Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda Dompu Nomor : 024/052/Um tanggal 12 Februari 2008.----------------------27. Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda Dompu Nomor : 138/30/Um tanggal 3 April 2008 tentang Perjanjian Kerjasama Kendaraan Hibah dari Pemerintah Jepang.-----------------28.

Copy yang dilegalisir Surat Kabag Umum Sekda Dompu Nomor:024/133/Um tanggal 7 April 2008 perihal Kendaraan Hibah.Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum SekdaDompu Nomor : 024/052/Um tanggal 12 FebruariCopy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum SekdaDompu Nomor : 138/30/Um tanggal 3 April 2008 tentang2829.30.31.32.33.34.43Perjanjian Kerjasama Kendaraan Hibah dari PemerintahCopy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/063/Umtanggal 18 Februari 2008 perihal Konsultasi kepada BPK

Copy yang dilegalisir Surat Kabag Umum Sekda DompuNomor :024/133/Um tanggal 7 April 2008 perihal KendaraanCopy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda DompuNomor : 024/052/Um tanggal 12 Februari 2008.Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda DompuNomor : 138/30/Um tanggal 3 April 2008 tentang PerjanjianKerjasama Kendaraan Hibah dari Pemerintah Jepang.Copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/063/Umtanggal 18 Februari 2008 perihal Konsultasi kepada BPK RI Wilayah Mataram

I Dompu.Copy yang dilegalisir Surat Kabag Umum Sekda DompuNomor :024/133/Um tanggal 7 April 2008 perihal Kendaraan26.27.28.29,30.31.32.33.87Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda DompuNomor : 024/052/Um tanggal 12 Februari 2008.Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda DompuNomor : 138/30/Um tanggal 3 April 2008 tentang PerjanjianKerjasama Kendaraan Hibah dari Pemerintah Jepang.Copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/063/Umtanggal 18 Februari 2008 perihal Konsultasi

Pada poin V Uraian Dan Telahaan Atas Obyek Hak pada angka 1 Alas Hakhuruf d yang diubah oleh terdakwa menjadi Dan ditindak lanjuti dengankeluarnya jjin lokasi dari Kepala Daerah Kab Kutai Kartanegara Nomor :42/DPN.K/II42/VI2008 tangal 23 Juli 2008 tentang perpanjangan jinlokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di DesaGunung Sari Desa Bulqsen, Desa Ritan Baru, Desa Tukung RitanKecamatan Rabang;2.Pada poin V Uraian Dan Telahaan atas Obyek Hak pada angka 2 Data fisikhuruf F yang

diubah terdakwa menjadi Bahwa dengan dasarpertimbangan halhal tersebut, permohonan Hak Guna Usaha (HGU)dalam hal ini PT Sasana Yudha Bakti memenuhi syarat untuk dikabulkan 3.Pada poin V Uraian Dan Telahaan atas Obyek Hak pada angka 3 dataadministrasi huruf a dan b yang diubah terdakwa menjadi hrf a : BahwaPT Sasana Yudha Bakti telah memperoleh surat pernyataan dukungan darikepala desa Ritan baru tanggal 29 Agustus 2007, hrf b : Bahwa PT SasanaYudha Bakti telah memperoleh surat pernyataan dukungan

Pada poin V Uraian Dan Telahaan Atas Obyek Hak pada angka 1 Alas Hakhuruf d yang diubah oleh terdakwa menjadi Dan ditindak lanjuti dengankeluarnya ijin lokasi dari Kepala Daerah Kab Kutai Kartanegara Nomor :42/DPN.K/II42/VI2008 tangal 23 Juli 2008 tentang perpanjangan jjinlokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di DesaGunung Sari Desa Bulqsen, Desa Ritan Baru, Desa Tukung RitanKecamatan Rabang;2.Pada poin V Uraian Dan Telahaan atas Obyek Hak pada angka 2 Data fisikhuruf F yang

