• MADAWESI NAPAULIHON TUNGGUNG MUNTHE, beralamat diJln.

• Menetapkan agar Terdakwa iSmembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah)Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakuiperbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum,Terdakwa sebagai tulang tunggung keluarga, oleh karena itu memohon supayaMajelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringanringannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanHalaman 2 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus

• (lima ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan mohon dihukum seringanringannya dengan alasan sebagaiberikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa merupakan pulang tunggung keluarga;Setelan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadappembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

• Penasihat Hukum Terdakwa sependapatdengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melakukan Tindak sebagaimana Dakwaan AlternatifKedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undangundang nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwatidak sependapat dengan lamanya Hukuman Pidana sebagaimanadalam tuntutan Penuntut Umum, karena menurut Penuntut Umumpidana tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan alasan sebagaiberikut :e Bahwa Terdakwa adalah tunggung

• Terdakwa sependapatdengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melakukan Tindak sebagaimana Dakwaan AlternatifKedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undangundang nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP, namun PenasihatHukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya Hukuman Pidanasebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, karena menurutPenuntut Umum pidana tersebut terlalu berat bagi Terdakwa denganalasan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa adalah tunggung

• 
  Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK Surakarta
  Terbanding/Tergugat III : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
  Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
  Terbanding/Tergugat V : Kementerian Pendidikan,, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
  Terbanding/Tergugat VI : SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
  Terbanding/Tergugat VII : Raja Tunggung Barus, SE, MAPPI Cert
  Terbanding/Tergugat VIII : Yenny Tjiamudjaja, S.E., M.M.

• Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapatdengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melakukan Tindak sebagaimana Dakwaan Kesatumelanggar pasal 112 ayat (1) Undangundang nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidaksependapat dengan lamanya Hukuman Pidana sebagaimana dalamtuntutan Penuntut Umum, karena menurut Penuntut Umum pidanatersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa adalah tunggung

• Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe (penggugat IV) ;

11. Menyatakan Penggugat III (Maida A. K. Munthe, SH atau ditulis dan disebut juga Maida Angelina Kennedyana Munthe) adalah pemilik tanah Objek Perkara III, yakni tanah seluas lebih kurang 5 Ha (lima hektar), terletak di Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas :

• Sebelah Utara berbatas dengan perladangan objek perkara I/tanah milik Ir. Maria D.

  Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe (Penggugat IV);

14.

Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe(Penggugat IV) ;

15. Menyatakan surat ukur nomor 2/N.Tonggging/2002 tanggal 6 Juni 2002 sebagaimana termuat dalam sertifikat Hak Milik No. 8/Desa Negeri Tongging atas nama Maria Beru Girsang,Ridha Hanny Beru Munthe, Sinar Poltak Munthe, Tongam Pandapotan Munthe, penerbitan sertifikat pengganti pada tanggal 12 Juni 2002 yang dikeluarkan Tergugat IV adalah cacat hukum;

16.

Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe
5.Shienda Makaraja Muhaga Munthe
6.Ir. Maria Doriamah Munthe
7.Mala Rhodearni E. M.
8.Maida A. K. Munthe, SH.
9.Madawesi N. T. Munthe
Tergugat:
1.Ridha Hanny Beru Munthe
2.Sinar Poltak Munthe
3.Tongam Pandapotan Munthe
4.Juliana Br Munthe
5.Manap G. Parulian Hutagalung
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Cq.

• Tanah kebun sawit seluas + 6000M2, di dusun Il,Desa Pagar Manik ;Sebelah Timur berbatasan dengan NURMAN SARAGIH/SELAMAT SARAGIH; Sebelah Barat berbatasan dengan TUNGGUNG SARAGIH;Sebelah Utara berbatasan dengan NGENATE SARAGIH/JUAH PURBA,;; Sebelah Selatan berbatasan dengan NGAYAMI SIPAYUNG/RADINSON SIPAYUNG; 3. Tanah seluas + 15.000M? kebun karet terletak diDusun Pagar Gunung Kec.

• Menghukum PARA TERGUGAT secara tunggung renteng untuk membayarbiaya perkara ini;AtauApabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan/atau Yang MuliaMajelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Membaca Surat Jawaban Terbanding semula Tergugat I, yang padapokoknya sebagai berikut:Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 257/PDT/2021/PT.BTNEKSEPSIBahwa TERGUGATI membantah uraian PENGGUGAT dalam suratgugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGATI

• Bahwa saksi tidak kenal dengan saudari SUSANTY, saksi tidak adahubungan keluarga dengan saudari SUSANTY tersebut dan Saksi tidakbegitu tahu apakah tugas dan tunggung jawab saudari SUSANTY diPerusahaan PT. BUDR Cab Singkawang tersebut.Bahwa pihak Bank Mandiri Cabang Singkawang sudah ada menunjukPersonil yang ditugaskan untuk mengambil setoran ke PT. BUDR CabangSingkawang yang dikawal oleh pihak Security Bank Mandiri Cab Skwsetiap hari.

• Menghukum penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya ini secara tunggung renteng sebesar Rp.1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah).

  Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.12.Menghukum penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya inisecara tunggung renteng sebesar Rp.1.406.000, (satu juta empat ratusenam ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan oleh Majelis hakim Pengadilan AgamaJakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 M. bertepatan dengantanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H. Oleh kami Drs. H. Mamat Ruhimat, SH.MHsebagai Ketua Majelis Drs. Abdurrahim, MH. dan Drs.

• Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwabersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwasebagai tulang tunggung keluarga serta Terdakwa masin mempunyaikesempatan untuk memperbaiki diri, oleh Karena itu memohon supaya MajelisHakim menjatuhkan pidana yang seringanringannya;Setelah mendengar tanggapan

• Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu Rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakuiperbuatannya, Terdakwa menyesali perobuatannya, dan Terdakwa sebagaitulang tunggung keluarga, oleh karena itu memohon supaya Majelis Hakimmenjatuhkan pidana yang seringanringannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

• Memerintahkan kepada TERGUGATII untuk tunduk pada putusanperkara ini;10.Menghukum PARA TERGUGAT secara tunggung renteng untukmembayar biaya perkara ini;AtauApabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan/atau Yang MuliaMajelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono);Membaca Surat jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:A. DALAM EKSEPSI1.

• Bahwatugas dilapangan adalah melakukan pengawasan, Monitoring , evaluasi maupunsuverfisi kemudian tunggung jawab saksi ke SATKER adalah membuat laporan;11.Bahwa Terdakwa tahu ada Tim Inspektorat karena ditelepon oleh SATKER,disampaikan bahwa ada Inspektorat mau turun melihat hasil pekerjaan DermagaPenyeberangan Wairiang tolong minta disiapkan tenaga untuk mendampingi;12.

• Luwu serta jabatansaya selaku bendahara ;Bahwa tugas dan tunggung jawab saksi sebagai bendaharaterhadap penerimaan peserta didik Baru ( PPBD) tahun anggaran2018 /2019 pada sekolah menengah pertama ( SMP ) Negei Bua Ponrang Kab. Luwu Nomor. 1390/Dik.

• Dulupiyang mengalihkan tunggung jawab penyelesaian pekerjaan talud dan platduicker di Desa Tabongo, Kec.

  Dulupi yangtelah mengalihkan tunggung jawab penyelesaian pekerjaan di Desa Tabongokepada kepala Desa Tabongo saksi AZIS SUNE adalah tindakan yang salahdan menyalahi prosedur dimana sesuai dengan juknis dan PTO PNPM MP3KI bahwa yang harus membayarkan bahan material lokal dan HOK ituseharusnya dibayarkan langsung oleh pengurus TPK selaku penanggungajawab kegiatan selain itu kKepala desa seharusnya bertugas sebagai pembinaPutusan No. 3/Pid.SusTPK/2017/PN Gto.

  Dulupi yangtelah mengalihkan tunggung jawab penyelesaian pekerjaan di Desa Tabongokepada kepala Desa Tabongo saksi AZIS SUNE adalah tindakan yang salahdan menyalahi prosedur dimana disetiap Desa telah di bentuk pokja (kelompokkerja) yang terdiri dari pokja pengadaan barang jasa, pokja pengawasan danpokja pembangunan serta pokja pokja pelestarian sehingga dengan adanyapokja pokja tersebut makaTPK bisa memerintahkan pokja pokja tersebutuntuk mengawasi pekerjaan tersebut sampai selesai selain itu seorang

• Dulupi yangmengalinkan tunggung jawab penyelesaian pekerjaan talud dan plat duicker diDesa Tabongo, Kec.

  Dulupi yangtelah mengalihkan tunggung jawab penyelesaian pekerjaan di Desa Tabongokepada kepala Desa Tabongo saksi AZIS SUNE adalah tindakan yang salahdan menyalahi prosedur dimana sesuai dengan juknis dan PTO PNPM MP3KI bahwa yang harus membayarkan bahan material lokal dan HOK ituseharusnya dibayarkan langsung oleh pengurus TPK selaku penanggungajawab kegiatan selain itu kepala desa seharusnya bertugas sebagai pembinadan pengendali dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan PNPM MP3KIbukan mengambil

  Dulupi yangtelah mengalinkan tunggung jawab penyelesaian pekerjaan di Desa Tabongokepada kepala Desa Tabongo saksi AZIS SUNE adalah tindakan yang salahdan menyalahi prosedur dimana disetiap Desa telah di bentuk pokja (kelompokkerja) yang terdiri dari pokja pengadaan barang jasa, pokja pengawasan danpokja pembangunan serta pokja pokja pelestarian sehingga dengan adanyapokjapokja tersebut makaTPK bisa memerintahkan pokja pokja tersebutuntuk mengawasi pekerjaan tersebut sampai selesai selain itu seorang

• ./30/DPDF&PPDDikes/VI/2009 dengan pagu dana sebesar Rp.2.727.200.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratusribu rupiah semua anggaran tersebut dari Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN);Bahwa tugas dan tunggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada kegiatan Proyek Peningkatan Sarana Prasarana KesehatanPuskesmas Rasanae Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF @& PPD) Kota Bima tahun2009