Meningkatkan pelaksanaan SIMPEG untuk memudahkan dan percepatanusul kenaikan pangkat secara paper less mulai kenaikan pangkat periodeApril 2013.Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meja informasi dan pengaduandengan berpedoman kepada Surat Keputusan Dirjen Badan PeradilanAgama No 0017/Dja/SK/V/II/2011 tentang pedoman pelaksanaan mejainformasi, dengan langkah langkah sebagai berikut :6 Melengkapi sarana dan prasarana (meja pelayanan, komputer, daninstrumen permohonan informasi) Melatih petugas meja

Bidan yang dinyatakan lulus seleksi, wajib dientry namanamanya kedalam aplikasi SIMPEG PTT Pusat Kemenkes, print out kelulusan, softcopy dan berkas dikirimkan ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timuruntuk diverifikasi;5. Pendaftaran dan seleksi untuk periode bulan September 2012 jadwalseleksi mengacu Surat Edaran Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes RINomor KP.01.02.1.3.0067, tanggal 25 Januari 2012, untuk skoringnyaberpedoman pada butir 1. (terlampir bukti bertanda P4);5.

Suhadi Prayitno, S.KM., M.M., Kepala Dinas Kesehatan KabupatenPonorogo dengan Surat Nomor 800/2093/405.09/2012, tanggal 3 Juli 2012mengirimkan surat bukti Entri Simpeg, sekaligus mengusulkanpengangkatan disertai berkas Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusattahun 2012 Kabupaten Ponorogo yang dinyatakan lulus/diterima kepadaKepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Meningkatkan pelaksanaan SIMPEG untuk memudahkan dan percepatanusul kenaikan pangkat secara paper less mulai kenaikan pangkat periodeApril 2013.Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meja informasi dan pengaduandengan berpedoman kepada Surat Keputusan Dirjen Badan PeradilanAgama No 0017/Dja/SK/V/II/2011 tentang pedoman pelaksanaan mejainformasi, dengan langkah langkah sebagai berikut :6 Melengkapi sarana dan prasarana (meja pelayanan, komputer, daninstrumen permohonan informasi) Melatih petugas meja

Meningkatkan pelaksanaan SIMPEG untuk memudahkan dan percepatanusul kenaikan pangkat secara paper less mulai kenaikan pangkat periodeApril 2013.Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meja informasi dan pengaduandengan berpedoman kepada Surat Keputusan Dirjen Badan PeradilanAgama No 0017/Dja/SK/V/II/2011 tentang pedoman pelaksanaan mejainformasi, dengan langkah langkah sebagai berikut :6 Melengkapi sarana dan prasarana (meja pelayanan, komputer, daninstrumen permohonan informasi) Melatih petugas meja

Meningkatkan pelaksanaan SIMPEG untuk memudahkan dan percepatanusul kenaikan pangkat secara paper less mulai kenaikan pangkat periodeApril 2013.Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meja informasi dan pengaduandengan berpedoman kepada Surat Keputusan Dirjen Badan PeradilanAgama No 0017/Dja/SK/V/II/2011 tentang pedoman pelaksanaan mejainformasi, dengan langkah langkah sebagai berikut :6 Melengkapi sarana dan prasarana (meja pelayanan, komputer, daninstrumen permohonan informasi) Melatih petugas meja

Ardiny Laily memasukkan nama di SIMPEG,dikarenakan di Kab. Aceh Tenggara hanya Sdri. Ardiny Laily yangmengetahui User Name beserta password nya.Bahwa Sdri. Ardiny Laily mengetahui hal tersebut dikarenakanterdakwa merupakan koordinator Bidan dan Dokter PTT yang UserName langsung di berikan dari Jakarta.Bahwa yang akan membawa berkasberkas persyaratan tersebutadalah Sdri. Ardiny Laily.Bahwa sebelum terdakwa dan Sdri. Ardiny Laily dilakukanpenangkapan, saksi ada ketemu dengan Sdri.