Adanya telahaan staf dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan3.Pemerintahan Kampung Kutai Barat No. 8071/62/BPMPKKB/I/2013 tertanggal28 Januari 2013;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 141/K.465/2013 tanggal 10 April 2013 tidak bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2)huruf c, d dan e, Pasal 39, dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten KutaiBarat Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Derah KabupatenKutai Barat Nomor : 15 Tahun 2006 tentang

Pemeriksaan(Kasus) Nomor : 356/014/Kasus/InspektoratIV/13/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011,tentang Pemeriksaan Kasus Alokasi Dana Kampung (ADK) Muara Tae,Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;Bukti T.7 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Sekretaris InspektoratPemerintahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 356/014/Kasus/InspektoratV/13/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011, tentang LPH Kasus Alokasi Dana Kampung(ADK) Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;BuktiT.8 : Foto copy sesuai dengan Asli, Telahaan

Aminuddin) kemudian dariAsisten I memerintahkan kepada terdakwa untuk membuat telahanstaf dan sebelum telahan staf tersebut dibuat Asisten I memerintahkanuntuk mengecek ke lapangan dan dari hasil pengecekan lapangan70NH nr Ff W WYkemudian dibuatkan laporan hasil pengecekan lapangan tersebutselanjutnya laporan tersebut dituangkan dalam telahaan staf sesuaidengan perintah Asisten I kemudian telahan staf tersebut dinaikanBupati melalui asisten I lalu dari Bupati mendisposisikan ke KabagTata Pemerintahan

Lotim)Dan telah melakukan pemeriksaan / penelitian tanah pecatu Kadus Desa ApitaikKecamatan Pringgabaya dengan membuat telahaan staf nomor : 141/137/Pemdes/2007tanggal 13 September 2007e Bahwa masing masing nama yang tercantum dalam SK Bupatitersebut sudah menerimanya dan yang membuat SK Bupati tersebutadalah Bagian Pemdes yaitu terdakwa Hasbi, SE serta bagianpendistribusiannya adalah bagian Pemdese Bahwa terdakwa selaku Kabag Pemdes menandatangani telahaan staftersebut berdasarkan laporan dari tim

yang diketuai oleh terdakwa Hasbi, SE, dengan dasar itulahterdakwa menyetujui dan menandatangani dan disamping itu juga adaNJOP yang mana NJOP tanah penukarnya lebih tinggi dari tanahpecatu tersebut dan luasnya lebih luas tanah penukarnya, iniberdasarkan bukti NJOP yang ada, dan adapun keputusan selanjutnyaadalah kewenangan dari ketua tim yaitu Asisten I.e Bahwa isi telaahan staf yaitu mengenai kondisi dari tanah pecatutersebut untuk dapat dilakukan tukar guling atau tidak dan72kesimpulan dari telahaan

staf tersebut adalah bahwa tanah pecatutersebut memenuhi syarat untuk dilakukan tukar guling dengan tanahpenukar milik Amaq Maryam yang pada pokoknya menguntungkanPemerintah Kabupaten Lombok Timur, telahaan staf tersebutditujukan kepada Bupati Lombok Timur melalui Asisten IBahwa Pertimbangannya yaitu dari segi luas tanah yaitu tanahpenukar lebih luas yaitu 8188 M2 daripada tanah pecatu yaitu 5062M2, dari segi produksi bahwa hasil pertanian tanah penukar lebihtinggi daripada tanah pecatuBahwa saksi

staf dan tim telah terbentuk lebih dahulu denganSK Bupati melakukan pengecekan ke lapangan dan membuat laporanhasil pelaksanaan tugas kemudian membuat telahaan staf yangkemudian dilaporkan kepada Asisten I dan Asisten I melaporkankepada Bupati dan Bupati mengeluarkan Surat Persetujuan TukarGuling kemudian dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Tukar Gulingantara Bupati dengan pemilik tanah.e Bahwa terdakwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera /

Sitti Hadijan Narida yang manasurat tersebut ditujukan kepada Bupati Buru dengan suratnomor : 04/PEMTS/X/2013 tanggal 09 Oktober 2012 perihaldengan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap kepala desaSanleku atas nama La Husni Buton dari Ketua Tim Pemeriksadari Inspekorat Kab.Buru No.700.X/03.KKHInspektorat.KB/2013 tanggal 05 Juli 2013 1 (satu) berkas yangdisampaikan kepada Kabag Pemerintahan Desa Kab.Burusebagai dasar untuk membuat Telahaan Staf tersebut;DALAM POKOK PERKARA;Bahwa apabila Pengadilan berpendapat

musyawarah BPD desa Sanleku untukmelakukan tanda tangan keberatan dengan sikap dan arogansi KadesSanleku yang meresahkan masyarakat;Bahwa adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap kepala desaSanleku atas nama La Husni Buton tanggal 02 Juli 2013 yang di tandatangani ketua tim pemeriksa dan anggota masingmasing Ramla Pelupessy,9.S0s selaku ketua tim, Sarudin Sillia,S.Pd dan Said Sa, Anun,S.Mnselaku anggota;Surat Pernyataan sikap tokoh masyarakat desa Sanleku tertanggal 15 Juli2013;Bahwa adanya Telahaan

Sitti Hadijah Narida yang mana surattersebut ditujukan kepada Bupati Buru dengan surat nomor : 04/PEMTS/X/2013 tanggal 09 Oktober 2012 perihal dengan Hasil PemeriksaanKhusus Terhadap kepala desa Sanleku atas nama La Husni Buton dariketua tim pemeriksa dari Inspekorat Kab.Buru) No.700.X/03.KKHInspektorat.KB/2013 tanggal 05 Juli 2013 1 (satu) berkas yang disampaikankepada Kabag Pemerintahan Desa Kab.Buru sebagai dasar untukmembuat Telahaan Staf tersebut;12.Bahwa adanya surat Keputusan Bupati Buru Nomor

musyawarah BPD desa Sanleku untukmelakukan tanda tangan keberatan dengan sikap dan arogansi KadesSanleku yang meresahkan masyarakat , adanya Laporan HasilPemeriksaan Khusus Terhadap kepala desa Sanleku atas nama LaHusni Buton tanggal 02 Juli 2013 yang di tanda tangani Ketua TimPemeriksa dan anggota masingmasing Ramla Pelupessy ,S.Sosselaku Ketua Tim, Sarudin Sillia,S.Pd dan Said Sa, Anun,S.Mn selakuanggota , Surat Pernyataan sikap tokoh masyarakat desa Sanlekutertanggal 15 Juli 2013, dan adanya Telahaan

Sitti Hadijan Narida yang manasurat tersebut ditujukan kepada Bupati Buru dengan suratnomor : 04/PEMTS/X/2013 tanggal 09 Oktober 2012 perihaldengan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap kepala desaSanleku atas nama La Husni Buton dari Ketua Tim Pemeriksadari Inspekorat Kab.Buru No.700.X/03.KKHInspektorat.KB/2013 tanggal 05 Juli 2013 1 (satu) berkas yangdisampaikan kepada Kabag Pemerintahan Desa Kab.Burusebagai dasar untuk membuat Telahaan Staf tersebut.

pasal 29 huruf k, pasal 26 ayat (4) huruf dUndangUndang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 angka 9 jo. pasal6 ayat (3) jo. pasal 7 ayat (3) huruf C.3 huruf a Peraturan Daerah KotaKotamobagu Nomor 15 tahun 2012 Tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan, ketentuan pasal 1 angka 1 jo. pasal 11 angka 2 PeraturanWalikota Kotamobagu Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Garis SempadanBangunan Di Kota Kotamobagu ; bahwa secara substantif tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objeksengketa a quo berdasarkan telahaan

Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014 (beserta lampirannya)23. Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014 (beserta lampirannya) 24. Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal : Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;25.

