Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015sebesar Rp. 250.000.000. pada tanggal 05 September 2015.2. Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015sebesar Rp. 41.426,130 pada tanggal 10 Januari 2016.3.

Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan KairatuBarat.Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000. kepada SaudaraF.

Daftar Pembayaran Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan PenghasilanAparat

Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.Asli

Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.12) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan KairatuBarat.13) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.14) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.15) Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000, kepada SaudaraF.

Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D : 209/BEL/IV/2008, tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 1.045.400.000,- dengan lampiran : - Telahan staf tanggal 27 Maret 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, Usul Akomodir Alokasi Dana TPAPD Kab SBB.- Lembar Disposisi Sekda catatan 1385.- Lembar disposisi Kepala BPKAD nomor agenda : 58 tanggal 30 April 2008.- SPP Nomor : 34.BS/ SPP-LS /BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008.- SPM nomor : 34.BS/

SPM-LS /BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008.- Kwitansi penerima dana tertanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan).4) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D nomor : SP2D : 532/BEL/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 sebesar Rp. 981.200.000,- dengan lampiran : - Nota Dinas tanggal 02 Juli 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kab SBB.- Lembar Desposisi Sekda catatan 1385.- Lembar

BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008.- SPM nomor : 86.BS/SPM-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008.- Kwitansi penerima dana tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan).5) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D nomor : SP2D : 1041/BEL/X/2008 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 1.013.300.000,- dengan lampiran : - Nota Dinas tanggal 24 September 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD

Sia sebesar Rp. 5.290.941.300,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah).8) Kwitansi Pengembalian Dana TPAPD dari Bagian Pemerintahan tertanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp. 3.039.900.000,9) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp. 160.000.000,10) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp. 160.000.000,11) Bukti penarikan dana titipan

AparaturPemerintah Desa/Kelurahan dalam APBD Induk tahun 2008, sedangkan adanya tuntutandari para Pejabat Desa/Kelurahan di Kabupaten Seram Bagian Barat kepada BagianPemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera membayar AnggaranTunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) tahun 2008tersebut.Bahwa setelah telahan staf usul akomodir Alokasi Dana Tunjangan Penghasilan AparaturPemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) tanggal 27 Maret 2008 dan Nota Dinas permintaanpembayaran

biaya Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K)Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp. 981.200.000, serta tanggal 28September 2008 sebesar Rp. 1.013.300.000, diterima oleh Sekretaris Daerah KabupatenSeram Bagian Barat, selanjutnya Sekretaris Daerah meneruskan telahan staf usul akomodirAlokasi Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) tanggal 27 Maret2008 dan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barattanggal

02 Juli 2008 sebesar Rp. 981.200.000, serta tanggal 28 September 2008 sebesar Rp.1.013.300.000, tersebut kepada DJAILUDIN KAISUPY selaku Kepala Badan PengelolaanKeuanga dan Aset Daerah dengan isi desposisi Teliti Bahwa terhadap telahan staf usul akomodir Alokasi Dana Tunjangan AparaturPemerintah Desa (TPAPD) tanggal 27 Maret 2008 dan pengajuan Nota Dinas permintaanpembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp.981.200.000, serta tanggal 28 September 2008 sebesar

pembayaran biaya Tunjangan Penghasilan Aparatur PemerintahDesa/Kelurahan (TPAPD/K) Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesarRp. 981.200.000, serta tanggal 28 September 2008 sebesar Rp. 1.013.300.000, diterimaoleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya Sekretaris Daerahmeneruskan telahan staf usul akomodir Alokasi Dana Tunjangan Aparatur PemerintahDesa/Kelurahan (TPAPD/K) tanggal 27 Maret 2008 dan Nota Dinas permintaanpembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian

kepada bendahara pengeluaran BadanPengelolaan Keuanga dan Aset Daerah Afrida Lido dengan isi desposisi Keluarkan biaya TPAPD Triwulan III sebesar Rp. 1.013.300.000, dari danaBatuan Kepada Desa sesuai desposisi Pa Sekda .

No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sertaKepmendagri No.29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata CaraPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah dalam pencairan dana Tunjangan Penghasilan AparatPemerintah Desa (TPAPD

RAHUDMANHARAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, di kantor Sekretariat DaerahKabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan permintaan pembayarankekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa(TPAPD) Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp.480.870.000, (empatratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), ataspermintaan pembayaran tersebut maka Akhir Hasibuan selakuBendahara Umum Daerah mencairkan dana tersebut denganmenerbitkan cek Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan No.CD832244 tanggal

Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D : 209/BEL/IV/2008, tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 1.045.400.000,- dengan lampiran : - Telahan staf tanggal 27 Maret 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, Usul Akomodir Alokasi Dana TPAPD Kab SBB. - Lembar Disposisi Sekda catatan 1385. - Lembar disposisi Kepala BPKAD nomor agenda : 58 tanggal 30 April 2008. - SPP Nomor : 34.BS/ SPP-LS /BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008.