didalam SK Usulan Pengelola Dokter / Dokter Gigidan Bldan PTT, Tanggal 02 Februari 2017 yang di tanda tangani olehKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceg Tenggara yang ditujukan keDinas Kesehatan Provinsi Aceh.Bahwa Saksi selaku Pengelola Administrasi Tenaga PTT.Bahwa Saksi menjabat selaku Pengelola Administrasi Tenaga PTT diDinas Kesehatan Provinsi Aceh Sejak Tahun 2012 Sampai denganSaat sekarang ini.Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan perkara Nomor 38/Pid.SusTPK/2017/PN BnaBahwa berdasarkan dari Data SIMPEG

olehKepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara.Bahwa ada surat keputusan yang dikeluarkan dari Dinas KesehatanProvinsi Aceh untuk Pengelola Administrasi PTT secara Kolektifsekabupaten/ kota pada provinsi Aceh tanggal 27 Februari 2017 yangdi tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, yang manaTerdakwa tersebut dalam lampiran SK pada nomor urut 16.Bahwa Saksi ada berkomunikasi melalui via Telephone yang manadalam hal ini Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi tentang carapengantrian data untuk Program SIMPEG

Aceh Tenggara dan juga sebagaikoordinator Bidan PTT.Menimbang bahwa yang mengetahui user name dan password untukpengisian entry di SIMPEG adalah terdakwa yang terdakwa dapat langsungdari Jakarta.Menimbang, bahwa untuk pengajuan perpanjangan dokter PTT danBidan PTT maka adalah tugas dari terdakwa selaku Kasi SDM dan Koordinatorbidan PTT.Menimbang, bahwa terdakwa membuat inisiatif agar diberikan uangdikarenakan terdakwa mempunyai kewenangan untuk membawa berkasperpanjangan bagi para bidan PTT yang

No. 2383/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.2118/32.2.100/UP/XII/2018 tanggal 6 Nopember 2018 orang yang bernamaGUNAWAN tidak terdaftar pada Data Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.AtauKEDUABahwa terdakwa ANAS MARUF pada tanggal 13 Maret 2016 sampaidengan tanggal 20 Juni 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2017 bertempat di JI.

GUNAWAN yang mengaku sebagai pegawai BPN KanwailPropinsi Jawa Barat Bandung sedangkan terdakwa hanya menerima 20%dari Rp.1.692.624,750, yaitu sebesar Rp. 338.524.950, namun ketika Sdr.GUNAWAN dipanggil oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan berdasarkanSurat dari BPN Kanwail Propinsi Jawa Barat Bandung Nomor2118/32.2.100/UP/XII/2018 tanggal 6 Nopember 2018 orang yang bernamaGUNAWAN tidak terdaftar pada Data Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal

bukti kepada Penggugatdan Tergugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya dan dalildalilbantahannya dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahanpembuktian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.2 sampai dengan buktiP.6 dan 2 orang saksi, untuk itu terhadap buktibukti yang diajukan olehPenggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimanatersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa data kepegawaian Simpeg

PPKSKPD, Pelaksana Administrasi Keuangan,Pelaksana Administrasi Keuangan, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah(SIKDA), Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Operator SistemMonitoring dan Evaluasi pembangunan (SMEP) di lingkungan Satuan PolisiPamong Praja Kota Batu Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya terhitung sejaktanggal 19 Juni 2017 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan PolisiPamong Praja Kota Batu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu nomor :188.45/263/KEP/422.012/

PPKSKPD, Pelaksana Administrasi Keuangan,Pelaksana Administrasi Keuangan, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah(SIKDA), Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Operator SistemMonitoring dan Evaluasi pembangunan (SMEP) di lingkungan Satuan PolisiPamong Praja Kota Batu Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya terhitung sejaktanggal 19 Juni 2017 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan PolisiPamong Praja Kota Batu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu nomor :188.45/263/KEP/422.012/2017

Polisi Pamong Praja Kota Batu Tahun Anggaran 2017yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan PolisiPamong Praja Kota Batu Nomor : 180/01/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKSKPD), PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran,Pembantu PPKSKPD, Pelaksana Administrasi Keuangan, Pelaksana AdministrasiKeuangan, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA), OperatorSistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG

Satuan Polisi Pamong Praja KotaBatu di tahun anggaran 2017 adalah Surat Keputusan PenggunaAnggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Mei 2017 tentang Perubahan PenunjukanPejabat Penatasusahaan Keuangan (PPKSKPD), Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran, PembantuPPKSKPD, Pelaksana Administrasi Keuangan, Pelaksana AdministrasiKeuangan, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA),Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG

Robiq Yunianto, M.A.P menerbitkan Surat Keputusan Pengguna AnggaranSatuan Polisi Pamong Praja Kota Batu nomor : 180/01/KEP/422.118/2017 tanggalJanuari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPKSKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu BendaharaPengeluaran, Pembantu PPKSKPD, Pelaksana Administrasi Keuangan,Pelaksana Administrasi Keuangan, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah(SIKDA), Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Oprator SistemMonitoring dan

(Sumber : Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (Simpeg) dari Staf Kabiro Kepangkatan danPensiun Sekretariat Kabinet RI di Jakarta dicetak tanggal 18PAGE27. Bukti P 28. Bukti P 29. Bukti P 30. Bukti P30Oktober 2011), data informasi tentang : Perihal : UKPP ;(Sesuai dengan print out) ; Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (2) huruf(b.)

Kejahatan Tahun Anggaran 2017;

Tahun Anggaran 2017;

Keputusan (SK) Pengguna Anggaran Satuan PolisiPamong Praja Kota Batu nomor: 180/01/KEP/422.118/2017 tanggalJanuari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPKSKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), PembantuHalaman 26 dari 527 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2019/PN Sby138.139.140.141.Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPKSKPD, PelaksanaAdministrasi Keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, OperatorSistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA), Operator SistemInformasi Kepegawaian (SIMPEG

Satuan Polisi PamongPraja Kota Batu Tahun Anggaran 2017;Foto copi Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran Satuan PolisiPamong Praja Kota Batu nomor: 180/05/KEP/422.118/2017 tanggalMei 2017 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPKSKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTKk),Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPKSKPD, PelaksanaAdministrasi Keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, OperatorSistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA), Operator SistemInformasi Kepegawaian (SIMPEG

Praja Pemerintah Kota Batu di tahunanggaran 2017 adalah Surat Keputusan (SK) Pengguna AnggaranSatuan Polisi Pamong Praja Kota Batu nomor: 180/ /KEP/422.118/2017tanggal sekitar bulan Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabatpenatasuahaan Keuangan (PPKSKPD), Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran, PembantuPPKSKPD, Pelaksana Administrasi Keuangan, Pelaksana AdministrasiKeuangan, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA),Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG

PPKSKPD, PelaksanaAdministrasi Keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, OperatorSistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA), Operator SistemInformasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Oprator Sistem Monitoring danEvaluasi pembangunan (SMEP) di lingkungan Satuan Polisi PamongPraja Kota Batu Tahun Anggaran 2017;Foto copi Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran Satuan PolisiPamong Praja Kota Batu nomor: 180/05/KEP/422.118/2017 tanggalMei 2017 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPKSKPD)

, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTKk),Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPKSKPD, PelaksanaAdministrasi Keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, OperatorSistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA), Operator SistemInformasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Oprator Sistem Monitoring danEvaluasi pembangunan (SMEP) di lingkungan Satuan Polisi PamongPraja Kota Batu Tahun Anggaran 2017;Foto copi Surat Keputusan (SK) Walikota Batu nomor:188.45/4/KEP/422.012/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPenunjukan

Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu Nomor: 180/44/KEP/422.202/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Anggaran Kerja Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 180/022/KEP/422.202/2016 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, Pembantu PP Komitmen, Pembantu PPK SKPD, Penanggung Jawab SIMPEG

, Pengurus Gaji, Pelaksana Adminitrasi I Keuangan, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA), Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2016;

9.

Fotokopi Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu Nomor: 180/44/KEP/422.202/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Daftar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, Pembantu PP Komitmen, Pembantu PPK SKPD, Penanggung Jawab SIMPEG, Pengurus Gaji, Pelaksana Adminitrasi I Keuangan, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah

(SIKDA), Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2016;

10.