Pancoran, JakartaSelatan;Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014(beserta lampirannya)Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014(beserta lampirannya)Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal :Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar;Surat Perintah Tugas Nomor: 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014,menugaskan :

Pancoran, JakartaSelatan;Telahaan Staf No.: 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014(beserta lampirannya);Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014(beserta lampirannya);Surat No.: 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal:Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar;Surat Perintah Tugas Nomor: 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014,menugaskan: Ir

Pancoran,Jakarta Selatan ;Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014(beserta lampirannya)Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014(beserta lampirannya)Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal :Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;Surat Perintah Tugas Nomor : 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari2014, menugaskan

mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KangeanNomor: 0345/Pdt.G/2016/PA.Kgn, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.Kgn hal 1 dari 13dikaruniai anak; f/Sumenep selama 3 bulan, kemudian pindah danAA bersama di rumah orangtua Tergugat di Banyuwangi f o pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahaan

Pasal 64 (1) KUHP sebagaimana dakwaankedua;2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa denganpidana penjara selama 5 tahun;3 Membayar denda sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6(enam) bukan kurungan;4 Menyatakan barang bukti berupa :1 Laporan hasil telahaan pengaduan awal atas indikasi dugaan tindak pidanakorupsi atas nama M. Iqbal Ruray (Ketua DPRD) Kota Ternate periode tahun20042009;2 Rekening Koran No.1500098166307 Bank Mandiri cabang Ternate atas namaM.

Iqbal Ruray, MBA dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa :Laporan hasil telahaan pengaduan awal atas indikasi dugaan tindak pidanakorupsi atas nama M. Iqbal Ruray (Ketua DPRD) Kota Ternate periode tahun20042009;Rekening Koran No.1500098166307 Bank Mandiri cabang Ternate atas namaM.

Pancoran, JakartaSelatan;Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014(beserta lampirannya)Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014(beserta lampirannya)Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal :Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar;Surat Perintah Tugas Nomor: 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014,menugaskan :

Pancoran, JakartaSelatan;Telahaan Staf No.: 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014(beserta lampirannya);Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014(beserta lampirannya);Surat No.: 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal:Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar;Surat Perintah Tugas Nomor: 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014,menugaskan: Ir

Pancoran,Jakarta Selatan ;Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014(beserta lampirannya)Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014(beserta lampirannya)Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal :Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;Surat Perintah Tugas Nomor : 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari2014, menugaskan

telah melakukan perjudianJenis togel, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal Saksi RAHMANSYAH HARAHAP, ELIJON MMANURUNG dan YUDHA PERMANA HIDAYAT (Anggota Kepolisian Polres BatuBara) ada mendapat informasi bahwa terdakwa MANUNTUN SINAGAmerupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polsek Labuhan Ruku dalamperkara perjudian (/enis togel), terhadap Informasi tersebut selama kurun waktu 3(tiga) hari mulai tanggal 01 Mei 2017, selanjutnya pihak Kepolisian melakukanpenindakan dalam telahaan

jugapununtuk memakai kesempatan itu. , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal Saksi RAHMANSYAH HARAHAP, ELIJON MMANURUNG dan YUDHA PERMANA HIDAYAT (Anggota Kepolisian Polres BatuBara) ada mendapat informasi bahwa terdakwa MANUNTUN SINAGAmerupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polsek Labuhan Ruku dalamperkara perjudian (enis togel), terhadap Informasi tersebut selama kurun waktu 3(tiga) hari mulai tanggal 01 Mei 2017, selanjutnya pihak Kepolisian melakukanpenindakan dalam telahaan

Dalam telahaan staf tersebut Ketua Badan PengawasPDAM Karangasem memberi saran tindak, demi mempertimbangkanrasa kemanusiaan dan menjaga kondusifnya daerah, supaya bapakBupati berkenan memerintahkan Direktur PDAM untuk tidakmelaksanakan pemberhentian kerja karyawan PDAM;Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007, Bupati Karangasem mengeluarkanSurat Nomor 800/1377/Ekonomi perihal Pemberhentian Kerja Karyawan diPDAM yang ditujukan kepada Direktur PDAM Kabupaten Karangasem.Dimana dalam surat tersebut bapak Bupati

Nomor 598 K/Padt.SusPHI/201619.20.21.22.23.Masyarakat Kabupaten Karangasem pada tanggal 19 September 2007mengeluarkan Telahaan Staf Nomor 560/724/Disnaker PM, perihalPenyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) padaPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem;Bahwa pada Nomor V Kesimpulan Telahaan Staf tersebut, KepalaDinas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenKarangasem menyimpulkan: Keputusan Tergugat memPHK ParaPenggugat Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (

Keluarga dengan Tergugat (Bupati Kutai Timur)Bahwa Saksi tidak kenal PenggugatBahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PenggugatBahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II IntervensiBahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II IntervensiBahwa Saksi pernah mengetahui telaahan staf BPKBahwa alasan pembatalan karena ada kegiatan pengeboran Eksplorasi dan harus adadan harus ada Izin dari Menteri Kehutanan untuk mengunakan lahan kawasanBahwa Saksi tidak tahu tumpang tindih lahan iniBahwa telahaan

staf ini disampaikan ke Bupati melalui SekdaBahwa rekomendasi telaahan staf ini untuk mencabutBahwa tanggal 27 April 2010 tanggalnya Telaahan staf, yang tanggal 22 April 2010rapatBahwa Saksi membuat telahaan staf berdasarkan Surat Menhut (Menteri Kehutanan)Bahwa ada 3 orang membuat telaahaan staf Bahwa pemeriksaan BPK pemeriksaan secara umum Bahwa Saksi tahu pemeriksaan telahaan staf dari BPK dikirim surat ke Kantor Saksi Bahwa Saksi tidak tahu PT.Investama Resources diperiksa polisi Bahwa rapat

telahaan staf ini didasarkan adanya surat dari MenhutHal 53 dari 92 Put.No.34/G/2010/ Bahwa rapatnya tanggal 20 April 2010 di pimpin Sekretaris Daerah, Staf Perizinan,Pertambangan banyak yang hadir Bahwa telahaahan staf ini usulannya rekomendasi, tidak ada perbedaan pendapat Bahwa Saksi tahu surat dari Menteri kehutanan, tanggal 21 April 2010 Bahwa surat ini awalnya dari Fax dan setelah menerima fax langsung mengadakanrapat Bahwa Saksi tidak tahu mengapa cepat mengadakan rapat Bahwa setelah rapat

langsung dikirim Bahwa telahaan staf didasarkan pada hasil rapat Kordinasi institusi terkait Bahwa Saksi tidak pernah memproses IUP Penggugat Bahwa Saksi tidak tahu yang memproses dan ada indikasi palsu.3.Nama : OSTEN SIANIPAR, SH.M.Si.Tempat/Tgl lahir : Balige, 1610Agama : KristenPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub Bagian Tata UsahaInspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal KementerianKehutanan)Tempat tinggal : V.B.R Jalan Lombok Blok G 2 No. 2 RT/RW :007/012Kelurahan PD.

Identifikasi Khusus dari Inspektorat Khusus InspektoratJenderal Departemen Kehutanan Bulan Maret 2010 (bukti T1)Bahwa Areal IUP Penggugat masuk sebagian HPL dan sebagian masuk kawasan HutanProduksiBahwa Saksi pernah menerima surat dari Lembaga Adat Dayak Bahwa isi surat ini melaporkan bahwa Bupati memberi Izin kepada 4 (empat)perusahaan termasuk PT.Investama Resources dan tanpa izin pinjam pakai KawasanHutan dari Menhut (Menteri Kehutanan) Bahwa Dirjen menanggapi laporanlaporan masyarakat dan setelah di telahaan

IIDompu.25.Copy yang dilegalisir Surat Kabag Umum Sekda Dompu Nomor :024/133/Um tanggal 7 April 2008 perihal Kendaraan Hibah.26.Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda DompuNomor 024/052/Um tanggal 12 Februari 2008.27.Copy yang dilegalisir telaahaan Staf Kabag Umum Sekda DompuNomor 138/30/Um tanggal 3 April 2008 tentang Perjanjian KerjasamaKendaraan Hibah dari Pemerintah Jepang.28.Copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/063/Um tanggal18 Februari 2008 perihal Konsultasi kepada

IlDompu.25.Copy yang dilegalisir Surat Kabag Umum Sekda Dompu Nomor : 024/133/Um tanggal 7 April 2008 perihal Kendaraan Hibah.26.Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda Dompu Nomor :024/052/Um tanggal 12 Februari 2008.27.Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda Dompu Nomor :138/30/Um tanggal 3 April 2008 tentang Perjanjian Kerjasama KendaraanHibah dari Pemerintah Jepang.28.Copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/063/Um tanggal 18Februari 2008 perihal Konsultasi

Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiangkok menjadi Warganegara Indonesi, bukti P4 tentang Akte Kelahiran Han, Ho An yang adalahPenggugat, bukti P5 merupan Silsilan Keluarga Heteyong yang manaPenggugat juga termasuk didalam silsilah Keluarga Heteyong , bukti P6tentang Surat keterangan Warisan yang membuktikan bahwa Hans Hatayongmerupakan satusatunya ahliwaris yang masih hidup dari 3(tiga) orangbersaudara, bukti P7 tentang terjemahan Naskah Dusundusun berbahasabelanda dalam Bahasa Indonesia, bukti P8 tentang Telahaan

ditukar dengan tanah milik Universitas Pattimura namun tidakdibayar dengan uang sedangkan saksi WILLEM TALAHATU menerangkanbahwa pemilik dari Dusun Musor adalah Keluarga Da Costa di Rumah Tiga yaituMatheis Lefinus Da Costa dan saksi yang menjaga Dusun Musor saksi tahuFakultas Kedokteran itu dibeli dari Hans Hateyong dan tidak kompleng dariKeluarga Da Costa Bahwa Universitas Patitumura membeli tanah itu merupakanDusun Rumpius, dari keterangan saksi Tergugat tersebut di hubungkandengan bukt P8 Tentang Telahaan

dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional yang menjelaskan bekas pemilik eigendom verpondingnomor 1054 yang telah diganti rugi dan telah di jual kepada Pemerintah yangsekarang adalah Universitas Pattimura Ambon, terhadap bukti P5 tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa didalam bukti Surat tersebut tidakmenjelaskan berapa luas tanah yang diganti rugi dan yang telah dijual kepadaPemerintah yang sekarang adalah Universitas Pattimura dan bukti P5 tersebutjuga apabila dikaitan dengan bukti P8 tentang Telahaan

Dalam Telahaan Staftersebut Ketua Badan Pengawas PDAM Karangasem memberi saran tindak, demimempertimbangkan rasa kemanusiaan dan menjaga kondusifnya daerah, supayaBapak Bupati berkenan memerintahkan Direktur PDAM untuk tidakmelaksanakan pemberhentian kerja karyawan PDAM ;Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007, Bupati Karangasem mengeluarkan SuratNomor : 800/1377/Ekonomi perihal Pemberhentian Kerja Karyawan di PDAMyang ditujukan kepada Direktur PDAM Kab.Karangasem.

melakukan PHK terhadap karyawn PDAMKarangasem ;1718192021Bahwa mengingat Direktur diangkat oleh Bupati sebagai pemilik PerusahaanDaerah Air Minum Karangasem, Ketua Badan Pengawas PDAM Karangasemmenghimbau supaya Direktur PDAM Karangasem tetap mematuhi kebijakankebijaksan yang diambil Bupati Karangasem ;Menyikapi dan menindak lanjuti laporan/pengaduan PENGGUGAT 23 Agustus2007, kemudian Dinas Tenaga Kerja Dan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenKarangasem pada tanggal 19 September 2007 mengeluarkan Telahaan

