAnggaran 2008, yang ditandatangani oleh Agus Martono, yang telah dilegalisirtanggal 8 September 2011 oleh Rr. Diesty K.

EDYHERMANTORO NIP.100009639, yang telah dilegalisir oleh Rr DIESTY KWARDHANI SE NIP.195812161987032002 Kasubbag Kepegawaian Bagian Umumdan Kepegawaian Setditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral.e BB 1493 : Fotocopy NOTA DINAS dari Sesditjen LPE Dep.