- Kwitansi penerima dana tertanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan). 4) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D nomor : SP2D : 532/BEL/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 sebesar Rp. 981.200.000,- dengan lampiran : - Nota Dinas tanggal 02 Juli 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kab SBB. - Lembar Desposisi Sekda catatan 1385.

- Kwitansi penerima dana tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan). 5) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D nomor : SP2D : 1041/BEL/X/2008 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 1.013.300.000,- dengan lampiran : - Nota Dinas tanggal 24 September 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kab SBB. - Lembar Desposisi Sekda nomor agenda 4293.

Sia sebesar Rp. 5.290.941.300,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah). 8) Kwitansi Pengembalian Dana TPAPD dari Bagian Pemerintahan tertanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp. 3.039.900.000,- 9) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp. 160.000.000,- 10) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp. 160.000.000,- 11) Bukti penarikan dana

/K) tahun 2008 tersebut.Bahwa setelah telahan staf usul akomodir Alokasi Dana Tunjangan PenghasilanAparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) tanggal 27 Maret 2008 dan NotaDinas permintaan pembayaran biaya Tunjangan Penghasilan Aparatur PemerintahDesa/Kelurahan (TPAPD/K) Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008dan tanggal 28 September 2008 diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten SeramBagian Barat, selanjutnya Sekretaris Daerah meneruskan telahan staf usul akomodirAlokasi Dana Tunjangan

Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan(TPAPD/K) tanggal 27 Maret 2008 dan Nota Dinas permintaan pembayaran biayaTunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K)Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 dan tanggal 28 September 2008tersebut kepada terdakwa DJAILUDIN KAISUPY, SE dengan isi desposisi telitiBahwa terhadap telahan staf usul akomodir Alokasi Dana Tunjangan PenghasilanAparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) tanggal 27 Maret 2008 dan NotaDinas permintaan

pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal02 Juli 2008 serta tanggal 28 September 2008 yang diterima dari Sekretaris Daerahterssebut selanjutnya diteruskan oleh terdakwa DJAILUDIN KAISUPY, SE kepadaBendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saudariafrida Lido dengan isi desposisi, sebagai berikut :a Untuk telahan staf usul akomodir Alokasi Dana tunjangan aparaturPemerintah Desa (TPAPD) tanggal 27 Maret 2008.

/PNAB.tanggal 09 Oktober 2008 sesuai bukti kwitansi tanda terima tanggal 09oktober 2008.Bahwa jumlah anggaran yang diterima dari pengajuan telahan staf usul akomodiralokasi dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tanggal 27 Maret 2008dan pengajuan Nota Dinas permintaan Pembayaran biaya TPAPD Kabupaten SeramBagian Barat tanggal 02 Juli 2008 dan tanggal 28 September 2008 yang dibayarkanoleh Affrida Lido selaku bendahara pengeluaran badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah dari rekening anggaran

(TPAPD/K)sebesar Rp. 4.053.200.000, pada tanggal 16 Desember 2008 Anggaran TunjanganPenghasilan Aparatur Desa (TPAPD) sebesar Rp. 4.053.200.000, tersebut dicairkanoleh bendahara pengeluaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seram BagianBarat saudara Abusia dan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2009 dilakukanpengembalian pinjaman oleh bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan sebesarRp. 3.039.900.000, kepada Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangandan Ast Daerah (BPKAD) Kabbupaten sram

(tujuhkwitansi penerimaan = antaradan kepala desa Api api2008 sampai dengan Desembertunjangan(TPAPD) yangtunjanganDesa Api Api,lembar )bendaharadari Januari2009 benarmerupakan bukti pembayaran antarabendahara dan kepalabentuknya sesuaipembayaran selama saksiApi api dandengan buktimenjabat.Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.en Saksi SAPRUDDIN Bin (Alm) CONGKI Bahwa saksi diangkat menjadiBPD desa api api berdasarKepala Desa Api Api Nomortentang Pengangkatantanggal

Bahwa selama ini Tanda Terima BantuanTunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD)atas nama SAPRUDDIN Bin (Alm) CONGKI selalubertandatangan, dan saksi tidak mengetahuisiapa yang menandatanganinya. Bahwa perhitungan uang tunjangan SAPRUDDINBin (Alm) CONGKI yang belum terbayarkanadalah selama 26 bulan terhitung sejakbulan September 2007, dan saksi mengetahuibahwa uang tunjangan tersebut sudahdiambil, namun tidak tahu kemudiandigunakan untuk apa karena tidak dibayarkanpada yang bersangkutan.

Bahwa saksi = mengenali 1 lembar blangkotanda terima bantuan tunjangan penghasilanaparat desa (TPAPD) yang merupakan buktipembayaran tunjangan Kepala Desa dan AparatDesa Api Api, sedangkan 17 (tujuh belaslembar ) kwitansi penerimaan antarabendahara dan kepala desa Apiapi dariJanuari 2008 sampai dengan Desember 2009benar merupakan bukti pembayaran = antarabendahara dan kepala desa Api api.Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.6. SaksiH. AGUS SALIM BIN (ALM) H.HADING.

Bahwa selama ini Tanda Terima BantuanTunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD)atas nama SAPRUDDIN Bin (Alm) CONGKI selalubertandatangan, dan saksi tidak mengetahuisiapa yang menandatanganinya. Bahwa struktur anggota BPD adalah sebagaiberikut : Ketua BPD yaitu saksi, wakilKetua = yaitu JOHANI, Anggota BPD yaituH.HAIRUDDIN, H.MARPUDDIN, ABDUL RASID, dansekretaris BPD yaitu) SAPRUDDIN Bin (Alm)CONGKI.

Bahwa saksi = mengenali 1 lembar blangkotanda terima bantuan tunjangan penghasilanaparat desa (TPAPD) yang merupakan buktipembayaran tunjangan Kepala Desa dan AparatDesa Api Api, sedangkan 17 (tujuh belaslembar ) kwitansi penerimaan antarabendahara dan kepala desa Apiapi dariJanuari 2008 sampai dengan Desember 2009benar merupakan bukti pembayaran antarabendahara dan kepala desa Api api.Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya.7.

Anggaran Triwulan 1 dan 2 tahun 2008 sebesar Rp.145.160.000, (Seratus empat puluh lima juta seratus enam puluh riburupiah) sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Desakepada Bupati Siak Nomor 95/ND/PEMDES/2008 tanggal 17 Juni 2008perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan KepadaPemerintahan Desa dan Bantuan Penghasilan Pemerintahan Desauntuk Triwulan dan II (Januari s/d Juni) tahun 2008 untuk Desa dalamKabupaten Siak, kode rekening 5.1.7.03.01 dengan alokasi kegiatansebegai berikut : TPAPD

Pencairan Anggaran Triwulan 3 tahun 2008 sebesar Rp. 50.580.000,(lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Nota Dinasdari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak Nomor270/ND/PEMDES/2008 tanggal 16 September 2008 perihalPermohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desadan Bantuan Penghasilan Pemerintahan Desa untuk Triwulan III (Juli s/dSeptember) tahun 2008 untuk Kecamatan dalam Kabupaten Siak, koderekening 5.1.7.03.01 dengan alokasi kegiatan sebegai berikut : TPAPD

Pencairan Anggaran Triwulan 4 tahun 2008 sebesar Rp. 50.580.000,(lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Nota Dinasdari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak Nomor256/ND/PEMDES/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal PermohonanPencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan BantuanPenghasilan Pemerintahan Desa untuk Triwulan IV (Oktober s/dDesember) tahun 2008 untuk Kecamatan dalam Kabupaten Siak, koderekening 5.1.7.03.01 dengan alokasi kegiatan sebagai berikut : TPAPD

50.580.000, (limapuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Nota Dinas dariKepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak Nomor256/ND/PEMDES/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal PermohonanHal 13 dari 51 hal Put.No.18/Pid.Sus/2012/PTRPencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan BantuanPenghasilan Pemerintahan Desa untuk Triwulan IV (Oktober s/d Desember)tahun 2008 untuk Kecamatan dalam Kabupaten Siak, kode rekening5.1.7.03.01 dengan alokasi kegiatan sebagai berikut : TPAPD

(limapuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Nota Dinas dariKepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak Nomor256/ND/PEMDES/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal PermohonanPencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan BantuanPenghasilan Pemerintahan Desa untuk Triwulan IV (Oktober s/dDesember) tahun 2008 untuk Kecamatan dalam Kabupaten Siak, koderekening 5.1.7.03.01 dengan alokasi kegiatan sebegai berikut : TPAPD Kepala Desa Rp 3.300.000., Sekdes Rp 2.700.000, Kasi

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).56) Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat PEMDES PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai, tentang pengangkatan bendahara TPAPD pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/KPTS/BPM/2013, tanggal 02 Januari 2013.57) Daftar nama para Kepala Desa yang menerima uang ADD Tahap II sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepulu Juta Rupiah) yang ditulis tangan oleh Ibu HENI LORWENS dalam

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).61) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada hari senin Tanggal 2 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R.

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).62) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari rabu Tanggal 4 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R.

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).64) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari senin Tanggal 23 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R.

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).65) Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 11 oktober 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).

,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten PulauMorotai mengangkat Terdakwa HENI LORWENS alias HENI sebagaiBendahara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)dengan Surat Keputusan Nomor : 1/KPTS/BPM/2013 tentangPengangkatan Bendahara TPAPD pada Badan PemberdayaanMasyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.

Saat itu terdakwa sebagai Bendahara TPAPD BPMDKabupaten Pulau Morotai.Bahwa Dasar pengangkatan terdakwa selaku Bendahara TPAPD padaBPMD Kabupaten Pulau Morotai adalah berdasarkan Surat KeputusanKepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai.Bahwa Hubungan terdakwa dengan kegiatan Alokasi Dana Desa Kab.Pulau Morotai tahun anggaran 2013 adalah terdakwa selaku bendaharaTPAPD.

Bahwa ketika ditunjukan barang bukti berupa : Surat Keputusan Nomor :1/KPTS/BPM/2013 tentang Pengangkatan Bendahara TPAPD padaBadan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai TahunAnggaran 2013; terdakwa membenarkan bahwa surat tersebut adalahdasar pengangkatan terdakwa sebagai bendahara TPAPD pada BPMDKab.

Bendahara TPAPD pada BPMDperiode Januari s.d Desember 2013.Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD)sebesar Rp. 31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah) pada harisenin Tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R.HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENILORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).

Agama lsalam.Pekerjaan PNS (Bendahara TPAPD ADD pada BPMD Kab. Pulau Morotaitahun anggaran 2013);Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa PenuntutUmum telah menghadirkan Terdakwa kehadapan Majelis Hakim.

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).56. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat PEMDES PP dan PA Kabupaten Pulau Morotai, tentang pengangkatan bendahara TPAPD pada BPMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/KPTS/BPM/2013, tanggal 02 Januari 2013.57.

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).60. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).61.

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).62. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari rabu Tanggal 4 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).63.

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).64. Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari senin Tanggal 23 september 2013 yang ditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).65.

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) dan HENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).66. 1 (satu) lembar resi cek nomor DS 565322 tanggal 01 November 2013 sejumlah Rp. 1.665.843.580,- untuk keperluan tarik tunai.67. 1 (satu) lembar form K6 penyetoran (Bank Maluku) sejumlah Rp. 1.447.291.580,-68. Berita acara serah terima uang Alokasi Dana Desa tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh HENI LORWENS selaku bendahara pengelola ADD dan TPAPD dan A.R.

Saat itu saksi sebagai Bendahara TPAPD BPMD Kabupaten PulauMorotai.Dasar pengangkatan saksi selaku Bendahara TPAPD pada BPMDKabupaten Pulau Morotai adalah berdasarkan Surat Keputusan KepalaBPMD Kabupaten Pulau Morotai.Hubungan saksi dengan kegiatan Alokasi Dana Desa Kab.

Bukti setoran ke Rekening Bendahara TPAPD pada BPM.PemdesPP dan PA Kabupaten Pulau Morotai dengan nomor rekening2101003621 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.665.843.580.(satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empatpuluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah). 1 (satu) lembar Cek Bank Maluku dengan No. DS 565322 atas namaBendahara TPAPD tertanggal 01 November 2013.

DS 547304 atas namaBendahara TPAPD tertanggal 23 Desember 2013.

Bendahara TPAPD pada BadanPemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai TahunAnggaran 2013; saksi membenarkan bahwa surat tersebut adalah dasarpengangkatan saksi sebagai bendahara TPAPD pada BPMD Kab.

HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) danHENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).Berita Acara Serah Terima Uang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada hari jumat Tanggal 27 Desember 2013 yangditandatangani oleh A.R. HAIRUDDIN,S.Sos (Kepala BPM, Pemdes,PP dan PA) danHENI LORWENS (Bendahara Pengelola ADD dan TPAPD).

Tanah Laut;9. 1 (satu) bendel Tandaterima TPAPD Bulan Januari s/d Maret 2012;10. 1 (satu) bendel TPAPD Bulan Juli s/d September 2012;11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;12. 1 (satu) bendel TPAPD Bulan Oktober s/d Desember 2010 Kec.

Jorong;13. 1(satu) bendel permohonan pencairan Dana TPAPD Bulan Juli 2012;14. 1 (satu) bendel permohonan pencairan Dana TPAPD Bulan April 2012;15. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Tanah Laut No. 355 Tahun 2010;16. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Tanah Laut No. 188.45/527/KUM/2012;17. 1 (satu) bendel usulan TPAPD Desa Persiapan Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Januari s/d Maret 2012;18. 1 (satu) bendel Usulan TPAPD Bulan April s/d Juni 2012 Se Kec. Jorong Kab.

Tanah Laut;9. 1 (satu) bendel Tandaterima TPAPD Bulan Januari s/d Maret 2012;10. 1 (Satu) bendel TPAPD Bulan Juli s/d September 2012;11.

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2009 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa;12.1 (satu) bendel TPAPD Bulan Oktober s/d Desember 2010 Kec.Jorong;13. 1(satu) bendel permohonan pencairan Dana TPAPD Bulan Juli 2012;14. 1 (satu) bendel permohonan pencairan Dana TPAPD Bulan April 2012;15. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Tanah Laut No. 355 Tahun 2010;PUTUSAN NOMOR : 33/PIDSUSTPK/2015/PN. Bim.

Tanah Laut;9. 1 (satu) bendel Tandaterima TPAPD Bulan Januari s/d Maret2012;10.1 (satu) bendel TPAPD Bulan Juli s/d September 2012;11.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2009 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa;12.1 (satu) bendel TPAPD Bulan Oktober s/d Desember 2010Kec. Jorong;13.1(satu) bendel permohonan pencairan Dana TPAPD Bulan JuliPUTUSAN NOMOR : 33/PIDSUSTPK/2015/PN. Bim.

Tanah Laut;1 (satu) bendel Tandaterima TPAPD Bulan Januari s/d Maret 2012;1 (satu) bendel TPAPD Bulan Juli s/d September 2012;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2009 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa;1 (satu) bendel TPAPD Bulan Oktober s/d Desember 2010 Kec.Jorong;1(satu) bendel permohonan pencairan Dana TPAPD Bulan Juli2012;1 (satu) bendel permohonan pencairan Dana TPAPD Bulan April2012;1 (satu) bendel Keputusan Bupati Tanah Laut No. 355 Tahun 2010;1 (satu) bendel Keputusan Bupati

Tanah Laut No.188.45/527/KUM/201 2;1 (satu) bendel usulan TPAPD Desa Persiapan Simpang EmpatSungai Baru Kec.

Pati :1 Bagian Perolehan Pajak/Retribusi Kabupaten Rp1.314.842,002 Bantuan Keuangan TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa) Rp 9.000.000,003 Bantuan keuangan bagi Anggota BPD4.125.000,00Jumlah Rp19.439.842,00FBahwa selanjutnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jateng danKabupaten Pati tersebut di atas, penggunaannya seluruhnya tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya, antara lainpembayaran TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa) sejumlahRp9.000.000,00

Rp 1.314.842,00Bantuan Keuangan TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa) Rp 9.000.000,00Bantuan keuangan bagi Anggota BPD Rp4.125.000.00Jumlah Rp19.439.842,00Bahwa selanjutnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jateng danKabupaten Pati tersebut di atas, penggunaannya seluruhnya tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya, antara lainpembayaran TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa) sejumlahRp9.000.000,00 (tanggal 29122009) dan bantuan keuangan

Bahwa Penggugat selain penghasilan tersebut diatas juga mendapatkantunjangan berupa TPAPD ,uang trnspot BOPADD Rp = 20,000 / Bulan uangseragam Rp 200,000 setahun.3.

no 5 tahun 1986tentang peradilan Tata Usaha Negara ).Bahwa penggugat sejak 9 oktober 2013 sampai dengan 19 pebruari 2014tidak pernah mendapatkan hak haknya sebagai perangkat Desa yaitu berupa : Gaji berupa bengkok selama 4 bulan dengan perincian jika di lelang Luas 1Ha seharga Rp 12,000,000 ( dua belas juta rupiah ) per tahun, jadi 1 bulanRp 1,000,000 ( satu juta rupiah ) selama 4 bulan Rp 4,000,000 ( empat jutarupiah ) Uang seragam Dinas untuk tahun 2013 Rp 200,000 ( dua ratus ribu rupiah) Uang TPAPD

Untuk uang TPAPD selama 3 bulan, Penggugat memang sudah tidakberhak menerima, karena Penggugat sudah diberhentikan sementara.c.

Kecamatan3031Gondang, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 19 Februari 2014 untuk selanjutnyadisebut objek sengketa vide bukti P4, T14;Menimbang, bahwa dasar dan alasan permohonan pembatalan atas objeksengketa di atas di dasarkan pada alasan adanya kepentingan Penggugat selakuJoyo Boyo II Desa Kedung Glugu yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanKepala Desa Kedung Glugu Nomor 12 Tahun 2007 tertanggal 15 Desember 2007dengan diberikan penghasilan tanah bengkok seluas 1 Ha juga mendapattunjangan berupa TPAPD

yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam beritaacara sidang saksi;Menimang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, buktibukti sertaketerangan saksi para pihak dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagaiberikut:e Bahwa Penggugat (Waryono) berdasarkan surat keputusan kepaladesa Kedung Glugu Nomor 12 Tahun 2007 telah diangkat sebagaiJoyoboyo I Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang KabupatenNganjuk, tertanggal 15 Desember 2007, dengan diberikan hakpenghasilan tanah bengkok seluas 1 Ha dan tunjangan TPAPD

Konawe Nomor : 28Tahun 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 mempunyai tugasdan tanggungjawab dalam program pembangunan desa dankelurahan yaitu melakukan kegiatan pemantauan ataupengawasan, menyusun' rekapitulasi laporan kemajuankegiatan fisik serta pelaporan keuangan pada timpembinaan kabupaten, selanjutnya berdasarkan InstruksiBupati Konawe Nomor 639 Tahun 2008 tanggal 15 Juli2008, terdakwa selaku camat mempunyai tugas dantanggungjawab melakukan penyaluran dana TunjanganPenghasilan Aparat Perangkat Desa (TPAPD

Konawe Nomor : 28Tahun 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 mempunyai tugasdan tanggungjawab dalam program pembangunan desa dankelurahan yaitu melakukan kegiatan pemantauan ataupengawasan, menyusun rekapitulasi laporan kemajuankegiatan fisik serta pelaporan keuangan pada timpembinaan kabupaten, selanjutnya berdasarkan InstruksiBupati Konawe Nomor 639 Tahun 2008 tanggal 15 Juli2008, terdakwa selaku camat mempunyai tugas dantanggungjawab melakukan penyaluran dana TunjanganPenghasilan Aparat Perangkat Desa (TPAPD

Tunjangan TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparat PemerintahDesa) selama 22 bulan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjosebesar Rp48.180 000,00 (empat puluh delapan juta seratusdelapan puluh ribu rupiah);2. Hasil Tanah Bengkok selama 2 (dua) tahun Rp108.000.000,00(seratus delapan juta rupiah). Jumlah kerugian materiilRp156.180.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus delapanpuluh ribu rupiah);b.

Yajaya; 1 (satu) lembar surat permohonan pencairan dana TPAPD atau TPABPD Triwulan III Desa Salujambu Nomor: 65/DSJ/IX/2013 tanggal 2 September 2013 ditandatangani oleh Kepala Desa Salujambu Sdr. Yajaya; 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana TPAPD atau PTABPD Triwulan IV Desa Salujambu Nomor: 95/DSJ/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 ditandatangani oleh Kepala Desa Salujambu Sdr.

Yajaya; 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana TPAPD atau TPABPD Triwulan III Desa Salujambu tanggal 04 September 2013 diterima oleh Kepala Desa Salujambu Sdr. Yajaya; 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dana TPAPD atau TPABPD Triwulan IV Desa Salujambu tanggal 04 Desember 2013 diterima oleh Kepala Desa Salujambu Sdr. Yajaya;agar dikembalikan kepada Muliati;membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Parotountuk mendaftar ke KPU tersebut adalah palsu atau tidakbenar isinya karena Terdakwa Yajaya alias Jaya bin DG.Paroto masih sebagai Kepala Desa Salujambu karenamasih menandatangani dan menerima dana TPAPD(Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa) atauTPABPD (Tunjangan Penghasilan Anggota BadanPermusyawaratan Desa) Triwulan III dan IV tahun 2013dan Terdakwa Yajaya alias Jaya bin DG. Paroto menerimadana ADD (Alokasi Dana Desa) pada triwulan Ill dan IVtahun 2013 untuk Desa Salu Jambu.

Tapi dibelakang ternyata, lampirankelengkapan berkas seperti surat pengundurandiri sebagai Kepala Desa, tidak ada ditemukan;bahwa, dana TPAPD (Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa) atau TPABPD (TunjanganPenghasilan Anggota Badan PermusyawaratanDesa) Triwulan Ill dan IV tahun 2013 serta danaADD (Alokasi Dana Desa) pada triwulan III dan IVtahun 2013 untuk Desa Salu Jambu bersumberdari APBD Kab.

Padahal, SuratPernyataan (Model BB7) yang dibuat dandigunakan oleh Terdakwa tersebut palsu atautidak benar isinya karena Terdakwa masihsebagai Kepala Desa Salujambu denganTerdakwa masih menandatangani danmenerima dana TPAPD (Tunjangan PenghasilanAparat Pemerintah Desa) atau TPABPD(Tunjangan Penghasilan Anggota BadanPermusyawaratan Desa) Triwulan Ill dan IVtahun 2013 dan Terdakwa menerima danaADD (Alokasi Dana Desa) pada triwulan III danIV tahun 2013 untuk Desa Salu Jambu;5.

Yajayatertanggal 05 April 2013), sampai dengan setidaktidaknya pada tanggal 10 Maret 2014, ternyataTerdakwa belum mengundurkan diri sebagai KepalaDesa Salujambu dengan masih aktif melakukankegiatankegiatan dalam kapasitas sebagai KepalaDesa Salujambu dengan masih menerimapembayaran dana TPAPD atau TPABPD dan jugaADD.

Dalil Penggugat tersebut diatastidak benar sama sekali, seorangKepala .....Kepala Dusun (Perangkat Desa) memperoleh penghasilan pokokdari Tanah Kas Desa yang berupa Tanah Bengkok, sedangkanpenghasilan yang berupa tunjangan adalah penghasilan lain(penghasilan tambahan) dari Perangkat Desa yang diperoleh dariPemerintah Kabupaten Lamongan dalam bentuk TPAPD (TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa) yang bersumber pada APBDKabupaten yang sewaktu waktu~= bisa dihentikan dan tidakditerimakan kepada

Oleh karena pemberhentiannya adalah sah secarahukum, maka sejak saat diberhentikan Penggugat tidak mempunyaihak atas tanah bengkok dan TPAPD, Oleh karena sampai saat initanah bengkok masih dikuasai dan dimanfaatkan Penggugat makapenguasaan atas tanah bengkok tersebut justru melanggarhukum ;5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 adalahmemutarbalikkan fakta dan tidak sesuai dengan fakta yangsebenarnya.

pemerintah daerah KabupatenDonggala dengan perincian sebagai berikut : Tanggal Uraian Besarnya10092007 Penerimaan ADD triwulan I dan II Rp 24.405.900,00112007 ditahap I Rp 11.692.600,00Penerimaan ADD triwulan IIIPenerimaan ADD triwulan IVRp17.891.500,00 Jumlah Rp53.990.000,00 Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007 danatersebut digunakan antara lain untuk :Pencairan triwulan I dan II: Tanggal Penggunaan Besarnya10092007 Biaya STQ Kecamatan ke Kabupaten 1.000.000,00092007 TPAPD

kades, aparat desa, BPD dan LPMDtriwulan I dan II .644.000,00092007 TPAPD Kades, aparat Desa, BPD dan LPMDtriwulan IIT. .822.000,00092007 Biaya cetak dan penggandaan 025.000,00092007 Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan 12 xRp 35.000 420.000,0024092007 Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten 6 x Rp200.000 1.200.000,0024092007 Biaya olah raga generasi muda .000.000,00092007 Biaya tamu Kades .000.000,00092007 ATK pemerintah desa 000,00092007 ATK BPD .000,00092007 ATK LPMD .000,00092007 ATK TP PKK desa

daerah KabupatenDonggala dengan perincian sebagai berikut : Tanggal Uraian Besarnya 10092007 Penerimaan ADD triwulan I dan II112007 ditahap IPenerimaan ADD triwulan IIIPenerimaan ADD triwulan IV Rp 24.405.900,00Rp 11.692.600,00Rp 17.891.500,00 10 Jumlah Rp 53.990.000,00 Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007 danatersebut digunakan antara lain untuk :Pencairan triwulan I dan II : Tanggal Penggunaan Besarnya10092007 Biaya STQ Kecamatan ke Kabupaten 1.000.000,00092007 TPAPD

kades, aparat desa, BPD dan LPMDtriwulan I dan II .644.000,00092007 TPAPD Kades, aparat Desa, BPD dan LPMDtriwulan III. .822.000,00092007 Biaya cetak dan penggandaan .025.000,00092007 Biaya perjalanan dinas ke Kecamatan 12 xRp 35.000 420.000,0024092007 Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten 6 x Rp200.000 1.200.000,0024092007 Biaya olah raga generasi muda .000.000,00092007 Biaya tamu Kades 000.000,00092007 ATK pemerintah desa 000,00092007 ATK BPD .000,00092007 ATK LPMD .000,00092007 ATK TP PKK desa

yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individualdan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata, 2n nnn nnn once nnnBahwa tindakan hukum TERGUGAT yang telah menerbitkan objeksengketa mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT = sangatdirugikan yaitu Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas sampaiakhir...... 0.0...akhir masa jabatan di tahun 2016 dan PENGGUGAT tidak lagimenerima tunjangan penghasilan Aparat Pemerintahan Desa(TPAPD

Kamparberdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor :145/KPTS/PEM.02/IX/2011, tanggal 16 september 2011, tentangPengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai yangD@rDUNYI : 2= 2n = 2o von nn nnn nnn nnn nnn nee non non non nee nen eee ane nnnMEMUTUSKANPertama : Mengangkat Saudara KAMARUDDIN (PENGGUGAT)lahir di Rumbio tanggal 11 Mei 1972, sebagai KepalaDusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai KecamatanGunung Sahilan, dan kepadanya diberikan tunjanganpenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD

38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (surat pengantar) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.

43. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-211/XI/2015 tanggal 28 November 2015.

44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4161/ SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 30 November 2015.

48. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap III, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-221/XII/2015 tanggal 05 desember 2015.

49. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-210/XI/2015 tanggal 27 November 2015.

Satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) denganNomor: 153/SPPTPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPPTPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor:1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap Il, ADD 2015,TPAPD

SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2866/SP2D/BUD/X1I/2015 tanggal 02 November 2015.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5012/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3965/SP2D/BUD/X1I/2015 tanggal 27 November 2015.1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap Ill, ADD 2015,TPAPD

dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD221/XI1I/2015 tanggal 05 desember 2015.1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap Il, ADD 2015,TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD210/X1/2015 tanggal 27 November 2015.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September

dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD221/XI11/2015 tanggal 05 desember 2015;1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap Il, ADD 2015,TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD210/X1/2015 tanggal 27 November 2015;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September

dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD221/XII/2015 tanggal 05 desember 2015.1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap Il, ADD 2015,TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD210/X1/2015 tanggal 27 November 2015.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September

Bukti P.15 : Foto copy Surat DaftarPembayaran TPAPD Triwulan I dan MII,Kecamatan Amanuban Barat Desa Nulle bulanJanuari sampai dengan Juni 2006 tanggal 10Agustus 2006 ( foto copy sesuai denganaslinya ) 5 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan lampiranberupa : Lampiran L.1 : Foto copy Peraturan DaerahKabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 16Tahun 2007 Tentang Tata Cara PencalonanPemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa (foto copysesuai

20112016 ( copy dariBuktiBuktiBuktiBukti30 copy ) ;==T.11 : Fotocopy PeqatutaPukbherbhl5 Kabupaten TimorTengah Selatan Nomor : 16 Tahun = 2007Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa( foto copy sesuai dengansalinannya ) ; T.12 : Foto copy Surat Keputusan BupatiTimor Tengah Selatan NomorPEM.DES.141/13/2008 tanggal 19 Juni 2008Tentang Penetapan Namanama Kepala DesaDan Perangkat Desa Yang Berhak MenerimaTunjangan Penghasilan Aparat PemerintahDesa (TPAPD

Foto copy Surat Kepala Desa NulleKecamatan Amanuban Barat Kabupaten TimorTengah Selatan Nomor :145/02/2009tanggal 05 September 2009 TentangPemberhentian dan Pengangkatan PerangkatDesa Dalam Wilayah Desa Nulle beserta31lampirannya ( foto copy sesuai denganaslinya); Bukti T.15 : Foto copy Surat Keputusan BupatiTimor Tengah Selatan Nomor9B .3.03/03/KEP/2009 tanggal 19 Juni 2009Tentang Penetapan Namanama Kepala DesaDan Perangkat Desa Yang Berhak MenerimaTunjangan Penghasilan Aparat PemerintahDesa (TPAPD

KHARIRI), dan selanjutnya terdakwa memberikan SuratPemberhentian sementara yaitu dengan surat Nomor 141/08/2014 tanggal25 Agustus 2015.Bahwa selama WARTO diskors, yang bersangkutan masih terdaftar dalamdata penerima TPAPD dengan nilai Rp.1.000.000, maka dana TPAPD atasnama sdr. WARTO tersebut tetap dicairkan oleh terdakwa. Namun karenasdr.

WARTO masih mempunyai hutang di BKK Salem dengan potonganperbulan kurang lebih Rp.400.000,, sehingga yang diterimakan adalahsejumlah Rp.600.000,Bahwa pengambilan dana TPAPD milik sdr. WARTO dilakukan secarakolektif dalam waktu tiga bulan sekali.Bahwa TPAPD milik sdr.

WARTO tersebut terhitung mulai bulan Juni 2014s/d bulan Maret 2015 dengan jumlah total Rp.13.000.000, dan dari uangtersebut sebagian saya gunakan untuk operasional desa sejumlah Rp.6.500.000, dan sebagian sejumlah Rp.6.500.000, terdakwa gunakan untukbiaya pengobatan isteri.Bahwa uang TPAPD atas nama sdr. WARTO sejumlah Rp.6.506.000, padatanggal 29 Juli 2015 telah terdakwa kembalikan kepada pihak Kecamatanyang diterima oleh Kasi Pemerintahan (sdr.

Korupsiperangkat Desa Indrajaya dengan surat nomor 141/08/2014 tanggal 25 Agustus2014.Bahwa selama saksi WARTO Bin WARTONI diberhentikan sementara olehTerdakwa, sejak bulan Mei 2014 s/d Maret 2015 saksi WARTO Bin WARTONItidak pernah menerima dana PIAPD (Penghasilan Tetap AparaturPemerintahan Desa), akan tetapi dana tersebut diambil oleh Terdakwa secarakolektif dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali mulai bulan Juni 2014 s/d Maret 2015dengan jumlah total Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah).Bahwa uang TPAPD

saksi WARTO Bin WARTONI yang seluruhnyaberjumlah Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah), dan menggunakanuang TPAPD tersebut untuk kegiatan operasional desa sejumlahRp.6.500.000, (enam juta Lima ratus ribu rupiah), dan sisanyasejumlah 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakanuntuk membiayai pengobatanistri Terdakwa.e Bahwa selanjutnya Terdakwa telah meminjam/menggunakan uanghasil penarikan pajak PBB (Pajak Bumi Bangunan) sejumlahRp.22.550.000, (dua puluh dua juta lima ratus lima