Ditemukan 41 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-06-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 41/PID.B/2014/PN Lbb
Tanggal 11 Agustus 2014 — - SUWARLI Pgl. WARLI ; - JONRI BATUBARA PgL. JONRI ; - ADI RIVAI Pgl. VAI ;
254
  • Agam ;= Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tinndak pidana pencurianpada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 09.30 wibdi Bateh Kuau Jorong Silungkang Nagari Tigo Koto SilungkangKec. Palembayan Kab.
Register : 19-11-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN Tpg
Tanggal 5 Januari 2016 — Hendro Andalas Harahap Bin Ali Sultan Harahap
357
  • Dari cirinya, luka tersebut akibat masuknya benda tumpul ke dalam kemaluanwanita.Dengan demikian unsur ttersebut telah terpenuhiMenimbang, oleh karena semua dakwaan Pertama telah terpenuhi maka terdakwateleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinndak pidana DENGANSENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasanalasan pemaaf dan atau alasanalasan pembenar pada diri terdakwa, maka berarti terdakwaadalah
Register : 05-06-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tim
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
HABIBI ANWAR
Terdakwa:
YONIS KULLA alias YONIS
3221
  • Menyatakan Terdakwa Yohanis Kulla alias Yonis terbukti bersalah melakukan tinndak pidana secara bersamasama dan turut serta dengansengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban WehelmusBlessia alias Akut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair PenuntutUmum yakni pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;3.
Register : 04-05-2012 — Putus : 28-08-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 34/G.TUN/2012/P.TUN.Mks
Tanggal 28 Agustus 2012 — PAMMASE ASANG, dkk Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA
4228
  • tahu ;Bahwa saksi mulai tinggal sejak tahun 1992 sampai sekarang; Bahwa selama tinggal di rumah yang dibeli dari Karau, tidak pernah ada yang keberatan : Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada tanahnya Karau ; Bahwa benar pembeliannya secara lisan ; Bahwa...26 Bahwa yang menjadi dasar untuk menerbitkan serfipikat adalah Surat Keterangandari Kepala Desa; Bahwa benar Pertanahan turun kelokasi ; Bahwa benar permohonan sertipikat ada suratsuratnya, yaitu PBB dan surat dariSekretaris Desa ; Bahwa benar BPN tinndak
Putus : 17-04-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 28 /Pid.B/2014/PN.Nnk
Tanggal 17 April 2014 — KAHAR Bin YASIN
7026
  • .: PDM08/NNK/Epp.2/02/2014 yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan terdakwa KAHAR Bin YASIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tinndak pidana Penipuan melanggar pasal 378 KUHP(sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum);Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAHAR Bin YASIN dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan;3.
Register : 12-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tml
Tanggal 15 Agustus 2017 — RONI ANDAIYONO Alias RONI bin TINDAK MARHUDING
7019
  • , ORANG TUA TIDAK DIBANTU, TIDAKTERIMA KASIH, DASAR ANAK BODOH SAMA KALIAN ITU lalu setelahmendengar katakata tersebut terdakwa menjadi tersinggung dan emosi kepadasaksi TINDAK MARHUDING kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnyasambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang di tangannya lalu tanpaberbicara sepatah kata pun terdakwa mendekati saksi TINDAK MARHUDING dandalam posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwamengayunkan parang tersebut ke arah saksi TINNDAK
Register : 04-02-2014 — Putus : 25-06-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN PALU Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.PL
Tanggal 25 Juni 2014 — NURDIN BURHAN Alias UDIN
414
  • adanya unsurunsurniat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri;Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan: Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yangbersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, ataumengorganisasikan suatu tinndak
Putus : 16-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 96/PID.B/2014/PN.CBN
Tanggal 16 April 2014 — SANUSI Als JONTO Bin ABDULRAHMAN
2623
  • JONTO bin ABDUL HALIM, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinndak pidana turut sertamelakukan Penganiayaan;2. Menghukum terdakwa SANUSI als. JONTO bin ABDUL HALIM oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah diyalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
Register : 28-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN Parigi Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Prg
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, SH
Terdakwa:
ASPAR. G alias ASPAR
609
  • Sehingga saksi bersamarekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalamhal menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabutersebut.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidakkeberatan;Mansur alias Ancu yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Prg Bahwa yang melakukan tinndak pidana menjual Narkotika jenis Shabuadalah
Register : 04-02-2014 — Putus : 25-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN PALU Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.PL
Tanggal 25 April 2014 — JAMALUDDIN Alias JAMAL
466
  • adanya unsureunsurniat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri;Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan: Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yangbersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, ataumengorganisasikan suatu tinndak
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 78 /Pid.Sus/2015/PN.NNK
Tanggal 9 Juli 2015 — HAWA Alias MARWA Binti MALIK
7318
  • Menyatakan Terdakwa HAWA Alias MARWA Binti MALIK telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tinndak pidana BermufakatTanpa hak atau melawan hukum, Menjadi Perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan I: HAL 45 PUTUSAN NO 78/PID.SUS/201 5/PN.NNK2.
Register : 16-03-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 12/PID.TPK/2015/PT BNA
Tanggal 5 Mei 2015 — Pembanding/Terdakwa : Isnadi Rasyid Bin ABD. Rasyid
Pembanding/Terdakwa : Ir. Sumadi Bin Mohd Sabil
Pembanding/Terdakwa : Hernida Binti Zulkifli Zainon
Pembanding/Terdakwa : Selamat BA Bin Samizan
Pembanding/Jaksa Penuntut : ISMIYADI, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ISMIYADI, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : AULIA, SH
6930
  • FASKEC /PNPMMPd/ 1/2011, an HERYADI, S.P tanggal 03 Januari 2011.97)1 (Satu) Exs Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri, Nomor : 457VITahun2011, tantang tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 028ITahun 2011 Tentang Penetapan Kuasa pengguna Anggaran,tanggal 08 Juni 2011.98)1 (satu) Exs Evaluasi dan Tinndak lanjut Penyediaan Dana BLM di 112Kabupaten dari Kementrian Dalam Negeri RI, tanggal 04 Maret 2011.99) DPA SKPDPPKD Nomor : 059/1.20.5.2 / DPPASKPD/2011 tanggal 12Desember 2011.100
    FASKEC /PNPMMPd/T/ 2011, an HERYADI, S.P tanggal 03 Januari 2011.1 (Satu) Exs Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri, Nomor : 457V1Tahun2011, tantang tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor028ITahun 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal08 Juni 2011.1 (satu) Exs Evaluasi dan Tinndak lanjut Penyediaan Dana BLM di 112Kabupaten dari Kementrian Dalam Negeri RI, tanggal 04 Maret 2011.DPA SKPD PPKD Nomor : 059 /1.20.5.2 / DPPASKPD/2011 tanggal 12Desember 2011.1 (Satu)
Register : 06-01-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 23/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 9 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
22687
  • ZULHADIHARAHAP Als.ZUL dibeli sehargaRp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah) pada bulan Oktober tahun 2018.e 1 (Satu) unit Monil Toyota Kijang Innova warnaputin No Polisi B 1170 SYF yang diakuitersangka ZULHADI HARAHAP Als ZUL dibeliseharga Rp.120.000.000, (Seratus dua puluhjuta rupiah) pada tahun 2017.e 1 (Satu) unit Apartemen Podomoro City DeliMedan di JIn.Putri Hijau Medan dengan kodeunit LIN/18/CE.Secara normative, tindak pidana pencucian uangmerupakan tindak pidana lanjutan dari tinndak
Register : 15-08-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 19 Januari 2015 — 1.Isnadi Rasyid Bin ABD. Rasyid 2.Hernida Binti Zulkifli Zainon 3.Desi Eriani Binti Erwin 4.Syafwan Sumika Bin Ismail 5.Selamat BA Bin Samizan 6.Ir. Sumadi Bin Mohd Sabil
6723
  • FASKEC / PNPMMPd / I /2011, an HERYADI, S.P tanggal 03 Januari2011.97 1 (Satu) Exs Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri, Nomor : 457VITahun 2011,tantang tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028ITahun 2011 Tentang Penetapan Kuasa pengguna Anggaran, tanggal 08 Juni 2011.98 1 (satu) Exs Evaluasi dan Tinndak lanjut Penyediaan Dana BLM di 112 Kabupatendari Kementrian Dalam Negeri RI, tanggal 04 Maret 2011.99 DPA SKPDPPKD Nomor :Desember 2011.059/1.20.5.2 / DPPASKPD/2011 tanggal 12100
    FASKEC / PNPMMPd / I /2011, an HERYADI, S.P tanggal 03 Januari2011.97 1 (Satu) Exs Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri, Nomor : 457VITahun 2011,tantang tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028ITahun 2011 Tentang Penetapan Kuasa pengguna Anggaran, tanggal 08 Juni 2011.98 1 (satu) Exs Evaluasi dan Tinndak lanjut Penyediaan Dana BLM di 112Kabupaten dari Kementrian Dalam Negeri RI, tanggal 04 Maret 2011.99 DPA SKPD PPKD Nomor :Desember 2011.059 /1.20.5.2 / DPPASKPD/2011 tanggal
