rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Imlementasi SistemKeuangan di Kabupaten Mamuju Utara dan uang sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan PengadaanImlementasi Sistem Keuangan di Kabupaten Mamasa, padahalterdakwa TENRI NUR IRMAWATI sangat mengetahui kalau kegiatanPengadaan Imlementasi Sistem Keuangan di Kabupaten MamujuUtara tidak terlaksanan/terealisasi, sebagaimana yang telah diuraikandalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntuttan maupun dalam SuratPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tipokor

Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertamatelah berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hukum yangtepat dan benar, maka dengan demikian alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertama diambilalin dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, olehkarenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipokor

8 Februari 2021 karena jelas dicantumkan didalam HGBnomor 1 bahwa masa berlakunya berakhir sampai tanggl 7 September 2009;Menimbang, bahwa terhadap permohonan penerbitan Sertifikat HGB nomor70 tersebut Tergugat Ill didalam jawabannya mengatakan bahwa terdapatkesalahan dalam pengetikan tanggal berakhirnya Hak Guna Bagunan Nomor70 /Kel Pasar Lubuk Basung tanggal berakhir haknya 8 Februari 2021,seharusnya berakhir pada tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Putusan Nomor11/TIPOKOR

29 Februari 2020 karena jelas dicantumkandidalam HGB nomor 1 bahwa masa berlakunya berakhir sampai tanggl 7September 2009;Menimbang, bahwa terhadap permohonan penerbitan Sertifikat HGB nomor59 tersebut Tergugat III didalam jawabannya mengatakan bahwa terdapatkesalahan dalam pengetikan tanggal berakhirnya Hak Guna Bagunan Nomor59 /Kel Pasar Lubuk Basung tanggal berakhir haknya 29 Februari 2020,seharusnya berakhir pada tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Putusan Nomor11/TIPOKOR

September 2021, karena jelasdicantumkan didalam HGB nomor 1 bahwa masa berlakunya berakhir sampaitanggl 7 September 2009;Menimbang, bahwa terhadap permohonan penerbitan Sertifikat HGB nomor69 tersebut Tergugat IV didalam jawabannya mengatakan bahwa terdapatkesalahan dalam pengetikan tanggal berakhirnya Hak Guna Bagunan Nomor69 /Kel Pasar Lubuk Basung tanggal berakhir haknya 8 Februari 2021 yang,seharusnya berakhir pada tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Putusan Nomor11/TIPOKOR

PRINT194/0.3.43/Ft/02/2011 , Sejaktanggal :22022011 s/d. 13032011 ;Penahanan Ketua Majelis Hakim Tipokor Semarang tanggal : 10032011,No.20/Pen.Pid.Sus/H/2011/PN.TIPIKOR.Smg. sejak tanggal : 10032011 s/d.08042011 (di RUTAN Semarang ) ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal, 0804 2011,No.25/Pen.Pid.

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Pengadilan tinggi/tipokor Banda Acehmemberi putusan dalam perkara banding nomor register183/PID/015/PT.BNA terhadap terdakwa terdakwa dengan amar putusansebagai berikut:Mengadili; Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Il dan Jaksa PenuntutUmum; Memperkaiki Putusan Pengadilan Negeri meulaboh Nomor:115/Pid.B/2014/PNMbo tanggal 2 September 2015 yang dimintakanbanding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkanterhadap terdakwa dan II sehingga berbunyi

l 7 September 2009;Menimbang, bahwa terhadap permohonan penerbitan Sertifikat HGB nomor57 tersebut Tergugat III didalam jawabannya mengatakan bahwa terdapatkesalahan dalam pengetikan tanggal berakhirnya Hak Guna Bagunan Nomor57 /Kel Pasar Lubuk Basung tanggal berakhir haknya 26 Oktober 2019,seharusnya berakhir pada tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Putusan Nomor11/TIPOKOR/2017/PT PDG yang mengadili perkara atas nama terdakwaKARDIALIS Bin KHATAB pekerjaan mantan Kasubsi

terbitnya Sertifikat HGB nomor 54 yangberakhir tanggal 26 Oktober 2019 karena jelas dicantumkan didalam HGBnomor 1 bahwa masa berlakunya berakhir sampai tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan jawaban Tergugat C yangmenyatakan terdapat kesalahan dalam pengetikan tanggal berakhirnya HakGuna Bagunan Nomor 54/Kel Pasar Lubuk Basung tanggal berakhir haknya 26Oktober 2019, seharusnya berakhir pada tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Putusan Nomor11/TIPOKOR

bahwa masa berlakunya berakhir sampaitanggl 7 September 2009;Menimbang, bahwa terhadap permohonan penerbitan Sertifikat HGB nomor58 tersebut Tergugat IV didalam jawabannya mengatakan bahwa terdapatkesalahan dalam pengetikan tanggal berakhirnya Hak Guna Bagunan Nomor58/Kel Pasar Lubuk Basung tanggal berakhir haknya 29 Februari 2020 yang,seharusnya berakhir pada tanggal 7 September 2009 berdasarkan bukti P6sebagai pecahan dari sertipikat HGB No.1;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Putusan Nomor11/TIPOKOR

permohonan penerbitan Sertifikat HGB nomor62 dan HGB nomor 66 tersebut Tergugat IV didalam jawabannya mengatakanbahwa terdapat kesalahan dalam pengetikan tanggal berakhirnya Hak GunaHalaman 46 PUTUSAN Nomor 47/Pdt.G/2017/PN LbbBagunan Nomor 62 /Kel Pasar Lubuk Basung tanggal berakhir haknya 18 Maret2021 dan hak Guna Bagunan Nomor 66/Kel Pasar Lubuk Basung berakhir tanggal8 Februari 2021 yang, seharusnya berakhir pada tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Putusan Nomor11/TIPOKOR

Terdakwa tidak pernah merugikan Negara sehingga harusdipaksakan dengan Pasal Kerugian Negara (Pasal TIPOKOR).

terbitnya Sertifikat HGB nomor 73 yangberakhir tanggal 5 November 2021 karena jelas dicantumkan didalam HGBnomor 8 bahwa masa berlakunya berakhir sampai tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan jawaban Tergugat C yangmenyatakan terdapat kesalahan dalam pengetikan tanggal berakhirnya HakGuna Bagunan Nomor 73/Kel Pasar Lubuk Basung tanggal berakhir haknya 5November 2021, seharusnya berakhir pada tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Putusan Nomor11/TIPOKOR

Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertamatelah berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hukum yangtepat dan benar, maka dengan demikian alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertamadiambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi (Tipikor) sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,oleh karenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipokor

Bahwa kemudian kesalahan Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh terlinat dengan jelas dan nyata dengan telah tidak menempatkanhukum sebagaimana mestinya atau telah salah dalam menerapkan hukumterhadap penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor20 tahun 2001, yaitu sebagaimana yang termuat pada putusan Judex FactiePengadilan Tinggi/Tipokor Banda Aceh Halaman ke 23 paragraf ke 3 danke4 yaitu :Menimbang, bahwa

Perpanjangan ketua Pengadilan Tipokor Pada Pengadilan NegeriKupang tangal 12 April 2015 s/d 10 Juni 2015;5. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015;6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11Juli s/d 9 Agustus 2015;halaman 1 dari 76 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PT.KPG.7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26 Agustus 2015;8.

PUTUSANNomor: 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipokor pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa danmengadili perkara Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi secara Biasa pada tingkatpertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraatas nama terdakwa :Nama Lengkap : H.

dipertanggungjawabkan,dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur saja, sebagaimana ajaran dariSchaffmeister, Sutorius, dan Keijzer yang diterjemahkan dalam BukuHukum Pidana oleh Sahetapy, bahwa bestandeel delict itu bersifat kumulatif,artinya rumusan delik itu menunjukkan apa yang harus dibuktikan menuruthukum, dan semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikanmenurut hukum secara pidana, maka sudah jelas bahwa Tersangka tidaklahdapat disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndangPemberantasan Tipokor

ditanyakanoleh BPKP tentang objek yang diperiksa oleh BPK maka saya kira temuanBPKP bukanlah sesuatu yang kita anggap penting untuk dijadikan bahandidalam melakukan penghitungan keuangan negara, dimana tiap daerahitu ada internal confort namanya inspektorat lalu ada eksternal confort ygnamanya BPKP, mereka inilah yang mengawasi dan juga memeriksasemua pengelolaan keuangan daerah yang ada di Pemerintah Daerah, olehkarena itu, apabila ada pemeriksaan dari luar dalam kasus tertentumisalnya untuk kasus tipokor

Perpanjangan ketua Pengadilan Tipokor Pada Pengadilan Negeri KupangMajelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015tangal 12 April 2015 s/d 10 Juni 2015Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11Juli s/d 9 Agustus 2015.

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telahberdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hukum yang tepat danbenar, maka dengan demikian alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan77Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertama diambilalih dan dijadikanpertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sendiridalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipokor