AlasanTergugat menerbitkan SKPKBT PPN Masa NovDes 2004 tersebut adalah Pemeriksamengasumsikan bahwa benang yang dibeli oleh Penggugat telah dijual di dalam negeri(local). Karena dalam dokumen PEB tercantum Penggugat mengekspor AssortedGarment / Ready Garment, sehingga Pemeriksa/Penelaah melakukan koreksi sebesarRp.14.109.934.385,00. SKPKBT dikirimkan oleh Tergugat tidak diterima olehPenggugat karena SKPKBT dikirim ke alamat lama Penggugat.

Sedang Penggugatsudah menyampaikan perubahan alamat baru sebagaimana alamat pada saat pengirimanPHP tanggal 23 Desember 2005;Bahwa berhubung SKPKBT diterima sudah melebihi waktu tiga bulan, Kepala KPPTanjung Priok menganjurkan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Ketetapanyang Tidak Benar.

Dengan Surat Nomor: 005/JAS/XIU2006 tanggal 14 Desember 2006,Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakyang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Masa NovDes 2004 No.: 00015/307/04/042/06tanggal 06 Februari 2006;Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: Kep501/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN No.: 00015/307/04/042/06tanggal 06 Februari 2006;Penggugat mengajukan kembali surat

kedua (tanpa nomor) tanggal 17 Desember 2007perihal Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar yang diterima diTergugat pada tanggal 19 Desember 2007 (LPAD No.S14/WPJ.21/KP.01/2007).Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP684WPJ.21/BD.06/2008, tanggal 04 Desember 2008 tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor: 00015/307/04/042/06tanggal 06 Februari 2006 menetapkan Menerima sebagian permohonan Penggugatsebagai berikut: Uraian

Untuk pembuktiannya, Penggugatmeminta agar Peneliti dapat membuktikan kebenaran adanya pembeli di dalamnegeri;Penggugat melakukan gugatan karena akibat kesalahan Tergugat melakukanpengiriman SKPKBT ke alamat lama perusahaan, hal ini mengakibatkanhilangnya hak Penggugat untuk melakukan pengajuan banding, sebagai saranaperadilan untuk melakukan pengujian kebenaran materil sanggahan Penggugatatas penerbitan SKPKBT.

K/Pdt/...peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19287/PP/M.VI/99/2009, Tanggal 7 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, denganposita perkara pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penyelesaiansengketa pajak atas penerbitan SKPKBT PPN Masa Pajak Januari s.d Maret Tahun2005 yaitu dengan mengajukan keberatan sampai mengajukan upaya banding

tanggal 30 April 2008 dalam uraian putusan Pengadilan Pajak halaman16 dan 17, secara jelas dan meyakinkan mengatakan:Bahwa dalam persidangan terungkap, bahwa ekspor fiktif yang dilakukan olehPemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Surat KPK Nomor R0 2/P.KPK/1/2006 tanggal 06 Januari 2006, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000, yangdipakai sebagai dasar penerbitan SKPKBT

Bahwa berdasarkan uraian dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut, kembaliPenggugat mengajukan upaya penyelesaian sengketa pajak melalui surat Nomor002/V/KPP/SBII/28052008 tanpa tanggal perihal Permohonan Pengurangan atauPembatalan atas Ketetapan Pajak SKPKBT PPN Masa Pajak Januari s.d Maret 2005ke KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan selanjutnya permohonan dilanjutkanke Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat;4.

pajak yangtidak benar secara jabatan atau atas permohonan Pemohon Banding berdasar pasal36 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor16 Tahun 2000;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka:Bahwa Penggugat menggugat agar Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat beserta KPPPratama Jakarta Sawah Besar Dua melaksanakan putusan Pengadilan Pajak di atas danmemperbaiki ketetapan pajak yang tidak benar berupa SKPKBT

Sinar Surya Saktisebagaimana telah Penggugat lakukan dengan menggunakan surat Nomor 002/V/KPP/SBII/28052008 tanpa tanggal perihal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan atasKetetapan Pajak SKPKBT PPN Masa Pajak Januari s.d Maret 2005;Bahwa berdasarkan perbaikan atas SKPKBT yang direkomendasikan oleh PengadilanPajak pada Direktorat Jenderal Pajak pada surat keputusannya Nomor Putusan 13914/Halaman 3 dari 6 halaman.

Putusan MA untuk kasus penerbitan SKPKBT, Pemohonyang sama menghasilkan angka Peninjauan Kembali (semulayang berbeda.

Putusan Nomor 640/B/PK/PJK/2016berlaku juga bagi penerbitan SKPKBT a quo yang didasarkan pada pasal15 ayat (1), oleh karena itu penerbitan SKPKBT oleh TermohonPeninjauan kembali untuk menagih kembali utang pajak PemohonPeninjauan Kembali merupakan suatu kekeliruan karena terhadapPemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan penuntutan berdasarkansanksi pidana perpajakan;4.

PPh Badan Tahun Pajak 2003 aguo adalah keliru karena prosedur penerbitan SKPKBT wajib melaluiHalaman 101 dari 120 halaman.

Sehingga penerbitan SKPKBT a quo olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini cacat hukum danharus dibatalkan;.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenerbitkan SKPKBT a quo tanpa memperhatikan prosedur tata caraverifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;e.

Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) tidak bisa menggunakan doktrin tersebut di dalam penerbitanSKPKB/SKPKBT maupun Keputusan Keberatan.

Atas SKPKBT yang diterbitkan olehPengadilan Negeri sedangkan Putusan Termohon Peninjauan KembaliMA untuk kasus yang = sama (semula Terbanding), Pemohonmenghasilkan angka yang berbeda. Peninjauan Kembali (semula.

adalah Pemohon Banding) jugamerupakan unsur keterangan lain, mempermasalahkan materi koreksisehingga unsur adanya keterangan lain yang menjadi dasar penerbitansebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak SKPKBT tersebut.

OlehKarena itu, tindakan DJP yang menerbitkan SKPKBT merupakan tindakanyang berlebihan, tidak adil dan menyalahi asas ultimum remedium.9. Bahwa asas ultimum remedium juga diterapbkan dalam UU KUP Nomor 16Tahun 2000.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenerbitkan SKPKBT a quo tanpa memperhatikan prosedur tata caraverifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;e.

Kesimpulan dan PermohonanBahwa berdasarkan permohonan banding dari Pemohon Banding terhadapSurat Keputusan Terbanding Nomor KEP306/WPuJ.26/2013 tanggal 31Oktober 2013 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas SKPKBT PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00001/306/05/115/13tertanggal 4 Juni 2013, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwaPemohon Banding tidak setuju dengan koreksikoreksi tersebut berikutdengan dasar penerbitan SKPKBT di atas dan oleh karena itu maka SuratKeputusan Terbanding

Dengan demikian, Halaman 25 dari 107 halaman Putusan Nomor 1019/B/PK/PJK/2016 SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dalam perkara a quo yangpengajuan keberatannya diputus dengankeberatan a quo termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara,sehingga jelas Keputusan Keberatan atasSKPKB dan SKPKBT yang diterbitkanSebagai Tindak Lanjut dari Putusan BadanPeradilan tersebut merupakan Objek yangdapat diajukan Banding sebagaimanadiatur dalam Ketentuan

Dalam hal demikian,prosedur pemeriksaan harus diulangi melalui mekanisme tahapan administrasiyang benar yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.Bahwa ketentuan SKPKBT yang dapat dibatalkan dalam hal tidak dilakukanpembahasan akhir sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku,diatur dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :17/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan.Bahwa wewenang Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalampenerbitan SKPKBT tidak boleh

Dalam = menerbitkan SKPKBT,Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menggunakanpasal 15 ayat (1) UndangUndangKUP.

Olehkarena itu, tindakan DJP yang menerbitkan SKPKBT merupakan tindakanyang berlebihan, tidak adil dan menyalahi asas Ultimum Remedium.Bahwa asas Ultimum Remedium juga diterapbkan dalam UU KUP Nomor 28Tahun 2007.

/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual;17) Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan,Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait PajakMasukan yang dinyatakan tidak ada dalam jawabankonfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPPdomisili PKP Penjual;18) Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelisyang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukanHalaman 23 dari 67 halaman.

/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual;17) Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan,Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait PajakMasukan yang dinyatakan tidak ada dalam jawabankonfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPPdomisili PKP Penjual;18) Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelisyang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukantersebut di atas sematamata didasarkan karena TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telahmelakukan

Putusan Nomor 1253/B/PK/PJK/201 7kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satumekanisme penagihannya menurut KEP 754/PJ./2001adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;16) Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yangdinyatakan tidak ada dalam jawaban konfirmasi, dapatdikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual;17) Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan,Majelis tidak pernah membuktikan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put67452/PP/M.VA /15/2015Jenis Pajak : Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak : 2002Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa dalam sengketa banding ini adalah koreksi pajak yangtidak/kurang dibayar sebesar Rp76.245.789.900,00 yang tidak disetujui PemohonBanding;Menurut Terbanding : Terbanding berpendapat bahwa SKPKBT yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

penerbitan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor :00001/306/02/092/13 tanggal 31 Mei 2013 tersebut dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.

PPhBadan Tahun Pajak 2002 dan prosedur proses keberatannya; Menurut Pemohon Banding, pihakTerbanding tidak memiliki Kkewenangan menerbitkan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor :00001/306/02/092/13 tanggal 31 Mei 20133. bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor :00001/306/02/092/13 tanggal 31 Mei 2013 dari hasil verifikasi yang dilakukan Terbanding berdasarkanketerangan lain yaitu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadapPemohon

Oleh karenanya kemudian DJP dibenarkan untuk menerbitkan SuratKetetapan Pajak berdasarkan pada bunyi putusan kasasi a quo.= bahwa produk hukum berupa SKPKBT dan Keputusan Penolakan Keberatan yang diterbitkanoleh Terbanding menggunakan UU KUP sebagai dasar hukum penerbitannya= bahwa Terbanding merujuk pada putusan pengadilan yang atas dasar itu Terbandingmengeluarkan SKPKBT dan hal ini diperbolehkan, yang artinya adalah adanya data baru/datayang belum terungkap yang digunakan Terbanding sebagai dasar

untuk mengeluarkan SKPKBT= bahwa karena amanah Pasal 15 UndangUndang KUP yang memperbolehkan menerbitkanSKPKBT tersebut apabila dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (Sepuluh) tahuntersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkanputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Penerbitan SKPKBT PPN tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yangBerlakuDasar Pemeriksaan dan Penerbitan SKPKBT PPNBahwa menurut Pemeriksa, Dasar Pemeriksaan dan Penerbitan SKPKBT PPNMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 adalah data baru (novum)adalah Neraca Konsolidasi Tahun 2004 dan 2005;Pasal 15 (1) UndangUndang.

Sengketa Formal berupa dasar penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT);B.

Bahwa novum ini sama dengan novum yang digunakan sebagaidasar untuk menerbitkan SKPKBT PPnBM dimana dalam putusansidang banding atas SKPKBT PPnBM Majelis memutuskan untukmenerima novum yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dan meneliti materi sehinggadiputuskan amar mengabulkan sebagian. Sehingga dengandemikian seharusnya Majelis juga dapat menerima novum yangdigunakan dalam SKPKBT PPnBM;h.

, sedangkan penerbitan SKPKBTPPnBM sama dengan penerbitan SKPKBT PPN.

SKPKBT 498.839.838.912Selisih 115.229.279.507 2.

terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.37983/PP/M.I/16/2012, Tanggal 3 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding menyampaikan permohonan banding atasdikeluarkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP309/WPJ.07/2011tertanggal 9 Februari 2011 yang telah Pemohon Banding terima pada tanggal11 Februari 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKBT

PPNMasa Pajak Agustus 2008 Nomor 00006/307/08/052/10 tertanggal 18 Februari2011, yang pada intinya menambah besarnya pajak yang masih harus dibayardalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan melalui Surat KeberatanNomor 096/ACN/2010 tanggal 14 Mei 2010, SKPKBT PPN Masa Pajak Agustus2008 tersebut merupakan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan olehTerbanding;PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING;Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkanketentuan UndangUndang

Dasar koreksi Terbanding dalam SKPKBT tersebut adalah karena adanyaselisin penjualan menurut Terbanding dan Pemohon Banding dimanakoreksi tersebut dibagi 12 (dua belas) bulan sehingga masingmasing koreksiper bulan adalah sebesar Rp.208.569.313,00;b.

Menurut Pemohon Banding koreksi tersebut tidak dapat secara langsungditerapkan sehingga timbul produk hukum berupa SKPKBT, berdasarkanPasal 15 UU KUP dijelaskan bahwa SKPKBT dapat diterbitkan dalam haldata baru dan atau data yang semula belum terungkap, dalam pemeriksaanterdahulu atas restitusi PPN Masa Agustus Pemohon Banding telahmeminjamkan data yang berkaitan dengan peredaran usaha sehinggamenurut Pemohon Banding apabila dalam pemeriksaan atas SPT LebihBayar PPh Badan tahun 2008 hal itu dianggap

namun pada saat memutus sengketa keberatan diputusberdasarkan alasan adanya Nota Retur yang tidak memenuhi ketentuan;ALASAN MATERIAL;Bahwa menurut Pemohon Banding telah terjadi ketidak konsistenan dalamproses penerbitan SKPKBT dan proses keputusan keberatan, apabila dasarkoreksi yang dilakukan oleh Terbanding dalam hal menerbitkan SKPKBT PPNHalaman 5 dari 22 halaman.

SKPKBT dan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalamSKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikansebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Bahwa pengenaan sanksi administrasi dalam SKPKBT PPN MasaPajak Januari s.d. Desember 2008 sesuai dengan Pasal 15 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengaturbahwaDirektur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atauHalaman 30 dari 34 halaman.

Putusan Nomor 1055/B/PK/PJK/2014berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajakapabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahanjumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakanpemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT dan jumlahkekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratuspersen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang menyatakan bahwa

benar karena pengenaan sanksi administrasi sebesar 100%sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang KUP.Bahwa terhadap kesalahan yang terjadi pada SKPKBT PPNNomor : 00011/307/08/641/11 adalah kesalahan tulis pada Sanksiadministrasi.Sanksi Administrasi yang tertera pada SKPKBT PPN Nomor:0001 1/807/08/641/11 tanggal 24 Januari 2011 adalah KenaikanPasal 15 (2) ditulis Rp0,00 seharusnya tertulis kKenaikan Pasal 15(2) KUP ditulis Rp748.930.560,00;Bahwa berdasarkan Pasal

16 ayat (1) UU KUP PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah melakukanpembetulan SKPKBT tersebut secara jabatan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00061/WPuJ.24/KP.0803/2012tentang Pembetulan Atas SKPKBT tanggal 25 September 2012;Bahwa dalam surat permohonan bandingnya, pada pointKesimpulan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) menyebutkan bahwa "Oleh karena itu, banding kami atasSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Halaman 31 dari 34 halaman.

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No.Kep319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan atasSKPKBT PPN yang mempertahankan SKPKBT PPN masa/tahun pajak 2006 No.0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masihharus dibayar Rp. 2.676.221.694,00;Bahwa keputusan keberatan tersebut

Selisih saldo persediaan WIP awal tersebut menyebabkankoreksi negatif di Harga Pokok Penjualan dan koreksi positif pada peredaranusaha;Alasan Pemohon BandingFormalitas penerbitan SKPKBTBahwa SKPKBT PPN Masa/Tahun Pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 2.676.221.694,00 diterbitkan oleh Terbanding sebagai salah satu produkpemeriksaan berdasarkan Surat PRINPSL728/WPJ.07/KP.0505/2007Sedangkan sebelumnya atas kewajiban PPN, Pemohon Banding

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, penerbitan SKPKBT PPNmasa/tahun pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 tersebuttidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU KUP yaitu adanya databaru, karena pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama, Pemohon Bandingsudah memberikan datadata yang diminta, sehingga sesungguhnya tidak adadata baru yang menjadi dasar penerbitan SKPKBT dalam pemeriksaanselanjutnya.

pengecekan danpersetujuan instansi Bea dan Cukai, berdasarkan laporan Bulanan dan TigaBulan PDKB yang dibuat oleh petugas korlak dari kantor Bea dan Cukai, dapatdibuktikan bahwa penjualan yang Pemohon Banding laporkan di SPT adalahsesuai dengan penjualan yang laporkan di laporan Bea dan Cukai tersebut;Penghitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, perhitungan PPN yangseharusnya adalah sebagai berikut (Rupiah): Terbanding PemohonDitambah/(Dikurangi)Uraian (SKPKBT

;Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 1255 B/PK/PJK/2017Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Pajak Masukanyang dinyatakan tidak ada dalam jawaban konfirmasi,dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjualtelah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajakyang belum dilaporkan PKP Penjual;Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan danputusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkaitPajak Masukan yang dinyatakan tidak ada dalamjawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT olehKPP

;Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Pajak Masukanyang dinyatakan tidak ada dalam jawaban konfirmasi,dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP PenjualHalaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 1255 B/PK/PJK/2017telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajakyang belum dilaporkan PKP Penjual;Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan danputusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkaitPajak Masukan yang dinyatakan tidak ada dalamjawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT olehKPP

;Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Pajak Masukanyang dinyatakan tidak ada dalam jawaban konfirmasi,dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjualtelah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajakyang belum dilaporkan PKP Penjual;Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan danputusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkaitPajak Masukan yang dinyatakan tidak ada dalamHalaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 1255 B/PK/PJK/2017jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT olehKPP

;Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Pajak Masukanyang dinyatakan tidak ada dalam jawaban konfirmasi,dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjualtelah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajakyang belum dilaporkan PKP Penjual;Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan danputusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkaitPajak Masukan yang dinyatakan tidak ada dalamjawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT olehKPP domisili PKP Penjual;Bahwa dengan demikian, kesimpulan

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put.48894/PP/M.X V/16/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP816/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor:00007/307/09/543/11 tanggal 06 Agustus 2013;bahwa Terbanding

menerbitkan Keputusan Nomor: KEP816/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor:00007/307/09/543/11 tanggal 06 Agustus 2013;bahwa penghitungan Peredaran Usaha dan penyerahan pusat ke cabang yang seharusnyaadalah sebagai berikut: Pos yang dikoreksi Jumlah Menurut Surat JumlahKeputusan Keberatan /Menurut Pemohon (dalam Rupiah) (dalam Rupiah)Peredaran Usaha

Banding diterbitkanpada tanggal 26 September 2012, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuanmengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 133/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP816/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT

Agustus 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2009 yang juga diajukan Banding;b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh PemohonBanding, karena Pemohon Banding mengajukan Banding atas DPP PPN berdasarkanPeredaran Usaha, sedangkan DPP PPN yang menjadi koreksi Terbanding terdiri dari:e DPP PPN ekspor,e DPP PPN yang penyerahannya harus dipungut sendiri,e DPP PPN yang PPNnya tidak dipungut;c. bahwa nilai koreksi yang tercantum dalam SKPKBT

dapat diperhitungkan 268.548.561.1 SKPLB 504.883lebihan Pajak yang sudah:ompensasompensasayang CnKR)Cc(hna> ee YEON Oe Rg EEEmempe :rhatikanbahwaberdasarkanhasilpemeriksaandanpembuktiandalapersidangan,sertakeyakinaHakim,elisberketetapanuntumenggunakakuasPasa180ayat(1)hurufdMenMengi :ngatUndangUndangmorTah200Memut :uskantentangPengadilanPajadanketentuaperaturaperundangundangasertaperaturahukumyanberldanyanberkaitadengansengketaini;Menyatakan201tentangkeberataatasSuraKetetapaPajaKurangBayarTambaha(SKPKBT

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") MadyaJakarta Pusat menerbitkan SKPKBT PPh Badan NomorHalaman 1 dari 148 halaman.

Kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak dapat meyakini kKeabsahan penerbitan SKPKBT PPhBadan Nomor 00004/306/02/073/13 tanggal 12 Juni 2013 secaraformal dan materi, sehingga SKPKBT dengan nomor tersebutberikut dengan KEP1620/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukum dikarenakan:a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukanTerbanding;b.

Dengandemikian, SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dalam perkara a quo yang pengajuankeberatannya diputus dengan keberatan a quotermasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara, sehingga jelas Keputusan Keberatan atasSKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan SebagaiTindak Lanjut dari Putusan Badan Peradilantersebut merupakan Objek yang dapat diajukanBanding sebagaimana diatur dalam KetentuanPerundangUndangan.

Putusan Nomor 4/B/PK/PJK/2016 dan SKPKBT yang diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidaklahsesuai dengan amar Putusan Mahkamah Agung,karena tidak ada amar putusan Mahkamah Agungyang memberikan hak kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) untukmenerbitkan SKPKB dan SKPKBT sebagaimanayang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) uraikan di atas;Bahwa SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) jelas mengandung

Putusan Nomor 4/B/PK/PJK/201621.22.menerbitkan SKPKBT a quo tanpa memperhatikan prosedur tata caraverifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;e.

MPE) ini karena tidak ada uang atau barang negarayang keluar untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, dan melaluimekanisme pemeriksaan ulang (kepastian hukum) dengan menerbitkanproduk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menagih kembalipajak yang seharusnya terutang dan, atas SKPKBT tersebut Wajib Pajak(PT.

Multi Prima Energi;Wajib Pajak juga melakukan angsuran Pembayaran SKPKBT TahunPajak 2004 dan 2005 melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkanpembayaran SKPKBT tersebut ke KPP Jakarta Pasar Minggu;( Vide Pembuktian P7 , P 13 , P14);a Telah menerima uang dari Sdr. Juwillir Syamsebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak JakartaPasar Minggu;Pemohon Kasasi (semula Penggugat) menerima uang dari Sdr.

Putusan Nomor 321 K/TUN/20133434ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan UmumPerpajakan dan dalam rangka memberikan kepastian hukum (Law Enforcement)dilakukan pemeriksaan pajak ulang dengan menerbitkan produk hukum berupaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang tujuannya untukdapat menagih pajaknya kembali;Dan atas Produk Hukum SKPKBT tersebut berdasarkan Sistem InformasiPerpajakan Direktorat Jenderal Pajak pada Optimalisasi Pemanfaatan DataPerpajakan (OPDP) berupa

Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015 Terbanding) ini tidak ada bedanya dengan SKPKBdan SKPKBT yang diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusan pada:Halaman 98 alinea ke10,11 dan halaman 99 alinea ke1, 2, 3Maka Mayjelis berpendapat, bahwa yang dapat diajukan keberatanadalah SKPKBT yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa Majelis berpendapat bahwa SKPKBT yang merupakanKeputusan Tata Usaha Negara adalah SKPKBT yang diterbitkan bukanyang berasal dan hasil pemeriksaan badan peradilan;Bahwa oleh karena SKPKBT a quo bukan

Bahwa terdapat ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) dalam menentukan dasarpenerbitan SKPKBT.

nilai sengketa pajak sehingga SKPKBT dengannomor tersebut berikut dengan KEP1678/WPJ.06/2013 tanggal 31Halaman 114 dari 124 halaman.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenerbitkan SKPKBT a quo tanpa memperhatikan prosedur tata caraverifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;e.

Kami selaku Pemohon Banding tidak dapat meyakini keabsahanpenerbitan SKPKBT PPh Badan nomor 00001/306/02/115/13 tanggal4 Juni 2013 secara formal dan materi, sehingga SKPKBT dengannomor tersebut berikut dengan KEP300/WPuJ.26/2013 tanggal31 Oktober 2013 adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukumdikarenakan:a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukanTerbanding;b.

Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2016 Pasal 15 ayat (1) UU KUPsebagai amanatmenerbitkan SKPKBT.

Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2016 memastikan penggunaan data lain, dengandemikian maka SKPKB dan SKPKBT yangditerbitkanKembali (Semula Terbanding) ini tidak adabedanya dengan SKPKB dan SKPKBT yangditerbitkanKembali (semula Terbanding).

Pada kasus kami, penerbitan SKPKBT berdasarkan Pasal 15Halaman 110 dari 142 halaman.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenerbitkan SKPKBT a quo tanpa memperhatikan prosedur tata caraverifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;e.

Putusan Nomor 339/B/PK/PJK/2015Bahwa atas dikoreksinya biaya a quo karena perjanjian yang dibuat untukitu, Majelis berpendapat hal tersebut merupakan penafsiran baru, bukanmerupakan data baru yang belum terungkap sebagaimana dipersyaratkandalam Pasal 15 KUP;Bahwa mengingat data baru sebagai alasan penerbitan SKPKBT olehTerbanding adalah tidak diakuinya PPN a quo, Majelis berpendapat bahwaalasan penerbitan SKPKBT tersebut tidak sesuai dengan pengertian databaru atau data belum terungkap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15UndangUndang KUP;Bahwa sehubungan dengan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapatpenerbitan SKPKBT Nomor 0002/307/06/056/08 tanggal 27 Maret 2008Masa Pajak Januari s.d.

Bahwa sebelum diterbitkannya SKPKBT Nomor0002/307/06/056/08 tanggal 27 Maret 2008, telah diterbitkanSKPLB PPN Barang dan Jasa Nomor 00104/407/06/056/07 tanggal13 September 2007;Bahwa penerbitan SKPKBT tersebut merupakan tindak lanjut hasilpemeriksaan dan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikanoleh UndangUndang mengingat sebelumnya kepada TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telah dilakukanpengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telahditetapkan dalam Surat Ketetapan

Sehingga TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakbisa menggunakan doktrin tersebut di dalampenerbitan SKPKB/SKPKBT maupunKeputusan Keberatan.

Formal: yaitu SKPKB/SKPKBT danKeputusan Keberatan telah diterbitkan Halaman 53 dari 124 halaman.

Putusan MA untuk kasus penerbitan SKPKBT, Pemohonyang sama menghasilkan angka Peninjauan Kembali (semulayang berbeda.

2002 aguo adalah keliru karena prosedur penerbitan SKPKBT wajib melaluiprosedurpemeriksaan yang sesuai peraturan perundangundangandan dilakukan oleh pemeriksa, bukan penyidik..

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenerbitkan SKPKBT a quo tanoa memperhatikan prosedur tata caraverifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;e.

Kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) tidak dapat meyakini keabsahan penerbitan SKPKBT PPhBadan Nomor: 00003/806/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 secaraformal dan materi, sehingga SKPKBT dengan nomor tersebutberikut dengan KEP1653/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum dikarenakan:a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukanTerbanding;b.

Atas SKPKBT yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), PemohonPeninjauan Kembali (semulaPemohon' Banding) mengajukankeberatan atas SKPKBT tersebutdengan alasan bahwa selainPemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)mempermasalahkan formalpenerbitan SKPKBT, PemohonPeninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) jugamempermasalahkan materi koreksiyang menjadi dasar penerbitanSKPKBT tersebut.

Pasal 15 ayat(1) ini dimana SKPKB dan SKPKBT diterbitkan tidak melalui prosespemeriksaan/verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam UndangUndang KUP;Halaman 112 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/20176.

keabsahan penerbitan SKPKBT PPh Badan Nomor00003/306/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 secara formal danmateri/substansi nilai sengketa pajak sehingga SKPKBT dengan Nomortersebut berikut dengan KEP1653/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober2013 adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum dikarenakan:a.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenerbitkan SKPKBT a quo tanpa memperhatikan prosedur tata caraverifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;e.