Register : 16-05-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 17 September 2013 — HARIS SUTRISNA Bin NANA SURYANA
7116
  • Majelis berpendapat bahwa unsur "Perbuatan Ada PerhubungannyaMeskipun Perbuatan MasingMasing Merupakan Kejahatan AtauPelanggaran, Ada Hubungan Sedemikian Rupa Hingga Harus DipandangSebagai Perbuatan 8erlanjut" telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pencantuman Pasal 18 UndangUndang No 31 Tahun1999 dalam dakwaan adalah untuk menunjuk saksi pidana dari perbuatanmelanggar UndangUndang No 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangpemerantasan tinndak
Register : 05-04-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 6/PID.TPK/2016/PT KDI
Tanggal 20 April 2016 — Pembanding/Terdakwa : dr. H. HERRY FAISAL, M.Kes
Terbanding/Penuntut Umum : M. HERI OKTA SAPUTRO, SH
13846
  • pengganti yang akan dijatuhnkan kepada akanditentukan secara propesional dan obyektif Ssesuai peran masingmasing olehnya kepada terdakwa akan dijatuhi pidana tambahan uangpengganti sebesar Rp. 150.202.525, sedangkan sisanya akan dibebankan saksi JUBAIR yaitu sebesar Rp. 124.200.000, (vid.Halaman 141 putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kendari).Bahwa pertimbangan seperti tersebut adalah pertimbangan yangnyatanyata keliru dan tidak memiliki nilai kebenaran dan bertentangandengan undangundang pemberantasan tinndak
Register : 29-04-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 23 Agustus 2011 — ASEP SULAEMAN , SE MM Bin M. HAMDA
5915
  • ternobulnolribBahwa t2007hingga aDenganhingga 169Menimbang, bahwa pencantuman Pasal 18 UndangUndangNo 31 Tahun 1999 dalam dakwaan adalah untuk menunjuk saksipidana dari perbuatan melanggar UndangUndang No 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangpemerantasan tinndak pidana korupsi yaitu dimaksudkan sebagaipenerapan hukuman tambahan yaitu perampasan barangbarangbergerak maupun tidak bergerak yang ada hubungannya denganperkara tindak
Register : 02-03-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
JULIANA TARIHORAN SH
Terdakwa:
ZULHADI HARAHAP Als ZUL
20939
  • Secara normative, tindak pidana pencucian uang merupakan tindakpidana lanjutan dari tinndak pidana asal. Dalam perkara ini, dugaan tindakpidana pencucian uang dimulai yaitu ketika uang hasil tindak pidananarkotika ditampung atau dikumpulkan oleh MACHRIYANI MATONDANGdimana perbuatan tersebut sudah termasauk dalam penempatan dalamtahapan tindak pidana pencucian uang.
Putus : 11-04-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 11 April 2013 — INDRIYANTO Bin PRAPTO MIHARJO
6321
  • adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinyameliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangandengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalammasyarakat;Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum yang terdapat dalam ketentuanPasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan BestanddeelDelict atau Inti Delk dari tinndak
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
12645
  • Jika hal tersebut tidak ada, maka tidakada pidana;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa KarnasihTjiptaningrum, S.Kom.M.PH, dalam persidangan a quo yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa terkait dengan dugaan Tinndak PidanaKorupsi dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A2014 pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan ReproduksiBKKBN RI; Bahwa terdakwa diangkat selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Suratkeputusan