Bahwa Pengadilan tingkat banding telah salah/keliru menerapkan hukumyang menyangkut kepemilikan tanah.a. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah memberikanpertimbangan hukum yang berat sebelah, sebab hanyamembahas dasar perolehan tanah dari TermohonKasasi tanpa mempertimbangkan dasar perolehan dariPemohon Kasasi I/Terbanding /Tergugat .

pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak penggugat hadirkuasanya yakni NOFIARDI, SH dan para tergugat hadir menghadap sendiri dipersidanganuntuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebutyang isinya pada pokoknya tetap ditetap dipertahankan oleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Para Tergugat telahmengajukan jawabannya pada tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :A TATA LETAK SEGI/BATAS TANAH.a

Bahwa pada halaman 6 (enam) angka 14 (empat belas) Penggugatmendalilkan yang intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.a.

NANCYsesuai Perjanjian Kerjasama, dan bukan untuk pembayaran uang mukapembebasan tanah.a. Bahwa TERGUGAT atau PT. NANCY telah melaksanakankewajibannya sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama yaituHal. 15 dari 46 hal.Putusan No. 195/Padt/2017/PT.DKI.melakukan Koordinasi dan Kegiatan yang diperlukan untukmemperlancar Pembebasan Tanah serta memberikan pendapat danmasukan kepada PT. MNA.Sesuai definisi Koordinasi dan Kegiatan yang ditentukan Pasal 1 ayat 3Perjanjian Kerjasama, maka PT.

Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan luas dan Batasbatas yang jelas secara faktual bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agungtanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan khusus gugatan mengenaitanah harus menyebut dengan jelas letak, batasbatas dan ukuran tanah.a.

dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hakyang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnyayang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftarmenurut Peraturan Pemerintah ini.(3)Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan beritaacara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.Pasal 30(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah.a

Pengadilan Negeri Surakarta tidak berhak dan berwenangmemutuskan pengaturan penggunaan, penguasaan danpemilikan tanah.a. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4, 5,6, dan 7 adalah merupakan kewenangan eksekutifbukan merupakan kewenangan yudikatif dalam hal iniPengadilan Negeri Surakarta.b. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, dan7 didasarkan pada posita gugatannya yangmendalilkan pada PP.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menggar hukum dalam halini ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.a.

Bahwa oleh karena batasbatas obyek sengketa tidak jelas, dan luas tanah danbangunan yang dikuasai oleh Penggugat tidak sama dan tidak jelas, makasesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 09071973, No.81 K/Sip/1971, gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.b Pengadilan Negeri Surakarta tidak berhak dan berwenang memutuskanpengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.a Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 adalahmerupakan kewenangan eksekutif bukan

Anwar Arifintidak hadir untuk membawa bukt kepemilikan/penguasaan tanah.a.

Pasal 52 (c) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPNNomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.a. Bahwa sesuai Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanahdan Penetapan Batas tanggal 19072016 yang juga ditandatangani oleh Lurah Mangunharjo selaku anggota, didalamhalaman pertama tercantum secara jelas bahwa tanah obyeksengketa yang berbatasan dengan milik Penggugat ditanda tanganioleh Edy Wijaya.b.

Bahwa pada halaman 7 (tujuh) angka 16 (enam belas) Penggugatmendalilkan yang intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyeksengketa bertentangan dengan Asasasas umum pemerintahan yang baik(AAUPB) yaitu asas kecermatan, tergugat telah bertindak tidak teliti adalahpendapat pribagi Penggugat saja, karena dalam hal ini Sesuai Pasal 2 danpasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.a.

MENGENAI DINYATAKANNYA PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIKBANGUNAN RUMAH SENGKETA DAN BERHAK MENDAPATPRIORITAS UTAMA UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH.a.

Bahwa dalam hal ini Tergugat sesuai dengan pasal 60 Peraturan MenteriAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 03 tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.a. Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti utukpendaftaran hak baru dan pendaftaran hakhak lama sebagaimanadimaksud msingmasing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997.b.

PN.Jkt.Utr.16 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 6point 11 hingga poin 13 yang pada pokoknya menyatakan :secara hukum sejak ditandatanganinya PERJANJIAN, maka tanah tersebut sudahdiserahterimakan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT berhak dalampelepasan tanah baik untuk digunakan sendiri dan/atau dijual kepada pihakmanapun juga dan atau/sesuai dengan kebutuhan pihak PENGGUGAT untuk tujuanapapun juga dan sebagaimana mestinya tanpa ada yang dikecualikan di areapelepasan tanah.a

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983,seharusnya Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri MakaleTIDAK MENERIMA Gugatan aquo karena PEMOHONBANDING II (Semula TERGUGAT II) senyatanya BUKANLAHPIHAK YANG SAAT INI MENEMPATI dan MENGUSAI ObjekSengketa 1;3) Judex Facti KELIRU dalam Mempertimbangkan OBJEK SENGKETAserta BATASBATAS OBJEK TANAH.a.

pertimbangan hukum Judex Factipada paragraf 2, halaman 58 putusan Judex Facti Tingkat I, yangdiambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex FactiTingkat Banding, sudah sepatutnya dibatalkan.Dalam RekonvensiPutusan Judex Facti Tingkat Banding Dan Putusan Judex Facti Tingkat I TelahSalah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku1 Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakukarena mempertimbangkan hak kepemilikan tanah berdasarkan petasituasi; bukan berdasarkan sertifikat tanah.a

Indo Kebun Unggul telah mempuyai NPWP Nomor 01.691.347.7026berdasrkan uraian di atas;Bahwa berdasarkan Uraian dan Telahan atas Obyek Tanah.a. Riwayat tanah.Bahwa dalam penguasaan tanah , Pt. Indo Kebun unggul telah memperoleh:e Surat Bupati Kepala Daerah TK.II Batang hari tanggal 6 Nopember 1996Nomor 050/1140/Bappeda Perihal izin Prinsip lahan Perkebunan KelapaHalaman 36 dari 51 halaman Putusan Perdata No101/PDT/2020/PT JMBsawit an. PT.

Pancasurya Agrindo adalah sebagaiberikut :a Alas Hak1 Riwayat tanahTanah Negara yang berasal dari kawasan hutan dandiatasnya tidak terdapat penggarapan tanah.2 Riwayat perolehan tanah.a Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia tanggal 13 Januari 1990 Nomor 027/KptsI/90 PT. Adei Crum Rubber Factory telah memperolehpelepasan sebagian kawasan hutan seluasHalaman 47 dari 101 Halaman Putusan Nomor 136/G/2013/PTUNJKT484812,734 Ha, terletak di kelompok hutan S.

Selanjutnya Bagian Ill tentang Pendaftaran Hak, Peralihan danPenghapusannya serta pencatatan Bebanbeban Atas Tanah dalam DaftarBuku Tanah.a. Pasal 14 ayat (1) yaitu Semua surat Keputusan mengenai pemberianhak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (dalam PeraturanPemerintah disebut tanah negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenangmemberian hak itu. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yangbersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku tanah yangbersangkutan ;b.