Ahli Penggugat bernama JOHANNIS KIES HAROLD RUMBIAKBahwa ahli kenal dengan Penggugat;Bahwa ahli tidak tahu mengenai proses penerbitan SK PemberhentianPenggugat;Bahwa dulu sebelum ada SIMPEG SK biasanya ditulis tangan, namunsetelah ada sistem tersebut SK tidak boleh ditulis tangan harus diketik,karena nomor langsung masuk ke dalam sistem;Bahwa di dalam SK Pemberhentian PNS yang ahli ketahui tidak pernahada konsideran membaca, konsideran membaca dicantumkan apabilaada SK yang berkaitan dengan putusan

Pelaporan Pelanggaran AtasDugaan Penyimpangan Yang Dilakukan Aparatur SipilNegara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tanggal30 Oktober 2017(Fotokopi sesuai dengan asili);Keputusan Gubernur Banten Nomor: 862.05/Kep.25Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa danPenjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tanggal 7 Januari2019 (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor:800/131BKD/2018 tentang Perbaikan Data Simpeg

Wahya (Penggugat) dariData Simpeg (Sistem Kepegawaian) (Print out hasildownload);Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional AuditorKepegawaian dan Angka Kreditnya (Print out hasildownload);Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksiyang masingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:1.SUNARTO, Kewarganegaraan Indonesia, TempatTanggal Lahir Kebumen, 7 September

terakhir, DP3 dua tahun, Usulan dari KementerianAgama Kab/Kota, Karpeg, jika ada sertifikat diklat atau yang lainnya);Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) KepalaKantor Kementrian Agama Kabupaten Madina tidak ada usul dari pihakyang bersangkutan maupun dari Kantor Kemenag Kabupaten MandailingNatal, namun langsung ditunjuk oleh Saksi Iwan Zulhami selaku Kakanwi;Bahwa saksi mengambil data Saksi Iwan Zulhami untuk diisikan dalamSurat Keputusan (SK) dari sistem informasi kepegawaian (SIMPEG

PelaksanaTugas Kemenag Kab.Madina atas nama Zainal Arifin;Bahwa karena pada saat itu tidak usulan dari daerah maupun dari yangbersangkutan, maka Saksi Iwan Zulhami memerintahkan saksi untukmencari data yang bersangkutan di aplikasi SIMPEG. Selanjutnya Saksimembuat Surat Perintah PLT. tersebut pada hari itu juga dan pada hari itujuga ditandatangani oleh Saksi Iwan Zulhami;Bahwa yang menyerahkan SK Plt. Ka Kemenag Kab.

melakukan pengecekan ke kantor KecamatanKedungkandang dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malangdiketahui bahwa namanama PNS, NIP, Surat KeputusanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yangdigunakan Terdakwa dan saksi Fransiska Daris S.Pd. untuk memenuhipersyaratan pengajuan kredit Multiguna periode bulan april 2010sampai dengan Pebruari 2013 tidak terdaftar dalam Aplikasi SistemInformasi Managemen Kepegawaian (SIMPEG

Kepegawaian Daerah (BKD)Kota Malang diketahui bahwa namanama PNS, NIP, Surat KeputusanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yangdigunakan Terdakwa dan saksi Fransiska Daris S.Pd. untuk memenuhi Halaman 63 dari 126 Putusan NOMOR 19/PID.SUSTPK/2017/PT SBY persyaratan pengajuan kredit Multiguna periode bulan april 2010 sampaidengan Pebruari 2013 tidak terdaftar dalam Aplikasi Sistem InformasiManagemen Kepegawaian (SIMPEG

Sesuai data dalam system Managemen Kepegawaian (SIMPEG)bahwa identitas an. NENI NURAENI dan ENIK SUNARSIH sertadengan dokumen tersebut diatas bahwa yang bersangkutan tidakterdaftar sebagai dalam system Kepegawaian Pemprov DKIJakarta .2). Bahwa untuk keaslian dari dokumen an. NENI NURAENI dan ENIKSUNARSIH saksi tidak mengetahuinya sebab bukan kapasitasnyauntuk menentukan keaslian dokumen tersebut. Bahwa benar berdasarkan fakta tersebut diatas sakal menerangkanbahwa dokumen an.

pelaksanaannya dana KMN ini tidak disalurkankepada keluarga miskin sebagai mana yang telah ditentrukan, akan tetapi terdakwabersamasama dengan Wali Nagari Andaleh mempergunakan dana Tahap. tersebutuntuk pembebasan lahan SMK karena Nagari sangat membutuhkan Sekolah tersebut.Pengadilan TIPIKOR PadangreSelain itu untuk dana tahap Il juga dipergunakan untuk untuk lomba nagari sertamembeli baju seragam sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatassehingga dengan demikian dalam pelaksanaan pekerjaan Simpeg

NIP. 19780727.20147.1.003 pada aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG);

NIP. 19780727.20147.1.003 pada aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG);