Yakinlah bahwa apayang telah Pemohon Kasasi lakukan selama proses persidangan ini sejak daripemeriksaan ditingkat pertama sampai ditingkat kasasi, untuk dapatmenegakkan supermasi hukum sesuai profesi masingmasing dengan carayang tidak melanggar hukum, sesuai prinsip MESKIPUN LANGIT AKANRUNTUH HUKUM HARUS TETAP DITEGAKKAN.Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat kasasiberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut

./2018/PT MDNDemikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga PengadilanTinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkanKetuhan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengahtengahmasyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum dalam reformasi inidan akhir kata kami Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih .Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main Hakim sendiri yangsangat bertentangan dengan asas Supermasi hukum ;2. Terdakwa adalah seorang ibu yang seharusnya melindungi danmengasihi terhadap anak kecil ;3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;Halhal yang meringankan : 1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;2.

Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Partai HANURA pasal11 disebutkan Partai (HANURA) berasalkan Pancasilaselanjutnya dalam Pasal 17 ayat (3) salah satu Misi PartaiHANURA adalah menegakkan hak dan kewajiban asasimanusia dan supermasi hukum yang sesuai dengan Pancasiladan UUD Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilandan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa,dan Negara;5.

pelanggaran hukum dengan melakukan perjudiandan tertangkap tangan oleh Kapolres Bojonegoro, bahwa alasanTergugat menjadikan isu yang tersebar di media masa sebagai dasarkeputusan partai merupakan tindakan yang sewenangwenang, danbertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Hanura ;Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 11disebutkan Partai (Hanura) berasaskan Pancasila, selanjutnya dalampasal 17 ayat (3) salah satu Misi Partai Hanura adalah menegakanhak dan kewajiban asasi manusia dan supermasi

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggimenerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum danmenghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umumyang kami ajukan pada tanggal 09 Januari 2018.Untuk selanjutnya berharap semoga Pengadilan Tinggi Medan dapatmemberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul ditengah tengah masyarakat,yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum dalam era reformasi ini.Menimbang

hukum dan penghormatan nilai nilai kemanusian adalah duahal yang secara simultan harus diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap prosespenegakan hukum di Negara Indonesia, maka atas dasar itulah dipandang patutdan layak bagi kami selaku Penasihat Hukum terdakwa untuk mengajuikan eksepsimapun keberatan terhadap surat dakwaan dari yang terhormat rekan jaksaPenuntut Umum yang mana secara tegas akan disampaikan sebagai berikut :Bahwa konsep due process merupakan bagian yang integral gunamenjunjung tinggi supermasi

Nomor 1777 K/PID.SUS/2014Maka semua alasan dan uraian dalam alat bukti terlinat JaksaPenuntut Umum telah melakukan tebang pilin sehingga telahmelampaui kewenangannya dengan menghalalkan cara agarPemohon Kasasi (Terdakwa) dihukum seberatberatnya karenadianggap tidak mau koordinasi dan secara jelasjelas telahbertentangan dengan hak asasi dan supermasi hukum sedangkanJudex Facti pun telah pula mengadopsinya sehingga telah salah dalampertimbangan dan penerapan hukum dan hal yang sama denganJudex Facti

Bahwa berkas perkara sengaja dipisah/sepilitzing Karena adanya unsurtebang pilin oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum sehingga Judex Factimaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Banding) salahmemeriksa, mempertimbangkan, dan menerapkan hukum maupun undangundang terhadap perkara a quo sehingga Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidakmendapatkan keadilan sebagaimana layaknya yang diinginkan masyarakatpencari keadilan (Supermasi hukum)..

serta sebagai wadahpembina efisiensi lingkungan dan menampung memperjuangkan hak sertaaspirasi masyarakat yang memerlukan dan tidak bertentangan dengan hukumyang berlaku, selain itu juga sebagai wadah pemantau penyelenggara penggunaaset negara dan monitoring terhadap sesuatu kegiatan yang menimbulkandampak positif dan negatif terhadap lingkungan pemerintahan, selanjutnya jugasebagai wadah menyatu dan mempersatukan persepsi pemudapemudi yangpeduli terhadap lingkungan pemerintahan dalam penegakan supermasi

perbuatannya;Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan,menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukumterdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan padatanggal 24 Februari 2020.Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semogaPengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang seadiladilnyaberdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul ditengahtengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah).sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukanpada persidangan yang dilangsungkan tanggal 24 Februari 2020.Demikian Kontra memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semogaPengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkanKetuhan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengahtengahmasyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum

lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke Pengadilan.Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP,namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia telah memperluas tujuan Praperadilan melalui Putusan MK No.21/PUUexIl/2014 sehingga sah tidaknya Penetapan tersangka sudahmenjadi tujuan dan wewenang Praperadilan.Dalam undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPmemuat Prinsip prinsip azas hukum yang mana dalam suatu negarahukum setidaknya menganut prinsip supermasi

Bahwa seandainya Majelis Hakim betulbetul memeriksa dengan cermat danteliti ternhadap semua faktafakta, bukti, dan saksisaksi serta SEDIKITBERNIAT untuk menegakkan supermasi hukum di Negara yang kita cintai ini,maka yang Mulya Majelis Hakim TIDAK MUDAH untuk menyatakanTERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKANTINDAK PIDANA BERSAMASAMA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT,karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaituadanya bukti KWITANS PEMBAYARAN sebesar Rp200.000.000,00 (

Bahwa demi tegaknya Supermasi Hukum, Pemohon Peninjauan Kembalisangat menaruh Harapan Besar di Pundak Yang Mulya Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon,kiranya tetap berkomitmen menjadikan Hukum sebagai Panglima Keadilan;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 76 PK/Pid/2015a.

Bahwa bila kita mau jujur dan menjujung tinggi supermasi hukum,Maka Pertimbangan hukum Putusaan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut diatas telah salah dan keliru serta bertentangan dengan Isi Buku II TentangPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,Halaman 111, Angka 16. Wewenang Muilak Absolut. 16.1. Mengenai hal iniPengadilan Negeri karena Jabatan harus menyatakan dirinya tidakberwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarbiaya perkara ;SUBSIDAIR :Apabila Pengadilan MHubungan Industrial pada PengadilanNegeri Manado dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara/ gugatan ini berpendapatlain : Maka dalam menegakkan supermasi hukum denganmenjunjung tinggi demokrasi dan HAM, mohon Keadilan seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Bahwa berdasarkan gugatan tersebut di atas, Tergugat IImengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut1.

telah berkekuatan hukum tetap;e Menghukum Penggugat untuk membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)per hari uang paksa untuk setiap kelalaian dalam memenuhi putusan dalamperkara ini;e Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, maka dalam proses peradilan yang benar, Tergugat I,Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV memohon putusan yang adil demipenegakan supermasi

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semogaPengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadiladilnyaberdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul diHalaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2019/PT MDNtengahtengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum dalamreformasi ini dan akhir kata kami Jaksa Penuntut Umum

JMB (Jembayan Muara Bara),11seharusnya yang benar ialah kata dari diganti dengan kata ke ataudi bukan dari ;Bahwa dalam menjalankan supermasi hukum dengan menitikberatkan pada keterangan dari saksisaksi pihak PT. JMB yangtidak benar dan atau tidak tahu kejadian perkara sebagaimana yangditerangkan oleh saksisaksi nama : Harding Bin Gagang, YuliusAsnan, Farid Ikhsan, S.Hut, Sudar Bin Mad Kendi, Moch.

Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 11 disebutkanPartai (Hanura) berasalkan Pancasila selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (3)salah satu misi Partai Hanura adalah menegakkan hak dan kewajiban asasimanusia dan supermasi hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUDRepublik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukumguna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara;.

Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pemohon peninjauan kembali berpendapat bahwa putusanPengadilan Negeri Kisaran Nomor 568/PidSus/2015/PN.Kis tanggal 2 Maret2015 tersebut nyatanyata telah memperlinatkan suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata dalam pasal 263 KUHAP ayat 2 Sehingga olehkarenanya terhadap putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini haruslahdibatalkan oleh judex juris pada pemeriksaan peninjaun kembali dengan tujuanagar citacita penegakan supermasi

Menetapkan agar terdakwa,membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (requesitoir) yangtelah ajukan dan telah dibacakan pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020.Demikian memori banding ini kami Sampaikan dengan harapan semoga PengadilanTinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengahtengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi