Putusan Nomor 433 K/TUN/2013nama Hery Purnomo yang telah beralin haknya kepada GUNAWANMAKMUR, bertumpang tindin dengan Penggugat seluas + 1.246 m? .

atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik No. 768 denganSurat Ukur/Gambar Situasi No.678/1991 dengan luas tanah yangbertumpang tindin dengan tanah penggugat + 1.246 m? atas nama HerryPurnomo yang telah beralih haknya kepada GUNAWAN MAKMUR,HARUSLAH DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH ;Bahwa melihat dari proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.769 denganSurat ukur/Gambar Situasi No.679/1991 dengan luas tanah yangbertumpang tindih dengan tanah Penggugat + 6.760 m?

menurut penjelasan UndangUndang No. 28 tahun 1999 tersebut,yang dimaksud dengan Azas kepastian hukum adalah :Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara negara;13.Bahwa Penggugat jelas telah mengalami kerugian yang sangat besar,dimana sebagai akibatnya bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atastanah tersebut berdasarkan fakta hukum yang jelas, menjadi tidak pastisecara hukum, karena telah terjadi tumpang tindin

Menyatakan batal Surat Keputusan ; Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 769 dengan Surat Ukur/Gambar situasiNo.679/1991, yang diterbitkan tanggal 11 September 1991 sebatasseluas tanah yang bertumpang tindin dengan tanah Penggugat+ 6.760 M2 atas nama Wahyono Sumardi yang terletak di jalan Siak IlKelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan KotamadyaPekanbaru ; Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 768 dengan Surat Ukur/Gambar situasiNo.678/1991, yang diterbitkan tanggal 9 September 1991 sebatasseluas tanah yang

yang terletak dan setempatdikenal dengan nama Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi,Kotamadya Tingkat Il Bandung tumpang tindin dengan sebagian tanahSertifikat Hak Milik Nomor 434/Kelurahan Cipedes dengan Gambar SituasiNomor 4448/1983 tertanggal 4 Juni 1983 milik dari Penggugat;. Bahwa dikatakan tumpang tindih karena sebagian tanah Sertifikat Hak MilikNomor 434/Kelurahan Cipedes atas nama Penggugat juga terdaftar dalamSertifikat Hak Milik Nomor 1604 seluas 944 m?

dan Tll1 serta buktiT5 dan bukti Tl3 = serta mempertimbangkan buku Letter C yangada di Kecamatan Sukajadi (yang nota bene tidak diajukan sebagai buktidalam persidangan) untuk menyimpulkan bahwa letak tanah milik PemohonKasasi dengan letak tanah yang dikuasai oleh Termohon Kasasi adalahberbeda letak, padahal dari bukti lain, yaitu P5 yang berisi keterangan dariTermohon Kasasi Il yang menjelaskan bahwa gambar situasi Nomor4448/1983 yang terlampir dalam sertifikat SHM 434/Kelurahan Cipedestumpang tindin

Nomor 1310 K/Pdt/2013dalam Sertifikat M.1604/Kelurahan Sukagalih, dimana luas tanah yangoverlap (tumpang tindin) adalah seluas 795 m? (tujuh ratus sembilan puluhlima meter persegji);13. Bahwa ketidakcermatan Judex Facti dalam mempertimbangkan alat buktitersebut jelas mengakibatkan Judex Facti menjadi salah dalam memberikanputusan atas perkara a quo;14.

Bahwa Tergugat (PT BNI/Tbk) berdasarkan AktaAkta Perjanjian Kredit,Perjanjian Fidusia dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tersebut di atasuntuk mengikat terhadap barang harta kekayaan a quo milik Penggugattersebut dimaksud dalam pengikatan terdapat saling tumpang tindin dalam satuobjek yang sama antara lain berupa aktaakta seperti di bawah ini:4.1.

Bahwa sehingga aktaakta Perjanjian Kredit dan aktaakta Perjanjian Fidusiatersebut di atas dimaksud cara pengikatannya terjadi saling tumpang tindihdalam satu objek yang sama didalamnya; bahwa akibat hukum dari salingtumpang tindin dan dicampuradukkan serta penerapan yang bersamaan darikedua bentuk akta yang sama tersebut mempunyai akibat hukum yangdimaksud dalam Pasal 224 HIR sehingga mengakibatkan Aktaakta PerjanjianKredit, Perjanjian Fidusia dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit dansegala

Nomor 870 K/Pdt/2016mengakibatkan aktaakta tersebut terdapat tumpang tindin dalampenerapan pengikatannya; Akta perjanjian kredit Nomor PRC/2007/081, tanggal 27 September 2007Akta Perjanjian Kredit Nomor PRC/2007/082, tanggal 27 September2007, Akta Perjanjian Kredit Nomor PRC/2007/083 tanggal 27 September2007, dikarenakan penerapan pengikatannya ketiga akta tersebutdiikatkan dalam satu objek yang sama dan pada hari, tanggal yang samatersebut, sehingga mengakibatkan aktaakta tersebut terdapat tumpangtindin

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Dirjen atauGubernur terdapat tumpang tindin WIUP dengan WIUP yang samakomoditas, Dirjen atau Gubernur akan melakukan:a. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; ataub. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yangtelah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untukdiberikan IUP ( first come first served), apabila selurunh WIUP tumpangtindih;2.

Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dankepentingan nasional dan/atau daerah, Dirjen atau Gubernur dapatmelakukan penyelesaian lain terhadap WIUP yang tumpang tindin samakomoditas.Sehingga dengan berpatokan asas first come, first served, maka secarahukum yang patut dinyatakan sebagai first come adalah PT Artha BumiMining/Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena faktanya baik KuasaPertambangan dan IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik PTArtha Bumi Mining/Pemohon

BOTAK pada hariJumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi NYOMAN SUARJA di Banjar Dinas Tindin Desa Datah Kecamatan AbangKabupaten Karangasem atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hokummemaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan ataumembiarkan sesuatu, dengan memakai

BOTAK pada hariJumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi NYOMAN SUARJA di Banjar Dinas Tindin Desa Datah Kecamatan AbangKabupaten Karangasem atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengajamenghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai ataumenghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya

asbes; 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan strip orange dengan simcard 087861753486;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 witasampai dengan pukul 21.30 wita, saksi Ni Nengah Nesawati berkumpuldengan keluarga (rembug keluarga) untuk menyikapi masalah rumahtangga di rumah ibu Ni Nyoman Karsi yang merupakan ibu dari saksi NiNengah Nesawati di Dsn/Br Tindin

unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabilasalah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsurdianggap terpenuhi pula ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbuktibahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 witasampai dengan pukul 21.30 wita, saksi Ni Nengah Nesawati berkumpuldengan keluarga (rembug keluarga) untuk menyikapi masalah rumah tanggadi rumah ibu Ni Nyoman Karsi yang merupakan ibu dari saksi Ni NengahNesawati di Dsn/Br Tindin

Oleh karena itu kepentingan Penggugat sangatdirugikan karena tidak dapat menguasai tanah secara leluasa untukpembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilanrendah, dengan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah KabupatenDeli Serdang Nomor : 503.570.648/0407/DPMPPTSPDS/VII/2017,tertanggal 10 Juli 2017 dan pemisahan Bidang Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 648/Lau Bakeri milik Penggugat tersebut tidakdilaksanakan Tergugat karena tumpang tindin hak dengan objekgugatan ;Bahwa penerbitan

Objek Gugatan yaitu) Sertipikat Hak MilikNo.420/Desa Lau Bakeri, terbit tanggal 20 Nopember 2008, Surat UkurNo.269/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas = 7.036,M2,terakhir tercatat atas nama RASITA KETAREN, yang disebut Tergugattumpang tindin dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.648/LauBakeri, tanggal 12 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1998,Nomor : 552/Lau Bakeri/1998, atas nama PERSEROAN TERBATASPANCAJAYA ANEKAKARSA milik Penggugat, yang penerbitannya padatanggal 12 Agustus

Yang pada pokoknya untuk membahas masalah terkait surat PT.Pancajaya Anekakarsa Nomor: / PJA/ IX/ 2017/ MDN tanggal 07September 2017 perihal Permohonan Pemisahan Bidang Dan PenyelesaianTumpang Tindin SHGB No. 648/ Lau Bakeri dengan SHM No. 413, No. 420,No. 344, dan No. 995 masing masing Desa Lau Bakeri.

Pancajaya Anekakarsa Nomor:Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 46/G/2018/PTUNMDN/ PJA/ IX/ 2017/ MDN tanggal 07 September 2017 perihal PermohonanPemisahan Bidang Dan Penyelesaian Tumpang Tindin SHGB No. 648/ LauBakeri dengan SHM No. 413, No. 420, No. 344, dan No. 995 masing masing Desa Lau Bakeri.

Pancajaya Anekakarsa Nomor:/ PJA/ IX/ 2017/ MDN tanggal 07 September 2017 perihal PermohonanPemisahan Bidang Dan Penyelesaian Tumpang Tindin SHGB No. 648/ LauBakeri dengan SHM No. 413, No. 420, No. 344, dan No. 995 masing masing Desa Lau Bakeri. Pada hari Kamis Tanggal 25 Desember 2017 pukul14.00 WIB tempat Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten DellSerdang; (vide bukti P 7 = T.II.Intv 5) ; Bahwa saksi Penggugat yang bernama Bernath Manik, SH memberikanketerangan di Persidangan bahwa PT.

iniPara Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 1Bahwa Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya kepada Penggugatuntuk melakukan pemecahan sertifikat induk milik Tergugat , serta balik namaatas diri Penggugat dengan catatan bahwa Tergugat terlebih dahulu harusmenyelesaikan permasalahan tersebut dengan Tergugat II selaku kurator PTPropelat (dalam pailit);Pasal 2Bahwa Tergugat bersedia membeli tanah milik PT Propelat (dalam pailit) yangtumpang tindin

Siti Maryam, yang menyebakan adanyatumpang tindin hak atas tanah yang menjadi objek sengketatersebut diatas.Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2020/PN BksMaka Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwagugatan Penggugat ini dianggap error in persona, Kurang Pihak(plurium litis consortium) oleh karena itu gugatan dikualifikasimengandung cacat formil maka demi hukum kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri Bekasi, menyatakan Gugatan Aquotidak dapat diterima (niet ontvankelije

Sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) huruf a poin 2dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 bahwaPembatalan Hak Atas Tanah karenacacatadministrasi dapatdilakukan yaitu:Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2020/PN Bks(1) huruf a poin 2Hak Atas tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidakberitikad baik atas peralihan hak tersebut Sesuai denganketentuan(2) huruf bKarena adanya tumpang tindin Hak Atas Tanah5.

sebagaimana ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 apabila ada itikad tidakbaik dari para pihak dan jika terjadi tumpang tindih hak atas tanahtersebut.Adapun pasal 64 ayat (1) huruf a poin 2 dan huruf b PeraturanPemerintah Nomor 18 tahun 2021 bahwa Pembatalan Hak AtasTanah karena cacat administrasi dapat dilakukan yaitu:(3) huruf a poin 2Hak Atas tanah yang telah dialinkan namun para pihak tidakberitikad baik atas peralinhan hak tersebut Sesuai denganketentuan(4) huruf bKarena adanya tumpang tindin

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tidakberlaku ketika adanya itikad tidak baik dan terjadi tumpang tindih hakatas tanah tersebut sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (1) huruf apoin 2 dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021bahwa Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacatadministrasi dapatdilakukan yaitu:(1) huruf a poin 2Hak Atas tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidakberitikad baik atas peralinan hak tersebut Sesuai denganketentuan(2) huruf bKarena adanya tumpang tindin

memilki itikadtidak baik untuk memperoleh Obyek Sengketa ini dan sebagaimanadalam ketentuan pasal 64 ayat (1) huruf a poin 2 dan huruf b PeraturanPemerintah Nomor 18 tahun 2021 bahwa Pembatalan Hak Atas Tanahkarena cacat administrasi dapat dilakukan yaitu:Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 537/Pdt.G/2020/PN Bks(1) huruf a poin 2Hak Atas tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidakberitikad baik atas peralihan hak tersebut Sesuai denganketentuan(2) huruf bKarena adanya tumpang tindin

Padahal in casu Penggugat memiliki rencana untukmendapatkan pinjaman dari Kreditur Penggugat dengan caramenjaminkan SHGB Nomor 1524/Gembor dengan membebankan haktanggungan peringkat tujuh, namun kemudian menjadi terhambatsehingga tidak dapat direalisasikan;Bahwa selain kerugian sebagaimana telah disebutkan di atas, sudahpasti untuk selanjutnya kepentingan Penggugat akan terus dirugikan olehobjek sengketa sejak dinyatakan tumpang tindin dengan objek sengketamaka status hukum atas tanah SHGB Nomor

Putusan Nomor 30 K/TUN/2017Dalam perkara a quo, jika Tergugat menyatakan bahwa objeksengketa telah tumpang tindin (overlap) dengan SHGB Nomor1524/Gembor, maka dapat diasumsikan tanah tersebut memilikilebih dari satu nomor identifikasi bidang tanah dan hal ini telahmenyalahi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksuddi dalam Permenag Nomor 3 Tahun 1997;2. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan Yang Bersifat Prosedural/Formal:a.

Bertentangan dengan Asas Keterbukaan:Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, danrahasia Negara;Perbuatan Tergugat telah melanggar asas keterbukaan karenamengabaikan banyak hak asasi manusia apabila SHGB Nomor 1524/Gembor benarbenar dinyatakan tumpang tindin dengan objeksengketa;5.

Kepentingan pria dan wanita.Perbuatan Tergugat yang telah menyatakan SHGB Nomor 1524/Gembor tumpang tindin dengan objek sengketa telah melanggar/bertentangan dengan asas tersebut;Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/20173.

Bahwa Penggugat mendalilkan seolaholah baru mengetahui mengenaiObjek Sengketa pada tanggal 9 September 2015, sedangkan faktanyaPenggugat sudah mengetahui mengenai terbitnya objek sengketa dantumpang tindin Objek Sengketa sejak tahun 2014 sebagaimana telahdiberitahukan kepada Direktur PT Talenta Anugerah Pratamaberdasarkan Surat Tergugat Nomor 1401/600.1336.71/III/2014 tanggal7 Maret 2014 perihal Undangan untuk Konfirmasi Data terhadappermasalahan tumpang tindih objek sengketa dengan Sertipikat Hak

berikut :Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayan terhadapseseorang perempuan bernama Munariah,Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebutdengan cara mendorong badan Munariah dengan sebilahbambu bercat merah panjang + 2,3 meter sekaligusmemukul mengenai kepala bagian kanan, bambu yang dipegang di putar kekanan sehingga membuat MUNARIAHHal9 dari 15 Put Nomor 156/Pid.B/2015/PN Smg10Binti SULAIMAN terplanting dan terjatuh kejalan aspal,keamudian dalam posisi terjatuh MUNARIAH BintiSULAIMAN terdakwa di tindin

:Bahwa Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 20 januari2015 sekira jam melakukan Penganiayan terhadapseseorang perempuan bernama Munariah,Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebutdengan cara mendorong badan Munariah dengan sebilahbambu bercat merah panjang + 2,3 meter sekaligusmemukul mengenai kepala bagian kanan, bambu yang dipegang di putar kekanan sehingga membuat MunariahBinti Sulaiman terplanting dan terjatuh kejalan aspal,keamudian dalam posisi terjatuh Munariah Binti Sulaimanterdakwa di tindin

JUKAI (DPO) yang isi chatnyaadalah dari stasiun batu tulis jalan kearah pamoyanan nanti pas tanjakanpamoyanan lewat dikit pertigaan arah Cipinang Gading sebelah kanan adaGang kecil samping gerbang pager warna item masuk sedikit sbelumbelokan sbelah kiri ada tembok rumah kaya dipoto pas dibawahtemboknya ada bungkus permen relaxa di tindin batu pas tanda panah 1(Gambar kelinci) dan kemudian berdasarkan chat WA yang berisi petunjukfoto serta alamat mengenai tempat ditempelnya sabu yang dikirimkan olehSdr

JUKAI (DPO) yang isi chatnya adalah dari stasiunbatu tulis jlan kearah pamoyanan nanti pas tanjakan pamoyanan lewatdikit pertigaan arah cipinang gading sebelah kanan ada Gang kecilsamping gerbang pager warnah item masuk sedikit sbelum belokansebelah kiri ada tembok rumah kaya dipoto pas dibawah temboknya adabungkus permen relaxa di tindin batu pas tanda panah 1 (Gambar kelinci)dan kemudian berdasarkan chat WA yang berisi petunjuk foto serta alamatmengenai tempat ditempelnya sabu yang dikirimkan oleh

JUKAI (DPO) yang isi chatnya adalah dari stasiunbatu tulis jlan kearah pamoyanan nanti pas tanjakan pamoyanan lewatdikit pertigaan arah cipinang gading sebelah kanan ada Gang kecilsamping gerbang pager warnah item masuk sedikit sbelum belokansebelah kiri ada tembok rumah kaya dipoto pas dibawah temboknya adabungkus permen relaxa di tindin batu pas tanda panah 1 (Gambar kelinci)Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bgrdan kemudian berdasarkan chat WA yang berisi petunjuk foto serta

JUKAI (DPO) yang isi chatnya adalah dari stasiunbatu tulis jlan kearah pamoyanan nanti pas tanjakan pamoyanan lewat dikitpertigaan arah Cipinang Gading sbelah kanan ada Gang kecil sampinggerbang pager warna hitem masuk sedikit sebelum belokan sebelah kiriada tembok rumah kaya dipoto pas dibawah temboknya ada bungkuspermen relaxa di tindin batu pas tanda panah 1 (Gambar kelinci) dankemudian berdasarkan chat WA yang berisi petunjuk foto serta alamatmengenai tempat ditempelnya sabu yang dikirimkan oleh

Bahwa tentang perubahan nama tersebut, tidak ada maksud laindari Pemohon selain karena untuk memperbaiki identitas yangbisa saja tumpang tindin dalam pencatatannya baik di instansipemerintahan maupun instansi lainnya, selain itu. membuatPemohon lebih percaya diri dalam lingkungan dan untuk maksudtersebut terlebin dahulu harus ada jin dari Pengadilan NegeriBandung ;5.

;Oleh karena tanah Para Penggugat tumpang tindin dengan tanahmilik PT.

atas namaDjasan Koja dan menurut penelitian data fisik (pOengukuran) yang dilakukanTergugat telah terjadi tumpang tindin dengan lokasi tanah milik Tergugat llIntervensi dengan SHGB No. 5552 yang asal usul perolehannya berasal dariGirik berbeda in casu Girik C 506/Persil 737 seluas 5.120 m?

atas namaDjasan Koja dan menurut penelitian data fisik (pengukuran) yang dilakukanTergugat telah terjadi tumpang tindin dengan lokasi tanah milik Tergugat IlIntervensi yaitu SHGB No.5552 yang asal perolehan girik C. 506/Persil 737seluas 5.120 m2 atas nama Djasan bin koja dengan adanya fakta fakta aquomembuktikan benar telah terjadinya suatu sengketa keperdataan dan bukansengketa TUN . 222 von nnn nnn nnn cnn nnn ne nnn ee nnn cnn nee nee neHalaman 48 dari 77 Halaman Putusan Perkara No.85/G/2015/PTUNBDG3

Lippo Cikarang, hal ini dipertegas pula oleh kuasaTergugat yang menerangkan bahwa saudara Naim menunjuk keseluruhan fisiktanah milik Para Penggugat tumpang tindin pada lokasi tanah SHGB NoEOSMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai prosedur substansi penerbitan objek sengketa dimana pada dasarnyaPara Penggugat mendalilkan bahwa sebagai pemilik tanah berdasarkan suratLetter C/girik Nomor 506 Persil 737 (bukti PP3,) tumpang tindin dengan tanahmilik PT.

LippoCikarang dan tanah Para Penggugat tumpang tindin (overlapping) seluruhnyadalam tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10996/Cibatu tanggal 28082014, Surat Ukur No. 155/Cibatu/2014 tanggal 15082014, seluas 78.363 m2,tercatat atas nama PT Lippo Cikarang, hal ini dipertegas pula oleh kuasaTergugat yang menerangkan bahwa saudara Naim menunjuk keseluruhan fisiktanah milik Para Penggugat tumpang tindih pada lokasi tanah SHGB NoCOG pneuMenimbang, bahwa Para Penggugat memohon penerbitan sertipikatdengan