;Bahwa pada No.V Kesimpulan Telahaan Staf tersebut, Kepala Dinas TenagaKerja Dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Karangasem menyimpulkan;Keputusan TERGUGAT memPHK Para PENGGUGAT Tidak sesuai denganketentuan yang berlaku ( Hukum positif) dan batal demi hukum, dan jugatidak mengacu pada Perda No.02/PERDA/1976 pasal 21 ayat (2), yang intinyakeputusan Direktur PDAM tentang PHK harus mendapat persetujuan BadanPengawas, hal tersebut tidak dilaksanakan .

Agustus 2007 dari para Penggugat 17 orangtentang PHk dan pembelaan diri, diberi tanda bukti P.8 ;Foto copy surat dari Ketua badan Pengawas PDAM Kabupaten Karangasemtanggal 21 Agustus 2007 teantang laporan PHK sepihak, diberi tanda bukti P.9 ;Foto copy surat dari Para Penggugat tertanggal 23 Agustus 2007 tentang LaporanPHK sepihak, diberi tanda bukti P.10 ;Foto copy Surat dari Badan Pengawas PDAM Karangasem tanggal 28 Agustus2007 tentang peringatan ke III, diberi tanda bukti P.11 ;Foto copy surat telahaan

ExsiaMursandi;Bahwa saksi pernah membuatkan SPP dan SPM terhadap 16 proposaltersebut tertanggal 15 Desember 2010;Bahwa dasar saksi dalam pembuatan SPP dan SPM terhadap 16 proposaltersebut adalah adanya proposal yang dilengkapi dengan telahaan staff dariKasubbag Kelembagaan Masyarakat atas nama saksi Irfan Rahardi, suratpernyataan dari pihak yang mengajukan proposal yang biasanya bisa diwakilioleh ketua, sekertaris atau bendahara dan kwitansi yang ditandatangi olehpenerima, bendahara pengeluaran (

MTselaku Pengguna Anggaran serta adanya nomor rekening penerima yang adadidalam proposal;e Bahwa terhadap 16 proposal tersebut pada saat saksi membuat SPP danSPMnya sudah dilengkapi dengan telahaan staff, kwitansi, dan suratpernyataan namun didalam berkas belum terdapat nomor rekening bankpenerima sehingga saksi tetap membuatkan SPP dan SPMnya namun tidaksaksi print;e Bahwa seingat saksi SPP dan SPM tersebut saksi terbitkan diatas tanggal 22Desember 2010 dengan dasar karena nomor rekening bank penerima

Jika sudah lengkap kasubag akan membuatkan telahaan staf yang ditandatangani oleh kepala bagian untuk diajukan kepada sekretaris daerahkabupaten kutai timur untuk persetujuan pencairannya.6. Setelah mendapat persetujuan pencairan kemudian berkas permohonanmasyarakat diserahkan kepada bendahara bantuan sosial.7.

Bank disampaikan kepada Bupati, Wabup, Sekda,Assisten atau Kabag Sosial.e Proposal sebagaimana tersebut di atas selanjutnya di registerdi Bagian sosial kemudian diserahkan kepada kabag danselanjutnya kabag sosial mendisposisi kepada kasubakasubagyang membidangi agar diteliti atau diverifikasikelengkapannya dan mengecek di DPA kemudian apabilaproposal telah lengkap persyratannya serta dananya teralokasidalam DPA maka kasubag membuat telahan staf untukditanda tangani Kabag Sosial dan selanjutnya telahaan

mengetahuinya dan melihat proposal yang bermasalahtersebut setelah kasus ini mencuat ke proses hukum;e Bahwa benar saksi baru mengetahui ketika diperlihatkan olehpenyidik pada saat pemeriksa pda hari ini;e Bahwa saksi ada bernagkat ke Jakarta, dalam rangka konsultasi diDepartemen Dalam negeri selama 5 (lima) hari kerja di tanggal 14Desember s/d 18 Desember 2010 dengan surat perintah TugasNomor : 460/206/SPTBagsos/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010;e Bahwa saksi Irfan Rahardi tidak pernah melaporkan telahaan

Karangasem tanpadisertai proposal dari masingmasing kelompok tani calon penerima bantuandengan rincian :Hal 5 dari 98 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN DpsBahwa setelah saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi membuat dan menyusuntelaahan staf nomor : 846/676/Dishutbun tanggal 05 Oktober 2012, terdakwamemasukkan telahaan staf tersebut ke Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Karangasem yaitu saksi Drs.

SelatJumlah 1.220.000.000 Bahwa setelah saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi membuat dan menyusuntelahan staf nomor : 846/676/Dishutbun tanggal 05 Oktober 2012, terdakwamemasukkan telahaan staf tersebut ke Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Karangasem yaitu saksi Drs.

Karangasem kepada saksi I Nyoman Celos untuk diproses lebih lanjutmengenai penganngarannya;Bahwa benar selanjutnya saksi I Gede Sandi membuat Telahaan staf permohonanbantuan hibah uang guna pembelian bibit dengan jumlah 29 kelompok, yaitu : No.

Bahwa benar Ketika Proposal masuk saksi I Gede Sandi memberitahukan kepadaorangorang yang dikenal dan para anak buahnya agar membuat pembibitan Gamelina dan73disampaikan nanti pada Bulan Maret tahun 2013 akan ada pembelinya;Bahwa benar saksi I Gede Sandi membuat Telahaan Staf mengenai permohonanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yangdifasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten KarangasemBahwa benar Telahaan Staf mengenai permohonan Pemberian Hibah dan BantuanSosial

Sandi langsung mengajukan Telahaan Staf yangdibuatnya tanpa persetujuan Kabid Reboisasi Hutan dan Lahan dan diajukan langsungkepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Batubara,terhadap laporan tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penindakandalam telahaan dan observasi sebagai wujud dalam melakukan tindakanPreventif dan Refresif atas laporan tersebut; Terhadap hasil obsevasi dan pengamatan yang dilakukan saksi EKO P.S.H.PANJAITAN dan ELIJON H. MANURUNG sebagai perwakilan KepolisianResor Kab. Batubara kepada lokasi dan terdakwa AHMAD ADIAN,selanjutnya saksi EKO P.S.H. PANJAITAN dan ELIJON H.

Batubara,terhadap laporan tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian melakukanpenindakan dalam telahaan dan observasi sebagai wujud dalam melakukantindakan Preventif dan Refresif atas laporan tersebut;Terhadap hasil obsevasi dan pengamatan yang dilakukan saksi EKO P.S.H.PANJAITAN dan ELIJON H. MANURUNG sebagai perwakilan KepolisianResor Kab. Batubara kepada lokasi dan terdakwa AHMAD ADIAN,selanjutnya saksi EKO P.S.H. PANJAITAN dan ELIJON H.

Fotokopi Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda TIl24:25. Fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirKabupaten Indragiri Hilir Perihal Tindak Lanjut Telahaan Staff Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pembangunan Jalan Tahun 2016, diberi tanda TII25;26. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hilir Perihal Penganggaran Pada TahunBerikutnya Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Yang Dibiayai DAK Tahun 2015dan 2016, diberi tanda TII26;27.

Fotokopi Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda TIV2;3. Fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirKabupaten Indragiri Hilir Perihal Tindak Lanjut Telahaan Staff Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pembangunan Jalan Tahun 2016, diberi tanda TIV3;4. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hilir Perihal Penganggaran Pada TahunBerikutnya Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Yang Dibiayai DAK Tahun 2015dan 2016, diberi tanda TIV4;5.