Ki Ageng Ranggasasana menjabat sebagaiSekretaris Jenderal Deheeren XVII; Bahwa Wilayah kekuasaan Sunda Empire dibagi menjadi 6 (enam)Wilayah atau Teritori yaitu SUNDA ATLANTIK diketuai oleh Saksi EDWARDSITORUS membawahi Bandung dan sekitarnya, SUNDA NUSANTARAdiketuai oleh Sdr.

WIEMPI Bahwa kekaisaran Sunda Empire dibagi menjadi 6 Teritori / Wilayahyaitu :1. SUNDA ATLANTIK diketuai oleh Sdri. NUNG membawahi Bandung dansekitamya:;:2. SUNDA NUSANTARA diketual oleh Sdr. FATMA ERINA membawahiSebagian Indonesia, Cina dan Australi;3. SUNDA EROPA diketuai oleh saksi yang membawahi Semua negaranegara EROPA Kecual Rusia;4. SUNDA PASIFIK diketual oleh Sdr. HUSIN yang membawahi dariAmerika Utara sampal dengan Amerika Selatan5. SUNDA ARCHIPELAGO diketual Sdr. R.R.

Dan dynansti pertamadinamakan dynasti Helenic didirikan tahun 323 BC (Before Christ) didirikanoleh Alexander The Great sampai tahun 23 BC dan dilanjutkan olehketurunannya bernama Cleopatra 7 (Sri Ratu Wara Wirl) yang diberinamaDynasti Devawarman di Citarum Bandung; Bahwa negaranegara yang harus tunduk ke Sunda Empire adalahnegaranegara di seluruh dunia, yang dibagi dalam 6 (enam) wilayah teritori,yaitu :a. Sunda Atlantik yaitu Bandung dan wilayah lembah Bandungantara lain; Garut, Sumedang, Kab.

Bahwa Sunda Archipelago meliputi wilayah bekas jajahanBelanda antara lain; Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos,Malaysia, Singapure, Indonesia dan Papua Newguenea; Bahwa masingmasing wilayah/teritori negara Sunda Empiredikepalai/dipimpin oleh seorang Gubernur jenderal yang diangkat olehTerdakwa1. Nasri Banks; Bahwa dalam setiap pertemuan Terdakwa1. Nasri Banks danTerdakwa3.

Ki AgeungRanggasasana adalah sebagai Sekretaris Jenderal;Hal 73 dari 139 X Bahwa SUNDA EMPIRE tidak mempunyai Kantor resmi atau tetapyang ada setiap pertemuan pasti diadakan di Lapangan ISOLA Bandung; Bahwa kekaisaran Sunda Empire dibagi menjadi 6 Teritori / Wilayahyaitu :1. Sunda Atlantik diketuai oleh Saudari NUNG membawahiBandung dan sekitamya:;:2. Sunda Nusantara diketuai oleh Saudara FATMA ERINA membawahiSebagian Indonesia, Cina dan Australia;3.

:e Bahwa terdakwa adalah anak buah saksi dalam usaha penjualan sepeda motordimana saksi sebagai Chiep Teritori pada perusahan Aneka Makmur Sejahterasedangkan terdakwa sebagai kepala cabang CV.

adalah armada laut, lalu saatperstiwa delik itu terjadi makan armada pelayaran itu yang digunakanmelakukan delik, dan yang terakhir organ deik setelah delik juga armada jadidapat disimpulkan menurut ketentuan Pasal 285 juncto Pasal 13 Ayat (4)UndangUndang Pelayaran yang melakukan delik adalah armada dengansubjek deliknya adalah Nakoda Kapal, jadi menurut hemat kami Penyidik TNIAL tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang pihak ketiga di atasKapal, ditambah lagi lokasi Kapal ditangkap bukan teritori

Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Rane Bahwa Menurut kami tidak bisa dilakukan penyitaan, sebabbarang pihak ketiga bukan benda yang digunakan untuk melakukankejahatan, kecuali bendabenda tersebut bendabenda yang secara terangterangan dilarang dalam Undangundang seperti senjata, bom, dansebagainya, selanjutnya dalam hal seperti ini yang paling bertanggungjawabseharusnya adalah Syahbandar, lalu yang menjadi catatan jika TNI AL yangmelakukan penyidikan juga tidak bisa dilanjutkan penyidikannya sebabmasih diluar teritori

Konservasi dapat membawa minuman beralkoholsepajang telah memiliki ijin dari pihak terkait;e Bahwa kapal umum dapat membawa angkutan khusus sepanjangtelah mendapat ijin dari Pemilik Kapal:;e Bahwa Pasal 340 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2018 TentangPelayaran mengatur tentang teritori penyidikan TNI AL berada di ZonaEkonomi Ekslusif (ZEE);e Bahwa terkait ketentuan dan syaratsyarat serta teknik penyitaanAhli Kurang tahu, yang jelas tindakan pertama seluruh Kapal dan barangsementara ditahan dulu;Halaman

SALEH ALI,sekarang jalan baru mekar sari; Bahwa letak tanah obyek perkara sebagaimana dalil Penggugat, sudahsangat jelas salah/keliru sehingga berakibat hukum gugatan Penggugatkabur, karena sebenarnya di Kabupaten Dompu tidak ada yang namanyaDesa Sanggopasante, lebihlebih dalam teritori/wilayah administrasiKecamatan Kempo tidak terdapat desa yang bernama Desa Sanggopasante.Hal ini menjadi bukti bahwa gugatan Penggugat secara jelasjelasmengalami kekaburan dalam hal letak obyek perkara tidak pasti

Sanggopasante benaradanya sebelum ada pemekaran seperti sekarang; Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat III, Tergugat IV, TergugatV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII juga menyampaikan eksepsi yangpada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) denganalasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1 Bahwa obyek sengketa yang digugat Penggugat yakni terletak di DesaSanggopasante tidak pernah ada karena di Kabupaten Dompu tidak adaDesa Sanggopasante lebihlebih dalam teritori

barang bukti ini dikhawatirkanrusak dan nilainya akan hilang bila barang bukti ini semakin lama disimpansehingga dengan demikian barang bukti ini sudah benar dilelang dan barang inidirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah benderaTaiwan, 1 (Satu) buah bendera philipin, 1 (Satu) buah bendera Indonesia, 1(satu) bundel kapal Taiwan, 1 (Satu) bundel kapal philipin karena dalam perkaraini barang bukti ini adalah dokumen yang digunakan untuk menangkap ikandalam wilayah teritori

Mengeluarkan dari Indonesia berartimemindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesiamenuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan yang dimaksudkandengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barangsebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api(Vuurwapenregeling : in, uit, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937

Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagisederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara,yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadibaik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernahmelakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melaluipembelanjaan di Internet.

Babirik Kab.Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan teritori ataumasuk dalam kawasan Nagara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat, unsur ke dua Melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakankelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 B jo Pasal8

Memberikan akses seluasluasnya kepada Penggugat untuk hak asuh AnakPenggugat ketika Penggugat berada di Bali dan/atau Teritori wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Paspor Anak Penggugat(LEMYA SADAOUI, Perempuan, Lahir di NeuillySurSeine pada tanggal 11Januari 2016) kepada Penggugat ketika Penggugat memintanya untukberlibur ke luar negeri dengan Anak Penggugat.4.

Mengeluarkan dari Indonesia berartimemindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesiamenuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Senjata api danAmunisi sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undangundang No.12/Drt/1951adalah segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dariPeraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in, uit, doorvoer en lossing) 1936(Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie

Saksi ANITA FITRIANI, yang keterangannya pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; Bahwa Saksi pernah mendirikan UD PIPIT FARM teritori Malang NomorInduk Pelanggan: 111M3219 selanjutnya melakukan perjanjian KondisiPenyaluran dengan PT WONOKOYO JAYA CORP dalam pemesananpakan ternak. Saksi kenal dengan saksi Drh FAIZAL DIWANGKORO TIMUR (berkassplitzing), dan saksi kenal dengan saksi Drh.

Benar saksi pernah menanda tangani Surat Perjanjian KondisiPenyaluran tanggal 5 Oktober 2012 atas nama KAMILUROSYADHalaman 41 dari 82 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2020/PN Sby Saksi pernah menanda tangani data Dasar Pelanggan nama PelangganPIPIT FARM NIP 111M3219 Teritori Malang pelanggan / Pemilik bernamaKAMILUROSYAD dan nama Penanggung Jawab KAMILUROSYAD padatanggal 20 September 2012.

atas pengajuan pengkonversian olehpihak Penggugat, karena pengajuan pengkonversian oleh Penggugattersebut melakukan pencaplokan / pengambilalinan / tumpang tindah /over laping obyek luas SHM No. 517, sehingga adaunsurHal 14 dari 62 Halaman Putusan No.185/PDT/2014/PT.SMGIll.penyerobotan / pencaplokan luas tanah ;I..17 Bahwa yang diajukan pengkonversian oleh Penggugat adalahobyek tanah dan rumah yang Nomor : 29, melainkan tidak Nomor : 27.bahwa pengajuan obyek tanah dan rumah Nomor : 29 tetapi luas(teritori

Prasetyo menjual belikan ke RatnaKumala Hartono, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2005 RatnaKumala Hartono menjual belikan ke Tjan Giok Tjing, kKemudian padatanggal 23 Mei 2006 Tjan Giok Tjing menjual belikan ke Nita Handayaniadalah sudah sesuai prosedur hukum, sah, legal, benar ;Il..5 Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam memohonkan konversi(peralinan hak) dari HGB No. 563 beralin ke SHM No. 602 adalah jelasjelas mencaplok / mengambil alin / tumpang tindih / over lapping /menserobot dari obyek luas (teritori

majelis menyimpulkan bahwa dalildalail eksepsitersebut pada hakikatnya berkaitan dengan status pelawan yang mendalilkansebagai ahli waris yang juga mempunyai hak atas atas harta waris yang menjadiobyek dalam perlawanan a quo sehingga majelis menyimpulkan bahwa dalildalil eksepsi dimaksud tidak perlu dipertimbangkankan secara terpisah;Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseoarang memiliki hakwaris tentu akan dapat ditentukan setelah majelis memeriksa keseluruhan alatbukti yang bukan merupakan teritori

Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barang daridalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk kedalam wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Senjata api dan Amunisisesuai ketentuan Pasal Ayat (2) Undangundang No.12/Drt/1951 adalah segala barangsebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api(Vuurwapenregeling : in, uit, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yangtelah diubah dengan Ordonnantie

Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barangdari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukantermasuk ke dalam wilayah Indonesia.

Mengeluarkan dariIndonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori NegaraRepublik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayahIndonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Senjata api danAmunisi Ssesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undangundang No.12/Drt/1951adalah segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dariPeraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in, uit, doorvoer en lossing) 1936Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Mme

Dengan demikianberdasarkan bukti (P1 dan T15) tersebut telah cukup membuktikan bahwaobjek sengketa didirikan oleh Pangaransang Marga Sijabat yang juga sebagaisi Pembuka Huta sehingga secara hukum adat, kampung / huta tersebut(teritori) adalah milik Pangaransang Marga Sijabat dan keturunannya yangbersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikian Majelisberpendapat terhadap bukti surat Para Tergugat tertanda T20 dapatterbantahkan dengan bukti surat Para Penggugat tertanda P1 oleh karenanyaMajelis

Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidaklagi dibatasi oleh teritori suatu Negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yangtidak pernah melakukan transaksi, misalnya dana kartu kredit melalui pembelanjaan diinternet.

Warga Masyarakat sebagai Kelompok Orang DalamSebuah Teritori Masyarakat Yang Tidak Dalam WadahBadan Hukum Perdata: Kategori ORANG dalam Pasal 53ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004;3.

Warga Masyarakat sebagai Kelompok Orang DalamSebuah Teritori Masyarakat Dalam Wadah Badan HukumPerdata: Kategori Badan Hukum Perdata dalam Pasal 53ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004Namun hal yang tidak dapat dipisahkan dari subjek hukumwarga masyarakat sebagai penggugat tersebut adalah adanyaketerkaitan dengan KTUN, kepentingannya terkena oleh sebuahKTUN dan merasa dirugikan oleh KTUN tersebut.Lantas bagaimanakah bentuk keterkaitan oleh sebuah KTUNdan sifat kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat

PASAL 5 AYAT 6 PERJANJIANWARALABA5 Bahwa berdasarkan License Agreement tanggal 29 Februari 2000 antaraPenggugat dan Komalas Pte Ltd, Penggugat adalah pemegang lisensi eksklusifuntuk memasarkan waralaba (franchise), termasuk didalamnya metodepelaksanaan, pemasaran, dan promosi atas usaha restoran yang didirikan dandimiliki oleh Komalas Pte Ltd dengan nama Komala Restaurans ("WaralabaKomala), di teritori negaranegara tertentu yang salah satunya adalah negaraIndonesia; 6 Bahwa kemudian berdasarkan Perjanjian

Waralaba (Multiple Unit FranchiseAgreement tanggal 2 Agustus 2003 antara Penggugat dan Tergugat), Penggugatmemberikan lisensi kepada Tergugat untuk membuka sendiri danmenjalankan usaha restoran Waralaba Komala di teritori negara IndonesiaHalaman 3 dari 55 hal.