18 tahun lebih dahulu, menunjukkanadanya cacat administrasi pertanahan dalam proses penelitiannya,karena jika tanah yang dimohonkan Pemohon Kasasi/Tergugat IIIntervensi adalah bagian tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor317/Mangunharjo, maka Turut Termohon Kasasi/Tergugat harus terlebihdahulu melepaskan bagian tanah yang dimohonkan tersebut dariSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 317/Mangunharjo, dan sekiranyapada saat penetapan batasbatas tanah yang dimohonkan diketahuitelah terjadi tumpang tindin

pada tanggal 5 Februari2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tanah pada sertifikat objek sengketa yang diterbitkan sertifikatpenggantinya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Pilangsaritumpang tindin

Wewang dan yang bertumpang tindin dengantanah Tergugat ;4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sahsebagai bukti kepemilikannya atas tanah seluas 15.000M2 yang menurutPenggugat berasal beli dari Sdr. Wewang maka secara Yuridis Penggugattidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) kaitannya dengantanah Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;2.

Tergugat secara yuridisKwitansi Pembelian bukanlah sebagai surat bukti hak yang sah bahwaPenggugat benar memiliki tanah dengan cara membeli tanah dari Wewangapalagi Wewang sudah meninggal dunia sehingga baik ahli warisnya tidakakan dapat menjamin keabsahan Kwitansi Pembelian itu karena kwitansipenerimaan uang dapat saja dibuat sesuka hati yang membuat apalagi sipenanda tangan tidak hidup lagi untuk membantahnya, sehingga olehkarenanya secara yuridis Penggugat tidak benar memiliki tanah yangbertumpang tindin

salah satunyaadalah SHM No.885/Kelurahan Kariangau tanggal 08052006 atas nama SIRAO,yang pada intinya telah membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor :885/KelurahanKariangau tanah seluas 10.000 M2 atas nama SIRAO tersebutkarena telah terjaditumpang tindih dengan SHM Nomor :1193 tanggal 26 Mei 1993, Gambar Situasitanggal 26 Mei 1993 Nomor :2004/92 seluas 9.336 M2 atas nama Arita Sihite, dankarena SHM Nomor :885/Kelurahan Kariangau milik Penggugat Rekonpensitersebut telah dibatalkan karena telah tumpang tindin

dimana kedua sertifikat tersebut terletak di jalan Kenjeran 303,Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari dan memakai atas namaalmarhum Wibisono Wijaya;Terjadinya tumpang tindin sebagian tanah SHGB No. 255/1996 dan SHGBNo. 256/1996 di atas sebagian tanah SHM No. 462/1972 dikarenakanpemohon yaitu almarhum Wibisono Wijaya didalam memberikan keterangankepada petugas ukur pihak Turut Tergugat mengenai batasbatas tanahmiliknya, tidak melibatkan Penggugat sebagai tetangga yang berbatasandengan tanahnya sehingga

Tanah Sertifikat Hak Milik No. 462/1972 tidak tumpang tindin dengan tanahSertifikat Hak Guna Bangunan No. 255/1996 dan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 256/1996.Bahwa berdasarkan bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan T6 dihubungakndengan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaTergugat Asal masingmasing Saksi Achmad dan Saksi Mohamad Yusuf,diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa penerbitan Setifikat HakGuna bangunan Nomor 255/1996 seluas

milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat Asal tidaktumpang tindin dengan tanah SHM No. 462/1972 milik TermohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal yanguntuk itu apabila Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para PemohonKasasi/Para Pembanding/Para Tergugat Asal bersedia menghadirimediasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/TurutTermohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut sematamatakarena Para Pemohon

, karena pertimbangannyatelah tepat;Bahwa adapun alasanalasan peninjauan kembali yang diajukan tersebuthanya merupakan halhal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti danJudex Juris dalam perkara a quo;Bahwa permasalahan tumpang tindih luas kepemilikan tanah antaraperorangan masuk dalam ruang lingkup keperdataan dan oleh BadanPertanahanan Kota Surabaya telah dilakukan pengukuran ulang dan diketahuibahwa SHGB Nomor 255/1996 dan SHGB Nomor 156/1996 milik PemohonPeninjauan Kembali telah tumpang tindin

Dalam hal terjadi tumpang tindin WIUP, maka Bupati Morowaliharus memperhatikan: e Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral No. 1453K/29/MEM/2000 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah DiBidang Pertambangan Umum (untuk selanjutnya disebutsebagai Kepmen ESDM No. 1453/2000), yangmenyatakan: 222 2222 one ence nee eee nenHalaman 12Cc.Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapatdiberikan KP, KK dan PKP2B untuk bahan galian lainyang keterdapatannya berbeda

terungkap pada butir (a) bagian Menimbang Obyek Sengketa, yangpada pokoknya menyatakan untuk menyelesaikan konflik tumpang tindih WIUPantara WIUP PT BDW dengan WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT DSM)),sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan gubernur dapatmelakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUPnya tumpang tindih,dalam hal tersebut, maka IUP Operasi Produksi Penggugat (PT DSMI) perludisesuaikan kembali; nn von nnn non nnn rn nee nen nnn cen neeBahwa dalam menyelesaikan konflik tumpang tindin

Melihat pada faktafaktabagaimana Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, jelas Tergugatmenunjukkan keberpihakan kepada PI BDW, karena dalam rangkamenyelesaikan konflik tumpang tindin antara WIUP Operasi Produksi PT DSMIdengan WIUP Operasi Produksi PT BDW, Tergugat seharusnya menciutkanHalaman 22WIUP Operasi Produksi PT BDW yang telah menindih WIUP Operasi ProduksiPT DSMI milik Penggugat seluas 4.187 Ha.

Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh DirekturJenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindin WIUP dengan WIUP lainyang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan :a. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih ; ataub.

pertama pencadangan wilayah yangtelah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untukdiberikan IUP (First come first served), apabila seluruh WIUP tumpangHEI pa meen eam ne naa eee eee eee cee eeenenemeeneenenei(2) Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterobukaan, keadilan, dankepentingan nasional dan/ atau daerah, Direktur Jenderal atau Gubernurdapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUPnyajumpang Tindih Sartia KOMOdItaS;n nn =nnwnennenenannennsBahwa dengan adanya tumpang tindin

(tiga ribu enam ratus lima puluhmeter persegi), yang terletak di Kelurahan Jatibening, KecamatanPondok Gede, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Gambar UkurNomor 9487/1987 tanggal 20071988 tersebut ke BPN Bekasi karenatumpang tindin seluas 792 m7? (tujuh ratus sembilan puluh dua meterpersegi) dengan tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 28 tanggal 23 Mei2001 atas nama Pemerintah Kota Bekasi (Penggugat), seluas 1.404 m?

karena tumpang tindin dengan SertifikatHak Pakai (SHP) Nomor 28/Jatibening atas nama Penggugat denganbeban sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/20186. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hakdaripadanya untuk menyerahkan tanah seluas 792 m? kepadaPenggugat seketika tanpa ada alasan atau syarat apapun juga dalamkeadaan kosong dan baik karena merupakan bagian dari SertifikatHak Pakai Nomor 28 tanggal 23 Mei 2001;7.

Bahwa dalam posita gugatan angka 3, Para Penggugat mendalilkanbahwa telah terjadi cacat yuridis dalam penerbitan sertipikat atas namaTergugat Il Intervensi, yaitu cacat yuridis berkenaan dengan terdapattumpang tindin hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal107 huruf (g) Permen Agraria/KBPN Nomor 9 tahun 1999;d.

Bahwa selama pengurusan permohonan sertifikasi tanah, Tergugat IIIntervensi tidak menemukan permasalahan dan sanggahan baik secarafisik maupun secara prosedural;Dengan demikian, dikarenakan Penggugat tidak mendalilkan penyebabadanya tumpang tindih hak atas maka perlu dibuktikan penyebab terjaditumpang tindin hak atas tanah.

sependapat karena tumpang tindih tersebut dibantaholeh Pihak Tergugat/Turut Terbanding baik dalam jawabannya maupundalam memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan untukmenentukan Tergugat/Turut Terbanding dalam menerbitkan sertipikat objeksengketa memenuhi kriteria pengertian cacat hukum administrasi tentuharus dibuktikan terlebin dahulu siapa yang berhak atas tanah yangterdapat dalam objek sengketa tersebut melalui sengketa hak, jika terbuktibahwa yang berhak atas tanah yang tumpang tindin